Sabtu, 5 Agustus 1967
Jenderal Soeharto hari ini menerima kunjungan kehormatan misi Parlemen Selandia Baru yang dipimpin oleh DJ Riddiford. Jenderal Soeharto menjelaskan tentang beberapa tindakan dan kegiyatan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia hingga saat ini, dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sebagainya.
Selasa, 5 Agustus 1969
Dalam suatu upacara khidmat pagi ini di Istana Merdeka Presiden Soeharto secara simbolis menyerahkan duplikasi bendera pusaka dan duplikasi naskah peroklamasi kepada semua daerah tingkat memlaui Pengandahan dan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
Presiden Soeharto meminta agar bendera persatuan yang telah diserahkan dikibarkan di seluruh ibukota Dati I pada tiap-tiap upacara. Peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan, bersamaan dengan pengibaran Bendera Pusaka di halaman Istana Merdeka. Dengan bendera persatuan ini, kita akan selalu ingat bahwa kita telah bertekad untuk bersatu dan terus akan bersatu demikian antara lain amanat Presiden ketika menyerahkan kedua benda simbolis Tersebut.
Satu, 5 Agustus 1972
Presiden Soeharto menginstruksikan Menteri Negara Pengawasan Operasional Pembangunan Sunawar Sukowati untuk meninjau lebih mendalam setiap masalah yang menyangkut kehidupan rakyat banyak.
Kamis, 5 Agustus 1974
Pagi ini di Istana Merdeka, secara berturut-turut Presiden Soeharto menerima surat-surat kepercayaan dari dua orang duta besar asiong, yaitu Duta Besar Mohamad Ali Shekohiyan dari Iran, dan Duta Besar Teodor Ditulescu dari Republik Sosialis Rumania. Dalam amanatnya ketika menerima surat kepercayaan Duta Besar Iran, Presiden Soeharto, mengatakan bahwa dalam kunjungan Shah Iran ke Indonesia dalam beberapa waktu yang akan datang, ia akan bertukar pikiran dan pengalaman dengan Syah Iran, untuk bersama-sama memperlebar jalan persahabatan dan saling pengertian yang selama ini telah terjalin.
Sedangkan kepada Duta Besar Ditulescu, Presiden menyatakan menyambut baik keinginan Pemerintah Rumania untuk memberi isi yang lebih nyata terhadap hubungan persahabatan yang selama ini terjalin dengan baik antara kedua negara. Menurut Kepala Negara, masih banyak terbuka hanya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak saja, melainkan juga bermanfaat bagi kepentingan dunia pada umumnya.
Beberapa waktu yang lalu Indonesia telah mengirimkan suatu team teknis ke negara-negara sosialis dan Timur Tengah untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan pengembangan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Siang ini Presiden Soeharto menerima Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri, BS. Arifin, yang selaku Ketua Team Teknis itu melaporkan hasil kerja teamnya. Hasil peninjauan itu masih akan dipelajari selanjutnya oleh Pemerintah.
Kamis, 5 Agustus 1976
Bertempat di Bina Graha, PAGI INI Presiden mengadakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi,Subroto, Gubernur Sumatra Barat, Harun Zain, Direktur Jenderal Transmigrasi, Subtijab Sukadis, Direktur Jenderal Agraria, Abdurahman Setjoeibowo, dan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Suprato. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Kepala Negara ke daerah-daerah Trasmigrasi di perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi.
Dalam pertemuan tersebut Presiden telah menggariskan 12.000 kepala keluarga yang akan terkena proyek bendungan Wonogiri supaya dipindahkan dari sitiung, Kecamatan Pulau Punjung, dan Kecamatan Kota Baru. Ia juga memutuskan bahwa setiap kepala keluarga yang ditersmigrasikan itu akan menerima seperempat hektar tanah untuk pekarangan, disamping satu hektar persawahan. Selain itu Pemerintah juga akan menyediakan rumah sederhana, biaya hidup selama satu tahun serta bibit dan pembinaan usaha pertanian.
Juma’at, 5 Agustus 1977
Presiden Soeharto bertindak sebagai saksi dalam pembicaraan empat antara Perdana Menteri Malaysia, Datuk Hussein Onn, dan Presiden Filipina, Ferdinand E Marcos, mengenai penyelesaiyan masalah sabah. Pertemuan itu diadakan dikamar PM Datuk Hussein Onn di Hotel Kuala Lumpur. Presiden Soeharto bertindak sebagai saksi atas Pemerintahan PM Hussein Onn.
