Selasa, 16 Agustus 1966
Jenderal Soeharto hari ini melantik Mayjen. Panggabean menjadi Wapangad dan menaikkan pangkatnya menjadi Letjen. TNI. Dalam sambutan pada upacara tersebut, menutama Hankam menyatakan bahwa Supersemar yang telah disahkan MPRS jadi ketetapan No. IX/1966 itu merupakan pemberian penghargaan dan pemberikan kepercayaan dari Presiden/PBR dan rakyat Indonesia kepada ABRI. Selanjutnya di katakana bahwa dalam hubungan kepercayaan rakyat kepada ABRI tersebut, MPRS dan Presiden /PBR member tugas dan tanggung jawab pemerintahan yang mempunyai ruang lingkup sangat luas kepadannya sewaktu menjabat sebagai Pangad. Dikatakan pula oleh Jenderal Soeharto bahwa pemberian penghargaan dan kepercayaan tersebut bukanlah ditujukan kepada dirinya sendiri saja melainkan kepada seluruh slagord Abri umumnya dan di sampaikan kepada TNI – AD pada khususnya.
Rabu, 16 Agustus 1967
Hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto mengucapkan pidato kenegaraannya di depan siding DPR-GR sehari sebelum perayaan hari Kemerdekaan. Hal ini berbeda dari tradisi Orde Lama dimana Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraannyapada tanggal 17 Agustus di dalam rapat umum di dalam Istana Merdeka, dan dalam suasana yang mengelora – gelora semangat rakyat. Dengan berharap
Secara langsung di depan DPR-GR, maka Jenderal Soeharto ingin memfungsikan lembaga perwakilan rakyat itu dengan memberikan semacam “ pertanggungan jawab “ tahunan akan hal-hal yang telah dikerjakan oleh pemerintah.
Dalam pidato hari ini, Jenderal Soeharto antara lain menandaskan nahwa penyimpanan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi pada masa Orde Lama telah membawa akibat yang sangat luas dan mendalam bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara.
Mengenai Orde Baru di jelaskan, bahwa fungsi dan tujuan Orde Baru adalah untuk mempertahankan, memurnikan wujud dan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian Orde Baru merupakan tatanan seluruh perikehidupan rakyat , Bangsa dan Negara, yang diletakan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni.
Jenderal Soeharto hari ini melantik Mayjen. Panggabean menjadi Wapangad dan menaikkan pangkatnya menjadi Letjen. TNI. Dalam sambutan pada upacara tersebut, menutama Hankam menyatakan bahwa Supersemar yang telah disahkan MPRS jadi ketetapan No. IX/1966 itu merupakan pemberian penghargaan dan pemberikan kepercayaan dari Presiden/PBR dan rakyat Indonesia kepada ABRI. Selanjutnya di katakana bahwa dalam hubungan kepercayaan rakyat kepada ABRI tersebut, MPRS dan Presiden /PBR member tugas dan tanggung jawab pemerintahan yang mempunyai ruang lingkup sangat luas kepadannya sewaktu menjabat sebagai Pangad. Dikatakan pula oleh Jenderal Soeharto bahwa pemberian penghargaan dan kepercayaan tersebut bukanlah ditujukan kepada dirinya sendiri saja melainkan kepada seluruh slagord Abri umumnya dan di sampaikan kepada TNI – AD pada khususnya.
Rabu, 16 Agustus 1967
Hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto mengucapkan pidato kenegaraannya di depan siding DPR-GR sehari sebelum perayaan hari Kemerdekaan. Hal ini berbeda dari tradisi Orde Lama dimana Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraannyapada tanggal 17 Agustus di dalam rapat umum di dalam Istana Merdeka, dan dalam suasana yang mengelora – gelora semangat rakyat. Dengan berharap
Secara langsung di depan DPR-GR, maka Jenderal Soeharto ingin memfungsikan lembaga perwakilan rakyat itu dengan memberikan semacam “ pertanggungan jawab “ tahunan akan hal-hal yang telah dikerjakan oleh pemerintah.
Dalam pidato hari ini, Jenderal Soeharto antara lain menandaskan nahwa penyimpanan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi pada masa Orde Lama telah membawa akibat yang sangat luas dan mendalam bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara.
Mengenai Orde Baru di jelaskan, bahwa fungsi dan tujuan Orde Baru adalah untuk mempertahankan, memurnikan wujud dan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian Orde Baru merupakan tatanan seluruh perikehidupan rakyat , Bangsa dan Negara, yang diletakan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni.
Sabtu, 16 Agustus 1969
Meneruskan tradisi yang telah dimulai sejak 1967, Presiden Soeharto pagi ini, untuk ketiga kalinya, mengucapkan pidato kenegaraan dalam siding DPR-GR. Pada kesempatan itu Presiden mengeluarkan Kembali peringatannya bahwa bahaya yang paling besar bagiRI sekarang ini adalah kegagalan Pelita, karena ia tidak hanya berarti hilannya kepercayaan rakyat kepada pemerintah , melainkan juga hancurnya hasil-hasil kemajuan ekonomi, yang dapat mengakibatkan kembalinya PKI dan hancurnnya Pancasila. Oleh sebab itu dalam amanatykenegaraannya kali ini, Presiden Soeharto secara khusus memberitekanan pada tanggung jawab anggota-anggota masyarakat sesuai dengan tempat dan kedudukan masing-masing, sehingga terpelihara persatuan an kesatuan bangsa.
Selain itu, Presiden Juga secara panjangan – lebaran berbicara mengenai berbagai masalah pembangunan Indonesia. Antara lain misalnya tentang demokrasi dan kehidupan ekonomi bangsa serta hasil-hasil yang telah dicapainya. Perdaganga Impor – ekspor, dan kebijaksanaan pemerintah serta langkah – langkah yang dapat mendorong kegiyatan-kehiyatan ekonomi juga dikemukakan oleh Presiden. Demikian pula tentang masalh anggaran pembangunan, pembanguan Irian Barat, serta kerjasama ekonomi dengan Luar Negeri
Meneruskan tradisi yang telah dimulai sejak 1967, Presiden Soeharto pagi ini, untuk ketiga kalinya, mengucapkan pidato kenegaraan dalam siding DPR-GR. Pada kesempatan itu Presiden mengeluarkan Kembali peringatannya bahwa bahaya yang paling besar bagiRI sekarang ini adalah kegagalan Pelita, karena ia tidak hanya berarti hilannya kepercayaan rakyat kepada pemerintah , melainkan juga hancurnya hasil-hasil kemajuan ekonomi, yang dapat mengakibatkan kembalinya PKI dan hancurnnya Pancasila. Oleh sebab itu dalam amanatykenegaraannya kali ini, Presiden Soeharto secara khusus memberitekanan pada tanggung jawab anggota-anggota masyarakat sesuai dengan tempat dan kedudukan masing-masing, sehingga terpelihara persatuan an kesatuan bangsa.
Selain itu, Presiden Juga secara panjangan – lebaran berbicara mengenai berbagai masalah pembangunan Indonesia. Antara lain misalnya tentang demokrasi dan kehidupan ekonomi bangsa serta hasil-hasil yang telah dicapainya. Perdaganga Impor – ekspor, dan kebijaksanaan pemerintah serta langkah – langkah yang dapat mendorong kegiyatan-kehiyatan ekonomi juga dikemukakan oleh Presiden. Demikian pula tentang masalh anggaran pembangunan, pembanguan Irian Barat, serta kerjasama ekonomi dengan Luar Negeri
JUM’AT, 16 AGUSTUS 1968
Untuk kedua kalinya, sebagai tradisi baru, Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hari proklamasi kemerdekaan dalam sidang istimewa DPR-GR. Dalam pidato kenegaraan tersebut, presiden antara lain mengatakan bahwa rencana pembangunan lima tahun hanya dapat dilaksanakan dengan sukses apabila stabilisasi politik dan ekonomi dapat di wujudkan. Oleh karena itu sampai akhir 1968 dan awal 1969, yaitu sebelum memasuki masa pembangunan pemerintah mencurahkan segenap perhatian dan kemampuannya untuk mewujudkan stabilisasi politik dan ekonomi disamping mengembalikan keamanan dan ketertiban. kepada para anggota DPR-GR, presiden menyampaikan juga bahwa pembelian beras oleh pemerintah untuk tahun 1968 telah mencapai 90% dari target pembelian dari produksi dalam negeri yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 600.000 ton. Ini merupaka suatu hasil yang belum pernah dicapai dalam pembelian di tahun-tahun sebelumnya.
Presiden Soeharto juga menemukakan bahwa pembukaan UUD 1945 yang mengandung Pancasila harus tetap dipertahankan, tidak boleh diubah. Menurut Jenderal Soeharto, mengubah UUD 1945 berarti membubarkan negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Selain masalah UUD 1945 dan Pancasila, Presiden juga menyinggung beberapa hal lain, seperti masalah PKI, kepartaian, keagamaan, pers, hubungan pusat dan daerah, masalah aparatur negara, dan masalah Irian Barat. Tentang PKI diingatkan oleh Presiden bahwa bahaya PKI masih tetap mengancam. Pernyataan bahaya PKI ini bukanlah dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menggugah kesadaran dan kewaspadaan, karena banyak diantara kita yang kurang menyadari bahaya-bahaya ini dan bahkan ada juga yang menganggap bahaya PKI telah habis.
Mengenai partai politik dikatakan pula oleh Presiden bahwa ia bukanlah alat untu, memperoleh pengikut sebanyak-banyaknya atau untuk menang dalam pemilihan umum, melainkan juga sebagai alat pendidikan politik. Adanya partai-partai politik dalam suatu negara merupakan juga salah satu pertanda adanya demokrasi, demikian Jenderal Soeharto. Tentang masalah agama, Presiden Soeharto mengatakan bahwa orang yang merasakan bahwa agamanya terdesak adalah orng yang kurang teguh imanya dan kurang mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan kesempitan pandangan; bukan kesempitan ajaran agamanya, melainkan kesempitan pemeluk-pemeluknya sendiri.
Tentang pers, Presiden mengingatkan agar pers tidak hanya menekan segi komersial, atau sebagai alat politik praktis belaka. Pers hendaknya juga mempunyai idealisme pers nasional yang bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjujunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia, menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat dan mempercepat pelaksanaan pembangunan. Mengenai hubungan pusat dan daerah, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa ia hendaknya dibangun diatas prinsip yang memperhatikan dua segi, yaitu di satu pihak tetap menjamin sifat negar kesatuan, dan di lain pihak daerah mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan prakarsa sesuai dengan kemampuannya.
Untuk kedua kalinya, sebagai tradisi baru, Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hari proklamasi kemerdekaan dalam sidang istimewa DPR-GR. Dalam pidato kenegaraan tersebut, presiden antara lain mengatakan bahwa rencana pembangunan lima tahun hanya dapat dilaksanakan dengan sukses apabila stabilisasi politik dan ekonomi dapat di wujudkan. Oleh karena itu sampai akhir 1968 dan awal 1969, yaitu sebelum memasuki masa pembangunan pemerintah mencurahkan segenap perhatian dan kemampuannya untuk mewujudkan stabilisasi politik dan ekonomi disamping mengembalikan keamanan dan ketertiban. kepada para anggota DPR-GR, presiden menyampaikan juga bahwa pembelian beras oleh pemerintah untuk tahun 1968 telah mencapai 90% dari target pembelian dari produksi dalam negeri yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 600.000 ton. Ini merupaka suatu hasil yang belum pernah dicapai dalam pembelian di tahun-tahun sebelumnya.
