KAMIS, 6 JUNI 1968
Presiden Soeharto malam ini mengumumkan pembentukan dan susunan Kabinet Pembangunan I, yang terdiri atas 18 menteri departemen dan lima menteri negara. dengan demikian kabinet ini adalah lebih sederhana bila dibandingkan dengan Kabinet Ampera. Adapun program kabinet ini disebut Panca Krida, yang berisikan :
1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi,
2. Menyusun dan melaksanakan Rencanakan Pembangunan Lima Tahun (Repelita),
3. Melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan No XLII/MPRS/1968 (selambat-lambatnya 5 Juli 1971),
4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat, dan
5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara.
Sebelum membacakan susunan kabinet baru, Presiden mengatakan bahwa kabinet ini lahir dengan bantuan-bantuan, saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan dari partai politik, organisasi massa dan perseorangan. Ditambahkan pula bahwa kabinet yang disusun atas dasar semangat dan ketentuan-ketentuan UUD 1945, ketetapamn MPRS No. XLI/1968, dan tata oerganisasi yang baik, menurut Presiden, zaken kabinet. Oleh sebab itu Presiden Soeharto mengharapkan agar setiapmenteri tidak saja mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mendapat dukungan dari rakyat secara sendiri-sendiri, melainkan jugamenjadikan kabinet sebagai himpunan tenaga-tenaga ahli yang didukung oleh masyarakat luas. Tentang komposisi lengkap dari Kabinet Pembangunan I dapat dilihat dalam Lampiran I.
SELASA, 6 JUNI 1972
Di Istana Merdeka pagi ini berlangsung perundingan antara Presiden Soeharto dengan PM Australia William McMahon. Masalah yang dibicarakan terutama menyangkut hubungan bilateral kedua negara, disamping masalah-masalah internasional, seperti kunjungan Presiden Nixon ke Moskow, dan kunjungan Presiden Soeharto ke Jepang baru-baru ini. PM McMohantiba di Jakarta kemarin sore untuk kunjungan resmi selama tiga hari.
Untuk menghormati tamunya itu, malam ini bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto menyelenggarakan jamuan makan dan acara kesenian. Dalam pidatonya pada jamuan malam ini Presiden antara lain mengharapkan agar kunjungan PM MacMohan tidak hanya memperkuat landasan persahabatan dan kerjasama Indonesia dan Australia, tetapi juga menjadi sumbangan bagi stabilitas dan kemajuan kawasan ini. Tentang hubungan yang erat antara kedua negara, dikatakan oleh Presiden bukan sekedar karena letak geografis, melainkan juga karena kesadaran untuk mengatasi masalah-masalah bersama demi kepentingan bersama. Kesadaran demikian sepantasnya dipupuk bersama, teristimewa oleh bangsa-bangsa di kawasan Asia-Pasifik, sehingga kita dapat melaksanakan pembangunan masa depan yang penuh dengan kesejahteraan dan keadilan.
Sementara itu dalam sambutannya, PM McMohan mengatakan bahwa baik Indonesia maupun Australia tidak menginginkan adanya sesuatu persekutuan militer diantara kedua negara. Meskipun demikian banyak yang dapat diberikan Australia sebagai bantuan kepada Indonesia. Dalam hubungan ini ia mengemukakan bahwa negaranya akan memberikan pesawat-pesawat jet Sabre beserta perlengkapannya, disamping mendidik pilot-pilot dan teknisi Indonesia.
SENIN, 6 JUNI 1977
Kepala Staf Angkatan Darat Malaysia Letjen. Tan Sri Dato’ Haji Muhammad Sani bin Haji Abdul Ghaffar diterima Presiden Soeharto hari ini di Bina Graha. Jederal Makmun Murod yang mendampingi tamunya mengatakan bahwa selama Kasad Malaysia berada di Indonesia, pembicaraan akan lebih dititik beratkan pada kerjasama dalam latihan-latihan Angkatan Darat Republik Indonesia dan Angkatan Darat Malaysia.
