SENIN, 29 MEI 1967
Hari ini Menpangad Jenderal Soeharto melantik Letjen. M Panggabean dan Letjen. Wirahadikusumah, masing-masing sebagai Pejabat Pangad dan Wapangad. Dalam sambutannya pada pelantikan kedua pejabat teras AD itu, Jenderal Soeharto menekankan pentingnya konsolidasi aparatur negara sekarang ini bagi suksesnya pelaksanaan Orde Baru sendiri. Konsolidasi ini menurut Jenderal Soeharto, bukan sekadar dalam arti ketentuan-ketentuan struktural organisasi dan personalia formalnya, akan tetapi lebih daripada itu-dalam arti kerjasama baik secara vertikal maupun horisontal guna meningkatkan potensi TNI-AD.
JUMAT, 29 MEI 1970
Sebelum meninggalkan New York menuju Tennessee, Presiden Soeharto dalam suatu konferensi pers menjamin bahwa Indonesia pasti akan membayar kembali semua utang luar negerinya, baik yang lama maupun yang baru. Selain itu, Presiden juga menjamin bahwa tidak akan ada militerisme di Indonesia.
RABU, 29 MEI 1974
Presiden Ferdinand Marcos, Kepala Negara Filipina, tiba di Manado hari ini. Presiden Marcos mengadakan kunjungan tidak resmi sampai besok di kota ini, guna mengadakan pembicaraan tidak resmi dengan Presiden Soeharto.
KAMIS, 29 MEI 1974
Dalam tahap pembangunan sekarang ini seluruh skala prioritas nasional pembangunan ekonomi Indonesia diletakkan pada tempat teratas. Oleh karena itu dengan pembangunan ekonomi kita berusaha untuk segera memperbaiki tingkat kehidupan rakyat banyak dan secara bersamaan kita meletakkan landasan yang kokoh bagi tahap pembangunan berikutnya. Demikian dikatakan Presiden Soeharto dalam amanat yang dibacakan oleh Irjenbang Mayjen. Sudjono Humardani itu, Kepala Negara mengatakan bahwa pembangunan ekonomi ini harus diletakkan juga dalam kerangka besar pembangunan nasional dalam arti luas, yaitu termasuk juga sebagai pembangunan seluruh masyarakat. Demikian Presiden.
MINGGU, 29 MEI 1977
Pemimpin Majalah Newsweek edisi internasional,Robert C Christoper, dalam pertemuannya dengan Menteri Penerangan Mashuri pagi ini di Jakarta telah mengulangi kembali rasa penyesalannya yang sedalam-dalamnya atas tulisan tentang Indonesia dalam majalah itu edisi 8 November 1976. Ia mengatakan bahwa kunjungannya ke Indonesia adalah dalam rangka mencari penyelesaian masalah itu dan sekalis untuk membuktikan rasa penyesalannya.
SENIN, 29 MEI 1978
Presiden Soeharto memberikan petunjuk bahwa pengusaha hutan haruslah semaksimal mungkin. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa kita harus memotong hutan sebanyak-banyaknya, melainkan dengan mendapatkan harga yang sebaik-baiknya. Selain menekankan pada aspek pelestarian hutan, Presiden juga mengharapkan agar perusahaan kayu memberikan manfaat bagi pembangunan dan rakyat. Demikian dikatakan oleh Direktur Jenderal Kehutanan, Sudjarwo, setelah mengharap Presiden Soeharto di Bina Graha siang ini.
JUMAT, 29 MEI 1981
Pukul 09.30 pagi ini Presiden Soeharto membuka Sidang Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-9 di Istana Negara . Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa apa yang sekarang didengungkan mengenai kerjasama teknik diantara negara-negara yang sedang membangun itu, sesungguhnya telah kita laksanakan dalam wadah ASEAN. Dikatakannya lebih lanjut bahwa segala langkah kita bersama dalam ASEAN mencerminkan dengan jelas tekad kita kita untuk memperkuat kepercayaan pada diri sendiri dan kemampuan sendiri yang merupakan sendi-sendi penting bagi terciptanya dunia yang lebih tenteram dan sejahtera.
Lebih jauh dikatakan Presiden Soeharto bahwa ASEAN telah banyak bekerja. Namun ASEAN masih harus lebih banyak lagi bekerja. Untuk itu kita tidak akan henti-hentinya berusaha memperkuat perhimpunan kita ini.
SENIN, 29 MEI 1989
Pukul 12.00 siang ini Presiden Soeharto menerima sembilan orang pimpinan Muhammadiyah di Istana Merdeka. Diantara lain hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Umum KH AR Fachruddin dan Wakil Ketua Ismail Suny. Mereka menghadap Kepala Negara untuk menyampaikan ucapan syukur dan bangga karena Presiden Soeharto akan menerima penghargaan PBB di bidang kependudukan. Kesempatan itu dimanfaatkan guna melaporkan perkembangan pembangunan kantor Pusat Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta.
Kepada para tokoh-tokoh Muhammadiyah itu Kepala Negara menegaskan bahwa pengajuan RUU Peradilan Agama oleh pemerintah kepada DPR merupakan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, dan tidak ada hubungannya dengan Piagam Jakarta. penegasan tersebut dikemukakan Presiden sehubungan dengan adanya suara-suara yang menyebutkan bahwa pengajuan RUU Peradilan Agama merupakan pelaksanaan Piagam Jakarta. Presiden mengingatkan bahwa berdasarkan UUD 1945, negara menjamin setiap negaranya untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Penyusun Intarti, S.Pd
