Sabtu, 10 Oktober 1970
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) secara resmi dibentuk hari ini. Peresmian pembentukan Wanhankamnas ini ditandai dengan Pelantikan Letjen. Kartakusumah menjadi Sekertaris Jenderal oleh Presiden Soeharto. Ketua Wanhankamnas adalah Presiden sendiri, sedangkan anggota-anggotanya adalah Wakil Presiden, dan menteri-menteri Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Dalam Negeri, Keuangan, dan beberapa menteri lainya. Dalam sambutanya, Presiden mengatakan bahwa dewan ini dibentuk karena masalah pertahanan dan keamanan nasional demikian ulasannya, serta begitu kompleksnya. Oleh sebab itu untuk semua pemecahanya diperlukan pembahasan dan pemikiran terus menerus dengan singkronisasi pengerahan tenaga dan dana nasional yang paling ekonomis dan efektif. Presiden juga mengemukakan perlu adanya kerjasama yang erat antara Depertemen Hankam dengan departemen lain, lembaga-lembaga ilmiah dan perguruan-perguruan tinggi, serta masyarakat dalam rangka menghadapi masalah di bidang pertahanan dan keamanan nasional.
Minggu, 10 Oktober 1971
Presiden dan Ibu Soeharto pagi ini beramah-tamah dengan 400 orang ahli kebidanan dan penyakit kandungan dari negara-negara Asia, di Istana bogor. Mereka berada di Jakarta dalam rangka kongres ke-5 ahli obsterti dan genikologi Asia.
Selasa, 10 Oktober 1972
Dalam sidang Sub-Dewan Stabilitasi Ekonomi di Bina Graha hari ini, Presiden Soeharto meginstruksikan Bulog agar dalam menghadapi hari raya Idul Fitri, harga sembilan bahan kebutuhan pokok tetap stabil. Sementara itu Menteri Perhubungan diinstruksikan untuk mengkoordinasikan alat angkutan kereta api dan jalan raya sehingga dapat memberikan pelayanan untuk pengangkutan bahan-bahan dari daerah produksi ke daerah konsumen.
Rabu, 10 Oktober 1973
Pukul 11.00 pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima pimpinan Partai Demokrasi Indonesia, Rombongan yang dipimpin oleh Mh. Isnaeni itu terdiri atas Sunawar Sukwati, Ben Mang Reng Say, Alex Wenas, Achmad Sukarmadidjaja, Soegiarto Murbandoko, Abdul Majid, Wignjo Sumarsono, WA Chalik, dan Jhon Pakan.
Kamis, 10 Oktober 1974
Pukul 10.30 pagi ini, bertempat di Bina Graha. Presiden Soeharto menerima Kasad Jenderal Makmun Murod yang didampingi oleh Pangdam V-IX dan Komandan Jendral Kopasandha. Kepada para perwira tinggi Angkatan Darat itu, Presiden telah memberikan petunjuk-petunjuk mengenai usaha-usaha untuk meningkatkan pembinaan ke dalam, khususnya personil, yang menyangkut perbaikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.
Minggu, 10 Oktober 1976
Bertempat di Istana Bogor, pagi ini Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan dengan PM Fsaser. Selesai pembicaraan, Presiden dan Ibu Soeharto Perdana Menteri dan Nyonya Fsaser meninjau proyek penelitian peternakan yang terletak di Ciawi, Bogor. Proyek ini menerima bantuan dari Pemerintah Australia. Selesai peninjauan di sini, kedua tamu negara diajak mengunjugi peternakan Tapos.
Senin, 10 Oktober 1977
Pembicaraan resmi antara pihak Indonesia dengan pihak Arab Saudi diadakan pagi ini. Sebelum pembicaraan dilakukan, Presiden Soeharto barsama Raja Khalid mengadakan pertemuan empat mata di istana raja.
Siang ini, Presiden Ibu Soeharto beserta rombongan meninggalkan Riyadh menuju Jeddah. Sore ini, Presiden dan Ibu Soeharto melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam rangka ibadah Umrah di Masjidil Haram. Selain melakukan tawaf sebanyak tujuh kali, Presiden dan Ibu Soeharto berdoa di muka Multazam yang letaknya antara pintu Ka'bah dan Hajar el Aswad, mencium batu hitam tersebut, melakukan sa'i di Mas'aa dan bersembahyang magrib berjamaah dengan kaum muslimin dari seluruh pelosok dunia.
Siang ini, Presiden Ibu Soeharto beserta rombongan meninggalkan Riyadh menuju Jeddah. Sore ini, Presiden dan Ibu Soeharto melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam rangka ibadah Umrah di Masjidil Haram. Selain melakukan tawaf sebanyak tujuh kali, Presiden dan Ibu Soeharto berdoa di muka Multazam yang letaknya antara pintu Ka'bah dan Hajar el Aswad, mencium batu hitam tersebut, melakukan sa'i di Mas'aa dan bersembahyang magrib berjamaah dengan kaum muslimin dari seluruh pelosok dunia.
