KAMIS, 4 JUNI 1970
Dini hari ini Presiden Soeharto beserta rombongan tiba kembali di Jakarta dari kunjungan kenegaraan di AS dan kunjungan tidak resmi di Jepang.
SENIN, 4 JUNI 1973
Bertempat di Istana Negara, pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto melantik pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru. Dalam hubungan ini Jenderal Umar Wirahadikusumah dilantik sebagai Pejabat Ketua BPK, sedangkan sebagai Wakilnya adalah Sudradjat.
SABTU, 4 JUNI 1977
Presiden Soeharto mengumakan bahwa negara tetangga adalah saudara yang terdekat dan antara saudara hubungan selalu dilandasi saling pengertian dan semangat tolong menolong. Kepala Negara mengemukakan hal ini dalam pidato balasannya ketika menerima surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Papua Nugini untuk Indonesia, Dominic Pakuma Diya, di Istana Merdeka hari ini. Duta Bear Diya dalam pidatonya mengemukakan bahwa Papua Nugini mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh untuk meletakkan masalah-masalah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini dalam perspektif yang sebenarnya sehingga tidak akan mengganggu usaha-usaha untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.
Di tempat yang sama Presiden kemudian menerima surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Bolivia untuk Indonesia Dr. Carlos Iturallde. Presiden menyatakan kegembiraannya memperhatikan kebijaksanaan Republik Bolivia yang di masa lampau selalu memperlihatkan sikap yang penuh perhatian dalam menghadapi masalah-masalah nasional Indonesia PBB. Sedangkan Duta Besar Ituralde menyatakan harapannya bahwa Indonesia akan memberikan dukungannya kepada perjuangan Bolivia untuk menuntut kembali wilayah-wilayahnya yang hilang akibat perang Pasifik dalam forum-forum internasional.
Presiden Soeharto yang akan berusia 56 tahunpada tanggal 8 Juni ini menganjurkan kepada masyarakat yang ingin mengucapkan selamat, seperti mengirimkan karangan bunga, hendaknya mengirimkan uang untuk membeli bunga tersebut ke Palang Merah Indonesia untuk kepentingan kemanusiaan. Demikian Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono hari ini di Istana Merdeka.
Negara yang sedang membangun yang tergabung dalam Kelompok 19 berpendapat bahwa hasil konperensi kerjasama ekonomi internasional yang lebih dikenal dengan Dialog Utara-Selatan, yang berakhir kemarin di Paris, tidak memenuhi tujuan yang tercantum dalam program kerja sama, yaitu menciptakan tata ekonomi internasional baru. Hasil konperensi itu dilaporkan Menteri Negara PAN/Wakil Ketua Bappenas Sumarlin dan Menteri Keuangan Ali Wardhana kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka hari ini.
DPD KNPI di Maluku tanggal 15 Juni akan mengirimkan dua orang pemuda asal Maluku untuk menetap di “Desa Pemuda Indonesia” di Provinsi Sumatera Utara. Demikian dinyatakan Ketua DPD KNPI Maluku kepada pers hari ini. Ia mengatakan bahwa proyek tersebut memperoleh bantuan Rp 40 juta dari Presiden Soeharto dan dana itu dipergunakan untuk pembangunan perumahan penduduk dan fasilitas lainnya serta pembukaan areal pemukinan. Bank Dunia juga memberikan bantuan dalam bentuk kredit, dimana tiap kepala keluarga akan memperoleh tiga hektar tanah untuk menunjang kehidupan mereka seterusnya.
SELASA, 4 JUNI 1979
Dengan menumpang pesawat Garuda DC-8 Siliwangi, Presiden dan Ibu Tien Soeharto pukul 07.40 pagi ini meninggalkan Jakarta menuju Port Moresby untuk memulai kunjungan kenegaraan selama tiga hari di Papua Nugini. Rombongan resmi kepresiden terdiri atas, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Ekuin, Widjojo Nitisastro, dan Menteri/Sekretaris Negara, Sudharmono.
Pukul 16.55 waktu setempat, Presiden dan rombongan mendarat di lapangan udara Jacksons, Port Moresby. Diiringi 21 kali dentuman meriam dan tarian adat, Presiden dan Ibu Soeharto disambut dengan hangat oleh Gubernur Jenderal, Sir Lokoloko, PM dan Nyoman Michael Somare dan Panglima Angkatan Bersenjata PNG di tangga pesawat. Sambutan hangat ini bukan saja karena Indonesia adalah negara tetangga terdekat Papua Nugini, melainkan juga karena inilah pertama kalinya Pemerintah dan rakyat Papua Nugini menerima kedatangan seorang kepala negara asing.
