KAMIS, 6 JUNI 1985
Pagi ini di Istana Negara dilangsungkan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dikaitkan pula dengan Tahun Pemuda Internasional. Karena itu, tema peringatan kali ini ialah “Pemuda Pembangunan dan Lingkungan Hidup”.
Memberikan sambutannya pada acara peringatan ini, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pembangunan tidak bertentangan dengan lingkungan hidup dan sebaliknya lingkungan hidup tidak menolak pembangunan. Dalam pola pembangunan dengan wawasan lingkungan itu kita harus mengusahakan agar kebaikan lingkungan telah kita pertimbangkan dalam pembangunan di berbagai sektor.
Lebih jauh dikatakan bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor dengan pertimbangan lingkungan ini, diperlukan pelaksanaan pembangunan yang memiliki tiga syarat. Pertama, memiliki kemampuan melihat pembangunan dalam hubungannya antara satu sektor dengan sektor lainnya. Kedua, mampu membuka peranserta masyarakat, sehingga masyarakat terangsang untuk turut serta dan memperoleh manfaat dari pembangunan. dan Ketiga, memiliki pandangan ke depan dan menyadari bahwa pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dalam kurun waktu jangka panjang.
Pagi ini di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas JB Sumarlin. Dalam kesempatan itu, Menteri melaporkan kepada Presiden bahwa sidang ke-28 IGGI di Negeri Belanda, yang berakhir kemarin malam, telah menyepakati jumlah dasar yang diperlukan Indonesia untuk tahun 1985/1986 bagi sektor pemerintah, yaitu sejumlah US$2,4 miliar. Jumlah dana yang telah diumumkan didalam sidang meliputi US$2,405 juta.
Setelah pertemuan Menteri Sumarlin mengatakan bahwa Presiden menyarankan agar bantuan pinjaman yang disepakati IGGI itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional, sementara harus tetap pula dilakukan kerja keras untuk menggali kemampuan didalam negeri sendiri. Selanjutnya dikatakannya bahwa jumlah utang luar negeri Indonesia saat ini sekitar US$23 miliar. Utang ini berasal dari total pinjaman luar negeri selama masa Orde Baru yang berjumlah US$33 miliar, dan dikurangi dengan pembayaran kembali pokok hutang beserta bunganya US$10 miliar.
Publikasi, Lita.SH
