Senin, 1 November 1965
Setelah menimbang bahwa timbulnya peristiwa G-30-S/PKI telah mengancam keselamatan negara, maka Presiden Soekarno memutuskan segera untuk mengambil tindakan cepat dan tegas untuk memulihkan keamanan. Dalam rangka ini maka daerah-daerah DKI Jakarta, Bekasi, dan Tanggerang dinyatakan dalam Keadaan perang. Selain itu Presiden Soekarno juga menetapkan Daerah tingkat I Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam keadaan perang, dan mengangkat Pangdam VII/Diponegoro sebagai penguasa Perang Daerah.
Selasa, 1 November 1966
Jenderal Soeharto mengatakan bahwa ABRI pada umumnya dan Angkatan Darat kuhusnya adalah pelopor Indonesia dan Dunia sekarang ini sedang mengarahkan pandanganya menyadari betul tanggungjawabnya di dalam melopori pembangunan Orde Baru. Hal ini dikatakan oleh Mengpad Jenderal Soeharto dalam amanatnya selaku inspektur upacara pada hari ulang tahun ke-21 Korps Intendans AD di Lapangan Jenderal Urip Sumhodarjo, Jatinegara, Jakarta, Hari ini.
Sabtu, 1 November 1969
Jam 10.00 pagi ini, bertempet di Istana Negara Presiden Soeharto meminta kepada para anggota Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang akan bersidang di Jakarta. Kepada MPBI Presiden meminta agar tidak mengurus soal-soal yang telah ada saluranya, melainkan memusatkan diri pada pembinaan semua organisasi buruh, serta membangunkan semangat, cinta kerja dan cinta pembangunan, kepada kaum buruh. Meningkatkan pelaksanaan Pelita dengan masalah perburuhan, kaum buruh memegang peranan yang sama pentingnya dengan unsur-unsur modal peralatan. Oleh sebab itu Presiden menyeruhkan agar kaum buruh dan pengusaha dapat menciptakan suasana kerja yang baik, saling menghargai dan saling mempercayai.
Jenderal Soeharto juga mengatakan bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan demokrasi yang sehat serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas nasional, maka pemerintah berusaha mendorong serikat-serikat buruh yang bebas dan demokratis.
Senin, 1 November 1971
Presiden Soeharto menerima penghargaan tertinggi dari Lions Club Internasional . Menurut tradisi Lions Club, penghargaan tertinggi hanya diberikan kepada Kepala Negara yang memberikan perhatian kepada usaha perikemanusiaan. Untuk tahun ini hanya ada satu yang diberikan kepada Kepala Negara ,yaitu Presiden Soeharto. Pengharagaan ini diserahkan sendiri oleh Ketua Lions Club Internasional yang berkedudukan di Amerika Serikat, Uplinger, bertempat di Istana Merdeka.
Presiden Soeharto meminta Jaksa Agung untuk menyelamatkan generasi muda dari pengaruh narotika. Instruksi ini disampaikan Presiden Soeharto kepada Jaksa Agung ketika terakhir menghadapnya di Istana Merdeka pagi ini. Jaksa Agung Sugih Arto menyampaikan laporan mengenai daerah-daerah yang serius terkena pengaruh narkotika seperti ganja, morfin, candu dan lain-lain. Daerah-daerah yang rawan dan membutuhkan perhatian serius antara lain adalah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat. Palembang, Acah, Jawa Barat, Jakarta dan bali.
Untuk lebih menertibkan pemulangan, penampung dan penyaluran orang-orang Indonesia Suku Maluku di Negeri Belanda, hari ini Presiden Soeharto Mengeluarkan Keputusan Presiden No.73 tahun 1971. Keputusan tersebut mengatur bahwa repartasi suku Maluku diurus langsung oleh panitia yang bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Panitia bertugas merusmuskan kebijaksanaan pemerintah dalam penyelesaian masalah repartasi dengan mengindahkan faktor-faktor sosial dan keamanan nasional, melakukan seleksi dan bimbingan mental kepada reparitan. Untuk keperluan tersebut, dibentuk pula Panitia Pelaksana di daerah dan KBRI Negari Belanda.
Presiden Soeharto menyeruhkan dalam menghadapi masalah bantuan luar negeri kita hendaknya jangan panik, karena sejak semula kita tidak menggantungkan usaha-usaha pembangunan kepada bantuan luar negeri. Dalam melaksanakan pembangunan, kita berusaha dengan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri hanyalah pelengkap. Kita harus yakin bahwa kita benar-benar berusaha mengembangakan kaemampuan. Oleh karena itu negara-negara yang ingin melihat Indonesia mencapai kemajuan, pasti akan membantu, sebaliknya negara-negara yang tidak ingin melihat Indonesia maju, tentu tidak akan memberikan bantuan. Demikian antara lain dikatakan Presiden Soeharto dalam pertemuan dengan para menteri bidang keuangan dan ekonomi siang ini di Istana Merdeka . Pertemuan ini diadakan sehubungan dengan keputusan Senat AS tanggal 29 Oktober 1971 yang menolak RUU bantuan Luar Negeri untuk negara-negara berkembang yang di ajukan pemerintah AS. Tampak hadir dalam pertemuan ini antara lain meteri-menteri Prof.Widjojo Nitisastro, Dr Emil Salim, Dr. Ali Wardana, Drs. Radius Prawiro, dan Kabulog Achmad Tritosudiro.
