MINGGU, 19 JUNI 1966
Menjelang berlangsungnya Sidang Umum ke IV MPRS, Front Pancasila dan ABRI mengeluarkan sebuah kebulatan tekad. Kebulatan tekad tersebut berisikan; 1. Berjuang bersama-sama atas dasar kesatuan tujuan untuk mencapai tiga kerangka dasar revolusi; 2. Menyukseskan Sidang Umum IV MPRS; 3. Mengikis habis gerilya politik yang bermaksud menggagalkan Sidang Umum IV MPRS; dan 4. Perjuangan bersama ini bukanlah untuk kepentingan pribadi.
SENIN, 19 JUNI 1967
IPNU menyatakan bahwa ia bisa memahami sikap Pejabat Presiden yang menolak lahirnya partai politik/organisasi massa Islam baru, ataupun rehabilitasi partai politik/organisasi massa yang dibubarkan demi terwujudnya persatuan umat Islam. Sikap ini merupakan salah satu keputusan yang dihasilkan oleh musyawarah Kerja IPNU yang berlangsung tanggal 18 – 19 Juni ini, di Karawang, Jawa Barat.
KAMIS, 19 JUNI 1969
Presiden dan Ibu Soeharto hari ini meninggalkan Jakarta menuju Lampung untuk melakukan peninjauan sehari di Provinsi itu. Disana Presiden meninjau proyek pertanian Kosgoro dan perkampungan Transad (Transmigrasi AD). Di Lampung Tengah, di desa Sri Bhawono, Presiden meninjau perkebunan jagung, yang merupakan kerjasama Kosgoro dengan suatu perusahaan Jepang. Kepada para pensiunan AD disini, Presiden Soeharto antara lain mengatakan bahwa pekerjaan tani bukanlah pekerjaan yang hina. Kepada petani dan calon petani warga Transad, Presiden menganjurkan agar selain meningkatkan produksi juga memperhatikan soal pengolahan hasil dan pemasarannya.
SENIN, 19 JUNI 1972
Seharin penuh hari ini, Presiden Soeharto, dengan disertai Gubernur dan para pejabat teras DKI Jakarta, mengadakan peninjauan di kota Jakarta. setelah berkeliling kota dan melihat dari dekat beberapa proyek pembangunan, sorenya Presiden mampir di gedung DPRD-DKI, dimana Presiden menyampaikan kesan-kesannya mengenai peninjauan tersebut. Menurut Presiden DKI Jakarta mempunyai suatu keuntungan, yaitu sudah mempunyai landasan pembangunan 25 tahun (master plan) DKI. Akan tetapi diingatkannya mengenai perlunya pemikiran tentang perkembangan Jakarta, dimana kita harus memikirkan bagaimana Jakarta puluhan tahun atau seabad yang akan datang.
Untuk itu ibukota perlu dimekarkan, namun pemekaran itu tidak akan sulit, sebab ia merupakan kepentingan nasional. Kepada Pemerintah DKI Presiden berpesan agar diadakannya penyempurnaan didalam cara-cara pemungutan pajak. Hal ini perlu dipesankan ole Presiden karena, menurut Presiden, bukan rahasia lagi bahwa sebahagian dari pajak itu masuk kantong-kantong para petugas pajak.
SELASA, 19 JUNI 1973
Presiden Soeharto pada pukul 10.00 pagi ini memimpin sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional di Bina Graha. Setelah mendengar laporan Menteri Perindustrian M Jusuf mengenai perkembangan produksi dan pemasaran tekstil Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, Presiden mengingatkan agar jangan sampai terjadibahw sesudah ada permintaan dari luar negeri persediaan tekstilnya justru yang tidak ada. Untuk itu Presiden menginstruksikan agar diadakan koordinasi yang benar-benar dijalankan antara bidang-bidang keuangan, perindustrian dan perdagangan.
KAMIS, 19 JUNI 1975
Hari ini BKPM mengumumkan bahwa dalam bulan yang lalu Presiden Soeharto telah memberikan persetujuannya terhadap tujuh proyek PMA. Ketujuh proyek dengan bernilai investasi sebesar US$18.750.000,- itu meliputi lima proyek dalam bidang industri dan dua proyek dalam bidang konstruksi, dan terletak di Jakarta (dua proyek). Jawa Barat (tiga proyek) dan Jawa Timur (dua proyek). Dengan demikian sejak tahun 1967 sampai sekarang ini pemerintah telah memberikan persetujuan atas 796 proyek dengan investasi sebesar US$3.937,3 juta.
