JUMAT, 3 JUNI 1966
Letjen. Soeharto menandaskan Survival-nya kita sebagai suatu bangsa sampai sekarang ini adalah berkat keampuhan dan kokohnya ideologi Pancasila. Demikian antara lain dikatakan oleh Waperdam Hankam/Menpangad dalam sambutan tertulisnya pada ingatan hari lahirnya Pancasila yang diselenggarakan di Jakarta Front Pancasila. Sementara itu dalam sambutan tertulisnya pada resepsi memperingati hari lahir IPKI yang ke-21, Jenderal. Soeharto memperingatkan bahwa kita harus tetap waspada sebab, PKI melakukan taktik infiltrasi walaupun partai itu telah kita hancurkan.
SELASA, 3 JUNI 1969
Dalam rapat Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi yang berlangsung di Istana Merdeka pagi ini, Presiden Soeharto menegaskan kembali perlunya pengambilan tindakan tegas terhadap oknum-oknum, baik sipil maupun militer, yang melakukan penyelundupan,. Disamping itu Jenderal Soeharto juga meminta agar kekurangan dalam penyaluran pupuk dan keuangan dapat segera diatasi. Ini perlu, terutama dalam rangka merealisasikan Bimas, khususnya Bimas gotong-royong. Presiden juga menegaskan bahwa pemotongan yang dilakukan terhadap bantuan Rp. 100.000,- untuk setiap desa, tidak dapat dibenarkan apabila terjadi di luar kepentingan desa.
RABU, 3 JUNI 1970
Pagi ini Presiden Soeharto dan rombongan tiba di Osaka. Rombongan disambut oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Kiichi Aichi, serta para pejabat Jepang lainnya. Sore harinya Presiden Soeharto dan rombongan meninjau Expo ’70, selama empat jam. Presiden dan Ibu Soeharto telah mengunjungi paviliun-paviliun Jepang, AS, Belanda, Cekoslowakia, dan Mitsubishi. Di Paviliun Indonesia, Presiden Soeharto dan rombongan disambut dengan jamuan makan malam serta kesenian Indonesia.
Dalam konferensi pers sebelum makan malam, Presiden Soeharto mengungkap adanya kemungkinan besar bagi kerjasama antara Jepang yang memiliki Skill dan modal dengan Indonesia yang memiliki sumber alam yang kaya. Namun Jenderal Soeharto mengingatkan bahwa hubungan harus dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
Presiden juga mengemukakan bahwa Jepang mempunyai peranan besar di Asia. Ia yakin juga bahwa Jepang memelopori usaha-usaha untuk menghilangkan kemiskinan, kemelaratan, dan kesengsaraan yang kini sedang digalakkan di Asia. Pada kesempatan itu Jenderal Soeharto mengutarakan pula bahwa masyarakat Asia tidak perlu khawatir akan kemungkinan timbulnya militerisme Jepang, sebab menurut Jenderal Soeharto, rakyat Jepang akan menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu, yang memperlihatkan bahwa militerisme bukanlah alat untuk mencapai cita-cita.
KAMIS, 3 JUNI 1971
Datang menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha hari ini adalah rombongan team dokter dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dengan mereka, Presiden Soeharto telah membicarakan rencana untuk meingkatkan fasilitas dan pelayanan di rumah sakit tersebut.
Hari ini Presiden Soeharto menyerahkan dua buah kapal kepada Gubernur Bengkulu, Ali Amin SH. Kedua buah kapal bantuan Presiden tersebut dimaksudkan untuk memperlancar lalu lintas sungai dan laut di Provinsi Bengkulu.
SABTU, 3 JUNI 1972
“Perlu ada moralitas baru dan kerjasama yang konstuktif dalam hubungan antar-bangsa. Bangsa besar ataupun kecil yang memberi bantuan hendaknya bekerjasama dalam tingkatan yang sederajat, dan saling hormat-menghormati, bantu-membantu dan saling mengakui kedaulatan penuh masing-masing negara. kedaulatan bangsa adalah prinsip yang kami pegang teguh, dan kami menganggapnya sebagai hak mutlak dari setiap bangsa, baik bangsa besar maupun bangsa kecil”. Demikian ditegaskan oleh Presiden Soeharto ketika menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Kerajaan Yordania untuk Indonesia, Kamil Al-Sharif, di Istana Merdeka hari ini.