Presiden Soeharto juga menemukakan bahwa pembukaan UUD 1945 yang mengandung Pancasila harus tetap dipertahankan, tidak boleh diubah. Menurut Jenderal Soeharto, mengubah UUD 1945 berarti membubarkan negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Selain masalah UUD 1945 dan Pancasila, Presiden juga menyinggung beberapa hal lain, seperti masalah PKI, kepartaian, keagamaan, pers, hubungan pusat dan daerah, masalah aparatur negara, dan masalah Irian Barat. Tentang PKI diingatkan oleh Presiden bahwa bahaya PKI masih tetap mengancam. Pernyataan bahaya PKI ini bukanlah dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menggugah kesadaran dan kewaspadaan, karena banyak diantara kita yang kurang menyadari bahaya-bahaya ini dan bahkan ada juga yang menganggap bahaya PKI telah habis.
Mengenai partai politik dikatakan pula oleh Presiden bahwa ia bukanlah alat untu, memperoleh pengikut sebanyak-banyaknya atau untuk menang dalam pemilihan umum, melainkan juga sebagai alat pendidikan politik. Adanya partai-partai politik dalam suatu negara merupakan juga salah satu pertanda adanya demokrasi, demikian Jenderal Soeharto. Tentang masalah agama, Presiden Soeharto mengatakan bahwa orang yang merasakan bahwa agamanya terdesak adalah orng yang kurang teguh imanya dan kurang mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan kesempitan pandangan; bukan kesempitan ajaran agamanya, melainkan kesempitan pemeluk-pemeluknya sendiri.
Tentang pers, Presiden mengingatkan agar pers tidak hanya menekan segi komersial, atau sebagai alat politik praktis belaka. Pers hendaknya juga mempunyai idealisme pers nasional yang bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjujunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia, menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat dan mempercepat pelaksanaan pembangunan. Mengenai hubungan pusat dan daerah, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa ia hendaknya dibangun diatas prinsip yang memperhatikan dua segi, yaitu di satu pihak tetap menjamin sifat negar kesatuan, dan di lain pihak daerah mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan prakarsa sesuai dengan kemampuannya.
MINGGU, 16 AGUSTUS 1970
Dalam rangka peringatan hari kemerdekaan RI, pagi ini jam 9.00 WIB, untuk yang keempat kalinya, Presiden Soeharto menyampaikan amanat kenegaraan di depan sidang DPR-GR. Kepala Negara antara lain mengumukakan bahwa pemerintah tidak akan memberi angin kepada para koruptor dan bertekad untuk tanpa pandang bulu menyeret mereka ke pengadilan. Dikatakannya pula bahwa sebab utama meluasnya korupsi mengandung berbagai pengertian. Ditegaskan pula bahwa ia sendiri akan memimpin langsung pemberantasan korupsi itu. Sementara mengecam koruptor, Presiden telah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tinnginya kepada pegawai-pegawai negeri, pejabat-pejabat atau karyawan-karyawan yang jujur. Masih berkaitan dengan masalah korupsi, Presiden menegaskan bahwa ia tidak akan melayani tuntutan-tuntutan masyarakat yang dicari-cari, seperti tuntutan-tuntutan yang berselimut dengan tujuan-tujuan menjengal pemerintah dalam melaksanakan program-program nasional. Akan tetapi tuntutan yang wajar, yang masuk akal dan yang didorong oleh kemauan baik, bukan hanya kan mendapat perhatian, akan tetapi harus dilaksanakan oleh Presiden.
Membahas maslah ekonomi, setelah lebih dahulu melaporkan tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam segala bidang selama tahun berjalan, Presiden mengumukakan perlunya suatu perombakan fundamental dari struktur ekonomi Indonesia.Ditegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka jauh harus menjadikan Indonesia suatu negara industri yang mampu untuk tumbuh secara cepat dan kumulatif. Oleh karena itu, menurut Jenderal Soeharto, dalam jangka jauh ekonomi Indonesia harus membebaskan diri dari ketergantungan kepada ekspor sejumlah bahan mentah yang sangat dipengaruhi pasaran dunia. Demikian beberapa pokok terpenting dari pidato kenegaraan Presiden.
Dalam rangka peringatan hari kemerdekaan RI, pagi ini jam 9.00 WIB, untuk yang keempat kalinya, Presiden Soeharto menyampaikan amanat kenegaraan di depan sidang DPR-GR. Kepala Negara antara lain mengumukakan bahwa pemerintah tidak akan memberi angin kepada para koruptor dan bertekad untuk tanpa pandang bulu menyeret mereka ke pengadilan. Dikatakannya pula bahwa sebab utama meluasnya korupsi mengandung berbagai pengertian. Ditegaskan pula bahwa ia sendiri akan memimpin langsung pemberantasan korupsi itu. Sementara mengecam koruptor, Presiden telah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tinnginya kepada pegawai-pegawai negeri, pejabat-pejabat atau karyawan-karyawan yang jujur. Masih berkaitan dengan masalah korupsi, Presiden menegaskan bahwa ia tidak akan melayani tuntutan-tuntutan masyarakat yang dicari-cari, seperti tuntutan-tuntutan yang berselimut dengan tujuan-tujuan menjengal pemerintah dalam melaksanakan program-program nasional. Akan tetapi tuntutan yang wajar, yang masuk akal dan yang didorong oleh kemauan baik, bukan hanya kan mendapat perhatian, akan tetapi harus dilaksanakan oleh Presiden.
Membahas maslah ekonomi, setelah lebih dahulu melaporkan tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam segala bidang selama tahun berjalan, Presiden mengumukakan perlunya suatu perombakan fundamental dari struktur ekonomi Indonesia.Ditegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka jauh harus menjadikan Indonesia suatu negara industri yang mampu untuk tumbuh secara cepat dan kumulatif. Oleh karena itu, menurut Jenderal Soeharto, dalam jangka jauh ekonomi Indonesia harus membebaskan diri dari ketergantungan kepada ekspor sejumlah bahan mentah yang sangat dipengaruhi pasaran dunia. Demikian beberapa pokok terpenting dari pidato kenegaraan Presiden.
SENIN, 16 AGUSTUS 1971
Jam 9.00 pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan amanat kenegaraanya di depan sidang DPR-GR, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Dalam amanatnya Presiden menekankan bahwa kekuatan kita yang paling besar dalam menegakkan Orde Baru ialah kesetian kita kepada Pancasila. Ingat, lima tahun yang lalu kekuatan rakyat di mana-mana bangkit bersama-sama ABRI untuk menumpas G-30-S/PKI, demi mempertahankan Pancasila. Ditegaskan pula bahwa tanpa keyakinan kepada Pancasila kita tidak mungkin menumpas pemberontakan PKI, yang dahulu dikenal sebagai partai politik terkuat, dan barangakali kita juga tidak mungkin meruntuhkan Orde Lama yang begitu lama memusatkan kekuasaan negara pada satu tngan. Menurut Presiden, ideologi nasional yang nyata-nyata didukung dan berakar dalam jiwa bangsa adalah modal yang paling berharga dan kekuatan yang paling besar terutama pada saat-saat bangsa ini menghadapi suatu ancaman bahaya. Oleh sebab itu Presiden Soeharto menganjurkan agar golongan-golongan atau partai-partai politik jangan menyempitkan diri dengan ideologi sendiri. Sebab, demikian Presiden, bangsa kita harus dan memang telah memiliki ideologi nasional, dan kesempitan ideologi golongan inilah yang sesungguhnya menjadi sumber peruncing dan pertentangan pada masa-masa yang lampau yang akhirnya juga membatasi ruang gerak partai politik itu.
menyinggung masalah pembangunan, Presiden berkeyakinan bahwa indonesia akan mempercepat pelaksanaan pembangunan, sebab adanya beberapa faktor yang mendukung. Faktor-faktor itu adalah: (1) stabilitas politik yang semakin kuat, (2) keadaan ekonomi yang makin mantap dan pembangunan yang terus meluas, (3) aparatur negara yang makin tertib dan lebih mampu melaksakan tugas-tugas rutin maupun pembngunan, (4) kekompakan angkatan bersenjata yang makin mendalam, dan kemampuannya yang tetap terpelihara untuk menjamin keamanan, (5) rakyat yang makin gandrung kepada pembngunan, dan (6) kepercayaan luar negeri yang semakin besar.
Keyakinan Presiden diperkuat oleh hasil-hasil yang telah dicapai oleh Orde Baru, yang membawa kemantapan ekonomi. Presiden memaparkan beberapa contoh kemantapan. Nilai rupiah yang semakin mantap dan dapat bertahan pada valuta asing, meskioun jumlah uang yang beredar cukup besar. Deposito berjangka terus bertambah, kredit perbankan semakin naik, ekspor dan impor juga demikian, yang mana semua ini berarti produksi ekspor naik dan memungkinkan produksi inuistri dan lainnya meningkat pula. Presiden memandang semua ini sebagai suatu prestasi dari suatu hasil penggarisan kebijaksanaan yang menyeluruh yang meliputi bidang-bidang APBN- terutama anggaran yang berimbang, perpajakan dan penyesuaian tarif serta intensifikasi dan penyempurnaan pemungutannya. Juga peraturan kredit dan suku bunga yang selektif, penyediaan dan penyaluran bahan-bahan pokok, penyederhanaan dan pelancaran prosedur ekspor dan impor, serta lalu lintas barang di dalam negeri yang umumnya di lakukan secara konsekuen.
Presiden lebih jauh berpendapat bahwa peningkatan produksi dalam negeri dan kondisi ekonomi, akan lebih maju lagi kalau dibarengi dengan kondisi mental masyarakat yang positif. Untuk itu perlu diciptakan kondisi dimana masyarakat lebih banyak menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Sejalan denngan itu, Jenderal Soeharto menyerukan kepada rakyat untuk menumbuhkan semangat nasionalismeyang sehat, juga pada bidang ekonomi. Menurut Presiden, percepatan pembangunan itu diperlukan, sebab kalau tidak demikian, maka hasil pembangunan akan tersusul oleh pertambahan penduduk, dan ia tidak akan mempunyai arti sama sakali. Disamping itu percepatan itu sendiri merupakan suatau keharusan, karena Indonesia sudah jauh tertinggal dari banyak bangsa lain.
Presiden juga menyinggung tentang pemilihan umum. Dikatakannya, pemilihan umum yang baru lalu itu tidaklah terlepas dari maslah pembangunan yang dihadapi Indonesia kini dan dimasa depan. Dengan pemilihan umum itu, kata Jenderal Soeharto, kita akan berkesempatan untuk memantapkan kestabilan politik dan ekonomi, membina ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sebagai landasan usaha menggiatkan pelaksanaan pembangunan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tetapi, ditambhkannya janganlah kiat silau dengan kemengan-kemenangan dan janganlah pula risau dengan kekalahan-kekalahan. Marilah kita bergembira dngan berkata “yang menang dalam pemilihan umum ini sebenarnya seluruh rakyat, yang menang adalah kita semua, yang menang adalah semangat ddemokrasi”.
