Rabu, 23 Agustus 1967
Masalah peningkatan kesejahteraan rakyat pada hakekatnya adalah masalah pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya yang dalam pelaksanaanya justru terletak dan dilaksanakan di daerah-daerah. Untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat dan merata, maka kepada daerah-daerah perlu diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Akan tetapi, walaupun otonomi yang luas akan diberikan kepada daerah dan dan pembangunan akan dititikberatkan di daerah-daerah, hal ini tidaklah berarti bahwa prinsip negara kesatuan akan ditinggalkan. Demikian antara lain amanat Pejabat Presiden pada pembukaan musyawarah APDN seluruh Indonesia di Bandung hari ini.
Masalah peningkatan kesejahteraan rakyat pada hakekatnya adalah masalah pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya yang dalam pelaksanaanya justru terletak dan dilaksanakan di daerah-daerah. Untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat dan merata, maka kepada daerah-daerah perlu diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Akan tetapi, walaupun otonomi yang luas akan diberikan kepada daerah dan dan pembangunan akan dititikberatkan di daerah-daerah, hal ini tidaklah berarti bahwa prinsip negara kesatuan akan ditinggalkan. Demikian antara lain amanat Pejabat Presiden pada pembukaan musyawarah APDN seluruh Indonesia di Bandung hari ini.
Jum’at, 23 Agustus 1968
Presiden Soeharto dalam sambutan tertulisya pada Konfrensi Pemuda Muslim Seluruh Indonesia, yang berlangsung di Surabaya, menyerukan agar pemuda memelihara dan membina persatuan dan kesatuan umat beragama. Presiden mengingatkan bahwa perpecahan yang timbul akan melemahkan dan melumpuhkan kekuatan umat beragama serta mudah dirongrong dan dihancurkan oleh gerpol PKI yang anti Tuhan itu.
Presiden Soeharto dalam sambutan tertulisya pada Konfrensi Pemuda Muslim Seluruh Indonesia, yang berlangsung di Surabaya, menyerukan agar pemuda memelihara dan membina persatuan dan kesatuan umat beragama. Presiden mengingatkan bahwa perpecahan yang timbul akan melemahkan dan melumpuhkan kekuatan umat beragama serta mudah dirongrong dan dihancurkan oleh gerpol PKI yang anti Tuhan itu.
Senin, 23 Agustus 1971
Sehubungan dengan kegoncangan yang terjadi dalam sistem moneter internasional, maka mulai hari ini pemerintah mengubah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ini merupakan hasil pembahasan Presiden Soeharto dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Ketua Bappenas dan Gubernur Bank Sentral serta Sekretaris Kabinet beberapa hari yang lalu.
Ketua Bappenas mengatakan pada pers bahwa tindakan ini dilakukan untuk mengatasi akibat kegoncangan moneter internasional, dan untuk meningkatkan dan melanjutkan pembangunan. Dengan demikian pemerintah akan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengamankan ekspor Indonesia dan dengan itulah penyediaan devisa bagi pembiayaan pembangunan nasional tetap teramankan.
Sehubungan dengan kegoncangan yang terjadi dalam sistem moneter internasional, maka mulai hari ini pemerintah mengubah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ini merupakan hasil pembahasan Presiden Soeharto dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Ketua Bappenas dan Gubernur Bank Sentral serta Sekretaris Kabinet beberapa hari yang lalu.
Ketua Bappenas mengatakan pada pers bahwa tindakan ini dilakukan untuk mengatasi akibat kegoncangan moneter internasional, dan untuk meningkatkan dan melanjutkan pembangunan. Dengan demikian pemerintah akan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengamankan ekspor Indonesia dan dengan itulah penyediaan devisa bagi pembiayaan pembangunan nasional tetap teramankan.