Berkenaan dengan hari ulang tahun Presiden Soeharto pada tanggal 8 Juni yang akan datang, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden dan sekaligus beramal untuk usaha-usaha sosial, terutama menolong korban bencana alam atau anak yatim piatu. Oleh karena itu Presiden menyarankan agar mulai tahun ini apabila seseorang ingin mengirimkan bunga sbagai ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden, maka toko bunga yang mendapat pesanan itu tidak perlu mengirimkan bunganya kepada Presiden, melainkan cukup kartu toko bunga yang disertai kartu alamat pemesannya saja. Atau, si pemberi ucapan selamat itu dapat pula secara langsung mengirimkan uangnya kepada PMI tanpa melalui toko bunga, dan PMI akan memberitahukan hal itu kepada Presiden, disamping memberikan tanda penerimaan kepada pengirimnya. PMI akan menggunakan uang ucapan selamat bagi keperluan usaha-usaha sosial.
SELASA, 3 JUNI 1975
Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto memipin Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang berlangsung di Bina Graha. Sidang hari ini telah memutuskan beberapa hal. Menyangkut bantuan desa, sidang memutuskan bahwa realisasi pemberian bantuan kepada desa dan daerah tingkat II dipercepat pelaksanaannya. Dengan demikian bahwa diharapkan pelaksanaan pembangunan baik di pedesaan, maupun di daerah tingkat II dapat dipercepat.
Terungkap dalam sidang bahwa bantuan desa dan daerah tingkat II dalam tahun anggaran 1975/1976 alokasinya tidak saja bertambah, melainkan realisasinya juga dipercepat. Dalam tahun 1974/1975 bantuan desa berjumlah Rp. 11,4 milyar, sedangkan untuk tahun anggaran 1975/1976 jumlah bantuan meningkat menjadi Rp. 14,4 milyar. Bantuan untuk daerah tingkat II meningkat dari Rp. 42,6 milyar dalam tahun 1974/1975 menjadi Rp. 52,6 milyar dalam tahun 1975/1976.
Sidang juga memutuskan untuk membentuk Panitia Tingkat Menteri yang bertugas menyusun suatu konsepsi Indonesia tentang Orde Ekonomi Internasional Baru. Menteri Negara Riset Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Ketua Panitia, sementara diantara anggotanya termasuk Menteri Pertambangan, Prof. Dr. Mohammad Sadli, Menteri Pertanian Thojib Hadiwidjaja, dan Menteri Perhubungan Prof. Dr. Emil Salim. Konsepsi tersebut akan disusun berdasarkan bahan-bahan yang berasal dari pemerintah, lembaga-lembaga riset dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Onsepsi tersebut akan ditetapkan oleh Kepala Negara sebagai petunjuk delegasi Indonesia dalam Sidang Umum PBB pada bulan September yang akan datang.
SABTU, 3 JUNI 1978
Kepala Negara di Bina Graha pagi ini menerima kunjungan Presiden dan Wakil Presiden Nissho Iwai Co. Ltd. M Ueda dan Kaifu, serta H Kondo, senior Managing Director, yang di dampingi Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Hidemichi Kira. Dalam pertemuan tersebut mereka telah mengemukakan keinginan perusahaan mereka untuk tetap berpartisipasi dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, khususnya menyangkut eksplorasi, eksploitasi, produk dan pengolahan batubara di Kalimantan Timur.
Presiden Soeharto menyambut baik keinginan Nissho Iwai Co. Ltd. Demikian dikatakan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, Subroto, yang bersama Direktur Utama Pertamina, Piet Haryono, mendampingi Kepala Negara dalam pertemuan tersebut.
RABU, 3 JUNI 1981
Pukul 10.00 pagi ini, bertempat di Bina Graha telah berlangsung sidang kabinet terbatas bidang Ekuin yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Didalam sidang, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Harun Zain, melaporkan bahwa selama periode Januari-Mei 1981 telah dikirim sebanyak 4.620 kepala keluarga ke daerah-daerah transmigrasi di seluruh Indonesia. Demi kelancaran pengiriman transmigran pada masa-masa yang akan datang, ia menghendaki adanya penambahan alat pengangkutan.
