SENIN, 23 MEI 1966
Pimpinan DPR-GR hari ini menghadap Presiden Soeharto di Bogor untuk melaporkan tentang terpilihnya pimpinan DPR-GR yang baru dan disamping untuk menyampaikan pendapat DPR-GR mengenai penyempurnaan pimpinan dan keanggotaan MPRS. Pendapat DPR-GR, antara lain menyebutkan bahwa untuk mempertinggi mutu dan nilai MPRS, maka partai-partai politik dan organisasi-organisasi massanya hendaknya menggunakan hak recallnya terhadap anggota-anggotanya. Tentang kursi-kursi yang ditinggalkan oleh PKI dan organisasi-organisasi massanya, DPR-GR berpendapat bahwa kekosongan tersebut tidak perlu diisi, sebab tidak ada sesuatu ketentuan apapun tentang jumlah anggotaMPR.
SELASA, 23 MEI 1967
Pejabat Presiden mengatakan bahwa dalam melaksanakan APBN, pemerintah akan tetap berpegang pada prinsip balance budget. Prinsip anggaran berimbang tersebut dilaksanakan dengan mengusahakan pendapatan negara yang maksimal berdasarkan kemampuan sendiri. Sedangkan di lain pihak, pemerintah akan berusaha untuk membatasi pengeluaran negara agar tidak lebih tinggi daripada penerimaan.
SABTU, 23 MEI 1970
Hari ini Presiden Soeharto mengeluarkan surat keputusan No. 43/1970 tentang organisasi politik yang ikut serta dalam pemilihan umum dan anggota DPR/DPRD yang diangkat. Dalam keputusan itu ditetapkan bahwa organisasi politik yang menjadi peserta dalam pemilihan umum yang akan datang adalah IPKI, Murba, NU, Perti, Partai Katolik, Parkindo, Parmusi, PNI, PSII, serta Golkar non-ABRI.
RABU, 23 MEI 1979
Bertempat di Istana Merdeka, pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto melantik enam orang duta besar RI yang baru. Mereka adalah R Achmad Djumril untuk Swedia, Johannes P Louhanapessy untuk Cekoslowakia, Surjono Darusman untuk Swiss, SoerodjoSarni untuk Spanyol, Jenderal (Pol.) Widodo Budhidharno untuk Kanada, dan Teuku Mohammad Hadi Thajeb untuk Saudi Arabia.
Dalam amanatnya, Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa kepentingan nasional kita yang paling terdepan dewasa ini ialah pembangunan yang harus dapat meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Namun ini tidak berarti bahwa kita mengabdikan pemikiran-pemikiran mengenai dunia yang kita cita-citakan. Ditegaskannya bahwa dalam batas-batas kemampuan yang ada serta dengan perhitungan-perhitungan yang matang, kita tetap aktif dalam mengusahakan tercapainya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, adil dan makmur seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945. Diingatkannya agar kita harus tetap sadar bahwa tahap perjuangan bangsa kita dewasa ini adalah melaksanakan pembangunan yang merupakan kepentingan nasional kita yang terutama.
SENIN, 23 MEI 1983
Dengan menumpang pesawat F-28 Pelita, Presiden dan Ibu Soeharto pada jam 14.45 siang ini bertolak ke Padang dari Lanuma Halim Perdanakusuma, antara lain dalam rangka pembukaan MTQ XIII. Selain itu, Kepala Negara juga akan meresmikan berfungsinya PLTQ Pauh Limo, beberapa gardu induk serta jaringan transmisi dan distribusi PLN di Pauh Limo. Setiba di Padang sore ini, Kepala Negara meresmikan penggunaan Gelanggang Olahraga H Agus Salim yang malam ini akan dipergunakan sebagai arena MTQ XIII.
Pukul 20.00 malam ini Presiden Soeharto membuka MTQ XIII. Dalam amanatnya, Kepala Negara mengatakan bahwa kita tidak cukup hanya menyelenggarakan lomba seni baca Al-Quran secara teratur saja. Ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran harus kita amalkan dalam memperkaya kehidupan masyarakat Indonesia modern yang berdasarkan Pancasila.