Rabu, 23 Agustus 1972
Presiden Soeharto memberikan amanat kepada para gubernur/kepala daerah seluruh Indonesia yang sedang mengikuti rapat kerja di Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden mengungkapkan beberapa masalah yang selama ini menarik perhatian masyarakat. Presiden antara lain mengatakan bahwa para gubernur harus harus benar-benar melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan pusat, dan apabila ada kebijaksanaan pusat yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah agar segera dilaporkan ke pusat. Ditegaskan oleh Presiden bahwa apapun dalihnya, daerah tidak dibenarkan untuk bertindak sendiri-sendiri. Mengenai masalah kepemimpinan negara, dikatakannya bahwa Presiden dan Wakil Presieden hasil sidang MPR yang akan datang hendaknya benar-benar dapat bekerjasama. Apabila keduannya tidak dapat bekerjasama, maka akan timbul banyak kesulitan pada tampuk pimpinan pemerintahan. Menyinggung masalah kekuasaan MPR , dikatakan bahwa walaupun secara konstitusional MPR mempunyai hak untuk membuat dan mengubah UUD, tetapi tidak ada keharusan konstitusional yang mewajibkan MPR melaksanakan haknya.
Presiden Soeharto memberikan amanat kepada para gubernur/kepala daerah seluruh Indonesia yang sedang mengikuti rapat kerja di Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden mengungkapkan beberapa masalah yang selama ini menarik perhatian masyarakat. Presiden antara lain mengatakan bahwa para gubernur harus harus benar-benar melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan pusat, dan apabila ada kebijaksanaan pusat yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah agar segera dilaporkan ke pusat. Ditegaskan oleh Presiden bahwa apapun dalihnya, daerah tidak dibenarkan untuk bertindak sendiri-sendiri. Mengenai masalah kepemimpinan negara, dikatakannya bahwa Presiden dan Wakil Presieden hasil sidang MPR yang akan datang hendaknya benar-benar dapat bekerjasama. Apabila keduannya tidak dapat bekerjasama, maka akan timbul banyak kesulitan pada tampuk pimpinan pemerintahan. Menyinggung masalah kekuasaan MPR , dikatakan bahwa walaupun secara konstitusional MPR mempunyai hak untuk membuat dan mengubah UUD, tetapi tidak ada keharusan konstitusional yang mewajibkan MPR melaksanakan haknya.
Kamis, 23 Agustus 1973
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima kunjungan Dr. Sigvard Eklund, Direktur Jenderal Internasional Atomic Eenergy Egency yang berkedudukan di Wina. Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Direktur Jenderal Batan, prof. Dr. Baiquni, itu telah diperbincangkan masalah peningkatan program tenaga atom di Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Sejumlah 32 orang anggota pengurus pusat dan cabang GPEI dari seluruh Indonesia menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Diantara pengurus GPEI yang hadir dalam pertemuan itu tampak Naafi, Ketua I GPEI, dan anggota-anggota pengurus pusat seperti Ibrahim Risyad dan Soejatim Martokusumo.
Pada kesempatan itu Presiden telah menguraikan tentang aspek-aspek dan tahapan Pelita kepada para pengusaha ekspor tersebut. Dalam hubungan ini ia mengajak para eksportir untuk meningkatakan mutu dan volume ekspor Indonesia, sehingga kita akan dapat memperoleh devisa yang sangat diperlukan pemerintah dalam usahanya untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pelita itu. Diungkapkan juga oleh Presiden bahwa pemerintah bermaksud untuk membangun pulau Batam sebagai pusat pengumpulan hasil-hasil ekspor kita.
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima kunjungan Dr. Sigvard Eklund, Direktur Jenderal Internasional Atomic Eenergy Egency yang berkedudukan di Wina. Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Direktur Jenderal Batan, prof. Dr. Baiquni, itu telah diperbincangkan masalah peningkatan program tenaga atom di Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Sejumlah 32 orang anggota pengurus pusat dan cabang GPEI dari seluruh Indonesia menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Diantara pengurus GPEI yang hadir dalam pertemuan itu tampak Naafi, Ketua I GPEI, dan anggota-anggota pengurus pusat seperti Ibrahim Risyad dan Soejatim Martokusumo.