RABU, 16 AGUSTUS 1972
Meneruskan tradisi yang dimulainya sejak tahun 1967, hari ini Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang DPR, dalam rangka memperingati ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan. Ada beberapa initisari yang perlu dipetik dari pidato kenegaraan tersebut. Pertama, Presiden mengumumkan berlakunya Ejaan Yang Disempurnakan mulai 17 Agustus 1972. Menurut Presiden ejaan yang disempurnakan itu memerlukan penyesuaian dan untuk menghindarkan biaya besar bagi pemerintah atau masyarakat, maka pelaksanaanya dilakukan secara bertahap melalui suatu masa peralihan. Kedua, Presiden menyerukan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan masalah bahaya narkotika, ganja, dan morfin. ia juga menyerukan para remaja untuk menjauhkan diri dari bencana ini. Ketiga, Presiden berpendapat bahwa penanaman modal asing adalah bermanfaat bagi pembngunan, meskipun ini tidak berarti kita menjual diri. Sejak tahun 1969/1970 bantuan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dan tidak satu sen pun dari bantuan itu yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Keempat, pembangunan ekonomi tidak dengan sendirinya mendatangkan keadilan sosial, tetapi tanpa pembangunan ekonomi, keadilan sosial merupakan suatu lamunan. Dalam hubungan ini, memaksakan keadilan sosial dalam suasana keterbelakangan ekonomi sama dengan membagi rata kemeralatan. Kelima, data empiris mempelihatkan bahwa keadaan ekonomi kita dewasa ini jauh lebih baik dari pada 6 atau 7 tahun yang lalu. Sampai pada tahun ketiga Repelita I, dalam bidang moneter, keuangan, dan perdagangan, kita dapati kenyataan-kenyataan menurunya laju inflasi, adanya kenaikan dalam pengeluaran pembangunan pemerintah melalui APBN dengan rata-rata 15%tiap tahun. Demikian juga kenaikan dalam penerimaan ekspor dengan rata-rata 15% tiap tahun dan kenaikan dalam mobilisasi dana-dana dalam negeri melalui deposito, Tabanas, dan Taska. Keenam, kebijaksanaan pemerintah dalam tahun ketiga Repelita I (1971/1972) tetap diarahkan pada usaha peningkatan pembangunan dengan mempertahankan stabilitas. Sebagai hasil daripada pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, maka selama tahun 1971/1972 harga-harga memperlihatkan perkembangan yang mantap.
Jam 9.00 pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan amanat kenegaraanya di depan sidang DPR-GR, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Dalam amanatnya Presiden menekankan bahwa kekuatan kita yang paling besar dalam menegakkan Orde Baru ialah kesetian kita kepada Pancasila. Ingat, lima tahun yang lalu kekuatan rakyat di mana-mana bangkit bersama-sama ABRI untuk menumpas G-30-S/PKI, demi mempertahankan Pancasila. Ditegaskan pula bahwa tanpa keyakinan kepada Pancasila kita tidak mungkin menumpas pemberontakan PKI, yang dahulu dikenal sebagai partai politik terkuat, dan barangakali kita juga tidak mungkin meruntuhkan Orde Lama yang begitu lama memusatkan kekuasaan negara pada satu tngan. Menurut Presiden, ideologi nasional yang nyata-nyata didukung dan berakar dalam jiwa bangsa adalah modal yang paling berharga dan kekuatan yang paling besar terutama pada saat-saat bangsa ini menghadapi suatu ancaman bahaya. Oleh sebab itu Presiden Soeharto menganjurkan agar golongan-golongan atau partai-partai politik jangan menyempitkan diri dengan ideologi sendiri. Sebab, demikian Presiden, bangsa kita harus dan memang telah memiliki ideologi nasional, dan kesempitan ideologi golongan inilah yang sesungguhnya menjadi sumber peruncing dan pertentangan pada masa-masa yang lampau yang akhirnya juga membatasi ruang gerak partai politik itu.
menyinggung masalah pembangunan, Presiden berkeyakinan bahwa indonesia akan mempercepat pelaksanaan pembangunan, sebab adanya beberapa faktor yang mendukung. Faktor-faktor itu adalah: (1) stabilitas politik yang semakin kuat, (2) keadaan ekonomi yang makin mantap dan pembangunan yang terus meluas, (3) aparatur negara yang makin tertib dan lebih mampu melaksakan tugas-tugas rutin maupun pembngunan, (4) kekompakan angkatan bersenjata yang makin mendalam, dan kemampuannya yang tetap terpelihara untuk menjamin keamanan, (5) rakyat yang makin gandrung kepada pembngunan, dan (6) kepercayaan luar negeri yang semakin besar.
Keyakinan Presiden diperkuat oleh hasil-hasil yang telah dicapai oleh Orde Baru, yang membawa kemantapan ekonomi. Presiden memaparkan beberapa contoh kemantapan. Nilai rupiah yang semakin mantap dan dapat bertahan pada valuta asing, meskioun jumlah uang yang beredar cukup besar. Deposito berjangka terus bertambah, kredit perbankan semakin naik, ekspor dan impor juga demikian, yang mana semua ini berarti produksi ekspor naik dan memungkinkan produksi inuistri dan lainnya meningkat pula. Presiden memandang semua ini sebagai suatu prestasi dari suatu hasil penggarisan kebijaksanaan yang menyeluruh yang meliputi bidang-bidang APBN- terutama anggaran yang berimbang, perpajakan dan penyesuaian tarif serta intensifikasi dan penyempurnaan pemungutannya. Juga peraturan kredit dan suku bunga yang selektif, penyediaan dan penyaluran bahan-bahan pokok, penyederhanaan dan pelancaran prosedur ekspor dan impor, serta lalu lintas barang di dalam negeri yang umumnya di lakukan secara konsekuen.
Presiden lebih jauh berpendapat bahwa peningkatan produksi dalam negeri dan kondisi ekonomi, akan lebih maju lagi kalau dibarengi dengan kondisi mental masyarakat yang positif. Untuk itu perlu diciptakan kondisi dimana masyarakat lebih banyak menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Sejalan denngan itu, Jenderal Soeharto menyerukan kepada rakyat untuk menumbuhkan semangat nasionalismeyang sehat, juga pada bidang ekonomi. Menurut Presiden, percepatan pembangunan itu diperlukan, sebab kalau tidak demikian, maka hasil pembangunan akan tersusul oleh pertambahan penduduk, dan ia tidak akan mempunyai arti sama sakali. Disamping itu percepatan itu sendiri merupakan suatau keharusan, karena Indonesia sudah jauh tertinggal dari banyak bangsa lain.
Presiden juga menyinggung tentang pemilihan umum. Dikatakannya, pemilihan umum yang baru lalu itu tidaklah terlepas dari maslah pembangunan yang dihadapi Indonesia kini dan dimasa depan. Dengan pemilihan umum itu, kata Jenderal Soeharto, kita akan berkesempatan untuk memantapkan kestabilan politik dan ekonomi, membina ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sebagai landasan usaha menggiatkan pelaksanaan pembangunan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tetapi, ditambhkannya janganlah kiat silau dengan kemengan-kemenangan dan janganlah pula risau dengan kekalahan-kekalahan. Marilah kita bergembira dngan berkata “yang menang dalam pemilihan umum ini sebenarnya seluruh rakyat, yang menang adalah kita semua, yang menang adalah semangat ddemokrasi”.
RABU, 16 AGUSTUS 1972
Meneruskan tradisi yang dimulainya sejak tahun 1967, hari ini Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang DPR, dalam rangka memperingati ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan. Ada beberapa initisari yang perlu dipetik dari pidato kenegaraan tersebut. Pertama, Presiden mengumumkan berlakunya Ejaan Yang Disempurnakan mulai 17 Agustus 1972. Menurut Presiden ejaan yang disempurnakan itu memerlukan penyesuaian dan untuk menghindarkan biaya besar bagi pemerintah atau masyarakat, maka pelaksanaanya dilakukan secara bertahap melalui suatu masa peralihan. Kedua, Presiden menyerukan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan masalah bahaya narkotika, ganja, dan morfin. ia juga menyerukan para remaja untuk menjauhkan diri dari bencana ini. Ketiga, Presiden berpendapat bahwa penanaman modal asing adalah bermanfaat bagi pembngunan, meskipun ini tidak berarti kita menjual diri. Sejak tahun 1969/1970 bantuan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dan tidak satu sen pun dari bantuan itu yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Keempat, pembangunan ekonomi tidak dengan sendirinya mendatangkan keadilan sosial, tetapi tanpa pembangunan ekonomi, keadilan sosial merupakan suatu lamunan. Dalam hubungan ini, memaksakan keadilan sosial dalam suasana keterbelakangan ekonomi sama dengan membagi rata kemeralatan. Kelima, data empiris mempelihatkan bahwa keadaan ekonomi kita dewasa ini jauh lebih baik dari pada 6 atau 7 tahun yang lalu. Sampai pada tahun ketiga Repelita I, dalam bidang moneter, keuangan, dan perdagangan, kita dapati kenyataan-kenyataan menurunya laju inflasi, adanya kenaikan dalam pengeluaran pembangunan pemerintah melalui APBN dengan rata-rata 15%tiap tahun. Demikian juga kenaikan dalam penerimaan ekspor dengan rata-rata 15% tiap tahun dan kenaikan dalam mobilisasi dana-dana dalam negeri melalui deposito, Tabanas, dan Taska. Keenam, kebijaksanaan pemerintah dalam tahun ketiga Repelita I (1971/1972) tetap diarahkan pada usaha peningkatan pembangunan dengan mempertahankan stabilitas. Sebagai hasil daripada pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, maka selama tahun 1971/1972 harga-harga memperlihatkan perkembangan yang mantap.
SABTU, 16 AGUSTUS 1975
Presiden Soeharto pagi ini menyampaikan pidato kenegaraannya di depan sidang pleno DPRGR, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Diantara topik-topik yang disinggung oleh Kepala Negara, masalah Timor Portugis mendapat sorotan yang cukup panjang, terutama karena menonjolnya masalah nasib koloni Portugis itu dalam bulan-bulan terakhir ini. Dikatakan oleh Presidn bahwa Indonesia membuka pintu bagi integrasi Timor Portugis kedalam Republik Indonesia apabila hal ini dikehendaki oleh rakyatnya. Namun ditegaskannya bahwa kita tidak mempunyai ambisi teritorial, karena Indonesia selalu menghindari penindasan dan perebutan wilayah negara lain.
Di bagian lain pidatonya, Kepala Negara menguraikan secara panjang lebar mengenai perkembangan idiologi negara, Pancasila, termasuk penjabarannya. Khusus menyangkut penjabaran Pancasila, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pemerintah telah mengajak masyarakat luas, universitas Angkatan 45, KNPI, dan lain-lain untuk mengusahakan rumusan-rumusan penjabaran Pancasila yang sederhana dan mudah dimengerti, agar mudah dihayati dan diresapi oleh rakyat Indonesia. Ditekankannya bahwa dengan meresapnya Pancasila dalam setiap diri orang Indonesia, maka akan semakin kita yakini kebenarannya sebagi nilai-nilai luhur yang memberi kebahagiaan hidu. dengan makin kuatnya keyakinan kita terhadap nilai-nilai luhur itu, maka akan semakin kuat tekad kita untuk mempertahankan dan mewujudkannya.
Masih berkaitan dengan usaha kita untuk mempertahankan Pancasila, Kepala Negara memperingatkan tentang adanya negara lain yang terus menerus melindungi bekas tokoh atau yang terang-terangan menyokong bangkitnya kembali PKI di Indonesia. Ditegaskannya bahwa tindakan tersebut dapat kita anggap sebagai tindakan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dalam rangka inilah harus kita lihat mengapa sampai sekrang hubungan diplomatik kita dengan RRC masih sulit untuk dicairkan. Kembali diingatkan oleh Presiden bahwa kita menghendaki dan melarang adanya partai komunitas di bumi Indonesia, karena PKI telah dua kali memberontak dan bertujuan mengubah Pancasila dengan kekerasan.