Rabu, 1 November 1972
Dengan masih adanya golongan New Left ( Kiri Baru ) di luar negeri yang menganggap bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia belum baik, sepanjang menyangkut penyelesaian hukum terhadap anggota PKI, maka perelu di berikan keterangan bahwasanya penyelesaian masalah orang-orang PKI itu sudah disalurkan melalui Mahmilbub. Demikian anjuran Presiden Soeharto kepada ahli hukum ketika menerima panitia penyelenggaran Konfrensi Law Asia di Bina Graha pagi ini.
Sabtu, 1 November 1975
Presiden Soeharto memerintahkan Jaksa Agung untuk mengambil tindakan yang lebih drastis terhadap penyeludupan. Instruksi ini disampaikan ketika Jaksa Agung Ali Said SH menghadap Kepala Negara di Bina Graha pukul 09.00 pagi ini. Jaksa Agung menghadap Presiden Soeharto untuk memberikan laporan mengenai peningkatan penyeludupan tahun ini. Menurut analisa Kejaksaan Agung, peningkatan penyeludupan meruapakan pula suatu akibat sampingan dari pada pembangunan yang kini berlangsung di Indonesia. Hal yang di inginkan disebabkan oleh berbagai faktor. Umpamanya kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri dengan jalan menghambat melalui pengenaan tarif tinggi terhadap barang-barang luar negeri, padahal Indonesia merupakan pasar yang menggiurkan bagi produsen asing. Akibatnya, untuk menghindarakan biaya yang demikian tinggi, maka pedagang menempuh jalan lain, yaitu penyeludupan, Untuk mengatasi hal itu, Kejakasaan Agung akan mengambil tindakan drastis seperti yang di inginkan Kepala Negara.
Setelah menerima Jaksa Agung, di tempat yang sama, pada pukul 10.00, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri dan penjabat eselon I. Menteri-menteri yang tampak hadir dalam pertemuan berlangsung selama lebih dari dua jam itu adalah Menteri Pretanian, Thojib Hadwidjaja, Menteri PLTU Sutami, Menteri PAN, Sumarlin, dan Menteri/Sekertais Negara Shudarmono. Masalah yang dibicarakan adalah berkisar pada proyek pembangunan fisik yang dikerjakan oleh Departemen Pretanian dan Departemen PULT dalam tahun anggaran 1976/1977.
Rabu, 1 November 1978
Presiden Soeharto hari ini di Bina Graha memimpin sidang kabinet terbatas bidang Ekuin. Sidang kali ini telah membahas masalah produksi pangan. Memberikan penilaian terhadap situasi pangan, Presiden Soeharto menyatakan kegembiraanya bahwa produksi pangan kita untuk tahun ini akan lebih baik. Namun demkian, kepada semua instansi diingatkanya untuk terus mengamankan produksi pangan tersebut, karena kemungkinan tidak adanya stok beras di pasaraan dunia jika terjadi kekurangan. Menurut Presiden, kemungkinan seperti itu bukanya kecil, karena nagara-negara penghasil dan pengekspor beras sekarang ini sedang dilanda banjir dan lain-lain.
Terungakap dalam sidang bahwa produksi beras Indonesia tahun ini diperkirakan akan mencapai 18 juta ton. Jumlah ini akan tercapai dalam kondisi hampir tidak ada hama wereng dan hujan hampir sepanjang tahun.
Sehubungan dengan masih adanya hama tikus yang mengganas dibeberapa tempat, Presiden meginstruksikan agar diambil langakah-langkah yang tepat untuk pemberantasanya. Disarankannya agar pemberantasan dilakukan dengan cara, baik secara terknis pertanian maupun tradisional. Dalam hal ini Presiden merekomendasikan sisitem pemberantasan sebagaiamana diterapkan di Sulawesi Selatan.
Sidang kabinet ini juga membahas masalah perikanan. Dalam hubungan ini Presiden memberi perhatian terhadap kaum nelayan yang diancam Paceklik, karena cuaca buruk dari bulan Desember sampai Maret tahun depan. Untuk menaggulangi hal ini maka presiden menginstruksikan agar sekarang sudah dipersiapkan proyek-proyek padat karya bagi para nelayan, sehingga mereka tidak sampai mengalami kekurangan makanan.
Akhirnya, sidang memutuskan untuk menaikan harga dasar gabah kering giling di KUD dari Rp 75 menjadi Rp 85 per kilogram . kenaikan ini mulai berlaku pada bulan Februari.
Sabtu, 1 November 1980
Pukul 22.00 malam ini Presiden dan Ibu Soeharto menyelenggarakan jamuan santap malam kenegaraan di Isatana Negara, dalam rangka kunjungan Raja Spanyol, Juan Carlos I dan Ratu Dona Shopia, di Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan bahwa jika umat manusia ingin bebas dari rasa takut yang mencekam yang datang dari bahya peperangan, maka maka sesungguhnya keterbelakangan dan kemiskinan merupakan pendritaan yang tidak kalah ganasanya dari peperangan. Dalam hubungan ini, ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia mengalami kepahitan yang sebenarnya dari keterbelakangan dan kemiskinan itu. Karena bangsa Indonesia kini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang.