SABTU, 5 AGUSTUS 1978
Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja menghadap Presiden Soeharto di Cendana pagi ini. Kepada Presiden dilaporkannya keinginan Perdana Menteri Vietnam untuk mengunjungi Indonesia pada bulan September yang akan datang. Pada prinsipnya Presiden dapat menerima kedatangannya, akan tetapi waktu kunjungan tersebut masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Kamis, 5 Agustus 1982
Pukul 10.00 Pagi ini, Presiden dan Ibu Soeharto menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke – 8 Dharma Wanita yang diadakan di Istora Senayan, Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara menginginkan bahwa betapapun seksesnya siding umum MPR itu, Betapapun baiknya keputusan MPR, namun yang terpokok adalah pelaksanaannya. Kerena itu disampaikan kita berusaha untuk mensukseskan siding umum MPR, kita juga harus siap-siap untuk dengan sepenuhnya turut melaksanakan apapun yang diputuskan oleh wakil-wakil rakyat kita itu. Ini adalah sesuai dengan prinsip pembangunan dari rakyatm oleh rakyat dan untuk rakyat. Demikian antar lain dikatakan Presiden.
`
Selasa, 5 Agustus 1986
Pukul 09.00 ini, dari Bina Graha, Presiden Soeharto meresmikan lapangan produksi minyak “Kakap” yang berlokasi di perairan Kepulauan Natuna. Peresmian itu dilakukan secara jarak jauh dengan memanfatkan satelit Palapa. Ladang minyak ini merupakan proyek bagi hasil antar Pertamina dengan Marathon Petroleum Indonesia Ltd
Dalam kata sambutannya Presiden soeharto mengatakan bahwa dewasa ini kita memang sedang berusaha sekuat tenaga menangani sector-sector non-migas. Namun hal ini tidak berarti sector migas kita abaikan. Karena itu Pemerintah terus menerus berusaha memperbaiki iklim usaha sehingga menarik bagi penanam modal di Indonesia.
SABTU, 5 AGUSTUS 1989
Pukul 09.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan Menteri Perburuhan dan Sosial Arab
Saudi, Muhamad Ali bin Al Faiz di Bina Graha. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas masalah pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Sehubungan dengan itu Menteri Perburuhan dan Sosial Arab Saudi itu meminta kepada Kepala Negara agar Indonesia menyederhanakan prosedur pengiriman tenaga kerjanya. Dikatakannya bahwa negaranya membutuhkan tenaga kerja asing, tetapi mengutamakan tenaga kerja dari Indonesia (TKI) karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.
Menanggapi hal itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia bisa saja menyederhanakan prosedur yang dimaksudkan itu untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia di sana. Tetapi dikatakan oleh Presiden bahwa yang paling diutamakan Indonesia sebenarnya adalah kualitas tenaga kerja yang dikirimkannya. Dijelaskannya bahwa tenaga kerja Indonesia dilatih lebih dahulu sebelum dikirimkan ke Arab Saudi, termasuk mempersiapkan mental mereka. Oleh karena itulah jumlah tenaga kerja Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara-negara lain.
Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet terbatas bidang Ekuin di Bina Graha. Diungkapkan didalam sidang bahwa angka inflasi dalam bulan Juli yang lalu mencapai 0,45%, sementara neraca perdagangan dalam bulan Mei 1989 mengalami surplus US$413,9 juta. Surplus tersebut tercapai selisih ekspor berjumlah US$1,694 miliar dengan jumlah impor sebesar US$ 1,280 miliar.
Sidang juga mencatat bahwa nilai ekspor migas bulan Mei 1989 berjumlah US$710 juta, atau meningkat sebanyak US$23,3 juta dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Dalam pada itu nilai ekspor non-migas selama bulan Mei 1989 mengalami kenaikan sebesar US$146,8 juta drai angka bulan Mei tahun sebelumnya yang hanya sebanyak US$984,5 juta.
