KAMIS, 2 JUNI 1966
Menpangad Letjen. Soeharto di ruang kerjanya menerima Duta Besar Yugoslavia, Famjo Kaebi, Duta Besar Pakistan, Ahsan-ul Huque, dan Duta Besar Vatikan, Salvador Patalardo, Hari ini juga Letjen Soeharto menerima rombongan anggota Parlemen Inggris yang dipimpin oleh Tom Dalyeel dan Collin Jackson. Kepada anggota Parlemen Inggris tersebut, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa salah satu tujuan dari revolusi Indonesia adalah menggalang persahabatan dengan seluruh bangsa di dunia, atas dasar saling menghargai dan tidak merugikan kepentingan Indonesia.
JUMAT, 2 JUNI 1967
Pejabat Presiden dalam sambutan tertulisnya pada ulang tahun ke-2 Pusat Pemberitaan AB menegaskan bahwa Orde Baru mengejar institusionalisasi dan menolak individualisasi. Oleh karena itu pers Orde Baru seyogyanya menggariskan politik pemberitaan yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi para pemimpin seperti yang kita alami dimasa Orde Lama.
SENIN, 2 JUNI 1969
Presiden Soeharto menegaskan bahwa peranan ABRI sekarang ini sama sekali bukan wujud “militerisme”, bahkan bukan gejala “militerisme”. Peranan yang dipikul di pundak ABRI sekarang terutama didorong oelh kesetiaanya pada cita-cita kemerdekaan, Pancasila, dan UUD 1945 serta hasrat yang besar untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Menjelaskan tentang peranan ABRI dalam rangka dwifungsi, Jenderal Soeharto mengatakan bahwa sejalan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai alat pertahanan dan keamanan, maka ABRI harus dapat dengan tepat melaksanakan peranannya sebagai kekuatan sosial-politik, demikian antara lain dikatakan Presiden Soeharto ketika membuka Kursus Reguler Angkatan III Lemhanas pagi ini.
Presiden Soeharto meminta kepada Gakoptri )Gabungan Koperasi Produksi Tebu Rakyat) untuk bersama-sama dengan pemerintah mencari jalan bagi peningkatan produksi gula Indonesia, antara lain dengan jalan intensifikasi, bibit-bibit yang baik dan pengairan yang cukup bagi perkebunan tebu. Kepada Negara juga meminta agar supaya intensifikasi dari produksi rakyat maupun pabrik tetap dipertahankan. Demikian dikemukakan Presiden Soeharto ketika menerima Gakoptri di Istana Merdeka siang ini.
SELASA, 2 JUNI 1970
Hari ini Presiden dan Ibu Tien Soeharto beserta rombongan meninggalkan AS kembali ke tanah air melalui Jepang. Di Negeri Matahari Terbit ini rombongan akan singgah satu hari untuk meninjau Expo ’70 di Osaka.
RABU, 2 JUNI 1971
Bertempat di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Jakarta, hari ini Presiden meresmikan sebuah wisma untuk yatim-piatu, anak-anak pahlawan Trikora. Wisma yang oleh Presiden diberi nama “Wira Yudha Putra” dapat menampung 48 putera dan 48 puteri. Bertindak selaku Ketua Yayasan Trikora, pada peresmian tersebut Presiden Soeharto mengharapkan agar anak-anak pahlawan Trikora belajar dengan baik, sehingga nanti menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. presiden juga mengingatkan mereka agar tidak terpengaruh dan meniru hal-hal yang tidak baik dari kehidupan kota besar.
Presiden Soeharto memberikan sumbangan kepada 10 kabupaten di daerah Jawa Barat untuk membantu kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung di kabupaten-kabupaten tersebut. Sumbangan sebesar Rp. 38.250.000,- itu, hari ini diserahkan Menteri Dalam Negeri Amirmachmud, kepada Gubeenur Jawa Barat, Aang Kunaefi. Kabupaten-kabupaten yang memperoleh bantuan itu adalah Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Sumedang, Purwakarta, dan Bekasi.