Sebelumnya Presiden telah mengambarkan watak hubungan yang ada antara Indonesia dan Spanyol. Dikatakanya bahwa enam abad yang lalu hubungan itu telah terjalin sewaktu kapal-kapal armada Spanyol bersandar di pelabuhan-pelabuhan nusantara untuk membeli rempah-rempah. Hubungan itu demikaian erat, sehingga bekas-bekasnya terpelihara sebagai saksi sejarah sampai sekarang. Nama-nama di tempat wilayah timur Indonesia dan sejumlah kata-kata yang menjadi perbendaharaan bahasa nasional Indonesia merupakan bukti-bukti hidup dampak peradaban spanyol di negeri ini. Demkian Presiden.
Minggu, 1 November 1981
Hari ini di Jakarta, DPP Golkar mengeluarkan pernyataan politik yang berisi penegasan tekad untuk mengangkat Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai bapak Pembangunan Nasional dan mencalonkanya lagi sebgai Presiden untik masa bakti 1983-1988. Penegasan sikap DPP Golkar ini sesuai dengan desakan-desakan massa yang disalurkan melalui DPD Golkar di daerah-daerah di seluruh Indonesia.
Senin, 1 November 1982
Hari ini secara berturut-turut Presiden Soeharto meneria surat-surat kepercayaan dari Duta Besar Republik Rakyat Demokrasi Korea, Jang Yong Jun, dan Duta Besar Malaysia, Dato Muhamed bin Rahmat , di Istana Merdeka . Menyambut pidato Duta besar Jang Yon Jun, Kepala Negara mengatakan bahwa untuk kelancaran pembangunan negara kita masing-masing diperlukan kerjasasama antara bangsa-bangsa dan perdamaian dunia. Predamaian dunia yang dalam suatu tata pergaulan antara bangsa-bangsa yang penuh sara, persahabatan, saling hormat menghormati, tanpa mencampuri urusan dalam negeri masing-masing dan saling kerjasama.
Dalam pada itu, kepada Duta Besar Muhamed bin Rahmat, Kepala Negara menyatakan rasa sukurnya bahwa ASEAN terus tumbuh makin kokoh, memperkuat kesetiakawanan dan mempertebal tekad bersatu diantara bangsa-bangsa di kawasan ini. Kesatuan kesetiakawanan ASEAN makin terasa keperluanya, lebih-lebih karena kita yang hidup di kawasan ini masih menghadapi berbagai situasi yang mengandung kerawanan. Akan tetapi karena tujuan damai merupakan tujuan utama yang melahirkan ASEAN, maka kita akan dapat menyumbangakan uaha-usaha konstruktif dalam penyelesaian segala masalah yang dihadapi yang membayahakan kehidupan rukun damai.
Selasa, 1 November 1983
Masih berada di Kalimantan Timur, Presiden Soeharto pagi ini meresmikan peluasan kilang bahan bakar minyak di Balikpapan. Berbeda dengan kilang-kilang lainya, kilang BBM ini juga memiliki unit hydrocraker, yang untuk membangun dan mengoperasikannya merupakan penguasaan teknoligi tinggi. Disamping itu, perluasan kilang BBM ini juga dilakukan dengan memperhitungkan kelestarian lingkungan sehinggah limbahnya tidak akan merusak lingkungan di sekitarnya.
Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan dengan telah selesainya perluasan kilang bahan bakar minyak di Cilacap dan Balikpapan ini, maka ketergantungan kita akan impor bahan bahan bakar minyak makin kita perkecil. Dan Insya Allah, dengan selesainya perluasan bahan bakar minyak akan kita akhiri. Dengan berswasembada bahan bakar minyak, maka ketahanan ekonomi kita bertambah kukuh. Disamping itu swasembada bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang sangat penting dewasa ini merupakan bagian dari usaha kita untuk meletakan kerangka landasan pembangunan menuju tahap tinggal landas pembangunan nanti.
Kamis, 1 November 1984
Hampir selama satu jam ini Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah di Bina Graha . Pada kesempatan itu , Presiden Soeharto mewakilinya dalam upacara pengkremasian janazah Predana Manteri India, Nonya Indria Ghandi. Jenazah pimpinan yang ditembak oleh pengawalnya kemarin akan dikeremasi pada hari sabtu lusa. Sebagai utusan Pemerintah RI, Wakil Presiden akan disertai oleh Menteri Luar Negari Mochtar Kusumaatmadaja, Wakil Ketua DPR/MPR Moertono, Duta Besar RI di India, Mayjen. Soetikno Sastraprawira.
Sebelum menerima Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah, Presiden Soeharto menerima kunjungan Menteri Kehormatan Menteri Luar Negeri Norwegia., Sven Stray Dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit itu telah dibicarakan masalah –masalah bilateral dalam hubungan antara kedua negara, terutama menyengkut peningkatan perdagangan.
Sebelumnya ditempat yang sama, Kepala Negara menerima kunjungan keormatan Wakil Perdana Menteri/Menteri Perdagangan dan Industri Austria, Dr Nobert Stegar. Dalam kunjungan kepada Presiden Soeharto itu, pemimpin Austria ini didampingi oleh Menteri Perindustrian . Ir Hartato.
Sabtu, 1 November 1986
Presiden Soeharto menegaskan bahwa pembangunan industri kecil dan kerajinan rakyat bertambah mutlak karena merupakan satu jalan penting untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Industri dan kerajinan rakyat ini merupakan bidang yang memberikan lapangan kerja sangat luas, yang merupakan salah satu tatangan besar pembangunan bertahun-tahun mendatang.