Selanjutnya, sehubungan dengan berakhirnya peperangan di Indo-Cina baru-baru ini, Presiden Soeharto mengatakan bahwa kita mengharapkan dan ikut berusaha agar berakhirnya peperangan disana sekaligus merupakan kesempatan baru bagi bangsa-bangsa di kawasan ini untuk memelihara stabilitas dan membangun bagi kesejahteraan rakyat masing-masing. Dalam kaitannya bahwa sejak semula politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif yang menolak adanya fakta-fakta militer. Berdasarkan politik luar negeri yang bebas aktif itu, kita lakuakan apa yang kita anggap baik tanpa begitu saja mengekor apa yang dilakukan oleh negara lain. Demikian antara lain yang di katakan Presiden.
Presiden Soeharto pagi ini menyampaikan pidato kenegaraannya di depan sidang pleno DPRGR, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Diantara topik-topik yang disinggung oleh Kepala Negara, masalah Timor Portugis mendapat sorotan yang cukup panjang, terutama karena menonjolnya masalah nasib koloni Portugis itu dalam bulan-bulan terakhir ini. Dikatakan oleh Presidn bahwa Indonesia membuka pintu bagi integrasi Timor Portugis kedalam Republik Indonesia apabila hal ini dikehendaki oleh rakyatnya. Namun ditegaskannya bahwa kita tidak mempunyai ambisi teritorial, karena Indonesia selalu menghindari penindasan dan perebutan wilayah negara lain.
Di bagian lain pidatonya, Kepala Negara menguraikan secara panjang lebar mengenai perkembangan idiologi negara, Pancasila, termasuk penjabarannya. Khusus menyangkut penjabaran Pancasila, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pemerintah telah mengajak masyarakat luas, universitas Angkatan 45, KNPI, dan lain-lain untuk mengusahakan rumusan-rumusan penjabaran Pancasila yang sederhana dan mudah dimengerti, agar mudah dihayati dan diresapi oleh rakyat Indonesia. Ditekankannya bahwa dengan meresapnya Pancasila dalam setiap diri orang Indonesia, maka akan semakin kita yakini kebenarannya sebagi nilai-nilai luhur yang memberi kebahagiaan hidu. dengan makin kuatnya keyakinan kita terhadap nilai-nilai luhur itu, maka akan semakin kuat tekad kita untuk mempertahankan dan mewujudkannya.
Masih berkaitan dengan usaha kita untuk mempertahankan Pancasila, Kepala Negara memperingatkan tentang adanya negara lain yang terus menerus melindungi bekas tokoh atau yang terang-terangan menyokong bangkitnya kembali PKI di Indonesia. Ditegaskannya bahwa tindakan tersebut dapat kita anggap sebagai tindakan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dalam rangka inilah harus kita lihat mengapa sampai sekrang hubungan diplomatik kita dengan RRC masih sulit untuk dicairkan. Kembali diingatkan oleh Presiden bahwa kita menghendaki dan melarang adanya partai komunitas di bumi Indonesia, karena PKI telah dua kali memberontak dan bertujuan mengubah Pancasila dengan kekerasan.
Selanjutnya, sehubungan dengan berakhirnya peperangan di Indo-Cina baru-baru ini, Presiden Soeharto mengatakan bahwa kita mengharapkan dan ikut berusaha agar berakhirnya peperangan disana sekaligus merupakan kesempatan baru bagi bangsa-bangsa di kawasan ini untuk memelihara stabilitas dan membangun bagi kesejahteraan rakyat masing-masing. Dalam kaitannya bahwa sejak semula politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif yang menolak adanya fakta-fakta militer. Berdasarkan politik luar negeri yang bebas aktif itu, kita lakuakan apa yang kita anggap baik tanpa begitu saja mengekor apa yang dilakukan oleh negara lain. Demikian antara lain yang di katakan Presiden.
SENIN, 16 AGUSTUS 1976
Dalam rangka peringatan 31 tahun kemerdekaan RI, dalam acara peresmian Soeharto meresmikan penggunaan SKSD Palapa. Dalam acara peresmian yang berlngsung pada jam 08.45 pagi ke gedung DPR itu Kepala Negara mencabut sebilah keris da menekan tombol elektronis yang terdpat pada gagang keris tersebut. Dengan demikian resmilah penggunaan SKSD Palapa. Selanjutnya Presiden melakukan pembicaraan telepone jarak jauh melalui SKSD Palapa dengan Gubernur Aceh, Muzakkir Walad, dan Gubernur Irian Jaya, Sutran.
• Setelah meresmikan penggunaan SKSD Palapa, Kepala Negara menyampaikan manat kenegaraannya di depan sidang Paripurna DPR. Pada kesempatan itu Presiden aantara lain mengatakan bahwa apabila kita bandingkan dengan keadaan sebelum kita melaksakan pembangunan, apa lagi dengan keadaan sebelum Orde Baru , maka kita telah banyak mencapai kemajuan. Kemajuan-kemajuan itu dapat kita rasakan di segala bidang dan dapat dibuktikan dengan angka-angka statistik yang selalu menaik.
Sehubung dengan itu, sebagai contoh, Presiden mengungkapkan tentang perkembangan GNP, yang sejak awal pelaksaan pembangunan sampai tahun 1075 meningkat rata-rata sebesar 7% setiap tahunnya. Digambarkannya bahwa apabila dalam tahun 1965 GNP kita sebesar Rp 3.805 milyar, maka dalam tahun 1975 telah menjadi Rp 7.768, atau naik dua kali lipat. Kenaikan itu semakin mencolok kalau dibandingkan dengan keadaan antara tahun 1960 dan 1965 yang hanya mengalami kenaikan rata-rata 1,7% setahun. Begitu pula, dalam 10 tahun terakhir, pendapatan perkapita telah naik dari Rp 36. 800 (USS89) dalam tahun 1965 menjadi Rp 59.000 (USS143) dalam tahun 1975.
Lebih jauh Kepala Negara mengatakan bahwa dengan melihat kenyataan-kenyataan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berkecil hati, apalagi untuk menyaksikan kemajuan-kemajuan yang telah kita capai. Meskipun demikian, kita tidak boleh meras puas diri, apalagi membangga-banggakan diri atas hasil-hasil tersebut.
Sebelumnya Presiden juga menyinggung soal Timor Timur yang secara resmi telah bergabung dengan Indonesia sebelum yang lalu. ditegaskannya bahwa masalah Timor Timur adalah masalah penghapusanpenjajahan dan massalah penentuan nasib sendiri. Dilandaskannya pula bahwa nasib rakyat Timor Timur hanya boleh ditentukan oleh rakyat Timor Timur sendiri dan di bumi Timor Timur. Bukan ditentukan di New York, bukan di Lisabon, dan bukan juga di Jakarta.
Juga dikatakan oleh Kepala Negara bahwa Indonesia menerima penyatuan yang diinginkan oleh rakyat Timor Timur dengan penuh ras tanggungjawab. Dalam hubungan ini, karena keadaan daerah itu masih sangat terbelakang dan karena luka parah yang di derita oleh pertikaian bersenjata yang kejam, diperlukan masa peralihan sebelum Daerah Tingkat I lainnya di negara kita.
Dalam rangka peringatan 31 tahun kemerdekaan RI, dalam acara peresmian Soeharto meresmikan penggunaan SKSD Palapa. Dalam acara peresmian yang berlngsung pada jam 08.45 pagi ke gedung DPR itu Kepala Negara mencabut sebilah keris da menekan tombol elektronis yang terdpat pada gagang keris tersebut. Dengan demikian resmilah penggunaan SKSD Palapa. Selanjutnya Presiden melakukan pembicaraan telepone jarak jauh melalui SKSD Palapa dengan Gubernur Aceh, Muzakkir Walad, dan Gubernur Irian Jaya, Sutran.
• Setelah meresmikan penggunaan SKSD Palapa, Kepala Negara menyampaikan manat kenegaraannya di depan sidang Paripurna DPR. Pada kesempatan itu Presiden aantara lain mengatakan bahwa apabila kita bandingkan dengan keadaan sebelum kita melaksakan pembangunan, apa lagi dengan keadaan sebelum Orde Baru , maka kita telah banyak mencapai kemajuan. Kemajuan-kemajuan itu dapat kita rasakan di segala bidang dan dapat dibuktikan dengan angka-angka statistik yang selalu menaik.
Sehubung dengan itu, sebagai contoh, Presiden mengungkapkan tentang perkembangan GNP, yang sejak awal pelaksaan pembangunan sampai tahun 1075 meningkat rata-rata sebesar 7% setiap tahunnya. Digambarkannya bahwa apabila dalam tahun 1965 GNP kita sebesar Rp 3.805 milyar, maka dalam tahun 1975 telah menjadi Rp 7.768, atau naik dua kali lipat. Kenaikan itu semakin mencolok kalau dibandingkan dengan keadaan antara tahun 1960 dan 1965 yang hanya mengalami kenaikan rata-rata 1,7% setahun. Begitu pula, dalam 10 tahun terakhir, pendapatan perkapita telah naik dari Rp 36. 800 (USS89) dalam tahun 1965 menjadi Rp 59.000 (USS143) dalam tahun 1975.
Lebih jauh Kepala Negara mengatakan bahwa dengan melihat kenyataan-kenyataan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berkecil hati, apalagi untuk menyaksikan kemajuan-kemajuan yang telah kita capai. Meskipun demikian, kita tidak boleh meras puas diri, apalagi membangga-banggakan diri atas hasil-hasil tersebut.
Sebelumnya Presiden juga menyinggung soal Timor Timur yang secara resmi telah bergabung dengan Indonesia sebelum yang lalu. ditegaskannya bahwa masalah Timor Timur adalah masalah penghapusanpenjajahan dan massalah penentuan nasib sendiri. Dilandaskannya pula bahwa nasib rakyat Timor Timur hanya boleh ditentukan oleh rakyat Timor Timur sendiri dan di bumi Timor Timur. Bukan ditentukan di New York, bukan di Lisabon, dan bukan juga di Jakarta.
Juga dikatakan oleh Kepala Negara bahwa Indonesia menerima penyatuan yang diinginkan oleh rakyat Timor Timur dengan penuh ras tanggungjawab. Dalam hubungan ini, karena keadaan daerah itu masih sangat terbelakang dan karena luka parah yang di derita oleh pertikaian bersenjata yang kejam, diperlukan masa peralihan sebelum Daerah Tingkat I lainnya di negara kita.
SELASA, 16 AGUSTUS 1977
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-32, malam ini Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraanya di hadapan sidang Paripurna DPR. Dikatakannya bahwa memperkokoh kemerdekaan dan mempercepat pembangunan adalah tujuan kembar dari pembangunan dan perjuangan bangsa Indonesia masa kini dan masa nanti. Sedang pembangunan itu harus mengarah pada tercapainya tujuan jangka panjang Kemerdekaan yaitu kemajuan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.
Presiden menekankan keharusan mengembangkan jalur-jalur demokrasi yang lain meskipun lembaga-lembaga perwakilan rakyat telah ditempatkan sebagai sarana demokrasi yang penting. Dalam hal ini sangat penting hubungan pers yang bebas dan bertanggungjawab. Mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat ia menunjuk pada suara-suara lantang yang akhir-akhir ini ditujukan kepada pemerintah sebagi bukti bahwa demokrasi tidak mati. Kepala Negara mengingatkan mereka bahwa suara itu ada justru ada karena kebebasan dan demokrasi tetap tumbuh disini. Namun apabila suara-suara tersebut hanya merupakan tabir asap untuk tujuan-tujuan lain yang merusak, maka adalah tugas pemerintah untuk meneliti dan menertibkannya.