KAMIS, 19 JUNI 1980
Sebuah traktor mini bantuan Presiden Soeharto hari ini telah diserahkan kepada kelompok tani desa Matang Seutui, Kecamatan Langsa, Aceh Timur. Penyerahan traktor tersebut dilakukan oleh Bupati Aceh Timur Drs. Zainuddin Mard dalam senuah upacara sederhana di desa tersebut.
JUM’AT, 19 JUNI 1981
Di Istana Negara pagi ini Presiden Soeharto membuka Konferensi Alumni ITB tahun 1981. Dalam amanatnya Kepala Negara mengatakan bahwa kita memperoleh kesempatan sebaik-baiknya sekarang melaksanakan pembangunan menurut pola kita sendiri, pola pembangunan untuk mencapai kemajuan lahir dan batin, yang sekaligus meningkatkan mutu lingkungan hidup. Dengan demikian, masalah kemiskinan rakyat kita atasi bersamaan dengan usaha meningkatkan mutu hidup rakyat kita.
KAMIS, 19 JUNI 1986
Presiden Soeharto mengharapkan anggota-anggota OPEC yang bersidang di Brioni, Yugoslavia, mulai tanggal 23 Juni yang akan datang, dapat mencapai kesepakatan dalam menentukan tingkat produksi, khususnya untuk bagian kedua tahun 1986 ini. Lebih jauh diharapkannya, jika mungkin, agar sekaligus pula menentukan kuota nasional masing-masing anggota. Setidak-tidaknya para anggota OPEC diharapkan Presiden dapat meletakkan dasar-dasar pembagian kuota itu.
Harapan itu disampaikan Presiden Soeharto melalu Menteri Pertambangan dan Energi, Subroto, ketika yang terakhir ini menghadapnya di Bina Graha pagi ini. Menteri Subroto menemui Kepala Negara antara lain untuk meloprkan rencana dan persiapan-persiapan untuk menghadapi sidang OPEC yang akan diadakan di Yugoslavia itu.
Siang ini di Bina Graha Kepala Negara menerima pimpinan DPA. Dalam pertemuan itu, Ketua DPA, M Panggabean, telah menyampaikan beberapa tambahan pokok pikiran kepada Presiden. tambahan pokok pikiran itu antara lain, menyangkut pendidikan politik dalam rangka pemanfaatan pertumbuhan Demokrasi Pancasila, Pembangunan Reaktor Nuklir Indonesia yang dikaitkan dengan musibah Chernobyl di Uni Soviet.
Kepada pimpinan DPA, Presiden Soeharto menegaskan bahwa pemerintahan Orde Baru tidak pernah berniat untuk dan tidak akan pernah mengabaikan pembangunan politik. Demikian pula Pemerintahan Orde Baru tidak akan pernah mengabaikan pembangunan dalam bidang-bidang lain diluar pembangunan bidang ekonomi.
JUM’AT, 19 JUNI 1987
Selama dua jam pagi iniPresiden Soeharto menerima laporan dan penjelasan Menteri/Ketua Bappenas, JB Sumarlin tentang hasil sidang IGGI ke-30 yang berlangsung di Den Haag negeri Belanda. Seusai pertemuan itu Sumarlin mengatakan bahwa menurut Kepala Negara keputusan IGGI yang memberi pinjaman lunak kepada Indonesia merupakan suatu kepercayaan dari anggota-anggota IGGI, sehingga kita dapat melanjutkan pembangunan. dikatakannya bahwa bantuan sebesar US$3,161 miliar itu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek di beberapa daerah yang mendapat prioritas. Proyek-proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman lunak itu ialah pengadaan air bersih, pembangunan pertanian, perkebunan, pertambakan, pengembangan pelabuhan, rumah sakit, serta industri kecil dan menegah.
SENIN, 19 JUNI 1989
Presiden Soeharto mengatakan keenam negara ASEAN perlu menggalang sikap bersama menghadapi konferensi internasional mengenai Kamboja di Perancis, sehingga dalam sidang tersebut, ASEAN hadir dalam satu sikap dan pandangan. Demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri Ali Alatas setelah menghadap Kepala Negara di Cendana pagi ini. Dalam pertemuan dengan Presiden iamelaporkan antara lain tentang penyelenggaraan konferensi para menteri luar negeri ASEAN di Brunei Darussalam.
RABU, 19 JUNI 1991
Di sela-sela ibadahnya di tanah suci, pukul 21.30 waktu setempat, Presiden Soeharto meninjau Posko Haji di Wisma Haji Indonesia. Posko yang berada di Makkah Al-Mukarramah itu jauhnya sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Dalam kunjungan ini Kepala Negara berdialog dengan para petugas Posko. Presiden bertanya tentang masalah-masalah yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas mereka dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah haji Indonesia.
Penyusun Intarti, SPd.