Kepala Negara menegaskan hal itu ketika meresmikan 175 koperasi Industri dan kerajinan (Kopinkra) di Samunatiga, Gianyar, Bali, hari ini. Koprinka yang diresmikan tersebar di delapan kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Dalam rangkaian acara ini Presiden menganugerahkan Stailencana pembangunan kepada enam orang guberur yang dinilai berhasil mengembangkan koperasi . Keenam gubernur tersebut R Soepraoto (DKI Jakarta) , H Ismail (Jawa Tengah), Wahono (Jawa Timur) , Ida Bagus Manta (Bali) , H Azwar Anas ( Sumatera Barat ), dan Achmad Amiruddin (Sulawesi Selatan).
Presiden Soeharto menilai Industri kecil dan kerajinan rakyat memepunyai akar-akar yang kuat dalam masyarakat, malahan sebagai merupakan lapangan kegiatan yang berkembang turun temurun dan merupakan bagian dari warisan kebudayaan Indonesia. Diingatkanya pengalaman negara Industri maju menunjukan industri kecil dan kerajinan rakyat itu justru menjadi tulang punggung pengembangan industri besar.
Mengenai pembinaan dan penenganan industri kecil, menurut Kepala Negara, harus dilakukan dengan kesungguhan terutama melalui sentra-sentra industri kecil yang dewasa ini mulai dikembangkan pemerintah. Dalam penaganan sentera-sentera tersebut, pemberian bimbingan dan penyuluhan agar dilakukan secara terpadu oleh aparat Deprtemen Perindustrian, Departeman Koperasi, Pemerintah Daerah dan sebagainya.
Selasa, 1 November 1988
Pagi ini Presiden dan Ibu Soeharto meninggalkan Jakarta menuju Dili dalam rangka kunjungan kerja selama dua hari. Setiba di Ibu Kota Provinsi Timor Timur itu siang ini mereka menghadiri pembukaan musyawarah Nasiolan Gerakan Pramuka tahun 1988. Dalam sambutanya Kepala Negara Mengatakan bahwa pemilihan kota Dili sebagai tempat penyelenggaraan Musyawarah Garakan Pramuka adalah tepat. Ini menbuktikan bahwa Timor Timur sebagai Provinsi termuda Indonesia ayang telah mampu menyelenggarakan kegiatan nasional yang besar. Diharapkanya ini akan lebih mendorong kemajuan Timuor Timur dalam berbagai bidang lainya. Bagi gerakan Pramuka penyelenggaraan musyawarah Timor Timur juga mempunyai arti penting. Dikatakan oleh Presiden bahwa berkat penyelenggaraan musyawarah nasioanal di Dili, utusan-utusan dari segala penjuru tanah air dapat merasakan kehidupan Timor Timur, dan membayangkan bekas-bekas penjajahan bangsa asing yang berhasil kita enyahkan.
Rabu, 1 November 1989
Hari ini Presiden Soeharto mensahkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Undang-undang baru beberapa waktu yang lalau mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1991. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang permohonan dan pemberian paten. Oleh karena sejak 1953 akhir 1988, pemerintah telah menolak mengabulkan 13.406 permohonan, diantaranya 12.550 yang berasal dari luar negeri.
Pukul 09.00 pagi pagi ini Presiden soeharto menerima Meko Polkam Sudomo di Istana Merdeka, Pada kesempatam itu Kepala Negara meminta agar upaya peningkatan ketahanan nasional mendapat perhatian lebih besar sebagai hikmah dari kasus biskuit beracun yang menghebohkan itu. Menurut hemat Presiden isu semacam itu mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional. Presiden mengingatkan agar stabilitas nasional tidak dianggap remeh, sebeb stabilitas nasional mempunyai arti penting yang merupakan bagian dari triologi pembangunan, yaitu selain dari pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dipesankanya agar penigkatan ketahanan nasional dilakuakan terutama melalui pendidikan politik.
Bertempat di Istana Negara, pada jam 10.00 pagi ini Presiden Soeharto melantik enam Duta Baru RI. Para Duta Besar itu adalah Laksamana (Purn.) R Kasenda untuk Korea, Drs Djoko Marseno untuk Irak, Drs Rochsjid Setiyoko untuk Finlandia,, Husni Tamrin Pane untuk Kanada, Partjojo untuk Sinegal, merangkap Gambia, Gambon, Pantai Gading, dan Ziare serta Jones Petrus Louhanapessy untuk Austria merangkap Wakil Tetap RI Untuk PBB yang berekedudukan di Wina.
Pemerintah mulai sekarang menbebasakan tata niaga ekspor lada sehingga setiap eksportir bisa megekspor ke negara manapun tanpa melalui perusahaan penyalur seperti yang berlaku selama ini. Kebijaksanaan baru ini di umumkan Menteri Perdagangan Arifin Siregar setelah bersama Menmud Perdagangan Soedrajad Diwandono melaporkan masalah tersebut kepada Presiden Soeharto di Istana merdeka siang ini.
Minggu, 1 November 1992
Presiden dan Ibu Soeharto, minggu pagi ini menyaksikan pawai kiprah pemuda dalam pembangunan silang Monas Jakarta, yang diadakan dalam hari sumpah pemuda ke-64 pawai tersebut ditandai dengan pelepasan pataka Safari karya penghijauan pemuda ( SKPP) V. Patakan tersebut Presiden Soeharto kepada ketua DPP KNPI pada puncak acara peringatan hari pemuda ke-64 . Pataka ini akan dibawa secara estafet ke tujuh wilayah provinsi lainya. Di provisi-provinsi tersebut diadakan kegiatan penghijauan.
Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Penyusun : Oval Andrianto
Setelah menimbang bahwa timbulnya peristiwa G-30-S/PKI telah mengancam keselamatan negara, maka Presiden Soekarno memutuskan segera untuk mengambil tindakan cepat dan tegas untuk memulihkan keamanan. Dalam rangka ini maka daerah-daerah DKI Jakarta, Bekasi, dan Tanggerang dinyatakan dalam Keadaan perang. Selain itu Presiden Soekarno juga menetapkan Daerah tingkat I Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam keadaan perang, dan mengangkat Pangdam VII/Diponegoro sebagai penguasa Perang Daerah.
Selasa, 1 November 1966
Jenderal Soeharto mengatakan bahwa ABRI pada umumnya dan Angkatan Darat kuhusnya adalah pelopor Indonesia dan Dunia sekarang ini sedang mengarahkan pandanganya menyadari betul tanggungjawabnya di dalam melopori pembangunan Orde Baru. Hal ini dikatakan oleh Mengpad Jenderal Soeharto dalam amanatnya selaku inspektur upacara pada hari ulang tahun ke-21 Korps Intendans AD di Lapangan Jenderal Urip Sumhodarjo, Jatinegara, Jakarta, Hari ini.
Sabtu, 1 November 1969
Jam 10.00 pagi ini, bertempet di Istana Negara Presiden Soeharto meminta kepada para anggota Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang akan bersidang di Jakarta. Kepada MPBI Presiden meminta agar tidak mengurus soal-soal yang telah ada saluranya, melainkan memusatkan diri pada pembinaan semua organisasi buruh, serta membangunkan semangat, cinta kerja dan cinta pembangunan, kepada kaum buruh. Meningkatkan pelaksanaan Pelita dengan masalah perburuhan, kaum buruh memegang peranan yang sama pentingnya dengan unsur-unsur modal peralatan. Oleh sebab itu Presiden menyeruhkan agar kaum buruh dan pengusaha dapat menciptakan suasana kerja yang baik, saling menghargai dan saling mempercayai.
Jenderal Soeharto juga mengatakan bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan demokrasi yang sehat serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas nasional, maka pemerintah berusaha mendorong serikat-serikat buruh yang bebas dan demokratis.
Senin, 1 November 1971
Presiden Soeharto menerima penghargaan tertinggi dari Lions Club Internasional . Menurut tradisi Lions Club, penghargaan tertinggi hanya diberikan kepada Kepala Negara yang memberikan perhatian kepada usaha perikemanusiaan. Untuk tahun ini hanya ada satu yang diberikan kepada Kepala Negara ,yaitu Presiden Soeharto. Pengharagaan ini diserahkan sendiri oleh Ketua Lions Club Internasional yang berkedudukan di Amerika Serikat, Uplinger, bertempat di Istana Merdeka.
Presiden Soeharto meminta Jaksa Agung untuk menyelamatkan generasi muda dari pengaruh narotika. Instruksi ini disampaikan Presiden Soeharto kepada Jaksa Agung ketika terakhir menghadapnya di Istana Merdeka pagi ini. Jaksa Agung Sugih Arto menyampaikan laporan mengenai daerah-daerah yang serius terkena pengaruh narkotika seperti ganja, morfin, candu dan lain-lain. Daerah-daerah yang rawan dan membutuhkan perhatian serius antara lain adalah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat. Palembang, Acah, Jawa Barat, Jakarta dan bali.
Untuk lebih menertibkan pemulangan, penampung dan penyaluran orang-orang Indonesia Suku Maluku di Negeri Belanda, hari ini Presiden Soeharto Mengeluarkan Keputusan Presiden No.73 tahun 1971. Keputusan tersebut mengatur bahwa repartasi suku Maluku diurus langsung oleh panitia yang bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Panitia bertugas merusmuskan kebijaksanaan pemerintah dalam penyelesaian masalah repartasi dengan mengindahkan faktor-faktor sosial dan keamanan nasional, melakukan seleksi dan bimbingan mental kepada reparitan. Untuk keperluan tersebut, dibentuk pula Panitia Pelaksana di daerah dan KBRI Negari Belanda.
Presiden Soeharto menyeruhkan dalam menghadapi masalah bantuan luar negeri kita hendaknya jangan panik, karena sejak semula kita tidak menggantungkan usaha-usaha pembangunan kepada bantuan luar negeri. Dalam melaksanakan pembangunan, kita berusaha dengan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri hanyalah pelengkap. Kita harus yakin bahwa kita benar-benar berusaha mengembangakan kaemampuan. Oleh karena itu negara-negara yang ingin melihat Indonesia mencapai kemajuan, pasti akan membantu, sebaliknya negara-negara yang tidak ingin melihat Indonesia maju, tentu tidak akan memberikan bantuan. Demikian antara lain dikatakan Presiden Soeharto dalam pertemuan dengan para menteri bidang keuangan dan ekonomi siang ini di Istana Merdeka . Pertemuan ini diadakan sehubungan dengan keputusan Senat AS tanggal 29 Oktober 1971 yang menolak RUU bantuan Luar Negeri untuk negara-negara berkembang yang di ajukan pemerintah AS. Tampak hadir dalam pertemuan ini antara lain meteri-menteri Prof.Widjojo Nitisastro, Dr Emil Salim, Dr. Ali Wardana, Drs. Radius Prawiro, dan Kabulog Achmad Tritosudiro.