Berbicara mengenai perkembangan ekonomi nasional, Kepala Negara mengatakan, penerimaan devisa dalam tahun ke-4 Repelita II akan naik hampir 10 kali lipat dibandingkan penerimaan tahun 1Repelita I. Disamping itu kemajuan ekonomi nasional juga dapat di lihat dari makin besarnya anggaran belanja negara, khusunya anggaran pembangunan. Menyinggung pinjaman yang di lakukan pertamina, Presiden mengatakan bahwa pinjaman tersebut adalah untuk proyek-proyek produktif, seperti proyek LNG, kilang minyak, eksplorasi minyak, sarana distribusi dan lain-lain. Tetapi diakuinya bahwa sebagian dari pinjaman-pinjaman itu tak sesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah, dan bahkan ada yang tidak di ketahui oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah cepat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan pertamina dari kebangrutan dan penertiban secara keseluruhan menejemen serta administrasinya.
Menilai keadaan keamanan dan ketertiban pada umumnya, Presiden mengumukakan bahwa situasi tetap berada dalam keadaan yang dapat dikendalikan. Timbulnya gangguan keamanan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Irian Jaya itu tudak sampai menggangu dan menggoyahkan stabilitas keamanan. Diingatkan oleh Presiden agar tetap waspada karena kita masih belum terbebas dari bahaya laten yang ada di masyarakat baik yang bersumber dari sisa-sisa G30/PKI maupun dari unsur-unsur golongan ekstrim lainnya.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-32, malam ini Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraanya di hadapan sidang Paripurna DPR. Dikatakannya bahwa memperkokoh kemerdekaan dan mempercepat pembangunan adalah tujuan kembar dari pembangunan dan perjuangan bangsa Indonesia masa kini dan masa nanti. Sedang pembangunan itu harus mengarah pada tercapainya tujuan jangka panjang Kemerdekaan yaitu kemajuan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.
Presiden menekankan keharusan mengembangkan jalur-jalur demokrasi yang lain meskipun lembaga-lembaga perwakilan rakyat telah ditempatkan sebagai sarana demokrasi yang penting. Dalam hal ini sangat penting hubungan pers yang bebas dan bertanggungjawab. Mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat ia menunjuk pada suara-suara lantang yang akhir-akhir ini ditujukan kepada pemerintah sebagi bukti bahwa demokrasi tidak mati. Kepala Negara mengingatkan mereka bahwa suara itu ada justru ada karena kebebasan dan demokrasi tetap tumbuh disini. Namun apabila suara-suara tersebut hanya merupakan tabir asap untuk tujuan-tujuan lain yang merusak, maka adalah tugas pemerintah untuk meneliti dan menertibkannya.
Berbicara mengenai perkembangan ekonomi nasional, Kepala Negara mengatakan, penerimaan devisa dalam tahun ke-4 Repelita II akan naik hampir 10 kali lipat dibandingkan penerimaan tahun 1Repelita I. Disamping itu kemajuan ekonomi nasional juga dapat di lihat dari makin besarnya anggaran belanja negara, khusunya anggaran pembangunan. Menyinggung pinjaman yang di lakukan pertamina, Presiden mengatakan bahwa pinjaman tersebut adalah untuk proyek-proyek produktif, seperti proyek LNG, kilang minyak, eksplorasi minyak, sarana distribusi dan lain-lain. Tetapi diakuinya bahwa sebagian dari pinjaman-pinjaman itu tak sesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah, dan bahkan ada yang tidak di ketahui oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah cepat mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan pertamina dari kebangrutan dan penertiban secara keseluruhan menejemen serta administrasinya.
Menilai keadaan keamanan dan ketertiban pada umumnya, Presiden mengumukakan bahwa situasi tetap berada dalam keadaan yang dapat dikendalikan. Timbulnya gangguan keamanan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Irian Jaya itu tudak sampai menggangu dan menggoyahkan stabilitas keamanan. Diingatkan oleh Presiden agar tetap waspada karena kita masih belum terbebas dari bahaya laten yang ada di masyarakat baik yang bersumber dari sisa-sisa G30/PKI maupun dari unsur-unsur golongan ekstrim lainnya.
RABU, 16 AGUSTUS 1978
Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan kita yang ke-33, malam ini Presiden Soeharto menyampaikan amanat kenegaraan di depan sidang paripurna DPR. Berlainan dari biasanya, dalam amanatnya kali ini Presiden tidak menguraikan penilaian atas hasil-hasil yang telah kita capai, karena hal itu pula telah di bentangkannya secara panjang lebar dalam pertanggunganjawab Mandataris kepada MPR pada bulan Maret yang lalu. Sebagai gantinya, Kepala Negara berbicara tentang pentingnya kurun waktu lima tahun mendatang bagi bangsa kita.
Menurut Presiden Soeharto ada empat tanda sejarah mengapa kurun waktu itu menjadi demikian penting dan menentukan. Pertama, dalam waktu lima tahun mendatang ialah pelaksanaan panitia III kita berada di tengah-tengah perjalanan menuju terwujudnya landasan masyarakat adil dan makmur. Landasan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu akan dapat kita wujudkan setelah kita melaksanakan pelita sebanyak 5-6kali.
Kedua, dalam atau pada akhir lima tahun mendatang itu akan mulai trjadi pergantian generasi, yang seklamanya menimbulkan kerawanan-kerawanan dan sekaligus juga mengandung harapan-harapan. Perganytian generasi yang akan datang itu mempunyai arti yang khusus, sebab generasi lama yang langsung melahirkan kemerdekaan nasional ini akan berganti dengan generasi baru. kemempuan generasi yang lama untuk menujukkan dan meneruskan nialai yang baik dari perjuangan kemerdekaan dahulu, dan kemampuan generasi baru itu menerima secara wajar dan menghayati nilai-nilai tadi merupakan jaminan bagi kesinambugan dan kelestarian cita-cita kemerdekaan.
Tanda ketiga adalah adanya harapan dan dimensi-dimensi baru yang di inginkan oleh rakyat dari perjalanan pembangunan kita hingga saat ini. perasaan-perasaan rakyat menghendaki agar pembangunan memperoleh kedalaman-kedalaman dan tidak hanya menyentuh permukaannya saja. Kita makin didesak oleh keharusan untuk makin memeratakan pembangunan yang mengarah pada suasana dan arti keadilan sosial.
Keempat, dalam tahun-tahun mendatang dunia masih tetap akan diliputi perkembangan dan pergeseran dalam mencari bentuk hubungan baru, baik di lapangan ekonomi, politik maupun pertahanan. Keadaan dan pembangunan kita tidak mungkin lepas dari pengaruh-pengaruh dunia tadi. Yang penting adalah kemampuan dan kesanggupan kita untuk mengambil sikap dan langkah yang tepat agar kepentingan nasional kita dapat kita lindungi sendiri dan keselamatan kita dapat kita jaga.
Selanjutnya dikatakan Presiden bahwa berdasarkan perhitungan itu, ia telah mengambil kesimpulan bahwa dalam lima tahun mendatang ada tujuh sasaran yang harus diusahakan dicapai. Itulah yang kemudian diberinya nama Sapta Krida Kabinet Pembangunan III.
Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan kita yang ke-33, malam ini Presiden Soeharto menyampaikan amanat kenegaraan di depan sidang paripurna DPR. Berlainan dari biasanya, dalam amanatnya kali ini Presiden tidak menguraikan penilaian atas hasil-hasil yang telah kita capai, karena hal itu pula telah di bentangkannya secara panjang lebar dalam pertanggunganjawab Mandataris kepada MPR pada bulan Maret yang lalu. Sebagai gantinya, Kepala Negara berbicara tentang pentingnya kurun waktu lima tahun mendatang bagi bangsa kita.
Menurut Presiden Soeharto ada empat tanda sejarah mengapa kurun waktu itu menjadi demikian penting dan menentukan. Pertama, dalam waktu lima tahun mendatang ialah pelaksanaan panitia III kita berada di tengah-tengah perjalanan menuju terwujudnya landasan masyarakat adil dan makmur. Landasan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu akan dapat kita wujudkan setelah kita melaksanakan pelita sebanyak 5-6kali.
Kedua, dalam atau pada akhir lima tahun mendatang itu akan mulai trjadi pergantian generasi, yang seklamanya menimbulkan kerawanan-kerawanan dan sekaligus juga mengandung harapan-harapan. Perganytian generasi yang akan datang itu mempunyai arti yang khusus, sebab generasi lama yang langsung melahirkan kemerdekaan nasional ini akan berganti dengan generasi baru. kemempuan generasi yang lama untuk menujukkan dan meneruskan nialai yang baik dari perjuangan kemerdekaan dahulu, dan kemampuan generasi baru itu menerima secara wajar dan menghayati nilai-nilai tadi merupakan jaminan bagi kesinambugan dan kelestarian cita-cita kemerdekaan.
Tanda ketiga adalah adanya harapan dan dimensi-dimensi baru yang di inginkan oleh rakyat dari perjalanan pembangunan kita hingga saat ini. perasaan-perasaan rakyat menghendaki agar pembangunan memperoleh kedalaman-kedalaman dan tidak hanya menyentuh permukaannya saja. Kita makin didesak oleh keharusan untuk makin memeratakan pembangunan yang mengarah pada suasana dan arti keadilan sosial.
Keempat, dalam tahun-tahun mendatang dunia masih tetap akan diliputi perkembangan dan pergeseran dalam mencari bentuk hubungan baru, baik di lapangan ekonomi, politik maupun pertahanan. Keadaan dan pembangunan kita tidak mungkin lepas dari pengaruh-pengaruh dunia tadi. Yang penting adalah kemampuan dan kesanggupan kita untuk mengambil sikap dan langkah yang tepat agar kepentingan nasional kita dapat kita lindungi sendiri dan keselamatan kita dapat kita jaga.
Selanjutnya dikatakan Presiden bahwa berdasarkan perhitungan itu, ia telah mengambil kesimpulan bahwa dalam lima tahun mendatang ada tujuh sasaran yang harus diusahakan dicapai. Itulah yang kemudian diberinya nama Sapta Krida Kabinet Pembangunan III.
KAMIS, 16 AGUSTUS 1979
Dalam rangka peringatan Hari Proklamasi, Presiden Soeharta malam ini menyampaikan amanat kenegaraannya di depan sidang pleno terbuka DPR. Dalam pidatonya Kepala Negara mengatakan bahwa perwujudan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi dalam kehidupan kenegaraan menuntut kita semua untuk membangun tata kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang benar-benar disemangati dan diwarnai oleh semangat kekeluargaan. Ini dalam pemerintahan dan masyarakat Pancasila, kita tidak akan memberi tempat bagi paham individualisme, liberalisme maupun totaliterisme.
Lebih jauh Presiden mengatakan bahwa dalam membangun tata kehidupan politik yang kita kembangkan adalah Demokrasi Pancasila. Keuniversilan cita-cita demokrasi kita padukan dengan cita hidup bangsa kita yang di jiwai oleh semangat kekeluargaan. Justru karena semangat kekeluargaan ini, maka dalam Demokrasi Pancasila itu kita tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas, sebab konsep mayoritas dan minoritas tidak sesuai dengan atas kekeluargaan. Demikian ditegaskan oleh Presiden.