Presiden Soeharto ketika menerima Menteri Pertanian Thojib Hadiwidjaja hari ini meminta laporan mengenai perkembangan Perum Sang Hiang Seri. Sang Hiang Seri merupakan Pusat Pembibitan Padi yang terletak di Sukamandi, 120 kilometer disebelah timur Jakarta. perusahaan yang mempunyai lahan seluas 4.000 hektar, bekas perkebunan serat nenas, ini tengah diarahkan sebagai Pusat Pembibitan Palawija dan Sayuran. Sang Hiang Seri juga dimaksudkan sebagai tempat untuk mencari pengalaman dalam membuat persawahan secara cepat, disamping sebagai tempat latihan penggunaan alat-alat besar pertanian.
RABU, 6 JUNI 1979
Presiden Soeharto dan rombongan pagi ini meninggalkan Port Moresby menuju Tokyo dalam rangka kunjungan kerja selam empat hari. Setiba di Tokyo petang ini, Presiden dan Ibu Soeharto disambut oleh Menteri Luar Negeri dan Nyonya Sunoda, para duta besar negara-negara anggota ASEAN dan masyarakat Indonesia.
MINGGU, 6 JUNI 1981
Hari ini Presiden Soeharto menerima Gubernur Bali, Ida Bagus Mantra, di Cendana. Gubernur Mantra menghadap untuk melaporkan bahwa tanaman padi seluas 3.300 hektar yang pernah terserang hama Tungko, kini telah dapat diatasi berkat petunjuk Presiden dan Departemen Pertanian.
Pada pertemuan pagi ini Presiden telah menyarankan agar penduduk Bali mau beternak kambing. Menurut Kepala Negara, dengan beternak kambing yang lebih cepat berkembang itu akan dapat meningkatkan pendapatan petani.
SENIN, 6 JUNI 1983
Presiden Soeharto pagi ini menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang berlangsung di Istana Negara. Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan bahwa walaupun Indonesia juga mengalami akibat resesi ekonomi dunia, sehingga menekan pertumbuhan ekonominya dan menghambat laju pembangunannya, namun hal itu tidak sampai menyebabkan kita menguras sumber-sumber alam kita serta menurunkan ukuran dan pertimbangan lingkungan dalam pembangunan kita. Kita tetap bertekad untuk menghadapi kesulitan ekonomi dengan tidak mengubah arah dan tujuan pembangunan jangka panjang.
Selanjutnya ditambahkan oleh Presiden bahwa salah satu ketetapan kita yang penting dalam melaksanakan pembangunan ialah bahwa dalam Repelita VI yang akan datang kita harus telah dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju cita-cita pembangunan.
Repelita VI nanti akan mencakup kurun waktu yang akan membawa kita ke pintu gerbang tahun 2000. Ini berarti bahwa dalam kurun waktu hanya 17 tahun lagi kita sudah harus dapat tinggal landas. Demikian ditegaskan Presiden.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara telah menyerahkan penghargaan-penghargaan Kalpataru kepada para perintis, penyelamat dan pengabdi lingkungan.
Selanjutnya di Bina Graha Presiden Soeharto membuka Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Dalam kata sambutannya, Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa dalam meningkatkan peranan pendidikan dan kebudayaan menuju terwujudnya masyarakat Pancasila, yang juga perlu terus menerus yang mendapat perhatian kita ialah usaha untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, memlalui proses pendidikan harus dicegah kemungkinan adanya pewarisan sikap dan perbuatan, yang sadar atau tidak, dapat mempertajam pertentangan dan kecurigaan diantara kita, karena adanya perbedaan tingkat sosial, perbedaan agama, perbedaan suku maupun perbedaan politik. Demikian Presiden.
RABU, 6 JUNI 1984
Presiden Soeharto memerintahkan kepada semua instansi yang berkepentingan di bidang industri garam, agar benar-benar memperhatikan produksi garam rakyat. Perhatian itu antara lain dalam bentuk penyiapan kredit bagi para petani garam untuk menghadapi musim kemarau yang akan datang. Disamping itu instansi-instansi tersebut diminta untuk membantu petani garam dengan jalan meningkatkan mutu dan pemasaran garam.