SABTU, 2 JUNI 1973
Pukul 10.00 pagi ini, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto melantik enam orang duta besar Indonesia yang baru. Pada Duta Besar yang dilantik itu adalah Duta Besar Soebagyo Soerjaningrat untuk Vatikan, Duta Besar Sri Bimo Ariotedjo untuk Filipina, Duta Besar Achmad Tahir untuk Prancis, Duta Besar Frans Seda untuk Belgia, dan Duta Besar Soetikno Lukitodisastro untuk Selandia Baru.
Sebelumnya pada pukul 09.00 pagi, Kepala Negara beserta Ibu Soeharto telah menerima Sudirman dan Ibu Oerip Sumohardjo di Cendana. Kedatangan kedua janda tokoh dan pendiri angkatan bersenjata Indonesia itu adalah atas undangan Presiden dan Ibu Soeharto untuk beramahtamah.
SENIN, 2 JUNI 1975
Pemerintah akan melindungi kepentingan masyarakat sehingga tidak akan menentukan tarif angkutan laut yang dapat merugikan kepentingan nasional. Demikian dipesankan Presiden Soeharto kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Haryono Nimpuno, ketika yang terakhir ini menghadapnya di Istana Merdeka pagi ini. Pemerintah saat ini sedang meneliti tingkat tarif angkutan laut dalam rangka penyesuaian tarif yang biar bagaimanapun tidak akan dapat dielakkan.
Direktur Jenderal Haryono Nimpuno telah ditunjuk oleh Presiden untuk mewakili Indonesia pada upacara pembukaan kembali Terusan Suez yang akan dilakukan oleh Presiden Mesir, Anwar Sadat, pada tanggal 5 Juni ini. Dalam hubungan ini Kepala Negara meminta Dorektorat Jenderal Perhubungan Laut untuk meneliti secara cermat keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dunia pelayaran Indonesia jika menggunakan Terusan Suez setelah pembukaan nanti.
KAMIS, 2 JUNI 1977
Presiden Soeharto menyatakan bahwa kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dilandasi pemikiran untuk meningkatkan ketahanan nasional masing-masing negara, baik dalam bidang ideologi, politik, maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan/keamanan. Kepala Negara mengemukakan hal itu ketika menerima 58 orang peserta seminar hubungan ASEAN-Indonesia-Amerika Serikat yang disponsori CSIS Jakarta, di Istana Merdeka hari ini. Para seminar itu adalah pribadi-pribadi yang mewakili kelompok-kelompok cendekiawan di masing-masing negaranyaa.
Presiden Soeharto menyerukan agar jangan ada lagi pihak-pihak yang secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, mengecilkan arti hasil pemilihan umum 1977, yang telah dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengecilkan hasil pemilihan umum yang demikian itu sama saja dengan meragukan pilihan rakyat yang berdaulat dan merendahkan martabat rakyat. Ini bukan sifat yang demokratis, demikian kata Presiden dalam pidatonya melalui TVRI dan RRI malam ini.
Presiden juga menyatakan rasa belasungkawa yang dalam kepada keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang telah tewas sebagai akibat dari ekses-ekses dalam kampanye pemilihan umum. Kepala Negara menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan permainan pemilihan umum akan diatasi secara adil berdasarkan hukum dan ketentuan-ketentuan yang ada. Selanjutnya Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan ketenangan lahir dan bathin. Kembali rukun, bersatu dan menjauhkan rasa dendam.
SELASA, 2 JUNI 1981
Pukul 10.00 pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Ekuin, Widjojo Nitisastro, Menteri Perdagangan dan Koperasi Perindustrian, AR Suhud, Menteri Pertambangan dan Energi, Subroto, Menteri Riset dan Teknologi, BJ Habibie, dan Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono. Rapat membahas masalah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan peningkatan dan distribusi produksi, baik didalam maupun ke luar negeri. pertemuan ini merupakan tidak lanjut dari sidang kabinet terbatas bidang Ekuin beberapa hari yang lalu. Di dalam pertemuan kali ini Presiden Soeharto mengingatkan akan kemungkinan peningkatan bagi produksi dalam jangka waktu dua sampai tiga tahun mendatang, seperti dalam bidang pertambangan, pertanian, perkebunan dan tenaga listrik. Oleh sebab itu, sekalipun Departemen Perhubungan menyatakan kesiapan sarana perhubungan mengantisipasi perkembangan itu, Kepala Negara tetap menghendaki perencanaan dan pengembangan sarana angkutan yang mencukupi.