Rabu, 1 November 1972
Dengan masih adanya golongan New Left ( Kiri Baru ) di luar negeri yang menganggap bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia belum baik, sepanjang menyangkut penyelesaian hukum terhadap anggota PKI, maka perelu di berikan keterangan bahwasanya penyelesaian masalah orang-orang PKI itu sudah disalurkan melalui Mahmilbub. Demikian anjuran Presiden Soeharto kepada ahli hukum ketika menerima panitia penyelenggaran Konfrensi Law Asia di Bina Graha pagi ini.
Sabtu, 1 November 1975
Presiden Soeharto memerintahkan Jaksa Agung untuk mengambil tindakan yang lebih drastis terhadap penyeludupan. Instruksi ini disampaikan ketika Jaksa Agung Ali Said SH menghadap Kepala Negara di Bina Graha pukul 09.00 pagi ini. Jaksa Agung menghadap Presiden Soeharto untuk memberikan laporan mengenai peningkatan penyeludupan tahun ini. Menurut analisa Kejaksaan Agung, peningkatan penyeludupan meruapakan pula suatu akibat sampingan dari pada pembangunan yang kini berlangsung di Indonesia. Hal yang di inginkan disebabkan oleh berbagai faktor. Umpamanya kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri dengan jalan menghambat melalui pengenaan tarif tinggi terhadap barang-barang luar negeri, padahal Indonesia merupakan pasar yang menggiurkan bagi produsen asing. Akibatnya, untuk menghindarakan biaya yang demikian tinggi, maka pedagang menempuh jalan lain, yaitu penyeludupan, Untuk mengatasi hal itu, Kejakasaan Agung akan mengambil tindakan drastis seperti yang di inginkan Kepala Negara.
Setelah menerima Jaksa Agung, di tempat yang sama, pada pukul 10.00, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri dan penjabat eselon I. Menteri-menteri yang tampak hadir dalam pertemuan berlangsung selama lebih dari dua jam itu adalah Menteri Pretanian, Thojib Hadwidjaja, Menteri PLTU Sutami, Menteri PAN, Sumarlin, dan Menteri/Sekertais Negara Shudarmono. Masalah yang dibicarakan adalah berkisar pada proyek pembangunan fisik yang dikerjakan oleh Departemen Pretanian dan Departemen PULT dalam tahun anggaran 1976/1977.
Rabu, 1 November 1978
Presiden Soeharto hari ini di Bina Graha memimpin sidang kabinet terbatas bidang Ekuin. Sidang kali ini telah membahas masalah produksi pangan. Memberikan penilaian terhadap situasi pangan, Presiden Soeharto menyatakan kegembiraanya bahwa produksi pangan kita untuk tahun ini akan lebih baik. Namun demkian, kepada semua instansi diingatkanya untuk terus mengamankan produksi pangan tersebut, karena kemungkinan tidak adanya stok beras di pasaraan dunia jika terjadi kekurangan. Menurut Presiden, kemungkinan seperti itu bukanya kecil, karena nagara-negara penghasil dan pengekspor beras sekarang ini sedang dilanda banjir dan lain-lain.
Terungakap dalam sidang bahwa produksi beras Indonesia tahun ini diperkirakan akan mencapai 18 juta ton. Jumlah ini akan tercapai dalam kondisi hampir tidak ada hama wereng dan hujan hampir sepanjang tahun.
Sehubungan dengan masih adanya hama tikus yang mengganas dibeberapa tempat, Presiden meginstruksikan agar diambil langakah-langkah yang tepat untuk pemberantasanya. Disarankannya agar pemberantasan dilakukan dengan cara, baik secara terknis pertanian maupun tradisional. Dalam hal ini Presiden merekomendasikan sisitem pemberantasan sebagaiamana diterapkan di Sulawesi Selatan.
Sidang kabinet ini juga membahas masalah perikanan. Dalam hubungan ini Presiden memberi perhatian terhadap kaum nelayan yang diancam Paceklik, karena cuaca buruk dari bulan Desember sampai Maret tahun depan. Untuk menaggulangi hal ini maka presiden menginstruksikan agar sekarang sudah dipersiapkan proyek-proyek padat karya bagi para nelayan, sehingga mereka tidak sampai mengalami kekurangan makanan.
Akhirnya, sidang memutuskan untuk menaikan harga dasar gabah kering giling di KUD dari Rp 75 menjadi Rp 85 per kilogram . kenaikan ini mulai berlaku pada bulan Februari.
Sabtu, 1 November 1980
Pukul 22.00 malam ini Presiden dan Ibu Soeharto menyelenggarakan jamuan santap malam kenegaraan di Isatana Negara, dalam rangka kunjungan Raja Spanyol, Juan Carlos I dan Ratu Dona Shopia, di Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan bahwa jika umat manusia ingin bebas dari rasa takut yang mencekam yang datang dari bahya peperangan, maka maka sesungguhnya keterbelakangan dan kemiskinan merupakan pendritaan yang tidak kalah ganasanya dari peperangan. Dalam hubungan ini, ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia mengalami kepahitan yang sebenarnya dari keterbelakangan dan kemiskinan itu. Karena bangsa Indonesia kini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang.