Selanjutnya dikatakan bahwa kehidupan ekonomi juga harus kita kembangkan di atas asa kekeluargaan seperti yang dikehendaki oleh Pancasila dan UUD 1945. Cara-cara seperti penindasan yang kuat terhadap yang lemah, persaingan yang saling mematikan, penggunaan milik dan kekayaan yang tidak mengenal batas dan mengingkari tanggaungjawab sosial dan sebagainya, adalah jelas bertentangan dengan asas kekeluargaan. Semua kekuatan ekonomi harus kita bina agar saling menghidupkan demi kesejahteraan bersama. Dalam rangka ini koperasi harus kita kembangkan.
setelah berbicara mengenai masalah-masalah sangat fundamental itu, Presiden secara panjang lebar membahas berbagai perkembangan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Khusus menyangkut pembangunan ekonomi, Presiden telah menyoroti hasil-hasil yang telah kita capai selama pelita II, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif ada tig kesimpulan yang ditarik oleh Kepala Negara. Pertama, kemampuan ekonomi kita bertambah besar. Kedua, peranan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat juga bertambah besar. Ketiga, ketahanan ekonomi nasional kita bertambah kokoh.
secara kuantitatif dijelaskan oleh Presiden bahwa kemampuan keuangan kita telah naik berlipat ganda. Jika sepuluh tahun yang lalu kita masih menghitung anggaran negara dalam miliar rupiah, maka dalam Repelita II kita telah menghitung dengan triliun rupiah. Apabila pada tahun 1965 ekspor kita hanya mencapai USS574 juta, maka pada akhir Repelita II ekspor kita naik hingga hampir 20 kali, sehingga mencapai sekitar USS11,3 miliar.
Meningkatnya peranan ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain digambarkan Presiden dalam anggaran yang tersedia bagi pembangunan bidang-bidang Kesra, eperti pendidikan. Dalam bidang pendidikan selama Repelita II telah dibangun tidak kurang dari 31.000 gedung SD baru yang masing-masing terdiri atas enam kelas. Disamping itu telah diperbaiki tidak kurang dari 56.000 gedung SD Negeri, SD swasta dan madrasah Ibtidaiyah. Dengan demikian, selama Repelita II telah dapat ditampung tambahan murid lebih dari delapan juta orang;ini berarti 85% dari seluruh anak usia SD, dibandingkan dengan 57% pada saat dimulainya Repelita II.
Dalam rangka peringatan Hari Proklamasi, Presiden Soeharta malam ini menyampaikan amanat kenegaraannya di depan sidang pleno terbuka DPR. Dalam pidatonya Kepala Negara mengatakan bahwa perwujudan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi dalam kehidupan kenegaraan menuntut kita semua untuk membangun tata kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang benar-benar disemangati dan diwarnai oleh semangat kekeluargaan. Ini dalam pemerintahan dan masyarakat Pancasila, kita tidak akan memberi tempat bagi paham individualisme, liberalisme maupun totaliterisme.
Lebih jauh Presiden mengatakan bahwa dalam membangun tata kehidupan politik yang kita kembangkan adalah Demokrasi Pancasila. Keuniversilan cita-cita demokrasi kita padukan dengan cita hidup bangsa kita yang di jiwai oleh semangat kekeluargaan. Justru karena semangat kekeluargaan ini, maka dalam Demokrasi Pancasila itu kita tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas, sebab konsep mayoritas dan minoritas tidak sesuai dengan atas kekeluargaan. Demikian ditegaskan oleh Presiden.
Selanjutnya dikatakan bahwa kehidupan ekonomi juga harus kita kembangkan di atas asa kekeluargaan seperti yang dikehendaki oleh Pancasila dan UUD 1945. Cara-cara seperti penindasan yang kuat terhadap yang lemah, persaingan yang saling mematikan, penggunaan milik dan kekayaan yang tidak mengenal batas dan mengingkari tanggaungjawab sosial dan sebagainya, adalah jelas bertentangan dengan asas kekeluargaan. Semua kekuatan ekonomi harus kita bina agar saling menghidupkan demi kesejahteraan bersama. Dalam rangka ini koperasi harus kita kembangkan.
setelah berbicara mengenai masalah-masalah sangat fundamental itu, Presiden secara panjang lebar membahas berbagai perkembangan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Khusus menyangkut pembangunan ekonomi, Presiden telah menyoroti hasil-hasil yang telah kita capai selama pelita II, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif ada tig kesimpulan yang ditarik oleh Kepala Negara. Pertama, kemampuan ekonomi kita bertambah besar. Kedua, peranan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat juga bertambah besar. Ketiga, ketahanan ekonomi nasional kita bertambah kokoh.
secara kuantitatif dijelaskan oleh Presiden bahwa kemampuan keuangan kita telah naik berlipat ganda. Jika sepuluh tahun yang lalu kita masih menghitung anggaran negara dalam miliar rupiah, maka dalam Repelita II kita telah menghitung dengan triliun rupiah. Apabila pada tahun 1965 ekspor kita hanya mencapai USS574 juta, maka pada akhir Repelita II ekspor kita naik hingga hampir 20 kali, sehingga mencapai sekitar USS11,3 miliar.
Meningkatnya peranan ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain digambarkan Presiden dalam anggaran yang tersedia bagi pembangunan bidang-bidang Kesra, eperti pendidikan. Dalam bidang pendidikan selama Repelita II telah dibangun tidak kurang dari 31.000 gedung SD baru yang masing-masing terdiri atas enam kelas. Disamping itu telah diperbaiki tidak kurang dari 56.000 gedung SD Negeri, SD swasta dan madrasah Ibtidaiyah. Dengan demikian, selama Repelita II telah dapat ditampung tambahan murid lebih dari delapan juta orang;ini berarti 85% dari seluruh anak usia SD, dibandingkan dengan 57% pada saat dimulainya Repelita II.
SABTU, 16 AGUSTUS 1980
Pagi ini Presiden Seharto menyampaikan kenegaraan didepan sidang pleno DPR, dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-35. Dalam amanat kenegaraannya, Presiden mengemukakan bahwa sementara kita sibuk dengan mengatur rumah tangga sendiri dan memajukan pembangunan, maka perhatian kita tidak boleh terlepas dari perkembangan dunia. Dikatakannya bahwa didalam memasuki dasawarsa 1980-an ini kita menghadapi keadaan dunia yang serba tidak menentu, penuh tantangan dan mengandung segala kemungkinan. Semuanya itu mengharuskan kita bersikap waspada, memperkuat diri kedalam dan memperkokoh ketahanan nasional.
Pada kesempatan Tahunan ini, Presiden Soeharto mengupas secara panjang lebar pencapaian bangsa kita selama ini. Dikatakannya bahwa mungkin saja bangsa Indonesia belum puas atas keadaan sekarang, namun itu tidak berarti bahwa pemerintah dan rakyat tidak berbuat apa-apa. Banyak sudah yang dicapai dengan segala susah payah, dan inipun berkat kesungguhan dan kesanggupan bangsa Indonesia.
Diantara kemajuan-kemajuan yang dicapai Indonesia ialah bahwa dalam tahun 1980 ini akan diperkirakan kita akan menghasilkan sekitar 20 juta ton beras. Ini merupakan suatu kenaikan sekitar dua juta ton apabila dibandingkan dengan panen tahun 1979. Dengan kenaikan produksi yang membesarkan hati ini, maka Indonesia kini memiliki stok nasional yang cukup kuat, yaitu sekitar 2,5 juta ton beras, dan sekitar 1,5 juta ton dari stok itu merupakan pembelian dalam negeri dalam beberapa bulan ini. Digaribawahi Presiden, bahwa ini merupakan suatu jumlah yang belum pernah tercapai dalam sejarah pengadaan beras dalam negeri.
Selanjutnya Presiden mengingatkan bahwa bangsa Indonesia kini tengah diuji kemampuannya dalam memberi jawaban kepada persoalan-persoalan yang dihadapi secara tepat, sehinnga mampu mengantarkan sampai ketempat tujuan bersama dengan selamat. Untuk itu Pesiden mengajak semua pihak agar berhati-hati dan hendaknya secara bertahap berusaha memberi isi yang makin berbobot dan bentuk yang makin mantap terhadap segala aspek kehidupan.
Kepala Negara juga menanggapi kritik-kritik yang ada dalam masyarakat terhadap aparatur pemerintahan. Dimintanya agar masyarakat jangan sampai beranggapan bahwa seluruh aparatur pemerintah kita telah rusak sama sekali, hanya karena ad noda di sana sini. Dikatakannya jika aparatur kita benar-benar bobrok, maka tidak mungkin kita mencapai kemajuan pembangunan seperti sekarang ini. Akan tetapi, ditegaskannya, Pemerintah tidak membiarkan korupsi dan praktek-praktek tercela lainnya yang menodai nama baik aparatur dan merugikan rakyat. Dibagian lain dari pidato kenegaraan itu, Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tampak dalam bidang industri. Dalam tahap pembangunan dewasa ini, sesuai dengan GBHN, Indonesia berusaha mengembangkan industri yang mengoalah bahan baku menjadi barang jadi dan setengah jadi. Dalam rangka inilah telah dan akan dibangun pabrik besar seperti pabrik pupuk dan pabrik semen, yang bahan bakunya banyak terdapat di Indonesia.
Pagi ini Presiden Seharto menyampaikan kenegaraan didepan sidang pleno DPR, dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-35. Dalam amanat kenegaraannya, Presiden mengemukakan bahwa sementara kita sibuk dengan mengatur rumah tangga sendiri dan memajukan pembangunan, maka perhatian kita tidak boleh terlepas dari perkembangan dunia. Dikatakannya bahwa didalam memasuki dasawarsa 1980-an ini kita menghadapi keadaan dunia yang serba tidak menentu, penuh tantangan dan mengandung segala kemungkinan. Semuanya itu mengharuskan kita bersikap waspada, memperkuat diri kedalam dan memperkokoh ketahanan nasional.
Pada kesempatan Tahunan ini, Presiden Soeharto mengupas secara panjang lebar pencapaian bangsa kita selama ini. Dikatakannya bahwa mungkin saja bangsa Indonesia belum puas atas keadaan sekarang, namun itu tidak berarti bahwa pemerintah dan rakyat tidak berbuat apa-apa. Banyak sudah yang dicapai dengan segala susah payah, dan inipun berkat kesungguhan dan kesanggupan bangsa Indonesia.
Diantara kemajuan-kemajuan yang dicapai Indonesia ialah bahwa dalam tahun 1980 ini akan diperkirakan kita akan menghasilkan sekitar 20 juta ton beras. Ini merupakan suatu kenaikan sekitar dua juta ton apabila dibandingkan dengan panen tahun 1979. Dengan kenaikan produksi yang membesarkan hati ini, maka Indonesia kini memiliki stok nasional yang cukup kuat, yaitu sekitar 2,5 juta ton beras, dan sekitar 1,5 juta ton dari stok itu merupakan pembelian dalam negeri dalam beberapa bulan ini. Digaribawahi Presiden, bahwa ini merupakan suatu jumlah yang belum pernah tercapai dalam sejarah pengadaan beras dalam negeri.
Selanjutnya Presiden mengingatkan bahwa bangsa Indonesia kini tengah diuji kemampuannya dalam memberi jawaban kepada persoalan-persoalan yang dihadapi secara tepat, sehinnga mampu mengantarkan sampai ketempat tujuan bersama dengan selamat. Untuk itu Pesiden mengajak semua pihak agar berhati-hati dan hendaknya secara bertahap berusaha memberi isi yang makin berbobot dan bentuk yang makin mantap terhadap segala aspek kehidupan.