RABU, 2 JUNI 1982
Pukul 10.00 pagi ini, Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet terbatas bidang Ekuin yang berlangsung di Bina Graha. Dilapotkan oleh Menteri Pertanian bahwa persediaan pupuk untuk musim tanam 1982/1983 mencukupi, sehingga para petani tidak perlu kuatir akan kekurangan pupuk. Sementara itu Menteri Keuangan melaporkan tentang pelaksanaan pemberian kredit investasi kecil kepada rakyat. Sidang juga membicarakan masalah persediaan barang-barang dalam menghadapi bulan puasa dan lebaran mendatang.
Didalam sidang hari ini Presiden Soeharto memutuskan untuk membentuk sebuah team antar departemen yang diketuai Menteri PPLH Emil Salim. Team ini diberi tugas untuk menyusun pokok-pokok program menyeluruh dalam rangka penyiapan Repelita IV, guna menjamin pemanfaatan dan kelestarian hutan di Indonesia. Team tersebut terdiri dari unsur-unsur Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Departemen Perindustrian.
SENIN, 2 JUNI 1986
Pukul 09.00 pagi ini, Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah selama 45 menit di Bina Graha. Pembicaraan itu terfokus pada masalah pengawasan terhadap Paket Kebijaksanaan 6 Mei.
Setelah keluar dari kamar kerja Presiden, Wakil Presiden mengatakan bahwa pengawasan terhadap paket kebijaksanaan itu akan dilaksanakan secara ketat. Dikatakannya bahwa sekarang ini aparat pengawasan sedang mempelajari bentuk pengawasannya.
Dalam pertemuan pagi ini, Wakil Presiden telah menyampaikan kepada Presiden Soeharto tentang keinginan Uni Soviet untuk merealisasi peningkatan hubungan perdagangan antata kedua negara. disampaikannya pula bahwa Mikhail Gorbachev mengundang Presiden Soeharto untuk mengunjungi Uni Soviet. Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah mengatakan bahwa pesan-pesan tersebut teleh diterimanya dari Wakil Ketua Presidium Soviet Tertinggi, Salimov, yang mengadakan kunjungan kehormatan kepadanya.
Pagi ini Presiden Soeharto memanggil Panglima ABRI/Pangkop kamtib, Jenderal LB Murdani, Menteri Kehakiman Ismail Saleh, Menteri/ Sekretaris Negara Sudharmono, Menteri Muda/Sekretaris Kabinet Moerdiono, dan Kapolri Anton Sudjarwo untuk menghadapnya di Bina Graha. Mereka dipanggil dalam rangka penertiban pelaksanaan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 yang antara lain memberi kemudahan bagi pelaksanaan impor dan ekspor.
Kepada mereka Presiden menginstruksikan agar pelaksanaan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 itu ditertibkan dan ditangani secara lebih terarah. Ditegaskan oleh Kepala Negara bahwa pelanggaran terhadap atau penyalahgunaan fasilitas yang disediakan didalam Instruksikan Presiden ini dapat dikenakan tuduhan subversi.
Sebagaimana diketahui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 itu antara lain memberikan kesempatan kepada surverior asing, yakni SGS (Societe Generale de Survaillance) untuk menetapkan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP). Selain itu barang yang nilainya kurang dari US$5.000,- dapat dimasukkan ke Indonesia tanpa perlu menyebutkan jenis barang itu dalam LKP. Ketentuan ini membuka peluang bagi penyeleweng atau penyalahguna untuk memasukkan barang yang bernilai diatas US$5.000,- dengan memecahnya atas beberapa bagian, sehingga harga menjadi dibawah nilai itu. Dengan demikian mereka dapat mengelabui petugas pemeriksa.
Presiden Soeharto mengingatkan bahwa pembangunan yang hanya menitikberatkan pada nilai material semata merupakan ancaman rawan. Oleh karena itu ia mengundang Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) untuk senantiasa memikirkan hal tersebut agar pembangunan tidak terjebak dalam pencapaian nilai material saja.
