JUMAT, 27 MEI 1966
Tokoh-tokoh DPP PNI hari ini mengadakan pertemuan dengan Waperdam Hankam Letjen. Soeharto. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai masalah baik yang bersangkutan dengan perjuangan untuk menyelesaikan revolusi maupun persoalan-persoalan lain yang dihadapi bangsa Indonesia. Menurut Ketua III DPP PNI/FM, Mh. Isnaeni, Letjen. Soeharto dalam kedudukannya sebagai Menpangad telah mengambil inisiatif yang sangat baik untuk mempersatukan tubuh PNI/FM yang sudah sekian lama dilanda oleh perpecahan.
SABTU, 27 MEI 1967
Menpangad Jenderal Soeharto hari ini menyaksikan upacara serah-terima Jabatan Panglima Kostrad dan Komandan Pasukan Khusus/RPKAD di lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta. Jabatan Panglima Kostrad diserahkan oleh Letjen. Umar Wirahadikusumah kepada Mayjen. Kemal Idris, sedangkan jabatan Komandan Pasukan Pasukan Khusus AD diserahkan oleh Brigjen. Sarwo Edhie kepada Kolonel Widjojo Sujono. Dalam amanatnya, Jenderal Soeharto menandaskan bahwa sekarang ini kampanye makin diarahkan kepada ABRI, terutama kepada korps “baju hijau”/TNI-AD. Dalam menghadapi kampanye anti-Angkatan Darat tersebut, harus dijaga agar jangan sampai kita kehilangan kepercayaan rakyat.
Sementara itu dalam amanat tertulisnya pada malam peringatan ulang tahun ke-21 Lemhannas, Pejabat Presiden menegaskan bahwa setiap usaha pemerintah dan rakyat harus diarahkan dan dikonsentrasikan kepada tugas dan program Kabinet Ampera, yang telah ditetapkan sendiri oleh rakyat. Mewujudkan ketahanan nasional, demikian Jenderal Soeharto, pada hakekatnya adalah dengan mewujudkan ketahanan bangsa di bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, militer dan sebagainya, dan ketahanan terhadap segala bentuk bahaya yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup rakyat, bangsa dan negara, baik dari luar maupun dari dalam.
SELASA, 27 MEI 1969
Presiden soeharto pada jam 10.00 pagi ini memimpin sidang Sub-Dewan Stabilisasi Ekonomi di Istana Merdeka. Pada kesempatan itu Presiden menekankan perlunya kelancaran dropping Anggaran Pembangunan, khususnya bagi daerah-daerah, lebih ditingkatkan meskipun pada saat ini sudah lebih lancar bila dibandingkan dengan bulan lalu.
SENIN, 27 MEI 1974
Siang ini Presiden Soeharto tiba di Manado dalam rangka kunjungan kerja selama empat hari di Sulawesi Utara. Di Manado, sore ini Kepala Negara meresmikan proyek listrik, air minum, dan pertokoan. Selain Manado, ia juga mengunjungi Kabupaten Sangir Talaud adalah Tahuna, ibukota Kabupaten Sangir Talaud, selain kota kecil Melonguane di Pulau Karangkelong, dan Pulau Siau. Di Pulau Siau, Presiden akan meninjau akibat letusan gunung berapi belum lama ini, sedangkan di Sangir Talaud ia akan melihat hasil pemberantasan hama sexava. Pada hari ketiga kunjungannya di Sulawesi Utara, menurut rencana Presiden Soeharto akan menerima kunjungan Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina.
SELASA, 27 MEI 1975
Selama satu jam, mulai pukul 08.45 pagi ini di Istana Merdeka berlangsung pertemuan empat mata antara Presiden Soeharto dengan Presiden Fakhruddin Ali Ahmed. Dalam pertemuan itu kedua pimpinan telah bertukar pikiran mengenai pelbagai masalah bilateral, regional, dan internaional. Kedua Kepala Negara bersepakat untuk meningkatkan hubungan dan saling pengertian antara kedua negara. pada kesempatan itu pula Presiden Ali Ahmed telah mengundang Presiden Soeharto untuk mengunjungi India dalam waktu dekat. Undangan ini disambut dengan baik oleh Presiden Soeharto.
Presiden dan Nyonya Ali Ahmed tiba di Jakarta kemarin sore, dan akan berada di Indonesia sampai tanggal 31 Mei. Selama di Jakarta tamu negara itu antara lain akan mengunjungi Taman Mini dan Kilang Minyak Arjuna di lepas pantai Jakarta.
Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet terbatas bidang Kesra di Bina Graha. Sidang telah mendengarkan laporan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, Subroto dan Menteri Agama, Mukti Ali. Menteri Subroto melaporkan tentang pengiriman 20.00 orang tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja pada perusahaan-perusahaan kapal di Amerika Serikat selama satu tahun.
Menteri Mukti Ali telah melaporkan tentang masjid yang memiliki nilai sejarah tetapi dalam keadaan rusak, seperti yang terdapat di Cirebon, Kudus, Demak Surabaya dan Pontianak. Dalam hubungan ini Kepala Negara menginstruksikan Departemen Agama untuk merehabilitasi masjid-masjid itu dengan menggunakan dana sosial dan kerohanian yang ada pada departemen tersebut. Mengenai pelaksanaan Inpres madrasah-madrasah, Presiden memerintahkan dibentuknya sebuah team yang dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan belum lama ini. Rehabilitasi itu supaya ditujukan terutama kepada madrasah-madrasah negeri, sementara untuk swasta agar dipilih madrasah-madrasah yang layak saja. Demikian petunjuk Kepala Negara.
KAMIS, 27 MEI 1976
Bertempat di Pertamina Cottage, Pantai Kuta, Bali, Presiden Soeharto secara resmi membuka sidang menteri-menteri perminyakan negara-negara OPEC. Dalam amanatnya Kepala Negara mengatakan bahwa negara-negara OPEC mempunyai hak yang sah untuk memperoleh harga yang layak dan adil bagi hasil minyak mereka. Namun demikian, Presiden mengingatkan agar dalam memperjuangkan harga minyak, OPEC harus menyadari tanggungjawabnya terhadap kesejahteraan dunia dan nasib negara-negara lain yang sedang membangun.
JUMAT, 27 MEI 1977
Presiden Soeharto telah menyetujui lima buah proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dengan rencana investasi sebesar US$15,62 juta. Investasi modal asing ini meliputi dua proyek industri barang logam, satu proyek perkayuan, dan dua proyek industri kimia.
SELASA, 27 MEI 1980
Perdana Menteri Selandia Baru dan Nyonya Muldoon pagi ini tiba di Indonesia. Presiden dan Ibu Soeharto menyambut kedatangan tamu negara ini di lapangan terbang internasional Halim Perdanakusuma dalam suatu upacara militer.
Untuk menghormati kunjungan Perdana Menteri dan Nyonya Robert Muldoon, pukul 20.00 malam ini Presiden dan Ibu Soeharto menyelenggarakan jamuan santap malam di Istana Negara. kemudian kepada tamu negara ini disuguhkan acara kesenian yang berlangsung hingga jam 23.00.
Dalam kata sambutannya Presiden mengatakan bahwa jurang yang memisahkan negara industri maju dan negara-negara yang sedang membangun juga merupakan sumber keresahan dan kegelisahan dunia yang apabila tidak segera diatasi secara memuaskan akan dapat membuat bangsa-bangsa saling berhadap-hadapan, mungkin dalam pertarungan yang sukar untuk diselesaikan. Oleh karena itu dalam masa-masa yang akan datang persoalan umat manusia yang terbesar adalah bagaimana semua negara bertanggungjawab dan mengambil langkah-langkah nyata untuk mempersempit jurang pemisah tersebut. Presiden mengemukakan keyakinannya bahwa Dasa Sila Bandung merupakan landasan pedoman yang ampuh untuk menghindarkan konflik-konflik yang gawat.
Presiden Soeharto pada kesempatan itu menyampaikan penghargaannya kepada PM Robert Muldoon atas perhatiannya kepada Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Presiden juga menyatakan penghargaannya atas bantuan Selaindia Baru terhadap berbagai usaha pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu Presiden Soeharto mengharapkan bahwa pembicaraan-pembicaraan yang akan dilakukannya dengan PM Muldoon akan membawa manfaat yang besar bagi pengembangan hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara.
SENIN, 27 MEI 1985
Wakil Perdana Menteri Cekoslovakia, Dr Rudolf Rohlicek, diterima Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Ia tiba pada tanggal 24 Mei yang lalu dan akan berada disini sampai besok, untuk mengadakan serangkaian pembicaraan dengan pejabat-pejabat tinggi Indonesia, dalam rangka kunjungan resmi.
Setelah menerima Wakil PM Rohlicek, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan Menko Ekuin Ali Wardhana, Menteri Pertambangan dan Energi Subroto, Menteri Keuangan Radius Prawiro, Menteri Penerangan Rahmat Saleh, Menteri PAN/Wakil Ketua Bappenas Saleh Afif dan Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono. Dalam pertemuan itu dibahas pelaksanaan dan peranan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 dalam bidang perminyakan.