Selesai upacara penyambutan, Presiden dan rombongan berangkat menuju Wisma Negara di Port Moresby. Setelah beristirahat sejenak, Presiden dan Ibu Soeharto melakukan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Jenderal Sir Lokoloko di kediaman resminya.
Dalam suatu upacara di Pusat Latihan Peternakan Kabupaten Pasuruan, Gubernur Jawa Timur, Soenandar Priyosoedarmo, hari ini menerima bantuan Presiden berupa 231 ekor bibit sapi perah dan 50 ekor domba, Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Proyek Banpres, Zahid Husein.
JUMAT, 4 JUNI 1982
Presiden Soeharto telah menginstruksikan Mentari PU Purnomosidi Hadjisarosa untuk segera membangun rumah bagi keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang sungai Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, baru-baru ini. Hal ini dikatakan Menteri PU ketika ia bertemu dengan pejabat-pejabat Kabupaten Ogan Komering Ulu malam ini di Baturaja. Kepala Negara juga meminta agar segera diadakan langkah-langkah yang diperlukan untuk sedapat mungkin menormalisasikan kembali kehidupan di daerah itu.
SABTU, 4 JUNI 1983
Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan empat mata dengan PM Hawke di Istana Merdeka pagi ini. Pembicaraan menyangkut masalah bilateral antara kedua negara, disamping persoalan-persoalan regional dan internasional lainnya. Salah satu topik yang didiskusikan adalah mengenai pandangan Australia dalam kasus Timor Timur.
Di Istana Negara malam ini, Presiden dan Ibu Soeharto menyelenggarakan jamuan makan malam untuk menghormati kunjungan Perdana Menteri dan Nyonya Hawke di Indonesia. Makan malam yang dilanjutkan dengan acara kesenian itu berlangsung selama tiga jam lebih.
Dalam kata sambutannya, Kepala Negara telah mengungkapkan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia. Dikatakannya bahwa Indonesia memang ingin bersahabat dan bekerjasama dengan semua negara, disamping ingin juga memperdalam saling pengertian dengan negara-negara lain, terlebih-lebih dengan negara tetangga terdekatnya. Oleh sebab itu adalah wajar dan adil apabila Indonesia juga mengharapkan sikap serupa akan diterimanya dari semua negara lain.
Presiden juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan stabilitas kawasan ini dan perdamaian dunia, Indonesia dan Australia sama-sama memikul tanggungjawab. Menurut Presiden, tanggungjawab bersama inilah yang telah mendorong kedua negara untuk memperkuat persamaan dalam mencapai tujuan-tujuan besar dan meyelesaikan dengan semangat saling percaya perbedaan-perbedaan pandangan mengenai masalah-masalah kecil yang bisa saja timbul antara kedua negara yang berdaulat.
Pada kesempatan itu secara khusus Presiden telah pula berbicara tentang Timor Timur. Dikatakan oleh Presiden bahwa hanya dalam waktu beberapa tahun saja setelah propinsi itu dibangun, rakyat Timor Timur dapat mencapai kemajuan-kemajuan yang mengesankan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, jauh melampaui apa yang telah diberikan oleh kolonialisme selama empat abad.
SENIN, 4 JUNI 1984
Mulai tahun ini diberlakukan prosedur baru didalam penyelenggaraan ibadah haji. Berbeda dengan prosedur pada masa-masa sebelumnya, sekarang pihak penyelenggara haji hanya berhubungan dengan muassasah (perhimpunan/koordinator para syekh), dan tidak lagi berhubungan dengan para syekh, baik menyangkut masalah akomodasi maupun transportasi. Dalam hubungan ini Presiden Soeharto mengharapkan agar sistem baru ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji.
Demikian dikatakan oleh Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Dalam pertemuannya dengan Kepala Negara, Menteri Agama telah melaporkan tentang hasil lawatannya ke tiga negara di Timur Tengah baru-baru ini, yaitu Saudi Arabia, Mesir, dan Tunisia. Di Saudi Arabia, Munawir telah meninjau persiapan kedatangan jemaah haji mendatang sehubungan dengan adanya perubahan didalam cara-cara penanganan jemaah haji. Di Saudi Arabia, ia juga menghadap Raja Fadh guna menyampaikan undangan Presiden Soeharto kepada Kepala Negara Saudi Arabia itu untuk berkunjung ke Indonesia.
Pada pukul 10.00 pagi ini, setelah menerima Menteri Munawir, Presiden Soeharto menerima Menteri Luar Negeri India, PV Narasimha Rao, di Bina Graha. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 45 menit itu, Kepala Negara didampingi oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja.