Selasa, 10 Oktober 1978
Menteri Agama, H Alamsyah Ratu Perwiranegara, pagi ini menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. Selesai menghadap Kepala Negara, ia mengatakan bahwa Presiden Soeharto menginstruksikan kepadanya agar pelaksanaannya, SK Menteri Agama No.70 dan 77 tahun 1978 diteruskan. Untuk melancarkan pelaksaanya diadakan koordinasi dengan menteri-menteri lain.
Menjawab pertanyaan pers, Alamsyah membantah pendapat yang mengatakan bahwa kedua SK tersebut hanya ditunjukan untuk salah satu pihak saja serta membatasi kebebasan seseorang. Ia mengatakan bahwa Pemerintah tetap menghargai Hak asasi warganegara. Dijelaskanya pula bahwa SK No. 77 itu sama sekali tidak memberi batasan jumlah bantuan yang diperoleh dari luar negeri. sebab yang diminta Pemerintah adalah agar bantuan tersebut dilaporkan kepada Pemerintah demi kepentingan penerima bantuan itu sendriri.
Dalam pertemuan dengan Presiden, Menteri Agama juga melaporkan tentang mulai diberangkatkannya jamaah haji udara tahun 1978. Untuk mengangkut jemaah haji yang tahun ini tercatat sebanyak 72.159 itu diperlukan 281 penerbangan.
Rabu, 10 Oktober 1979
Bantuan Presiden berupa 25 unit traktor mini, bibit dan alat-alat memetik cengkeh untuk rakyat Sulawesi Tengah pagi ini diserahkan oleh Kepala Biro Bantuan Proyek. Bantuan Presiden melalui Gubernur Sulawesi Tengah, Moenafri SH. Penyerahan yang berlangsung di Balai Benih Sibowi ini disaksikan oleh para bupati dalam wilayah Sulawesi Tengah.
Sabtu, 10 Oktober 1981
Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima Menteri PPLH, Emil Salim, di Bina Graha, Menteri Emil Salim menghadap Kepala Negara untuk melapor mengenai persiapan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dalam menghadapi pelaksanaan anggaran tahun 1982/1983. Usai melapor, ia mengatakan bahwa tidak benar ada departemen yang besar anggaranya telah diperiksa lebih dulu karena kurang baik pengelolaanya. Menurut Emil Salim, pemeriksaan telah dilaksanakan terhadap 90% dari proyek-proyek yang ada; dalam hal ini, Pemerintah tidak ragu-ragu dalam pemberantasan korupsi.
Dikatakan juga oleh Emil Salim bahwa Presiden meminta kepadanya untuk melakukan penelitian kembali atas hasil-hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, serta diadakan tindakan pencegahan. Diinstruksikan pula oleh Kepala Negara agar ia mengusahakan ikhtiar yang bersifat mendidik sebagai langkah untuk memelihara disiplin pegawai negeri.
Minggu, 10 Oktober 1982
Pukul 11.00 pagi ini Presiden Soeharto dan rombongan meninggalkan pelabuhan Granada menuju Amerika Serikat. Sebelum meinggalkan Granada, Presiden dan Ibu Soeharto beserta rombongan mengunjungi Taman Generalife, sebuah peninggalan raja-raja Arab yang masih terawat dengan baik hingga kini.
Sore ini pukul 15.30 waktu setempat, Presiden Soeharto dan rombongan tiba di pelabuhan udara Grensboro,North Carolina, Amerika Serikat. Setengah jam kemudian Presiden dan Ibu Soeharto beserta sebagian rombongan dengan pesawat DC-9 Amerika Serikat berangkat menuju ke Greenbrier Valley untuk beristirahat selama dua malam.
Senin, 10 Oktober 1983
Presiden Soeharto menyetujui diberlakukanya kembali jam krida di lingkungan instansi-instansi pemerintah dan ABRI. dan menetapkan hari Jum'at sebagai hari penyelenggaraanya. Jam krida ini diharapkan oleh Kepala Negara dapat dimanfaatkan untuk memajukan gerakan keolahragaan nasional. mengingat bahwa banyaknya kantor swasta yang libur pada hari Sabtu, maka Presiden menetapkan jam krida dilaksanakan pada hari Jum'at, sehingga semua bisa ikut. Demikian dikatakan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Abdul Gafur setelah diterima Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini.
Rabu, 10 Oktober 1984
Di Gresik, Jawa Timur, pagi ini Presiden Soeharto meresmikan peluasan tahap ke-3 pabrik PT Petrokimia Gresik dan pabrik bahan aktif petisida PT Petrosida Gresik. Dengan perluasan tahap ketiga ini, maka pabrik PT Petrokimia Gresik dapat menghasilkan asam sulfat dengan kapasitas 510.000 ton per tahun, asam fosfat 317.000 ton tahun, aluminium fluorida 12.600 ton per tahun, dan gips 440.000 ton pertahun, Disamping itu akan bertambah pula produksi pupuk ZA sebesar 250.000 per tahun.
