Senin, 7 November 1983---Pukul
09.00 pagi ini, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima
kunjungan kehormatan para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN.
Mereka yang hadir dalam pertemuan itu adalah Menteri Luar Negeri
Singapura, Supiah Dhanabalan, Menteri Luar Negeri Malaysia, Tan Sri
Ghazali Shafeie, Menteri Luar Negeri Thailand, Siddhi Savetsila, Acting
Menteri Luar Negeri Filipina, Manuel Collantes, dan Menteri Luar Negeri
Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja.
Setelah menerima para Menteri Luar Negeri ASEAN, Presiden Soeharto pada jam 10.00 pagi ini membuka secara resmi Konferensi Cacat Mental Asia ke-6 di Istana Negara. Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial adalah tuan rumah untuk konferensi yang dihadiri oleh lebih kurang 350 peserta ini.
Dalam kata sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa selama tiga kali melaksanakan Pelita selama ini, banyak usaha yang telah dilakukan Indonesia untuk membantu para penyandang cacat, khususnya para penyandang cacat mental. Namun Indonesia menyadari bahwa apa yang telah dilakukan itu masih terbatas, karena kemampuannya untuk itu memang masih terbatas pula.
Selanjutnya dijelaskan oleh Presiden bahwa Indonesia perlu melaksanakan kebijaksanaan yang terpadu dalam membantu para penyandang cacat. Disamping secara langsung memberikan pelayanan sosial kepada mereka, juga melakukan usaha yang lebih luas melalui pembangunan sosial. Langkah yang demikian diambil karena masalah penyandang cacat mental itu mempunyai kaitan yang erat dengan keadaan ekonomi, adat istiadat, pendidikan dan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya.
Pada kesempatan itu juga Kepala Negara menegaskan bahwa di Indonesia para cacat mental mempunyai hak yang sama dengan sesama warganegara lainnya. Ini adalah sesuai dengan salah satu pasal UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian antara lain dikatakan oleh Kepala Negara.
Siang ini, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima 43 orang dari 45 anggota DPP Golkar masa bakti 1983-1988 yang terbentuk sebagai hasil musyawarah nasionalnya baru-baru ini. Memberikan pengarahan kepada para pengurus baru kekuatan sosial politik yang terbesar di Indonesia ini, Presiden antara lain menghendaki agar dalam usahanya mengadakan konsolidasi, Golkar mengerahkan pendukung dan rakyat yang percaya kepadanya untuk memecahkan persoalan dananya secara mandiri. Dalam hubungan ini Golkar harus mampu menunjukkan kepada kedua partai politik bahwa Golkar mampu mandiri. Diharapkannya agar DPP Golkar bersama DPD-DPD mampu memecahkan masalah tersebut sehingga dapat mandiri dan tidak melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kelemahan-kelemahan bagi Golkar. Diingatkannya bahwa kelemahan-kelemahan seperti itu nanti dapat dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik lain.
Sumber : Buku Jejak Langkah Pak harto Jilid 1-6
Publikasi : Oval Andrianto
Editor : Sukur Patakondo