Sementara itu Gubernur Bank Sentral Rachmat Saleh melaporkan tentang adanya isu uang palsu dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, berdasarkan penelitian Bank Indonesia, ia membantah isu tersebut. Namun demikian, sidang kabinet memutuskan untuk meningkatkan keamanan dan mutu didalam pembuatan uang baru.
Dalam pada itu Menteri Perindustrian, AR Suhud melaporkan tentang telah adanya kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk persetujuan dasar dalam program-program ASEAN untuk membentuk persetujuan dasar dalam program-program komplementasi industri, misalnya perusahaan swasta Indonesia bekerjasama dengan perusahaan swasta Thailand. Untuk itu telah ada preferensi yang dapat diatur secara bilateral. Ia juga melaporkan tentang rencana pembangunan pabrik bahan baku pestisida.
Menteri Perdagangan dan Koperasi, Radius Prawiro melaporkan tentang keputusan untuk menaikkan harga dasar garam milik para petani garam. Keputusan ini akan segera diberlakukan dalam waktu dekat ini.
Demikian antara lain beberapa masalah yang dibahas dalam sidang kabinet terbatas bidang Ekuin hari ini.
KAMIS, 3 JUNI 1982
Secara berturut-turut pagi ini di Istana Merdeka Presiden Soeharto menerima surat-surat kepercayaan Duta Besar Jepang, Toshio Yamazaki, dan Duta Besar Sri Lanka, Kantiah Manikkalingam. Menyambut pidato Duta Besar Yamzaki, Kepala Negara mengatakan bahwa dalam usaha Indonesia mensukseskan pembangunan, Jepang sebagai bangsa yang lebih maju telah memberikan pengertian dan kerjasama yang besar, terutama dalam bidang ekonomi. Disamping itu sikap Jepang yang mendukung usaha-usaha ASEAN dalam menghadapi masalah-masalah di Asia Tenggara dan keinginan Jepang untuk ikut serta secara aktif menciptakan perdamaian dunia dan kemakmuran bangsa-bangsa, khususnya di wlayah Asia Pasifik, merupakan sumbangan yang sangat besar bagi terbinanya stabilitas di kawasan ini.
Sementara itu Duta Besar Manikkalingam, Presiden mengatakan bahwa kedua negara mempunyai banyak persamaan sikap dan pandangan dalam menghadapi berbagai persoalan internasional. Persamaan-persamaan itu meyakinkan Kepala Negara bahwa antara kedua negara akan selalu terjalin kerjasama dan pengertian yang makin baik di masa mendatang, baik dalam lingkup bilateral maupun dalam forum-forum internasional.
Jam 11.00 pagi ini Menteri Muda Urursan Pemuda, Abdul Gafur, diterima Presiden Soeharto di Istana Negara. Ia menghadap untuk melaporkan tentang rencana penyusunan buku sejarah pergerakan pemuda Indonesia. Usai bertemu Presiden, ia mengatakan bahwa Kepala Negara bersedia memberikan sumbangan pemikiran dan pengalamannya bagi penyusunan buku tersebut. Pada kesempatan itu Presiden menekankan kembali pentingnya sejarah pergerakan pemuda itu diketahui oleh masyarakat dan untuk generasi mendatang. Disarankan oleh Presiden agar buku itu hendaknyajangan hanya mengandung pengetahuan saja, tetapi juga dapat membangkitkan rasa patriotisme bangsa.
JUMAT, 3 JUNI 1983
Menteri Luar Negeri Muangthai, Siddi Savetsilla, menghadap Presiden Soeharto pagi ini di Cendana; ia diantar oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja dan Duta Besar Thailand, Rongpet Sucharitkul. Dalam pertemuan yang berlangsung selama setengah jam itu, Menteri Luar Negeri di Savetsilla telah menyampaikan pesan lisan Raja Bhumibol Adulyadej dan Perdana Menteri Prem Tinsulanonda kepada Presiden Soeharto.
Presiden dan Ibu Soeharto sore ini, pukul 17.25, menyambut kedatangan Perdana Menteri Australia dan Nyonya Hawke di lapangan udara internasional Halim Perdanakusuma. Perdana Menteri Robert Hawke dan isteri melakukan kunjungan resmi di Indonesia sampai hari Minggu malam, dan ini merupakan kunjungannya yang pertama ke Indonesia setelah diangkat menjadi perdana menteri Australia.