Instruksi tersebut diberikan oleh Kepala Negara dalam sidang kabinet terbatas bidang Ekuin yang dipimpinnya di Bina Graha pagi ini. Masalah lain yang juga mendapat perhatian Presiden dalam sidang pagi ini ialah soal penyederhanaan izin yang dikeluarkan Departemen Pertanian menyangkut 48 macam izin. Izin tersebut terdiri dari sembilan macam izin yang tidak ada kaitannya dengan bidang usaha, seperti izin di bidang karantina hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sehubungan dengan itu, sidang telah memutuskan untuk menghapus tiga macam izin dalam bidang perikanan, yang meliputi sertifikat pengolahan ikan, rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing. Sementara itu dalam bidang partanian tanaman pangan telah dihapus dua perizinan, yaitu rekomendasi impor pupuk dan rekomendasi pemakaian tenaga asing.
Diantara laporan-laporan yang disampaikan oleh beberapa menteri lainnya didalam sidang, Presiden Soeharto telah menanggapi laporan-laporan Menteri Keuangan a.i., Sumarlin, mengenai hasil-hasil yang dicapai Indonesia dalam sidang IGGI. Dalam hubungan ini Presiden menekankan pentingnya kita menjaga efisiensi bagi kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang mendapat bantuan dana IGGI. Namun demikian Kepala Negara juga menekankan supaya proyek-proyek yang dibiayai dengan dana yang berasal dari dalam negeri dijaga kelancaran dan ditingkatkan efisiensinya.
Sidang kabinet hari ini juga mendengarkan laporan “sidak” (inspeksi mendadak) Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah ke Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Berkenaan dengan hasil inspeksi Wakil Presiden ini, Presiden Soeharto menginstruksikan agar penemuan-penemuan dan masalah-masalah yang ditemui di daerah-daerah agar sesegera mungkin diberitahukan kepada menteri yang bersangkutan. Ditegaskan bahwa menteri yang bersangkutan secepat mungkin mengatasi masalah tersebut. Untuk itu Wakil Presiden diberi wewenang untuk memanggil menteri atau pejabat eselon I yang bersangkutan supaya mengetahui dan berusaha mengatasi masalah-masalah yang ditemukan itu. Bila perlu dapat dibentuk sebuah team khusus untuk mengatasi masalah tersebut.
KAMIS, 6 JUNI 1985
Pagi ini di Istana Negara dilangsungkan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dikaitkan pula dengan Tahun Pemuda Internasional. Karena itu, tema peringatan kali ini ialah “Pemuda Pembangunan dan Lingkungan Hidup”.
Memberikan sambutannya pada acara peringatan ini, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pembangunan tidak bertentangan dengan lingkungan hidup dan sebaliknya lingkungan hidup tidak menolak pembangunan. Dalam pola pembangunan dengan wawasan lingkungan itu kita harus mengusahakan agar kebaikan lingkungan telah kita pertimbangkan dalam pembangunan di berbagai sektor.
Lebih jauh dikatakan bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor dengan pertimbangan lingkungan ini, diperlukan pelaksanaan pembangunan yang memiliki tiga syarat. Pertama, memiliki kemampuan melihat pembangunan dalam hubungannya antara satu sektor dengan sektor lainnya. Kedua, mampu membuka peranserta masyarakat, sehingga masyarakat terangsang untuk turut serta dan memperoleh manfaat dari pembangunan. dan Ketiga, memiliki pandangan ke depan dan menyadari bahwa pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dalam kurun waktu jangka panjang.
Pagi ini di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas JB Sumarlin. Dalam kesempatan itu, Menteri melaporkan kepada Presiden bahwa sidang ke-28 IGGI di Negeri Belanda, yang berakhir kemarin malam, telah menyepakati jumlah dasar yang diperlukan Indonesia untuk tahun 1985/1986 bagi sektor pemerintah, yaitu sejumlah US$2,4 miliar. Jumlah dana yang telah diumumkan didalam sidang meliputi US$2,405 juta.
Setelah pertemuan Menteri Sumarlin mengatakan bahwa Presiden menyarankan agar bantuan pinjaman yang disepakati IGGI itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional, sementara harus tetap pula dilakukan kerja keras untuk menggali kemampuan didalam negeri sendiri. Selanjutnya dikatakannya bahwa jumlah utang luar negeri Indonesia saat ini sekitar US$23 miliar. Utang ini berasal dari total pinjaman luar negeri selama masa Orde Baru yang berjumlah US$33 miliar, dan dikurangi dengan pembayaran kembali pokok hutang beserta bunganya US$10 miliar.