Sebelumnya Presiden telah mengambarkan watak hubungan yang ada antara Indonesia dan Spanyol. Dikatakanya bahwa enam abad yang lalu hubungan itu telah terjalin sewaktu kapal-kapal armada Spanyol bersandar di pelabuhan-pelabuhan nusantara untuk membeli rempah-rempah. Hubungan itu demikaian erat, sehingga bekas-bekasnya terpelihara sebagai saksi sejarah sampai sekarang. Nama-nama di tempat wilayah timur Indonesia dan sejumlah kata-kata yang menjadi perbendaharaan bahasa nasional Indonesia merupakan bukti-bukti hidup dampak peradaban spanyol di negeri ini. Demkian Presiden.
Minggu, 1 November 1981
Hari ini di Jakarta, DPP Golkar mengeluarkan pernyataan politik yang berisi penegasan tekad untuk mengangkat Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai bapak Pembangunan Nasional dan mencalonkanya lagi sebgai Presiden untik masa bakti 1983-1988. Penegasan sikap DPP Golkar ini sesuai dengan desakan-desakan massa yang disalurkan melalui DPD Golkar di daerah-daerah di seluruh Indonesia.
Senin, 1 November 1982
Hari ini secara berturut-turut Presiden Soeharto meneria surat-surat kepercayaan dari Duta Besar Republik Rakyat Demokrasi Korea, Jang Yong Jun, dan Duta Besar Malaysia, Dato Muhamed bin Rahmat , di Istana Merdeka . Menyambut pidato Duta besar Jang Yon Jun, Kepala Negara mengatakan bahwa untuk kelancaran pembangunan negara kita masing-masing diperlukan kerjasasama antara bangsa-bangsa dan perdamaian dunia. Predamaian dunia yang dalam suatu tata pergaulan antara bangsa-bangsa yang penuh sara, persahabatan, saling hormat menghormati, tanpa mencampuri urusan dalam negeri masing-masing dan saling kerjasama.
Dalam pada itu, kepada Duta Besar Muhamed bin Rahmat, Kepala Negara menyatakan rasa sukurnya bahwa ASEAN terus tumbuh makin kokoh, memperkuat kesetiakawanan dan mempertebal tekad bersatu diantara bangsa-bangsa di kawasan ini. Kesatuan kesetiakawanan ASEAN makin terasa keperluanya, lebih-lebih karena kita yang hidup di kawasan ini masih menghadapi berbagai situasi yang mengandung kerawanan. Akan tetapi karena tujuan damai merupakan tujuan utama yang melahirkan ASEAN, maka kita akan dapat menyumbangakan uaha-usaha konstruktif dalam penyelesaian segala masalah yang dihadapi yang membayahakan kehidupan rukun damai.
Selasa, 1 November 1983
Masih berada di Kalimantan Timur, Presiden Soeharto pagi ini meresmikan peluasan kilang bahan bakar minyak di Balikpapan. Berbeda dengan kilang-kilang lainya, kilang BBM ini juga memiliki unit hydrocraker, yang untuk membangun dan mengoperasikannya merupakan penguasaan teknoligi tinggi. Disamping itu, perluasan kilang BBM ini juga dilakukan dengan memperhitungkan kelestarian lingkungan sehinggah limbahnya tidak akan merusak lingkungan di sekitarnya.
Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan dengan telah selesainya perluasan kilang bahan bakar minyak di Cilacap dan Balikpapan ini, maka ketergantungan kita akan impor bahan bahan bakar minyak makin kita perkecil. Dan Insya Allah, dengan selesainya perluasan bahan bakar minyak akan kita akhiri. Dengan berswasembada bahan bakar minyak, maka ketahanan ekonomi kita bertambah kukuh. Disamping itu swasembada bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang sangat penting dewasa ini merupakan bagian dari usaha kita untuk meletakan kerangka landasan pembangunan menuju tahap tinggal landas pembangunan nanti.
Kamis, 1 November 1984
Hampir selama satu jam ini Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah di Bina Graha . Pada kesempatan itu , Presiden Soeharto mewakilinya dalam upacara pengkremasian janazah Predana Manteri India, Nonya Indria Ghandi. Jenazah pimpinan yang ditembak oleh pengawalnya kemarin akan dikeremasi pada hari sabtu lusa. Sebagai utusan Pemerintah RI, Wakil Presiden akan disertai oleh Menteri Luar Negari Mochtar Kusumaatmadaja, Wakil Ketua DPR/MPR Moertono, Duta Besar RI di India, Mayjen. Soetikno Sastraprawira.
Sebelum menerima Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah, Presiden Soeharto menerima kunjungan Menteri Kehormatan Menteri Luar Negeri Norwegia., Sven Stray Dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit itu telah dibicarakan masalah –masalah bilateral dalam hubungan antara kedua negara, terutama menyengkut peningkatan perdagangan.
Sebelumnya ditempat yang sama, Kepala Negara menerima kunjungan keormatan Wakil Perdana Menteri/Menteri Perdagangan dan Industri Austria, Dr Nobert Stegar. Dalam kunjungan kepada Presiden Soeharto itu, pemimpin Austria ini didampingi oleh Menteri Perindustrian . Ir Hartato.
Sabtu, 1 November 1986
Presiden Soeharto menegaskan bahwa pembangunan industri kecil dan kerajinan rakyat bertambah mutlak karena merupakan satu jalan penting untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Industri dan kerajinan rakyat ini merupakan bidang yang memberikan lapangan kerja sangat luas, yang merupakan salah satu tatangan besar pembangunan bertahun-tahun mendatang.