Kepala Negara juga menanggapi kritik-kritik yang ada dalam masyarakat terhadap aparatur pemerintahan. Dimintanya agar masyarakat jangan sampai beranggapan bahwa seluruh aparatur pemerintah kita telah rusak sama sekali, hanya karena ad noda di sana sini. Dikatakannya jika aparatur kita benar-benar bobrok, maka tidak mungkin kita mencapai kemajuan pembangunan seperti sekarang ini. Akan tetapi, ditegaskannya, Pemerintah tidak membiarkan korupsi dan praktek-praktek tercela lainnya yang menodai nama baik aparatur dan merugikan rakyat. Dibagian lain dari pidato kenegaraan itu, Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tampak dalam bidang industri. Dalam tahap pembangunan dewasa ini, sesuai dengan GBHN, Indonesia berusaha mengembangkan industri yang mengoalah bahan baku menjadi barang jadi dan setengah jadi. Dalam rangka inilah telah dan akan dibangun pabrik besar seperti pabrik pupuk dan pabrik semen, yang bahan bakunya banyak terdapat di Indonesia.
SENIN, 16 AGUSTUS 1982
Pukul 10.00 pagi ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-37, Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraannya didepan rapat pleno terbuka DPR. Dalam amanatnya, Kepala Negara berbicara panjang lebar mengenai kepolitikkan Indonesia sejak kemerdekaan, sebagai latar belakang pembangunan dalam bidang politik dewasa ini. Dikatakannya, sekarang kita masih harus melanjutkan, merampungkan dan membulatkan secara tuntas proses pembaruan kehidupan politik. Yang perlu dibulatkan dan ditegaskan adalah asas yang dianut oleh setiap partai politik dan golongan karya .
Semua kekuatan sosial politik seharusnyalah menegaskan bahwa satu-satunya asas yang digunakan adalah Pancasila, dmikian yang ditegaskan Presiden. Dikemukakannya bahwa adanya asas lain disamping asas Pancasila yang menjadi ciri khas dari partai itu akan merangsang unsur-unsur ekstrim yntuk lebih menonjolkan asas yang lain itu pada saat-saat perjuangan politik mencapai bentuknya yang nyata, seperti pada masa-masa menjelang pemilihan umum. Berlandaskan kenyataan serta belajar dari pengalaman pahit itu, maka semua kekuatan politik, khususnya partai politik, sebaiknya hanya mengikatkan diri pada asas Pancasila. Dengan demikian partai yang bersangkutan akan dapat tumbuh semakin kokoh dan makin memperoleh kepercayaan dari rakyat.
Menyinggung mengenai pembangunan, dikatakan oleh Presiden bahwa dalam proses itu tidak jarang terjadi perbedaan kecepatan perubahan dan pertumbuhan antara sektor yang satu dengan yang lain, antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain. Inilah yang kadang-kadang menimbulkan kesan seolah-olah pembangunan kita melahirkan kehampaan dan kekacauan tata nilai, memperbesar ketidakadilan serta mempersempit tanggungjawab dan partisipasi rakyat.
Kadang-kadang ada yang memberi gambaran seolah-olah dalam era pembangunan ini kita telah terhinggapi penyakit yang sudah begitu parah, ketidakadilan begitu merajalela, sehingga kita akan mengalami kegagalantotal, namun hendaknya janganlah kita bersikap destruktif dan kalap, seolah-olah hari depan kita diliputi kegelapan. seharusnya kita tetap mempunyai kepercayaan kepada kemampuan bangsa kita untuk terus menerus menjamin adanya kesinambungan, peningkatan, koreksi dan pembaharuan dalam kehidupan kita sebagaibangsa dan negara, karena ternyata kita telah mencapai banyak kemajuan dalam pembangunan bangsa selama ini.
Pukul 10.00 pagi ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-37, Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraannya didepan rapat pleno terbuka DPR. Dalam amanatnya, Kepala Negara berbicara panjang lebar mengenai kepolitikkan Indonesia sejak kemerdekaan, sebagai latar belakang pembangunan dalam bidang politik dewasa ini. Dikatakannya, sekarang kita masih harus melanjutkan, merampungkan dan membulatkan secara tuntas proses pembaruan kehidupan politik. Yang perlu dibulatkan dan ditegaskan adalah asas yang dianut oleh setiap partai politik dan golongan karya .
Semua kekuatan sosial politik seharusnyalah menegaskan bahwa satu-satunya asas yang digunakan adalah Pancasila, dmikian yang ditegaskan Presiden. Dikemukakannya bahwa adanya asas lain disamping asas Pancasila yang menjadi ciri khas dari partai itu akan merangsang unsur-unsur ekstrim yntuk lebih menonjolkan asas yang lain itu pada saat-saat perjuangan politik mencapai bentuknya yang nyata, seperti pada masa-masa menjelang pemilihan umum. Berlandaskan kenyataan serta belajar dari pengalaman pahit itu, maka semua kekuatan politik, khususnya partai politik, sebaiknya hanya mengikatkan diri pada asas Pancasila. Dengan demikian partai yang bersangkutan akan dapat tumbuh semakin kokoh dan makin memperoleh kepercayaan dari rakyat.
Menyinggung mengenai pembangunan, dikatakan oleh Presiden bahwa dalam proses itu tidak jarang terjadi perbedaan kecepatan perubahan dan pertumbuhan antara sektor yang satu dengan yang lain, antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain. Inilah yang kadang-kadang menimbulkan kesan seolah-olah pembangunan kita melahirkan kehampaan dan kekacauan tata nilai, memperbesar ketidakadilan serta mempersempit tanggungjawab dan partisipasi rakyat.
Kadang-kadang ada yang memberi gambaran seolah-olah dalam era pembangunan ini kita telah terhinggapi penyakit yang sudah begitu parah, ketidakadilan begitu merajalela, sehingga kita akan mengalami kegagalantotal, namun hendaknya janganlah kita bersikap destruktif dan kalap, seolah-olah hari depan kita diliputi kegelapan. seharusnya kita tetap mempunyai kepercayaan kepada kemampuan bangsa kita untuk terus menerus menjamin adanya kesinambungan, peningkatan, koreksi dan pembaharuan dalam kehidupan kita sebagaibangsa dan negara, karena ternyata kita telah mencapai banyak kemajuan dalam pembangunan bangsa selama ini.
SELASA, 16 AGUSTUS 1983
Dalam rangka peningkatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-38, jam 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraannya di depan sidang paripurna DPR. Dalam amanat kenegaraan itu, Kepala Negara telah menguraikan secara panjang lebar tentang Panca Krida Kabinet Pembangunan IV. Dikatakannya bahwa Panca Krida Kabinet Pembangunan IV ini merupakan kelanjutan dan peningkatan dari Sapta Krida Kabinet pembangunan III. Dengan demikian terjadi pula kesinambungan program-program nasional dari kurun waktu lima tahun yang lalu dengan program nasipnal dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Ditegaskannya bahwa Panca Krida itu diarahkan untuk menciptakan kerangka landasan bagi bangsa Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang terus dalm tahap-tahap pembangunan.
Setelah mengulas setiap Krida dari Panca Krida satu demi satu, Kepala Negara mengemukakan uraian yang mendalam tentang Repelita IV. Dikatakannya bahwa dalam Repelita IV nanti akan ditingkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat lahir batin, mendorong pembagian pendapatan yang makin merata dan lebih memperluas kesempatan kerja. Demikian pula pemerintah akan meningkatkan penanganan masalah-masalah sosial ekonomi yang telah di garap selama Repelita III tetapi belum sepenuhnya terpecahkan.
Untuk itu beberapa sasaran yang akan dicapai dalam berbagai bidang adalah sebagai berikut. Di bidang pertanian kita akan meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam ngeri serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Keseluruhan pembangunan pertanian ini sekaligus diarahkan pada usaha peningkatan penghasilan petani, perluasan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, perbaikan gizi masyarakat, dukungan terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kegiatan tansmigrasi. Melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi akan kita tingkatkan pembangunan dan kehutanan.
Dalam bidang industri, pembangunan industri akan makin ditingkatkan. Pembangunan industri akan tatap diarahkan untuk terus memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan dari impor, serta untuk mendorong ekspor hasil industri guna memperbesar pengguanaan devisa. Dalam pembangunan industri ini, perhatian khusus diarahkan pada pembangunan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri, dengan maksud agar secara bertahap kita akan dapat memenuhi sendiri kebutuhan mesin-mesin dalam rangka pembangunan industri selanjutnya.
Untuk mendukung maksud itu, maka juga ditingkatkan pembangunan industri yang menjamin pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Dalam hubungan ini selama Repelita III telah dimulai pelaksanaan investasi di berbagai macam industri yang akan selesai dan mulai berproduksi dalam tahun-tahun permulaan Repelita IV. Sementara itu, juga ditingkatkan pembangunan sektor industri pertanian yang menghasilkan sarana produksi pertanian, menghasilkan alat pertanian dan mengoalah hasil pertanian. selain itu dalam rangka pemerataan pembangunan dan perluasan kesempatan kerja, juga akan ditingkatkan kegiatan industri kecil dan kerajinan rakyat.
Sementara itu juga akan di kembangkan berbagai industri tertentu lainnya yang selama ini telah dirintis, seperti industri maritim, industri penerbangan, industri alat-alat berat, industri elektronika, dan industri yang dapat menunjang pertahanan keamanan.
Dalam bidang pertambangan, pembangunan pertambngan selain minyak dan gas bumi akan mendapat perhtaian yang lebih besar. Tujuannya ialah untuk meningkatkan produksi pertambangan, meningkatakan ekspor guna menambah peneriman devisa dan juga diarahkan untuk ikut memperbesar penerimaan keuangan negara. Disamping itu juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan mengembangkan penyediaan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.
Pengelolaan sektor pertambangan diserasikan dengan kebijaksanaan umum energi.karena pemakaian energi dalam negeri terus meningkat, maka akan ditingkatkan langkah-langkah penghematan penggunaan minyak bumi; di lain pihak, akan di kembangkan pula sumber-sumber energi lainnya seperti batubara, tenaga air, panas bumi dan biogas. dalam rangka pengembangan energi, maka pengembangan tenaga listrik ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mayarakat dan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, khususnya industri, untuk tahun-tahun mendatang, usaha listrik masuk desa akan diperluas lagi.
Sementara itu pembangunan perhubungan diarahkan untuk melancarkan hubungan antara daerah produksi dengan daerah pemasaran, mendorong terbukanya pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru dan melancarkanhubungan daerah-daerah pemukiman terpencil. Mengenai pelayaran luar negeri, akan lebih ditingkatkan peranan dan kemampuan Indonesia untuk bersaing dalam pengangkutan barang-barang perdagangan luar negeri. Dalam pada it pembangunan telekomunikasi, pos dan giro, juga akan di tingkatakan.
Pembangunan perumahan dan pemukiman juga akan ditingkatkan dan diperluas. Perhatian terutama diarahkan pada pembangunan perumahan dengan harga yang terjangkau oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena pembangunan perumahan memerlukan biaya yang sangat besar, maka dalam rangka memobilisasi kemampuan masyarakat, akan di dorong pula kemampuan dan kegiatan usaha koperasi, swasta dan masyarakata pada umumnya.