SABTU, 6 JUNI 1987
Pagi ini Presiden Soeharto menerima 26 peserta sidang Dewan Eksekutif Organisasi Kopi Internasional (ICO). Sidang itu sendiri berlangsung di Bali dan berakhir kemarin.
Dalam pertemuan itu Presiden menerangkan kepada mereka tentang Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dimana penduduknya sebagian besar hidup dari pertanian. Masalah yang dihadapi oleh para petani ini adalah bahwa mereka hanya memiliki tanah yang sempit, dan bahkan tdiak sedikit dari mereka itu yang kadang-kadang menjadi buruh tani saja.
Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari kecilnya tanah yang dimiliki petani itu, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah mengadakan berbagai program untuk mengangkat pendapatan petani-petani tersebut. Diantara program yang dijalankan itu ialah berupa intensifikasi supra insus, disamping melalui proyek transmigrasi yang juga ikut menanam tanaman keras.
Kepala Negara menjelaskan bahwa salah satu tanaman keras yang ditanam oleh petani maupun para transmigran ialah kopi. Tanaman kopi ditanam di lahan-lahan yang sempit tadi yang mencapai 90% dari hasil kopi di Indonesia. Jadi hanya 10% saja tanaman kopi itu ditanam oleh perkebunan besar baik oleh perusahaan negara maupun swasta. Dalam kesempatan ini Kepala Negara meminta perhatian dan pengertian akan perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kuota ekspor kopi yang lebih besar lagi untuk meningkatkan pendapatan petani kecil penghasil kopi. Dengan demikian masyarakat konsumen kopi tidak hanya puas akan rasa kopinya saja, tetapi juga mendapat kepuasan karena ikut membantu peningkatan penghidupan petani-petani kecil.
SENIN, 6 JUNI 1988
Didampingi Menteri Pertambangan dan Energi, Ginandjar Kartasasmita, Presiden Soeharto pada jam 09.00 pagi ini menerima Menteri Perminyakan Inggris, Cecil Parkinson, di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas masalah meningkatkan kerjasama dalam bidang perminyakan antara negara. Pembicaraan dengan Menteri Parkinson ini penting sekali mengingat Inggris adalah salah satu negara penghasil minyak non-OPEC. Demikian diungkapkan oleh Menteri Ginandjar setelah mengikuti pertemuan tersebut.
Pada jam 10.00 pagi ini, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto membuka Sidang Umum Ke-4 Seminar Internasional Ke-3 Organisasi Badan-badan Pemeriksa Keuangan Asia (ASOSAI). Dalam kata sambutannya, Kepala Negara antara lain telah mengemukakan tentang pentingnya peranan BPK, yang terlepas dari pengaruh dari kekuasaan pemerintah tetapi tidak berdiri diatas pemerintah.
Selanjutnya dikemukakan oleh Kepala Negara bahwa anggaran Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dan kegiatan pemerintah di segala bidang juga bertambah luas. Dalam keadaan demikian terasa sekali bagaimana pentingnya suatu administrasi keuangan negara yang baik dan tertib, kemampuan serta disiplin yang tinggi dari aparat pemerintah dan pengawasan serta pemeriksaan atas pengelolaan dan petanggunganjawab keuangan negara.
Menteri Muda Perindustrian, Ir T Ariwibowo, menghadap Kepala Negara di Istana Merdeka siang ini. Usia pertemuan dengan Presiden itu, Menteri Ariwibowo menerangkan bahwa Presiden telah memberikan petunjuk agar Departemen Perindustrian mengembangkan sistem produksi “ban berjalan” yang memungkinkan berbagai pabrik menghasilkan komponen-komponen yang yang kemudian dapat dirakit oleh perusahaan-perusahaan perakitan besar. Dengan demikian perusahaan-perusahaan perakitan besar itu dapat bertindak sebagai “bapak angkat” bagi perusahaan-perusahaan kecil yang menghasil komponen.
Dikatakannya pula bahwa ia menghadap Kepala Negara untuk melaporkan tentang hasil kunjungannya ke berbagai daerah bersama ketiga menteri muda lainnya dalam rangka memanfaatkan sistem preferensi umum (GSP). Kepada Presiden dilaporkannya juga mengenai penggunaan sabit bergerigi. Dalam hubungan ini Presiden menginstruksikan agar produksi sabit bergerigi diteruskan.
