JUMAT, 6 MEI 1966
Letjen. Soeharto telah memberikan keterangan kepala sidang pleno DPR-GR, khususnya mengenai pelaksanaan Dwikora yang disempurnakan dan konsepsi strategi di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya. Tentang Dwikora, dikatakan bahwa perlu diperkuat pertahanan revolusi dan membantu perjuangan rakyat Malaya, Sawah, Serawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Sedangkan mengenai strategi di bidang Hankam, Jenderal. Soeharto mengemukakan tentang asas-asas yang perlu ditempuh. Asas-asas itu antara lain ialah memberanikan diri untuk melihat kenyataan politik dengan tidak meninggalkan basis ideologi Pancasila; kepentingan nasional harus di ambeg-paramaarta-kan dalam keserasian dengan kepentingan nasional; politik luar negeri adalah kelanjutan yang wajar dari politik dalam negeri; perekonomian rakyat harus di-ambeg-paramaarta-kan dalam keserasian politik; dan perwakilan perencanaan, pimpinan pelaksanaan dan pengawasan dipadukan dengan asas tata pemerintahan dengan tatanegara berdasarkan kepada konstitusi 1945, dimana hubungan dengan rakyat adalah sangat penting.
Di depan Sidang Pleno terbuka DPR-GR, Waperdam bidang Sospol/Menteri Luar Negeri Adam Malik mengatakan bahwa: “Politik luar negeri pemerintah tetap berakar pada revolusi Indonesia dan mengabdi pada revolusi Indonesia. Dan dalam usaha mencapai tujuan, maka pemerintah harus menjalankan politik luar negeri yang sesuai dengan mengabdi kepada kepentingan nasional”. Sedangkan mengenai masalah Indonesia dengan Malaysia, Adam Malik mengatakan bahwa politik konfrontasi yang dijalankan oleh pemerintah selama ini mempunyai dua tujuan pokok: pertama, menggagalkan konsepsi Malaysia ciptaan Inggris yang merupakan manifestasi dari neo-kolonialisme, dan dengan demikian memberikan kesempatan kepada rakyat Sabah dan Serawak untuk menentukan nasib sendiri melalui cara-cara yang benar-benar bebas dan demokratis; kedua, likwidasi pangkalan-pangkalan militer dan pasukan Inggris dari Asia Tenggara yang merupakan daerah yang melingkungi Indonesia. Tentang permasalahan dengan RRC, Adam Malik menegaskan kembali bahwa Pemerintah RI tidak akan menghalang-halangi kehendak orang-orang Cina di Indonesia, untuk kembali ke RRC, tetapi pemerintah tidak akan menyediakan alat-alat angkutan bagi mereka. Pemerintah tidak mengusir dan jika mereka meninggalkan Indonesia atas kemauan mereka sendiri, maka segala tanggungjawab terletak pada mereka dan pemerintah RRC.
Publikasi, Lita.SH