Senin, 5 Ahustus 1991
Menko Polkam Sudomo menghadap Kepala Negara pada jam 10.30 pagi ini di Istana Merdeka. Ia menghadap Presiden antara Lain guna memberikan laporan mengenai perkelahian pelajar yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 2 Agustus yang lalu. Dlam peristiwa itu banyak jatuh korban diantara para pelajar, dan petugas keamanan telah menahan 54 orang pelajar untuk di periksa.
Setelah bertemu Kepala Negara, Sudomo mengatakan bahwa Presiden merasa prihatin dan menyesal terjadinnya perkelahian massal antara pelajar itu. Keprihatinan Kepala Negara bertambah, karena para pelajar tersebut sudah berani menyerang petugas, sehingga empat orang angora polri mengalami luka-luka. Presiden mengharapkan agar masalah ini dapat diselesaikan secepatnya, dan dicari langkah-langkah pencegahan secara konsepsional, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
Rabu, 5 Agustus 1992
Presiden Soeharto memerintahkan Menteri Perhubungan Azwar Anas untuk segera menyiapkan rancangan-rancangan peraturan pemerintah yang merupakan petinjuk pelaksanaan bagi UU No.14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Sehubungan dengan itu, Menteri Perhubungan juga diinstruksikan untuk memperhatikan pandangan-pandangan masyarakat. Kepala Negara mengeluarkan instruksi tersebut dalam siding cabinet terbatas bidang Ekuin, yang di pimpinnya hari ini di Bina Graha.
Diantara masalh yang dibahas yang berlangsung sekir satu jam 20 menit itu tercatat bahwa jumlah uang yang beredar hingga bilan Juli 1992 mencapai Rp27,194 triliun. Tercatat pula bahwa inflasi pada bulan juli mencapai 0,23% sehingga menjadikan inflasi untuk tahun anggaran 1992/1993 mencapai 1,91%, sedangkan untuk takwin 3,26%. Tentang neraca perdagangan dilaporkan bahwa dalam bulan Mei 1992 terdapat surplus sekitar US$450Juta. Surplus tersebut berasal dari perdagangan ekspor sebayak US$ 2,641 Miliar dan impor sebesar US$ 2,191 Miliar.
Sumber : Sumber Buku Jejak Langkah 1-6
Penyusun : Rayvan Lesilolo
Jenderal Soeharto hari ini menerima kunjungan kehormatan misi Parlemen Selandia Baru yang dipimpin oleh DJ Riddiford. Jenderal Soeharto menjelaskan tentang beberapa tindakan dan kegiyatan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia hingga saat ini, dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sebagainya.
Selasa, 5 Agustus 1969
Dalam suatu upacara khidmat pagi ini di Istana Merdeka Presiden Soeharto secara simbolis menyerahkan duplikasi bendera pusaka dan duplikasi naskah peroklamasi kepada semua daerah tingkat memlaui Pengandahan dan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
Presiden Soeharto meminta agar bendera persatuan yang telah diserahkan dikibarkan di seluruh ibukota Dati I pada tiap-tiap upacara. Peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan, bersamaan dengan pengibaran Bendera Pusaka di halaman Istana Merdeka. Dengan bendera persatuan ini, kita akan selalu ingat bahwa kita telah bertekad untuk bersatu dan terus akan bersatu demikian antara lain amanat Presiden ketika menyerahkan kedua benda simbolis Tersebut.
Satu, 5 Agustus 1972
Presiden Soeharto menginstruksikan Menteri Negara Pengawasan Operasional Pembangunan Sunawar Sukowati untuk meninjau lebih mendalam setiap masalah yang menyangkut kehidupan rakyat banyak.
Kamis, 5 Agustus 1974
Pagi ini di Istana Merdeka, secara berturut-turut Presiden Soeharto menerima surat-surat kepercayaan dari dua orang duta besar asiong, yaitu Duta Besar Mohamad Ali Shekohiyan dari Iran, dan Duta Besar Teodor Ditulescu dari Republik Sosialis Rumania. Dalam amanatnya ketika menerima surat kepercayaan Duta Besar Iran, Presiden Soeharto, mengatakan bahwa dalam kunjungan Shah Iran ke Indonesia dalam beberapa waktu yang akan datang, ia akan bertukar pikiran dan pengalaman dengan Syah Iran, untuk bersama-sama memperlebar jalan persahabatan dan saling pengertian yang selama ini telah terjalin.