Pada kesempatan itu Presiden telah menguraikan tentang aspek-aspek dan tahapan Pelita kepada para pengusaha ekspor tersebut. Dalam hubungan ini ia mengajak para eksportir untuk meningkatakan mutu dan volume ekspor Indonesia, sehingga kita akan dapat memperoleh devisa yang sangat diperlukan pemerintah dalam usahanya untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pelita itu. Diungkapkan juga oleh Presiden bahwa pemerintah bermaksud untuk membangun pulau Batam sebagai pusat pengumpulan hasil-hasil ekspor kita.
Senin, 23 Agustus 1976
Pagi ini di Bandung Presiden Soeharto meresmikan industri pesawat terbang Indonesia yang pertama. Industri Pesawat terbang yang diberi nama Nurtanio ini bermula dari sebuah bengkel kecil milik AURIyang kemudian menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio. Kini Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) telah berhasil merakit berbagai jenis pesawat terbang, baik yang bersayap tetap maupun yang berputar.
Sementara itu dalam laporannya kepada Presiden, Direktur Utama IPTN telah menguraikan tentang perkembangan industri yang dipimpinnya itu. Antara lain yang diungkapkannya bahwa sampai sekarang IPTN telah merakit berbagai jenis pesawat terbang seperti Casa-212 buatan Spanyol dan helikopter BO-105 Jerman Barat.
Pagi ini di Bandung Presiden Soeharto meresmikan industri pesawat terbang Indonesia yang pertama. Industri Pesawat terbang yang diberi nama Nurtanio ini bermula dari sebuah bengkel kecil milik AURIyang kemudian menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio. Kini Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) telah berhasil merakit berbagai jenis pesawat terbang, baik yang bersayap tetap maupun yang berputar.
Sementara itu dalam laporannya kepada Presiden, Direktur Utama IPTN telah menguraikan tentang perkembangan industri yang dipimpinnya itu. Antara lain yang diungkapkannya bahwa sampai sekarang IPTN telah merakit berbagai jenis pesawat terbang seperti Casa-212 buatan Spanyol dan helikopter BO-105 Jerman Barat.
Rabu, 23 Agustus 1978
Tepat pukul 10.00pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto membuka sidang kabinet terbatas bidang kesra. Kepada sidang yang berlangsung selama lebih dari empat jam itu, Presiden meminta agar mulai mempersiapkan program sektoral masing-masing untuk Repelita III mendatang. Untuk penyusunan program sektoral itu para menteri dimintanya untuk selalu bekerjasama dengan Bappenas, dengan memperhatiakn kemampuan anggran negara dimasa mendatang. Dalam hubungan ini, penentuan prioritas pun harus lebih dipertegas, yaitu dengan lebih mengutamakan program atau proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pembangunan gedung perkantoran dan sebagainya, tidak lagi diprioritaskan.
Dalam sidang hari ini, Presiden telah menyetujui usul Menteri P dan K dan Menteri Muda Urusan Pemuda agar peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan secara lebih meluas dikalangan masyarakat. selain itu, peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini, yang merupakan ulang tahun ke-50, telah pula disetujui Presiden untuk dirayakan secara lebih luas.
Tepat pukul 10.00pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto membuka sidang kabinet terbatas bidang kesra. Kepada sidang yang berlangsung selama lebih dari empat jam itu, Presiden meminta agar mulai mempersiapkan program sektoral masing-masing untuk Repelita III mendatang. Untuk penyusunan program sektoral itu para menteri dimintanya untuk selalu bekerjasama dengan Bappenas, dengan memperhatiakn kemampuan anggran negara dimasa mendatang. Dalam hubungan ini, penentuan prioritas pun harus lebih dipertegas, yaitu dengan lebih mengutamakan program atau proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pembangunan gedung perkantoran dan sebagainya, tidak lagi diprioritaskan.
Dalam sidang hari ini, Presiden telah menyetujui usul Menteri P dan K dan Menteri Muda Urusan Pemuda agar peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan secara lebih meluas dikalangan masyarakat. selain itu, peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini, yang merupakan ulang tahun ke-50, telah pula disetujui Presiden untuk dirayakan secara lebih luas.