Malam ini tidak diadakan suatu acara untuk kedua tamu negara dari negeri kangguru itu. Setelah beramahtamah sebentar di Istana Negara, Presiden dan Ibu Soeharto kemudian mengantarkan kedua tamu mereka ke Wisma Negara.
SELASA, 3 JUNI 1986
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima pimpinan Societe Generate de Survailance (SGS) yang berkedudukan di Jenewa, Marc Andre Chargueraud. Ia bersama seorang pimpinan eksekutifnya datang untuk melakukan kunjungan kehormatan Kepala Negara.
Kepada pimpinan perusahaan surveyor itu, Presiden meminta agar SGS lebih meingkatkan lagi pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang-barang yang diimpor ke Indonesia, terutama di negara-negara yang bertetangga dengan Indonesia, guna mencegah terjadinya penyelundupan. Pada kesempatan itu Presiden mengatakan bahwa Indonesia tetap bekerjasama dengan SGS demi memperlancar masuknya arus barang ke Indonesia.
RABU, 3 JUNI 1987
Setelah barhalal-bihalal dengan para menteri, pagi ini Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet terbatas bidang Ekuin di Bina Graha. Didalam sidang hari ini Kepala Negara meminta agar kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dalam rangka memantapkan kerangka landasan yang sudah dilaksanakan melalui rancang bangun dan perekayasaan dikembangkan terus.
Diungkapkan didalam sidang bahwa laju inflasi bulan Mei lalu yang mencapai 1,85% yang berarti lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya harga kelompok makanan sebesar 3,34%, sandang 3,10%, perumahan 0,29%, aneka barang dan jasa 0,45%. Laju inflasi tahun takwim, antara Januari sampai Mei 1987, adalah sebesar 3,4%, sedangkan laju inflasi selama tahun anggaran dari April sampai Mei adalah 1,94%. Ini berarti lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang tercatat sebesar 1,37%. Jumlah uang yang beredar selama bulan Maret yang lalu adalah Rp 11,815 triliun.
Neraca perdagangan bulan Mei menunjukkan surplus sebesar US$114,1 juta; surplus ini berasal dari selisih ekspor yang senilai US$1,223 milyar dan impor sebesar US$1,109 milyar. Mengenai persediaan barang-barang strategis dilaporkan bahwa stok pupuk, semen, garam, minyak goreng, dan besi baja mantap dan terkendali.
JUMAT, 3 JUNI 1988
Setelah semalam menginap di Kupang, pagi ini Presiden dan Ibu Soeharto terbang ke Klumpang melalui Ruteng. Dari Klumpang, Presiden dan rombongan menuju Labuan Baja, Kabupaten Manggarai, untuk menghadiri acara Panen Perdana Mutiara di perairan Barat Flores. Disini Kepala Negara juga mengadakan dialog dengan para nelayan. Dalam temuwicara itu, Presiden mengarahkan agar ikan-ikan yang tidak laku dijual supaya dijadikan tepung ikan, karena mahal harganya. Dikatakannya bahwa hal itu akan dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Prasasti Presiden menyerukan kepada masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian komodo.
Kemudian Presiden juga meresmikan “Taman Nasional Komodo” di Pulau Komodo. Acara peresmian itu ditandai dengan pembubuhan tandatangan Kepala Negara pada sebuah prasasti. Didalam yang merupakan binatang sangat langka di dunia.
SABTU, 3 JUNI 1989
Bertempat di Istana Negara, pagi ini Presiden Soeharto menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 1989. Dalam amanatnya, Kepala Negara antara lain mengatakan usaha pembangunan berkelanjutan yang mengandung ikhtiar pelestarian keutuhan fungsi lingkungan hidup seharusnya berjalan seiring dengan usaha pembangunan global mengatasi ketimpangan ekonomi dunia. usaha memelihara lingkungan perlu dilaksanakan sebagai bahan dari usaha pembangunan bersama dari ekonomi dunia sejagat ini.