Kemudian sesuai pertemuan, Menteri Subroto menjelaskan kepada pers bahwa tata cara impor barang-barang keperluan operasi perminyakan yang dilakukan oleh kontraktor asing akan disesuaikan dengan Inpres No. 4 Tahun 1985 dengan harapan dapat memperlancar dan mempertinggi kegiatan serta frekuensi pencarian minyak di Indonesia. Dikatakannya bahwa selama ini barang-barang kebutuhan operasi perminyakan yang diimpor harus terlebih dahulu diperiksa oleh Bea dan Cukai sehingga mengakibatkan terjadi kelambatan didalam pengeluaran barang-barang tersebut dari pelabuhan.
JUMAT, 27 MEI 1988
Hari ini Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988 yang memberikan perlindungan hukum terhadap rekaman lagu barat yang diproduksi oleh negara-negara MEE. Perlindungan hukum yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni mendatang itu diberikan sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.
SABTU, 27 MEI 1989
Kepala Negara pagi ini menegaskan kembali bahwa hutan yang ada di Pulau Jawa sekarang tidak boleh lagi dikurangi atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain, melainkan harus dipertahankan dan bahkan harus diperluas. Kalau hutan itu hendak dimanfaatkan untuk kepentingan lain, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Presiden. demikian dikemukakan Menteri Kehutanan Hajrul Harahap selesai diterima Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha.
SENIN, 27 MEI 1991
Bertempat di Desa Subanjeriji, Muara Enim, Sumatera Selatan, Presiden Soeharto pagi ini menghadiri upacara penanaman perdana pembangunan HTI dan meresmikan berbagai proyek pembangunan di Sumatera Selatan. Proyek pembangunan yang diresmikan itu adalah proyek jalan dan jembatan, satuan transmisi televisi Pagar Alam dan perluasan Kilang Purified Terepthalic Acid (PTA) yang terletak di Plaju.
Menyambut kehadiran proyek-proyek baru tersebut, Presiden antara lain mengatakan bahwa tugas belumlah selesai dengan upacara peresmian ini. Tugas-tugas baru malahan baru dimulai. Yang harus kita lakukan setelah peresmian ini adalah memanfaatkan proyek-proyek itu sehingga memberi kemajuan dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Namun ada hal yang lebih penting lagi, yaitu usaha untuk lebih mendorong dan lebih membangkitkan gairah rakyat untuk meningkatkan pembangunan. rakyat harus didorong untuk menjadi dirinya.
RABU, 27 MEI 1992
Presiden dan Ibu Soeharto hari ini melakukan kunjungan kerja sehari di daerah istimewa Aceh setiba di Banda Aceh, Presiden dan Ibu Soeharto menghadiri upacara peresmian berbagai proyek pembangunan yang diadakan di desa Lamgugup. Proyek-proyek yang diresmikan itu adalah proyek pengendalian sungai Krueng, Aceh, bendungan irigasi, Beuracan, sembilan unti PLTD, dan proyek listrik masuk desa untuk 708 desa Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Keseluruhan proyek itu bernilai Rp 270,3 miliar.
Kemudian Kepala Negara melakukan temuwicara dengan para petani setempat. Presiden antara lain membantah bahwa masyarakat Aceh pernah di anak-tiri-kan. Dikatakannya bahwa kemampuan negara saat itu belum mencukupi, sehingga belum mampu membangun Aceh secara keseluruhan. Kita mengumpulkan kemampuan dulu, baru kemudian membangun. Jadi bukan berarti bahwa pemerintah pusat hanya mengeruk kekayaan alam Aceh.
Dalam kunjungan di Aceh kali ini, Presiden Soeharto menghadiahkan sepuluh ribu kaset berisi rekaman lagu-lagu perjuangan kepada semua pesantren di Daerah Istimewa Aceh. Pita kaset yang khusus diberikan untuk Aceh itu pada sampulnya tertulis pesan Kepala Negara: “Teruntuk Saudaraku Tercinta, sebangsa dan setanah air Indonesia di Propinsi Aceh”, pesan yang tertulis di dalamnya antara lain adalah; “Bangsa yang besar adalah bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta menghargai jasa-jasa pahlawannya, mencintai tanah air, dan bangsanya, Indonesia”. Pesan tersebut didahului dengan kalimat “Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh” dan diakhiri dengan “Tertanda Haji Muhammad Soeharto”.
Pada cara yang sama, Ibu Tien Soeharto, selaku ketua Yayasan Dana Gotongroyong Kemanusiaan, menyerahkan bantuan sebesar Rp 58 juta untuk korban bencana alam gelombang pasang yang terjadi pada tanggal 11 Mei yang lalu di Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat.
Penyusun Intarti, S.Pd