Dalam kata sambutanya, Presiden mengatakan bahwa dalam merencanakan pembangunan industri, pandangan kita harus menjangkau jauh ke depan. Sejarah pembangunan bangsa yang sekarang telah mencapai kemajuan yang pesat menunjukkan bahwa mereka mencapai tingkat industri yang sangat tinggi karena mereka menguasai ilmu pengetahuan teknologi yang tinggi. Bangsa yang tertinggal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan makin jauh tertinggal di belakang menjelang akhir abad 20 ini. karena kita pun bertekad untuk meningkatkan dan memperluas pembangunan industri kita, maka ilmu dan pengetahuan teknologi itu harus kita kuasai.
Hari ini Pengurus Pusat PWI mengeluarkan sebuah pernyataan sehubungan dengan instruksi Presiden Soeharto kepada beberapa menteri untuk mengembil langkah-langkah pencegahan terhadap akibat yang ditimbulkan sadisme pornografi dalam penerbitan pers dan film Indonesia baru-baru ini. Dalam pernyataanya, Pengurus Pusat PWI menyatakan dapat memahami dan menggarisbawahi isi instruksi Presiden tersebut. Pernyataan ini ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Zulharmans, dan Sekertaris Jendral Atang Ruswita.
Kamis, 10 Oktober 1985
Menteri Perindusrtian Hartato pagi ini menghadap Kepala Negara di Bina Graha. Usai meghadap, ia mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tetap meneruskan pembangunan proyek industri rayon terpadu PT Inti Indorayon Utama di Prosea, Propinsi Sumatera Utara. Dikatakannya bahwa keputusan ini diambil berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh BPPT terhadap anlisa lingkungan.
Presiden Soeharto pagi ini juga menerima pimpinan dan anggota DPA yang dipimpin oleh Ketua M Panggabean. Dalam pertemuan itu telah disampaikan pokok-pokok pikiran serta saran DPA mengenai peningkatan pembinaan aparatur negara yang bersih, mampu, dan berwibawa. Saran-saran tersebut meliputi tujuh bidang, yaitu kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pemerintah daerah, pengelolaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan, serta hukum dan perundang-undangan.
Pokok pikiran dan saran-saran tersebut disambut baik oleh Presiden. Presiden bahkan mengatakan bahwa kalau ada saran-saran yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan aparatur negara dari manapun datangnya, akan diterima dengan baik. Kepada pimpinan DPA, Presiden menjelaskan bahwa secara fungsional dan konseptual aparatur negara sudah dirintis oleh sejak awal Orde Baru.
Sabtu, 10 Oktober 1987
Pukul 09.00 pagi ini Kepala Negara menerima kunjungan kehormatan Menteri Penerangan Malaysia, Dato' Mohammad Rahmat yang di antar oleh Duta Besar Malaysia, M Khatib. Kepada wartawan Dato' Rahmat mengatakan bahwa dalam pembicaraanya dengan Presiden telah dijelaskan mengenai usaha peningkatan kerjasama kedua negara dibidang penerangan dan penyiaran dalam usaha mempererat hubungan persahabatan antar kedua negara.
Senin, 10 Oktober 1988
Bertempat di Bina Graha, pada jam 11.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima Presiden Direktur Japan International Cooperation Agency (JICA), Kensuke Yanagia. Dalam kunjungan kehormatan itu, Yanagia mengatakan kegembiraannya karena bantuan yang diberikan JICA untuk Indonesia dapat mencapai sasaran dan sukses. Dia mengatakan bahwa kerja sama antar kedua negara akan berlangsung terus, baik melalui berbagai kegiatan konsultasi, bantuan hibah maupun kerjasama teknik. Dikatakannya bahwa bantuan JICA selama ini meliputi pengembangan infrastruktur, seperti transportasi antar pulau, promosi ekspor non-migas, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan pertanian, perikanan, dan energi.
Kamis, 10 Oktober 1991
Presiden Soeharto menghimbau para industriawan untuk menghentikan praktek pencurian alat listrik, karena perbuatan itu merugikan negara dan masyarakat. Himbauan ini dikemukakan Kepala Negara kepada Jaksa Agung Singgih ketika yang disebut belakangan itu menghadapnya di Bina Graha pagi ini. Sesuai pertemuan, Jaksa Agung mengatakan Bahwa disinyalir para industriawan makin banyak melakukan pencurian aliran listrik. Pihak PLN menderita kerugian rata-rata sekitar Rp 10 miliar setiap bulan, sebagai pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh kalangan industri. Jumlah ini belum termasuk pencurian yang dilakukan rumah-rumah tangga.
Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid
1-6
Penyusun : Oval Andrianto