Dalam rangka pikiran ini, Kepala Negara meminta perhatian semua pihak pada lima pokok yang mutlak dilaksanakan untuk melanggengkan pembangunan berkelanjutan. Pertama, usaha kita semua menciptakan iklim yang merangsang pengembangan industri di negara berkembang, sebagai usaha mengurangi tekanan pembangunan pada sumber alam kehutanan dan tanah. Serta menggerser tekanan itu pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedua, mengembangkan sistem tarif impor di negara maju dan sistem tarif ekspor di negara berkembang yang mendorong ekspor barang dan jasa yang diproses, serta mengurangi ekspor bahan mentah dari negara berkembang ke negera industri. Dengan demikian, ekspor negara berkembang akan menghasilkan nilai tambah yang meningkat, dan mengurangi tekanan pada alam sebagai sumber bahan mentah.
Ketiga, mengembangkan pariwisata-lingkungan, yakni kegiatan pariwisata ke daerah-daerah yang mempunyai ciri lingkungan yang unik, seperti pariwisata ke hutan Leuser di Aceh, suaka alam Bohorok di Sumatera Utara, habitat komodo di NTT, dan lain sebagainya. Pariwisata lingkungan ini mendorong pengenalan lingkungan dan cinta alam, disamping meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Keempat, mengajak dunia internasional secara aktif menanam hutan tropis. Kita sendiri merencanakan penghutanan kembali tanah krisis seluas 20 hektar, rata-rata 300.000 hektar dengan biaya sekitar US$300 juta setahun, selama 65 tahun yang akan datang. Dengan menanam hutan tropis bersamaan dengan penerapan sistem tebang pilih dalam eksploitasi hutan produksi, kita dapat mengharapkan bahwa luas areal hutan tropis kita tidak akan berkurang.
Kelima, melakukan ikhtiar pengembangan keanekaragaman hayati, di tempat hutan asli dan diluarnya. Keanekaragaman ini penting dikembangkan untuk menjaga kelanggengan tumbuh-tumbuhan dan satwa, untuk menciptakan bibit unggul, untuk menjadi sumber bagi bahan obat-obatan, pangan dan industri masa depan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia sendiri di muka bumi.
MINGGU, 3 JUNI 1990
Sore ini Presiden Soeharto menerima Ketua Komisi Selatan, Julius Nyerere, di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur. Mensesneg Moerdiono seusai pertemuan itu mengemukakan bahwa dalam pertemuan itu, Nyerere menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Soeharto atas bantuan Indonesia kepada komisi yang dipimpinnya. Ia juga meminta agar Indonesia dapat menjadi tempat diumumkannya hasil kerja Komisi Selatan untuk wilayah Asia pada bulan Agustus yang akan datang. Permintaan itu disambut baik oleh Presiden.
SENIN, 3 JUNI 1991
Pukul 10.00 pagi ini, Presiden Soeharto membuka Kongres XI Perbanas (Perhimpunan Bank-Bank Swasta) di Istana Negara. Pada kesempatan itu Presiden mengatakan bahwa kebijaksanaan deregulasi yang dimulai pada pertengahan tahun 1983 telah mengubah iklim dan pola berusaha perbankan Indonesia. Hal ini tampak pada kemajuan yang dicapai oleh perbankan yang sangat menggembirakan. Sejak dilancarkannya kebijaksanaan deregulasi itu telah terjadi perkembangan yang membesarkan hati dilihat dari sudut volume usaha, besarnya dana pihak ketiga yang dihimpun maupun pemberian kredit yang dapat disalurkan.
Dalam pada itu, sejak deregulasi lanjutan bulan Oktober 1988, peranan perbankan telah ditingkatkan melalui kemudahan untuk menambah jumlah bank, memperluas jaringan kantor serta meningkatkan efesiensi, efektifitas dan mutu pelayanannya. Disamping itu kesadaran masyarakat tentang fungsi dan peranan perbankan juga telah makin mantap dan meningkat.
Disamping itu, agar perbankan Indonesia dapat berkembang secara sehat, akhir-akhir ini telah dikeluarkan kebijaksanaan di bidang pengawasan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, untuk memperkukuh landasan kerja bagi bank-bank dalam meningkatkan partisipasinya guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan, dewasa ini sedang dilakukan penyempurnaan undang-undang perbankan.
Penyusun, Intarti, S.Pd