SELASA, 6 JUNI 1989
Setiba di Jenewa, hari ini Kepala Negara menerima Menteri Pertambangan dan Energi, Ginandjar Kartasasmita, di Hotel Intercontinental. Ginandjar menghadap untuk melporkan tentang perkembangan sidang OPEC yang tengah diikutinya di Wina, Austria. Sehubungan dengan laporan itu, Kepala Negara mengharapkan agar OPEC dapat mencapai kesepakatan yang memperhatikan kepentingan bersama sekaligus memajukan kepentingan nasional masing-masing negara anggotanya. Kepada Ginandjar dimintanya agar dapat menjembatani perbedaan-perbedaan pandangan yang ada diantara negara anggota OPEC.
RABU, 6 JUNI 1990
Pagi ini Presiden Soeharto dan Presiden Robert Mugabe mengadakan pembicaraan empat mata selama satu setengah jam di Istana Merdeka. Dalam pembicaraan itu, Presiden Soeharto menjelaskan kepada tamunya tentang sejarah perjuangan bangsa lndonesia, sistem politik yang dianut, strategi pembangunan serta kebijaksanaan dalam penanaman modal asing. Selain itu telah pula dijelaskan tentang masalah integrasi Timor Timur. Selain itu telah dibahas pula langkah-langkah kongkrit yang dapat ditempuh kedua negara untuk menjalin kerjasama yang lebih erat lagi. Misalnya, Presiden Mugabe minta agar Garuda lndonesia menjajaki kemungkinan penerbangan ke Afrika.
Pada kesempatan itu Presiden Mugabe secara resmi mengundang Presiden Soeharto untuk mengunjungi Zimbabwe. Undangan tersebut diterima dengan baik oleh Presiden Soeharto, namun waktunya masih harus dibicarakan lebih lanjut. Sementara itu, dalam pertemuan paralel antara para menteri kedua negara, pemerintah Zimbabwe menyatakan minatnya untuk membeli peralatan telekomunikasi buatan lndonesia.
KAMIS, 6 JUNI 1991
Presiden Soeharto hari ini mengadakan pembicaraan hampir dua jam dengan Presiden Yang Shangkun di Istana Merdeka. Dalam pembicaraan itu keduanya telah membahas berbagai masalah bilateral, regional dan internasional. Kepada tamunya, Presiden Soeharto antara lain meminta untuk mempertimbangkan kemungkinan bagi Garuda terbang melewati wilayah RRC dalam penerbangannya ke Eropa. Jika permintaan ini disetujui RRC, maka Garuda akan dapat mengurangi lama penerbangan, sehingga dapat meningkatkan daya saingnya terhadap perusahaan penerbangan lain.
Sementara itu Yang Shangkun menyampaikan keinginan pemerintahnya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lndonesia. Ia juga meminta lndonesia untuk meneruskan upaya bagi penyelesaian konflik Kamboja. Selain itu ia menginginkan pula agar RRC dapat menjadi mitra dialog ASEAN.
RABU, 6 JUNI 1992
Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet terbatas bidang Ekuin yang berlangsung di Bina Graha. Di dalam sidang selama satu setengah jam itu dilaporkan bahwa laju inflasi pada bulan Mei yang lalu adalah 0,11%, jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan 0,92% pada bulan April. Sementara itu dilaporkan bahwa jumlah uang yang beredar hingga bulan Maret 1992 adalah Rp. 27,3 triliun. Mengenai kegiatan impor dan ekspor dilaporkan bahwa selama bulan Maret nilai ekspor mencapai US$ 2,4 miliar, sedangkan impor pada bulan yang sama adalah sebesar US$1,9 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan kita mencatat surplus sebanyak US$533 juta.
Didalam sidang hari ini Presiden menginstruksikan kepada semua menteri dan pejabat untuk terus mendorong pengembangan koperasi karyawan, sehingga tingkat kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan. Diinstruksikan pula agar di setiap perusahaan dibentuk unit SPSI. Dengan demikian SPSI tetap menjadi satu-satunya wadah bagi para pekerja.
Penyusun Intarti, SPd