Dalam rangka peningkatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-38, jam 10.00 pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraannya di depan sidang paripurna DPR. Dalam amanat kenegaraan itu, Kepala Negara telah menguraikan secara panjang lebar tentang Panca Krida Kabinet Pembangunan IV. Dikatakannya bahwa Panca Krida Kabinet Pembangunan IV ini merupakan kelanjutan dan peningkatan dari Sapta Krida Kabinet pembangunan III. Dengan demikian terjadi pula kesinambungan program-program nasional dari kurun waktu lima tahun yang lalu dengan program nasipnal dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Ditegaskannya bahwa Panca Krida itu diarahkan untuk menciptakan kerangka landasan bagi bangsa Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang terus dalm tahap-tahap pembangunan.
Setelah mengulas setiap Krida dari Panca Krida satu demi satu, Kepala Negara mengemukakan uraian yang mendalam tentang Repelita IV. Dikatakannya bahwa dalam Repelita IV nanti akan ditingkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat lahir batin, mendorong pembagian pendapatan yang makin merata dan lebih memperluas kesempatan kerja. Demikian pula pemerintah akan meningkatkan penanganan masalah-masalah sosial ekonomi yang telah di garap selama Repelita III tetapi belum sepenuhnya terpecahkan.
Untuk itu beberapa sasaran yang akan dicapai dalam berbagai bidang adalah sebagai berikut. Di bidang pertanian kita akan meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam ngeri serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Keseluruhan pembangunan pertanian ini sekaligus diarahkan pada usaha peningkatan penghasilan petani, perluasan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, perbaikan gizi masyarakat, dukungan terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kegiatan tansmigrasi. Melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi akan kita tingkatkan pembangunan dan kehutanan.
Dalam bidang industri, pembangunan industri akan makin ditingkatkan. Pembangunan industri akan tatap diarahkan untuk terus memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan dari impor, serta untuk mendorong ekspor hasil industri guna memperbesar pengguanaan devisa. Dalam pembangunan industri ini, perhatian khusus diarahkan pada pembangunan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri, dengan maksud agar secara bertahap kita akan dapat memenuhi sendiri kebutuhan mesin-mesin dalam rangka pembangunan industri selanjutnya.
Untuk mendukung maksud itu, maka juga ditingkatkan pembangunan industri yang menjamin pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Dalam hubungan ini selama Repelita III telah dimulai pelaksanaan investasi di berbagai macam industri yang akan selesai dan mulai berproduksi dalam tahun-tahun permulaan Repelita IV. Sementara itu, juga ditingkatkan pembangunan sektor industri pertanian yang menghasilkan sarana produksi pertanian, menghasilkan alat pertanian dan mengoalah hasil pertanian. selain itu dalam rangka pemerataan pembangunan dan perluasan kesempatan kerja, juga akan ditingkatkan kegiatan industri kecil dan kerajinan rakyat.
Sementara itu juga akan di kembangkan berbagai industri tertentu lainnya yang selama ini telah dirintis, seperti industri maritim, industri penerbangan, industri alat-alat berat, industri elektronika, dan industri yang dapat menunjang pertahanan keamanan.
Dalam bidang pertambangan, pembangunan pertambngan selain minyak dan gas bumi akan mendapat perhtaian yang lebih besar. Tujuannya ialah untuk meningkatkan produksi pertambangan, meningkatakan ekspor guna menambah peneriman devisa dan juga diarahkan untuk ikut memperbesar penerimaan keuangan negara. Disamping itu juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan mengembangkan penyediaan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.
Pengelolaan sektor pertambangan diserasikan dengan kebijaksanaan umum energi.karena pemakaian energi dalam negeri terus meningkat, maka akan ditingkatkan langkah-langkah penghematan penggunaan minyak bumi; di lain pihak, akan di kembangkan pula sumber-sumber energi lainnya seperti batubara, tenaga air, panas bumi dan biogas. dalam rangka pengembangan energi, maka pengembangan tenaga listrik ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mayarakat dan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, khususnya industri, untuk tahun-tahun mendatang, usaha listrik masuk desa akan diperluas lagi.
Sementara itu pembangunan perhubungan diarahkan untuk melancarkan hubungan antara daerah produksi dengan daerah pemasaran, mendorong terbukanya pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru dan melancarkanhubungan daerah-daerah pemukiman terpencil. Mengenai pelayaran luar negeri, akan lebih ditingkatkan peranan dan kemampuan Indonesia untuk bersaing dalam pengangkutan barang-barang perdagangan luar negeri. Dalam pada it pembangunan telekomunikasi, pos dan giro, juga akan di tingkatakan.
Pembangunan perumahan dan pemukiman juga akan ditingkatkan dan diperluas. Perhatian terutama diarahkan pada pembangunan perumahan dengan harga yang terjangkau oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena pembangunan perumahan memerlukan biaya yang sangat besar, maka dalam rangka memobilisasi kemampuan masyarakat, akan di dorong pula kemampuan dan kegiatan usaha koperasi, swasta dan masyarakata pada umumnya.
KAMIS, 16 AGUSTUS 1984
Dalam rangka peringatan hari Kemerdekaan RI, Pagi ini menyampaikan amanat kenegaraanya di depan sidang DPR. Dalam pidatonya, antara lain Presiden mengatakan bahwa dari sekarang kita telah dapat melihat jalan sejarah yang akan kita tempuh dihadapan kita. Jalan itu adalah jalan yang berat, walaupun jalan yang tidak mungkin kita lalui. karena itu kita bertekaduntuk melanjutkan perjalanan dengan penuh harapan namun tetap dalam suasana keprihatinan dan kewaspadaan. Kita lanjutkan perjalan itu dengan tekad agar harapan kita dapat menjadi kenyataan dan dengan tekad agar kita dapat mengatasi segala masalah dan tantangan yang menghadang.
Selanjutnya dikatakan pula bahwa jalan didepan kita juga itu diliputi oleh pengaruh perkembngan internasional, yang pada umumnya diluar jangkauan kita untuk mengatasinya. pada satu pihak, perkembangan internasional itu mempunyai pengaruh terhadap perkembngan di tanah air, baik pengaruh yang menguntungkan maupun pengaruh yang merugikan. Pada pihak lain, kita ikut memikul tnggungjawab agar perkembangan internasional tadi mempunyai pengaruh yang positif bagi terwujudnya dunia yang tertib, damai, dan adil.
Selnjutnya Kepala Negara mengajak kita semua untuk memberi jawaban sampai dimana kita saat ini berada dalam perjalanan sejarah membangun diri dan membangun masa depan kita. Dikatakannya bahwa untuk menjawab pertanyaan pokok itu, kita perlu mempunyai tolak ukur bersama yang telah kita sepakati secara nasional. Tolak ukur itu tidak lain adalah tujuan pembangunan kita yang telah ditegaskan didalam GBHN. Pertama, meningkatnya taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil. Kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Disamping Itu tolak ukur lainnya adalah pelaksanaan Trilogi Pembangunan yang meliputi pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas.
Dengan tolak ukur itu marilah kita teliti keadaan kita dewasa ini setelah kita bekerja keras selama tiga Repelita, Demikian ajakan Presiden. Dikatannya bahwa dengan laju pertumbuhan ekonomi yang memadai dan dengan keberhasilan kita dalam mengendalikan pertambahan penduduk, maka tampak jelas bahwa pendapatan rata-rata telah naik. Kemudian ditegaskan bahwa perbaiakn tingkat kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan hanya bisa terjadi karena selama ini kita telah membangun banyak sekali prasarana dan sarana ekonomi yang juga menyebar kesemua daerah.
Lebih jauh dikatakan Kepala Negara bahwa pembangunan prasarana dan sarana ekonomi itu telah menaikkan berbagai jenis produksi kita. Di bidang pertanian misalnya, pada tahun terakhir Repelita III, produksi beras mencapai hampir 24 juta ton, yang berarti jauh melebihi sasaran yang ditetapkan dalam Repelita III, sebesar 20,6 juta ton. Selama lima tahun terakhir produksiberas rata-rata naik sekitar 6,5% setiap tahun. Dengan produksi beras sebesar hampir 24 juta ton itu, berarti kita telah memasuki tungkat swasembada beras.
JUM’AT, 16 AGUSTUS 1985
JUM’AT, 16 AGUSTUS 1985
Dalam rankaian acara peringatan ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI ke-40, pagi ini Presiden Soeharto menyampaikan amanat kenegaraanya di depan sidang pleno DPR di Senayan, Jakarta. Dalam amanatnya Kepala Negara antara lain telah mengingatkan kembali agar aparatur pemerintahan selain bersih dan berwibawa juga harus menjadi kekuatan pendorong bagi pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Dikatakannya bahwa peranan aparatur pemerintahan jangan sampai menutup ruang gerak bagi kegairahan dan prakarsa masyarakat sendiri.
Kepala Negara mengatakan bahwa selama 40 tahun merdeka, telah banyak yang diperbuwat bangsa Indonesia. kita telah dapat melampaui saat-saat sulit dalam perkembangan dan pertumbuhuan kita untuk menjadi bangsa yang semakin dewasa, matang dan tahan uji. mengingat tegus masa depan yang makin besar, Presiden menegaskan perlu melaksankan sebaik-baiknya tugas meletakan kerangka landasan pada tahap sekarang agar pada saat tinggal landas menuju masyarakat Pancasila dapat berjalan lancar dan selamat.
Salah satu kemajuan besar yang di ungkapkan oleh Presiden di dalam pidatonya adalah tumbuh dan berkembangnya budaya politik yang lebih bersuasana kekeluargaan ini merupakan kemajuan besar dalam perkembangan politik selama 20 tahun ini. Di samping itu kemajuan besar lainnya adalah teradisi konstitusional yang di jalankan selama Orde Baru. Dikatakannya, koreksi total dan pembaharuan yang dilakukan Orde Baru adalah untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.
Minggu, 16 Agustus 1987
Minggu, 16 Agustus 1987
Pada pukul 17.00 sore ini, Presiden dan Ibu Tien Soeharto meninjau patung Arjuna Wijaya yang terletak di ujung selatan Jalan Merdeka barat. Patung yang di bangun Pemerintah DKI Jakarta ini di kerjakan oleh Nyoman Nuarta, seorang seniman lulusan ITB. Kepala Negara meresmikan patung tersebut dengan membuka selubung Prasasti Arjuna Wijaya yang berisikan pesan : “ Kuhantarkan melanjutkan perjunangan dengan pembangunan yang tiada mengenal akhir”.
Menyambut kehadiran patung ini Presiden mengharapkan kepada masyarakat untuk ikut memiliki patung yang megah dan mengesankan ini. Masyarakat di harapkannya dapat turut memeliharanya sebaik mungkin. Patung Satria Kresna dan Arjuna berdiri di atas kereta berbentuk garuda yang di tarik oleh delapan ekor kuda di atas karang-karang tersebut di nilai Presiden sebagai mempunyai watak yang masih relevan dengan masa pembangunan sekarang ini, terutama dengan pembangunan watak manusia Indonesia. Sebagai contoh Kresna dalam patung ini digambarkan sedang mengantarkan Arjuna kemedan perang, yang bila di kaitkan dengan era pembangunan sekarang ini, maka keseluruhannya menggambarkan alih generasi yaitu generasi tua mengantarkan generasi muda melanjutkan perjuangan pembangunan.
Sumber : Buku Jejak Langkah Pak Harto Jilid 1-6
Penyusun : Rayvan Lesilolo