Minggu, 23 Agustus 1981
Pukul 10.30, Presiden dan Ibu Soeharto menerima kunjungan Yang Dipertuan Agong dan Permaisuri Agong di TMII. Dalam kunjungan itu Presidn dan Ibu Soeharto mengantara kedua tamu negara itu ke beberapa anjungan daerah. Di berbagai paviliun daerah Presiden dan Ibu Soeharto menjelaskan berbagai hal yang ingin diketahui oleh kedua tamu mereka mengenai daerah-daerah tersebut. Pada akhir kunjungan di TMII disuguhkan santap siang, yang diawali dengan pemotongan tumpeng.
Pukul 10.30, Presiden dan Ibu Soeharto menerima kunjungan Yang Dipertuan Agong dan Permaisuri Agong di TMII. Dalam kunjungan itu Presidn dan Ibu Soeharto mengantara kedua tamu negara itu ke beberapa anjungan daerah. Di berbagai paviliun daerah Presiden dan Ibu Soeharto menjelaskan berbagai hal yang ingin diketahui oleh kedua tamu mereka mengenai daerah-daerah tersebut. Pada akhir kunjungan di TMII disuguhkan santap siang, yang diawali dengan pemotongan tumpeng.
Senin, 23 Agustus 1982
Pukul 09.00 pagi ini bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto membuka Rapat Koordinasi Antar Instansi tentang Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Wanita melalui Kesejahteraan Terpadu. Dalam kata sambutannya, Kepala Negara menegaskan bahwa usaha untuk meningkatkan produktifitas negara kerja –baik wnita maupun pria- bukan hanya sekadar menyangkut peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang bersangkutan, tetapi juga mencangkup bebagai segi yang yang dapat memperbaiki mutu kehidupan manusia. Segi-segi itu misalnya perbaikan kesehatan, perbaiakan gizi, kebersihan lingkungan, perumahan dan sebagainya.
Lebih jauh dikatakannya bahwa lebih luas segi-sgi yang harus diperhitungkan untuk peningkatan produktifitas kerja itu , khusunya bagi tenaga kerja wanita, sehingga usaha meningkatkan produktifitas kerja ini perlu dilakuakan pendekatan secara terpadu dengan melakukan koordinasi yang erat antara berbagai instansi yang bersangkutan. Koordinasi itu harus meliputi koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam proses produksi, yaitu buruh para pemilik perusahaan dan instansi-instansi pemerintah. Demikian Presiden.
Pukul 09.00 pagi ini bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto membuka Rapat Koordinasi Antar Instansi tentang Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Wanita melalui Kesejahteraan Terpadu. Dalam kata sambutannya, Kepala Negara menegaskan bahwa usaha untuk meningkatkan produktifitas negara kerja –baik wnita maupun pria- bukan hanya sekadar menyangkut peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang bersangkutan, tetapi juga mencangkup bebagai segi yang yang dapat memperbaiki mutu kehidupan manusia. Segi-segi itu misalnya perbaikan kesehatan, perbaiakan gizi, kebersihan lingkungan, perumahan dan sebagainya.
Lebih jauh dikatakannya bahwa lebih luas segi-sgi yang harus diperhitungkan untuk peningkatan produktifitas kerja itu , khusunya bagi tenaga kerja wanita, sehingga usaha meningkatkan produktifitas kerja ini perlu dilakuakan pendekatan secara terpadu dengan melakukan koordinasi yang erat antara berbagai instansi yang bersangkutan. Koordinasi itu harus meliputi koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam proses produksi, yaitu buruh para pemilik perusahaan dan instansi-instansi pemerintah. Demikian Presiden.
Selasa, 23 Agustus 1983
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto beramahtamah dengan 50 orang peserta Konvensi Wartawan ASEAN (CAJ, Convention of ASEAN Jurnalists) yang diketahui oleh Zulharmans. Kepada para wartawan ASEAN itu, Presiden antara lain menyatakan bahwa peranan yang dimainkan oleh CAJ dan organisasi-organisasi wartawan di negara masing-masing sangatlah besar dalam memasyarakatkan ASEAN.