Sedangkan kepada Duta Besar Ditulescu, Presiden menyatakan menyambut baik keinginan Pemerintah Rumania untuk memberi isi yang lebih nyata terhadap hubungan persahabatan yang selama ini terjalin dengan baik antara kedua negara. Menurut Kepala Negara, masih banyak terbuka hanya saling menguntungkan bagi kedua belah pihak saja, melainkan juga bermanfaat bagi kepentingan dunia pada umumnya.
Beberapa waktu yang lalu Indonesia telah mengirimkan suatu team teknis ke negara-negara sosialis dan Timur Tengah untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan pengembangan hubungan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Siang ini Presiden Soeharto menerima Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri, BS. Arifin, yang selaku Ketua Team Teknis itu melaporkan hasil kerja teamnya. Hasil peninjauan itu masih akan dipelajari selanjutnya oleh Pemerintah.
Kamis, 5 Agustus 1976
Bertempat di Bina Graha, PAGI INI Presiden mengadakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi,Subroto, Gubernur Sumatra Barat, Harun Zain, Direktur Jenderal Transmigrasi, Subtijab Sukadis, Direktur Jenderal Agraria, Abdurahman Setjoeibowo, dan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Suprato. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Kepala Negara ke daerah-daerah Trasmigrasi di perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi.
Dalam pertemuan tersebut Presiden telah menggariskan 12.000 kepala keluarga yang akan terkena proyek bendungan Wonogiri supaya dipindahkan dari sitiung, Kecamatan Pulau Punjung, dan Kecamatan Kota Baru. Ia juga memutuskan bahwa setiap kepala keluarga yang ditersmigrasikan itu akan menerima seperempat hektar tanah untuk pekarangan, disamping satu hektar persawahan. Selain itu Pemerintah juga akan menyediakan rumah sederhana, biaya hidup selama satu tahun serta bibit dan pembinaan usaha pertanian.
Juma’at, 5 Agustus 1977
Presiden Soeharto bertindak sebagai saksi dalam pembicaraan empat antara Perdana Menteri Malaysia, Datuk Hussein Onn, dan Presiden Filipina, Ferdinand E Marcos, mengenai penyelesaiyan masalah sabah. Pertemuan itu diadakan dikamar PM Datuk Hussein Onn di Hotel Kuala Lumpur. Presiden Soeharto bertindak sebagai saksi atas Pemerintahan PM Hussein Onn.
SABTU, 5 AGUSTUS 1978
Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja menghadap Presiden Soeharto di Cendana pagi ini. Kepada Presiden dilaporkannya keinginan Perdana Menteri Vietnam untuk mengunjungi Indonesia pada bulan September yang akan datang. Pada prinsipnya Presiden dapat menerima kedatangannya, akan tetapi waktu kunjungan tersebut masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Kamis, 5 Agustus 1982
Pukul 10.00 Pagi ini, Presiden dan Ibu Soeharto menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke – 8 Dharma Wanita yang diadakan di Istora Senayan, Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara menginginkan bahwa betapapun seksesnya siding umum MPR itu, Betapapun baiknya keputusan MPR, namun yang terpokok adalah pelaksanaannya. Kerena itu disampaikan kita berusaha untuk mensukseskan siding umum MPR, kita juga harus siap-siap untuk dengan sepenuhnya turut melaksanakan apapun yang diputuskan oleh wakil-wakil rakyat kita itu. Ini adalah sesuai dengan prinsip pembangunan dari rakyatm oleh rakyat dan untuk rakyat. Demikian antar lain dikatakan Presiden.
`
Selasa, 5 Agustus 1986
Pukul 09.00 ini, dari Bina Graha, Presiden Soeharto meresmikan lapangan produksi minyak “Kakap” yang berlokasi di perairan Kepulauan Natuna. Peresmian itu dilakukan secara jarak jauh dengan memanfatkan satelit Palapa. Ladang minyak ini merupakan proyek bagi hasil antar Pertamina dengan Marathon Petroleum Indonesia Ltd
Dalam kata sambutannya Presiden soeharto mengatakan bahwa dewasa ini kita memang sedang berusaha sekuat tenaga menangani sector-sector non-migas. Namun hal ini tidak berarti sector migas kita abaikan. Karena itu Pemerintah terus menerus berusaha memperbaiki iklim usaha sehingga menarik bagi penanam modal di Indonesia.