Setelah menemui Presiden Soeharto, Narasimha Rao mengatakan bahwa di dalam pertemuan itu ia telah menyampaikan salam PM Indira Gandhi kepada Presiden. selain itu telah pula dibicarakan mengenai hubungan antara kedua negara yang berjalan dengan baik hingga saat ini. Pada kesempatan itu Presiden mengharapkan agar kedua negara dapat terus bekerjasama dalam memainkan peranan yang menonjol dalam Gerakan Non-Blok, mengingat Indonesia dan India merupakan dua dari lima negara pendiri gerakan tersebut.
SELASA, 4 JUNI 1985
Menteri Perindustrian Harianto dan Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan JH Hutasoit secara bersama-sama menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Dalam pertemuan itu kedua menteri telah melaporkan tentang pembangunan pabrik susu bubuk di Salatiga, Jawa Tengah. Pabrik ini merupakan proyek percontohan yang dapat menampung produksi susu murni dari peternakan rakyat di daerah itu.
Presiden Soeharto memutuskan menyediakan 250 ton beras untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin di beberapa kota di Indonesia, sebagai sadaqah Ramadhan Kepresidenan. Penyerahan zakat tersebut dilakukan oleh Kepala Bulog Bustanil Arifin kepada Gubernur DKI Jakarta.
Presiden Soeharto hari ini mengirimkan ucapan selamat kepada Emir Kuwait, Sheikh Jaber Al Ahmed Al Sabah, yang selamat dari percobaan pembunuhan pada tanggal 25 Mei lalu. Dalam kawatnya Kepala Negara mengharapkan semoga Emir Kuwait sembuh dan kembali memimpin bangsa Kuwait.
RABU, 4 JUNI 1986
Presiden memberi petunjuk agar para kontraktor mulai berani menolak pejabat mana pun yang meminta komisi proyek, baik pejabat Departemen Pekerjaan Umum atau departemen lain maupun pejabat daerah. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Ir Suyono Sosrodarsono, kepada wartawan sebelum menghadiri sidang kabinet terbatas bidang Ekuin.
Petunjuk Presiden itu diberikan sehubungan dengan dipermasalahkannya soal uang komisi oleh Gapensi baru-baru ini.
Dalam sidang kabinet terbatas bidang Ekuin yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini telah dibahas perkiraan permintaan beras hingga tahun 2000 mendatang. Diperkirakan bahwa kebutuhan nasional akan meningkat sebesar 2% setahun.
Tercatat bahwa pada tahun 1985, konsumsi beras nasional mencapai 26,5 juta ton, pada tahun 1990 diperkirakan akan mencapai 29,8 juta ton. Konsumsi beras pada tahun 1995 akan naik menjadi 33,6 juta ton, dan tahun 2000 sebesar 37,8 juta ton.
Sidang kabinet berkesimpulan bahwa kenaikan permintaan akan beras akan dapat ditahan dengan penganekaragaman menu makanan rakyat. Dalam hubungan ini, Presiden mengatakan bahwa bagaimanapun juga kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus dipenuhi. Dalam hal beras, mka kebutuhannya akan dipenuhi dengan peningkatan usaha ekstensifikasi sawah. Pada kesempatan itu Presiden mengingatkan bahwa sekalipun dilakukan penganekaragaman menu, akan tetapi langkah itu agar tetap berpatokan pada produksi dalam negeri.
Sementara itu Kepala Negara meminta Menteri Perdagangan untuk merumuskan tata cara dan sistem hubungan dagang dengan negara-negara Eropa Timur dan negara-negara sosialis lainnya. Hal ini dianggap perlu dan mendesak oleh Presiden, sebab dalam rangka peningkatan ekspor non-migas, maka kita harus meningkatkan ekspor Eropa Timur.
Juga dilaporkan dalam sidang, bahwa Indonesia kini telah mampu memproduksi semen untuk kebutuhan khusus seperti untuk pengeboran minyak lepas pantai. Oleh sebab itu pemerintah meminta kepada perusahaan-perusahaan pengeboran meinyak untuk tidak lagi mengimpor semen khusus itu.
SABTU, 4 JUNI 1988
Hari ini Presiden Soeharto mengangkat Mayjen. Raja Inal Siregar menjadi Gubernur Sumatera Utara menggantikan Mayjen. (Purn.) Kaharuddin Nasution. Pengangkatan ini tercantum didalam surat Keputusan Presiden No. 132/M.1988 yang dikeluarkan pada hari ini.
SENIN, 4 JUNI 1990
Sebelum meninggalkan Kuala Lumpur, siang ini Presiden Soeharto mengadakan konferensi pers di Hotel Shangri-La. Saat itu ia didampingi oleh Menko Ekuin Radius Prawiro, Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Menteri/Sekretaris Negara Moerdiono, dan Penasihat Ekonomi Pemerintah, Prof Dr Widjojo Nitisastro.
Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa Indonesia telah banyak memberikan bantuan kepada kerjasama Selatan-selatan. Seperti dalam bidang produksi pangan, kependudukan, pengelolaan pinjaman luar negeri, pembangunan, dan lain sebagainya. Sampai sekarang Indonesia telah membantu 63 negara Selatan dengan lebih dari 200 proyek, termasuk latihan untuk lebih dari 2.000 orang di Indonesia. Bantuan itu diberikan kepada negara-negara Afrika, Asia dan Amerika Latin.
Diungkapkannya oleh Kepala Negara bahwa di Kuala Lumpur ia mengatakan pembicaraan dengan salah seorang kepala negara yang 70% dari pendapatan negaranya digunakan untuk membayar utang luar negeri, sebab negara tersebut ingin tetap membayar utangnya. Ia mengatakan kepada kepala negara tersebut bahwa Indonesia juga mempunyai masa tenggang (grace period) yang cukup agar proyek itu bisa menghasilkan dulu. Selain itu, dengan adanya perbedaan kurs mata uang asing. Indonesia meminta agar perbedaan itu dapat dikembalikan sebagai bantuan khusus untuk dijadikan sebagai dana rupiah buat membiayai proyek-proyek pembangunan.
Diterangkan pula bahwa dalam rangka kerjasama Selatan-Selatan sebagaimana yang jadi sasaran G-15, saling memberikan pengalaman, kemampuan dan potensi, perlu sekali, malahan memberikan informasi yang diperlukan saja sudah merupakan kerjasama yang bermanfaat. Dalam kerjasama Selatan-Selatan, Indonesia menawarkan kemampuannya; untuk itu silahkan lihat dan kalau yakin silahkan manfaatkan.
Mengenai hasil KTT G-15 Presiden mengemukakan pula bahwa program-program dapat saja dilaksanakan tanpa menunggu semua negara menyetujuinya, asal secara prinsip disetujui dan saling menguntungkan. Sebab hambatan yang ada harus diterobos dimana anggota Selatan ada sekitar 130, jadi kalau menunggu semuanya setuju, maka akan susah. Agar kerjasama Selatan-Selatan itu terus meningkat, maka KTT seperti itu dapat dikatakan bukan hanya sekali saja. Selain itu juga perlu dibentuk suatu komite dan para ahli yang membuat rumusan-rumusan yang telah diputuskan.
SELASA, 4 JUNI 1991
Pukul 10.00 pagi ini, Presiden dan Ibu Soeharto menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia XIX yang diadakan di Istana Negara. dalam acara tersebut Kepala Negara menyerahkan penghargaan Kalpataru kepada para Perintis Lingkungan dan para Pengabdi Lingkungan, disamping menyerahkan penghargaan Adipura kepada sejumlah kota di Indonesia.
Dalam kata sambutannya, Kepala Negara menilai tema Hari Lingkungan Hidup, sebagai tepat dan penting. Dikatakannya bahwa agar industri yang kita bangun sungguh-sungguh berwawasan lingkungan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus belajar dari pengalaman negara maju dan memilih jenis industri dan teknologi secara berhati-hati.
Kedua, sumber alam perlu dimanfaatkan secara arif dan bijaksana. Ketiga, pemanfaatan lahan untuk industri perlu berpegang pada peruntukan tata-ruang yang sebaik-baiknya, keempat, dampak industri yang diperhatikanhendaknya tidak hanya dampak yang bersifat fisik saja. Kelima, sekarang telah tiba saatnya untuk menegakkan hukum dalam upaya mengendalikan pencemaran.
KAMIS, 4 JUNI 1992
Presiden dan Ibu Soeharto mendarat di bandar udara Polonia, Medan, pada jam 09.55 pagi ini dalam rangka kunjungan kerja satu hari. Kemudian, di desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, Presiden meresmikan tujuh proyek pembangunan yang tersebar di berbagai tempat di provinsi Sumatera Utara. Proyek-proyek yang diresmikan itu adalah irigasi Bahbolon di Kabupaten Asahan, irigasi Namu Sira-sira di Kabupaten Langkat, dan irigasi Batang Gadis di Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain itu diresmikan pula peningkatan jalan yang menghubungkan Pematang Siantar dengan Perdagangan sepanjang 40,35 kilometer, Rumah Sakit Haji Mina di Medan, Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang berlokasi di Langkat, Deli Serdang, Karo dan Simalungun, proyek listrik masuk desa di 547 desa, serta penyerahan sertifikasi tanah wakaf.
Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa gerak pembangunan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai terasa dimana-mana di seluruh tanah air kita yang luas ini. Tidak ada satu daerah pun yang tidak membangun. Memang, demikian Presiden, ada daerah yang lebih cepat membangun daripada daerah lain. Hal ini terutama karena perbedaan tingkat perkembangan dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah-daerah yang berbeda-beda pula.
Penyusun, Intarti SPd