Selanjutnya dikatakan oleh Kepala Negara bahwa apa yang diletakkan sebagai dasar pembentukan ASEAN adalah landasan kerjasama dari para anggotanya. Disadari bahwa hanya dengan kerja sama antar bangsa-bangsa Asia Tenggara maka kelangsungan hidup bangsa-bangsa Asia Tenggara akan terus diperhatikan. Diakuinya bahwa selama ini kerjasama diantara negara-negara ASEAN belum lagi sampai usaha saling memberi bantuan kebendaan. Akan tetapi bertukar pengalaman selama ini telah memberi arti yang sangat besar bagi kerjasama diantara negara-negara anggota.
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto beramahtamah dengan 50 orang peserta Konvensi Wartawan ASEAN (CAJ, Convention of ASEAN Jurnalists) yang diketahui oleh Zulharmans. Kepada para wartawan ASEAN itu, Presiden antara lain menyatakan bahwa peranan yang dimainkan oleh CAJ dan organisasi-organisasi wartawan di negara masing-masing sangatlah besar dalam memasyarakatkan ASEAN.
Selanjutnya dikatakan oleh Kepala Negara bahwa apa yang diletakkan sebagai dasar pembentukan ASEAN adalah landasan kerjasama dari para anggotanya. Disadari bahwa hanya dengan kerja sama antar bangsa-bangsa Asia Tenggara maka kelangsungan hidup bangsa-bangsa Asia Tenggara akan terus diperhatikan. Diakuinya bahwa selama ini kerjasama diantara negara-negara ASEAN belum lagi sampai usaha saling memberi bantuan kebendaan. Akan tetapi bertukar pengalaman selama ini telah memberi arti yang sangat besar bagi kerjasama diantara negara-negara anggota.
Sabtu, 23 Agustus 1986
Dari pagi hingga siang ini Presiden dan Ibu Soeharto berada di Bandung dalam rangka menghadiri perayaan ulang tahun IPTN yang kesepuluh. Dalam rangka ini pula Kepala Negara meresmikan Kawasan Produksi II dan IV di kompleks industri pesawat terbang nasional itu di Bandung.
Dalam kata sambutannya, Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan dan industri pesawat terbang kita selama sepuluh tahun ini telah memberi pengaruh yang sangat luas pada penguasaan teknologi di bidang-bidang lainnya, dengan mendorong dan memperkuat serta memperluas pengusaan teknologi-teknologi lainnya itu. Keberhasilan kita dalam bidng pembangunan teknologi tinggi seperti industri pesawat terbang ini telah mempertebal rassa percaya pada diri sendiri, bahwa dengan menggunakan setiap peluang yang terbuka bangsa kita sanggup menguasai dan mengembangkan teknologi yang paling maju sekalipun.
Selasa, 23 Agustus 1988
Selama 40 menit siyang ini Presiden Soeharto menerima kunjungan Pimpinan DPA di Bina Graha. Selain Ketua DPA, Maraden Panggabean, hadir pula para Wakil Ketua, yaitu Makmum Murod, Hartono Mardjono, Ben Mang Reng Sai, dan Sugandhi. kunjungan ini merupakan kunjungan kehormatan dalam rangka menjali kerjasama antar kedua lembaga tinggi pemerintah itu.
Dalam pertemuan itu Presiden mengatakan bahwa ada tiga kemungkinan yang muncul pada saat Kepala Negara menerima saran pertimbangan dan usul dari DPA. Pertama, jika usul tersebut sama dengan kebijaksanan pemerintah, maka sebagai Mandataris MPR, Presiden berterima kasih karena usul persis sama. Tetapi, kedua, jika sesuatu usul berbeda dengan kebijaksaan pemerintah, maka pemerintah akan mempertimbangkan mana yang lebih baik. Jika saran DPA itu ternya lebih baik, maka pemerintah akan mengambilnya. Ketiga, apanila saran DPA berbeda sama sekali dari pemerintah, maka akan di teliti dengan mendalam mengapa hal itu bisa terjadi. namun demikinan menurut Presiden DPA wajib memberikan usul, saran, serta pertimbangan kepada pemerintah baik di minta maupun tidak di minta oleh Presiden.