SABTU, 5 AGUSTUS 1989
Pukul 09.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan Menteri Perburuhan dan Sosial Arab
Saudi, Muhamad Ali bin Al Faiz di Bina Graha. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas masalah pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Sehubungan dengan itu Menteri Perburuhan dan Sosial Arab Saudi itu meminta kepada Kepala Negara agar Indonesia menyederhanakan prosedur pengiriman tenaga kerjanya. Dikatakannya bahwa negaranya membutuhkan tenaga kerja asing, tetapi mengutamakan tenaga kerja dari Indonesia (TKI) karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.
Menanggapi hal itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia bisa saja menyederhanakan prosedur yang dimaksudkan itu untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia di sana. Tetapi dikatakan oleh Presiden bahwa yang paling diutamakan Indonesia sebenarnya adalah kualitas tenaga kerja yang dikirimkannya. Dijelaskannya bahwa tenaga kerja Indonesia dilatih lebih dahulu sebelum dikirimkan ke Arab Saudi, termasuk mempersiapkan mental mereka. Oleh karena itulah jumlah tenaga kerja Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara-negara lain.
Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet terbatas bidang Ekuin di Bina Graha. Diungkapkan didalam sidang bahwa angka inflasi dalam bulan Juli yang lalu mencapai 0,45%, sementara neraca perdagangan dalam bulan Mei 1989 mengalami surplus US$413,9 juta. Surplus tersebut tercapai selisih ekspor berjumlah US$1,694 miliar dengan jumlah impor sebesar US$ 1,280 miliar.
Sidang juga mencatat bahwa nilai ekspor migas bulan Mei 1989 berjumlah US$710 juta, atau meningkat sebanyak US$23,3 juta dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Dalam pada itu nilai ekspor non-migas selama bulan Mei 1989 mengalami kenaikan sebesar US$146,8 juta drai angka bulan Mei tahun sebelumnya yang hanya sebanyak US$984,5 juta.
Senin, 5 Ahustus 1991
Menko Polkam Sudomo menghadap Kepala Negara pada jam 10.30 pagi ini di Istana Merdeka. Ia menghadap Presiden antara Lain guna memberikan laporan mengenai perkelahian pelajar yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 2 Agustus yang lalu. Dlam peristiwa itu banyak jatuh korban diantara para pelajar, dan petugas keamanan telah menahan 54 orang pelajar untuk di periksa.
Setelah bertemu Kepala Negara, Sudomo mengatakan bahwa Presiden merasa prihatin dan menyesal terjadinnya perkelahian massal antara pelajar itu. Keprihatinan Kepala Negara bertambah, karena para pelajar tersebut sudah berani menyerang petugas, sehingga empat orang angora polri mengalami luka-luka. Presiden mengharapkan agar masalah ini dapat diselesaikan secepatnya, dan dicari langkah-langkah pencegahan secara konsepsional, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
Rabu, 5 Agustus 1992
Presiden Soeharto memerintahkan Menteri Perhubungan Azwar Anas untuk segera menyiapkan rancangan-rancangan peraturan pemerintah yang merupakan petinjuk pelaksanaan bagi UU No.14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Sehubungan dengan itu, Menteri Perhubungan juga diinstruksikan untuk memperhatikan pandangan-pandangan masyarakat. Kepala Negara mengeluarkan instruksi tersebut dalam siding cabinet terbatas bidang Ekuin, yang di pimpinnya hari ini di Bina Graha.
Diantara masalh yang dibahas yang berlangsung sekir satu jam 20 menit itu tercatat bahwa jumlah uang yang beredar hingga bilan Juli 1992 mencapai Rp27,194 triliun. Tercatat pula bahwa inflasi pada bulan juli mencapai 0,23% sehingga menjadikan inflasi untuk tahun anggaran 1992/1993 mencapai 1,91%, sedangkan untuk takwin 3,26%. Tentang neraca perdagangan dilaporkan bahwa dalam bulan Mei 1992 terdapat surplus sekitar US$450Juta. Surplus tersebut berasal dari perdagangan ekspor sebayak US$ 2,641 Miliar dan impor sebesar US$ 2,191 Miliar.
Sumber : Sumber Buku Jejak Langkah 1-6
Penyusun : Rayvan Lesilolo