Hal itu dikemukakan Kepala Negara ketika menerima pengurus Kagama, yang dipimpin Ketua Umum Prof. Dr. Kusnadi, di Bina Graha siang ini. Dalam kesempatan itu pengurus Kagama menyampaikan sumbangsaran bagi penyusun GBHN mendatang. Menanggapi penyerahan sumbangsaran GBHN itu, Presiden mengatakan bahwa hal itu merupakan bukti bahwa penyusunan GBHN telah dilakukan melalui proses yang demokratis.
KAMIS, 2 JUNI 1988
Pagi ini Presiden dan Ibu Soeharto bertolak ke Jawa Timur dan NTT dalam rangka peresmian beberapa proyek pembangunan di kedua provinsi itu. Dalam kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Presiden meresmikan perluasan pabrik susu bubuk PT Food Specialties yang terletak di Kejayaan, Pasuruan, pabrik karbit PT Emdeki Utama di Gresik, pusat perbelanjaan PT Delta Plaza di Surabaya dan unit pengembangan Institut Teknologi Sepuluh November di Surabaya. Acara peresmian proyek-proyek tersebut dipusatkan di kompleks PT Food Specialities di Kajayan, Pasuruan.
Dalam kata sambutannya, Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa dari proyek-proyek yang baru saja diresmikannya itu tampak jelas hasil usaha kita yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan keterkaitan antara pembangunan sektor industri dan pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya. Keterkaitan itu, demikian Presiden, harus terus menerus kita kembangkan, agar dalam Repelita V nanti kita dapat benar-benar mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang, yaitu terwujudnya sektor industri yang kuat dengan dukungan sektor pertanian yang tangguh.
Setiba di Kupang siang ini, Presiden antara lain meresmikan Stadion Olahraga Kupang, Gedung Pendidikan Politeknik Universitas Negeri Cendana, proyek listrik masuk desa, jaringan jalan tembus pulau Flores Timor dan Sumba, dan peningkatan pelabuhan udara El Tari di Kupang. Dalam amanatnya, Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa kita dapat menjaga kestabilan ekonomi dan kita dapat terus menggrakkan pembangunan. kita berhasil mencapai swasembada beras yang akan terus kita mantapkan di tahun-tahun dan kita akan memperluas pembangunan pertanian.
Selanjutnya dikatakannya bahwa di bidang industri kita juga mencapai kemajuan yang membesarkan hati. Hasil produksi dalam negeri makin baik dan makin banyak keperluan masyarakat yang dapat kita penuhi dengan produksi sendiri. Malahan, demikian Presiden hasil produksi kita telah mulai dapat memasuki pasaran internasional. Demikian Kepala Negara.
RABU, 2 JUNI 1990
Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengungkapkan bahwa didalam sidang KTT kelompok 15, Presiden Soeharto mengatakan bahwa apabila sekelompok negara Selatan sudah siap membantu negara berkembang yang lain, hal itu supaya dilaksanakan secepatnya tanpa menunggu negara lain yang belum siap. Bantuan itu dapat dalam sektor perdagangan maupun keuangan. Dan disarankan agar hal ini dijadikan pegangan dalam tata cara meningkatkan kerjasama Selatan-selatan.
Selain itu, menurut Presiden, perlu dipikirkan usaha untuk membantu negara berkembang yang ingin berhubungan dengan lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia, sebab tidak semua negara berkembang dapat dengan mudah berhubungan dengan badan keuangan internasional. Untuk itu Kepala Negara menyarankan agar dibentuk suatu team ahli yang terdiri dari pejabat negara berkembang yang sangat berpengalaman dalam behubungan dengan badan keuangan ineternasional. Menurut Kepala Negara perlu juga dipikirkan adanya kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh Utara dan Selatan yang diharapkan dapat memberikan pertimbangan mereka terhadap sistem keuangan di suatu negara berkembang.
SELASA, 2 JUNI 1992
Direktur Jenderal Pariwisata, Joop Ave, pada pukul 08.45 pagi ini menghadap Kepala Negara di Bina Graha. Setelah menghadap ia mengatakan bahwa Presiden Soeharto menyetujui rencana pembangunan sebuah hotel oleh pihak swasta di kawasan Kraton Solo. Persetujuan itu diberikan Presiden dengan syarat bahwa pembangunan hotel itu tetap menjaga lingkungan atau tidak merusak suasana khas Kraton.
Penyusun, Intarti, S.pd