Rabu, 23 Agustus 1989
Presiden Soeharto memutuskan untuk memimpin sendiri delegrasi Indonesia ke KTT Gerakan Non-Blok yang akan berlangsung di Beograd. Yugoslavia, pada tanggal 4-7 September yang akan datang. Dari Beograd, Kepala Negara akan melanjutkan perjalanan ke Uni Soviet untuk memenuhi undangan Presiden Gorbachev. Demikian diumumkan Menteri/Sekretaris Negara, Moerdiono, setelah diterima Presiden Soeharto di Bina Graha siang ini.
Dari pagi hingga siang ini Presiden dan Ibu Soeharto berada di Bandung dalam rangka menghadiri perayaan ulang tahun IPTN yang kesepuluh. Dalam rangka ini pula Kepala Negara meresmikan Kawasan Produksi II dan IV di kompleks industri pesawat terbang nasional itu di Bandung.
Dalam kata sambutannya, Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan dan industri pesawat terbang kita selama sepuluh tahun ini telah memberi pengaruh yang sangat luas pada penguasaan teknologi di bidang-bidang lainnya, dengan mendorong dan memperkuat serta memperluas pengusaan teknologi-teknologi lainnya itu. Keberhasilan kita dalam bidng pembangunan teknologi tinggi seperti industri pesawat terbang ini telah mempertebal rassa percaya pada diri sendiri, bahwa dengan menggunakan setiap peluang yang terbuka bangsa kita sanggup menguasai dan mengembangkan teknologi yang paling maju sekalipun.
Selasa, 23 Agustus 1988
Selama 40 menit siyang ini Presiden Soeharto menerima kunjungan Pimpinan DPA di Bina Graha. Selain Ketua DPA, Maraden Panggabean, hadir pula para Wakil Ketua, yaitu Makmum Murod, Hartono Mardjono, Ben Mang Reng Sai, dan Sugandhi. kunjungan ini merupakan kunjungan kehormatan dalam rangka menjali kerjasama antar kedua lembaga tinggi pemerintah itu.
Dalam pertemuan itu Presiden mengatakan bahwa ada tiga kemungkinan yang muncul pada saat Kepala Negara menerima saran pertimbangan dan usul dari DPA. Pertama, jika usul tersebut sama dengan kebijaksanan pemerintah, maka sebagai Mandataris MPR, Presiden berterima kasih karena usul persis sama. Tetapi, kedua, jika sesuatu usul berbeda dengan kebijaksaan pemerintah, maka pemerintah akan mempertimbangkan mana yang lebih baik. Jika saran DPA itu ternya lebih baik, maka pemerintah akan mengambilnya. Ketiga, apanila saran DPA berbeda sama sekali dari pemerintah, maka akan di teliti dengan mendalam mengapa hal itu bisa terjadi. namun demikinan menurut Presiden DPA wajib memberikan usul, saran, serta pertimbangan kepada pemerintah baik di minta maupun tidak di minta oleh Presiden.
Rabu, 23 Agustus 1989
Presiden Soeharto memutuskan untuk memimpin sendiri delegrasi Indonesia ke KTT Gerakan Non-Blok yang akan berlangsung di Beograd. Yugoslavia, pada tanggal 4-7 September yang akan datang. Dari Beograd, Kepala Negara akan melanjutkan perjalanan ke Uni Soviet untuk memenuhi undangan Presiden Gorbachev. Demikian diumumkan Menteri/Sekretaris Negara, Moerdiono, setelah diterima Presiden Soeharto di Bina Graha siang ini.
Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Penyusun : Rayvan Lesilolo
Penyusun : Rayvan Lesilolo
