KAMIS, 24 MEI 1984
Disertai Ibu Soeharto, hari ini Presiden melakukan kunjungan kerja sehari ke Provinsi Riau dalam rangka peresmian dua buah proyek pembangunan di Kabupaten Kampar, Proyek-proyek tersebut adalah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Beringin Jaya milik PNP V dan Pabrik Pulp milik PT Indah Kiat Pulp dan Paper Corporation. Selain itu Presiden juga melakukan penyerahan sertifikat tanah kepada para petani setempat.
Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan bahwa pembangunan industri harus kita tingkatkan dalam Repelita IV dan Repelita-repelita selanjutnya. Industri yang mengolah hasil perkebunan dan kehutanan perlu kita beri perhatian yang besar, sebab, disamping kita memiliki kekayaan alam yang besar, juga karena industri bidang pertanian dan kehutanan ini menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
Setelah acara peresmian kedua pabrik tersebut, Presiden mengadakan temu wicara dengan para petani peserta proyek perkebunan inti rakyat yang meliputi 1.663 kepala keluarga. Pada kesempatan itu Kepala Negara antara lain mengingatkan agar didalam melaksanakan pembangunan, rakyat Indonesia hendaknya tidak berfikir terkotak-kotak atau kedaerahan, karena yang dibangun adalah seluruh daerah Indonesia.
Ketika mendengar bahwa kehidupan penduduk asli daerah itu dan para transmigran berlangsung secara rukun, bahkan penduduk setempat banyak belajar dari para transmigran mengenai cara bercocok tanam dan beternak yang baik, secara spontan Presiden menyatakan kegembiraannya. Dalam hubungan ini Presiden menjelaskan bahwa program transmigrasi yang memindahkan penduduk dari Jawa ke daerah-daerah, perludilaksanakan mengingat Pulau Jawa yang walaupun terkecil dari kelima pulau utama kita, namun Pulau Jawa mempunyai penduduk yang padat.
Selanjutnya Presiden Soeharto mengingatkan agar setiap desa di Indonesia mempunyai KUD, dan setiap warga desa menjadi anggota KUD. Dikatakannya bahwa kalau KUD berjalan baik, maka pemasaran hasil produksi adalah masalah pengangkutan dapat berjalan dengan baik pula. Baik tidaknya KUD tergantung pada partisipasi semua anggota, bukan semata-mata tergantung pada Kakanwil Koperasi.
Publikasi, Lita.SH