Kepala Negara menegaskan hal itu ketika meresmikan 175 koperasi Industri dan kerajinan (Kopinkra) di Samunatiga, Gianyar, Bali, hari ini. Koprinka yang diresmikan tersebar di delapan kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Dalam rangkaian acara ini Presiden menganugerahkan Stailencana pembangunan kepada enam orang guberur yang dinilai berhasil mengembangkan koperasi . Keenam gubernur tersebut R Soepraoto (DKI Jakarta) , H Ismail (Jawa Tengah), Wahono (Jawa Timur) , Ida Bagus Manta (Bali) , H Azwar Anas ( Sumatera Barat ), dan Achmad Amiruddin (Sulawesi Selatan).
Presiden Soeharto menilai Industri kecil dan kerajinan rakyat memepunyai akar-akar yang kuat dalam masyarakat, malahan sebagai merupakan lapangan kegiatan yang berkembang turun temurun dan merupakan bagian dari warisan kebudayaan Indonesia. Diingatkanya pengalaman negara Industri maju menunjukan industri kecil dan kerajinan rakyat itu justru menjadi tulang punggung pengembangan industri besar.
Mengenai pembinaan dan penenganan industri kecil, menurut Kepala Negara, harus dilakukan dengan kesungguhan terutama melalui sentra-sentra industri kecil yang dewasa ini mulai dikembangkan pemerintah. Dalam penaganan sentera-sentera tersebut, pemberian bimbingan dan penyuluhan agar dilakukan secara terpadu oleh aparat Deprtemen Perindustrian, Departeman Koperasi, Pemerintah Daerah dan sebagainya.
Selasa, 1 November 1988
Pagi ini Presiden dan Ibu Soeharto meninggalkan Jakarta menuju Dili dalam rangka kunjungan kerja selama dua hari. Setiba di Ibu Kota Provinsi Timor Timur itu siang ini mereka menghadiri pembukaan musyawarah Nasiolan Gerakan Pramuka tahun 1988. Dalam sambutanya Kepala Negara Mengatakan bahwa pemilihan kota Dili sebagai tempat penyelenggaraan Musyawarah Garakan Pramuka adalah tepat. Ini menbuktikan bahwa Timor Timur sebagai Provinsi termuda Indonesia ayang telah mampu menyelenggarakan kegiatan nasional yang besar. Diharapkanya ini akan lebih mendorong kemajuan Timuor Timur dalam berbagai bidang lainya. Bagi gerakan Pramuka penyelenggaraan musyawarah Timor Timur juga mempunyai arti penting. Dikatakan oleh Presiden bahwa berkat penyelenggaraan musyawarah nasioanal di Dili, utusan-utusan dari segala penjuru tanah air dapat merasakan kehidupan Timor Timur, dan membayangkan bekas-bekas penjajahan bangsa asing yang berhasil kita enyahkan.
Rabu, 1 November 1989
Hari ini Presiden Soeharto mensahkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Undang-undang baru beberapa waktu yang lalau mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1991. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang permohonan dan pemberian paten. Oleh karena sejak 1953 akhir 1988, pemerintah telah menolak mengabulkan 13.406 permohonan, diantaranya 12.550 yang berasal dari luar negeri.
Pukul 09.00 pagi pagi ini Presiden soeharto menerima Meko Polkam Sudomo di Istana Merdeka, Pada kesempatam itu Kepala Negara meminta agar upaya peningkatan ketahanan nasional mendapat perhatian lebih besar sebagai hikmah dari kasus biskuit beracun yang menghebohkan itu. Menurut hemat Presiden isu semacam itu mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional. Presiden mengingatkan agar stabilitas nasional tidak dianggap remeh, sebeb stabilitas nasional mempunyai arti penting yang merupakan bagian dari triologi pembangunan, yaitu selain dari pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dipesankanya agar penigkatan ketahanan nasional dilakuakan terutama melalui pendidikan politik.
Bertempat di Istana Negara, pada jam 10.00 pagi ini Presiden Soeharto melantik enam Duta Baru RI. Para Duta Besar itu adalah Laksamana (Purn.) R Kasenda untuk Korea, Drs Djoko Marseno untuk Irak, Drs Rochsjid Setiyoko untuk Finlandia,, Husni Tamrin Pane untuk Kanada, Partjojo untuk Sinegal, merangkap Gambia, Gambon, Pantai Gading, dan Ziare serta Jones Petrus Louhanapessy untuk Austria merangkap Wakil Tetap RI Untuk PBB yang berekedudukan di Wina.
Pemerintah mulai sekarang menbebasakan tata niaga ekspor lada sehingga setiap eksportir bisa megekspor ke negara manapun tanpa melalui perusahaan penyalur seperti yang berlaku selama ini. Kebijaksanaan baru ini di umumkan Menteri Perdagangan Arifin Siregar setelah bersama Menmud Perdagangan Soedrajad Diwandono melaporkan masalah tersebut kepada Presiden Soeharto di Istana merdeka siang ini.
Minggu, 1 November 1992
Presiden dan Ibu Soeharto, minggu pagi ini menyaksikan pawai kiprah pemuda dalam pembangunan silang Monas Jakarta, yang diadakan dalam hari sumpah pemuda ke-64 pawai tersebut ditandai dengan pelepasan pataka Safari karya penghijauan pemuda ( SKPP) V. Patakan tersebut Presiden Soeharto kepada ketua DPP KNPI pada puncak acara peringatan hari pemuda ke-64 . Pataka ini akan dibawa secara estafet ke tujuh wilayah provinsi lainya. Di provisi-provinsi tersebut diadakan kegiatan penghijauan.
Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Penyusun : Oval Andrianto