Selnjutnya dikatakan oleh Presiden bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita agar mengejar kemajuan dalam seluruh segi kehidupan. Karena itu Islam sangat mementingkan ilmu dan amal. Adalah kewajiban kita selaku umat Islam, demikian Kepala Negara, untuk terus menerus belajar dan bekerja, demi peningkatan kehidupan kita dalam seluruh seginya, sehingga terwujud masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran, lahir maupun batin.
RABU, 23 MEI 1984
Presiden Soeharto menginstruksikan BKPM untuk meneliti berbagai hambatan pemasukan modal dan berusaha memecahkan hambatan-hambatan tersebut bersama instansi lainnya. Instruksi ini merupakan reaksi Presiden terhadap laporan Ketua BKPM mengenai terjadinya penurunan pengajuan PMA dan PMDN.
Demikian diungkapkan oleh Ketua BKPM, Suhartoyo, setelah menghadap Kepala Negara di Bina Graha pagi ini. Menurut PMA dan PMDN ini antara lain disebabkan oleh penangguhan pengajuan yang dilakukan oleh para calon investor. Tampaknya calon-calon investor ingin menunggu perkembangan lebih lanjut sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-undang perpajakan yang baru oleh pemerintah.
SABTU, 23 MEI 1987
Secara berturut-turut, mulai jam 09.00 sampai jam 11.00, hari ini Presiden Soeharto menerima surat-surat kepercayaan duta-duta besar dari tiga negara sahabat dalam serangkaian upacara di Istana Merdeka. Mereka adalah Duta Besar Alberto Villamizar Cardena’s dari Kolombia, Duta Besar D Jose Antonio Acebal y Monfort dari Spanyol, dan Duta Besar Godert Willem de Vos van Steenwijk dari Kerajaan Belanda.
Menerima surat kepercayaan Duta Besar Kolombia, Kepala Negara antara lain menyatakan sependapat dengan Duta Besar Cardena’s bahwa kerjasama kedua negara dalam Gerakan Non-Blok merupakan bukti bahwa kita sama-sama mempunyai maksud dan tujuan yang serupa, yaitu turut menciptakan perdamaian dunia, saling menghormati norma koeksistensi antar negara serta mempertahankan nilai-nilai tradisional kita masing-masing dan prinsip-prinsip keadilan. Dikatakannya pula bahwa kita pun harus sekuat tenaga mempertahankan kemurnian prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok dan berusaha untuk turut meredakan berbagai konflik serta mnciptakan perdamaian dunia.
Kepada Duta Besar Spanyol, Presiden Soeharto mengatakan bahwa dalam situasi dunia yang mengarah kepada saling membutuhkan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya dewasa ini, setiap bangsa memang perlu meningkatkan hubungan persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Kesadaran itulah yang membuat persahabatan antara kedua negara kita terasa makin erat dari waktu ke waktu, meskipun letak geografis kedua negara kita berjauhan, serta berbeda pula latar Indonesia sangat menghargai kerjasama yang telah diberikan Spanyol dalam usaha memperlancar pelaksanaan pembangunan Indonesia.
Sementara itu, ketika menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Belanda, Presiden menyerukan agar semua negara mengambil peran yang aktif dan bertanggungjawab untuk menciptakan tata hubungan yang lebih menjamin perdamaian dan keadilan demi kesejahteraan seluruh umat manusia, berdasarkan prinsip-prinsip saling hormat menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan menjauhkan diri dari pemaksaan kehendak.
Selanjutnya Presiden menyampaikan terimakasih yang dalam kepada Pemerintah Belanda atas kerjasama dan peransertanya dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, baik dalam mendorong penanaman modal maupun dalam bentuk kerjasama teknik dan keuangan. Presiden juga menyatakan sangat menghargai peranan Belanda sebagai Ketua IGGI, yang merupakan salah satu forum kerjasama Utara-Selatan yang paling berhasil pada waktu ini.
Presiden memerintahkan Departemen Penerangan untuk mengadakan survey di daerah-daerah terpencil di Sulawesi Selatan yang selama ini tidak terjangkau siaran TVRI. Untuk membuka daerah-daerah itu kemungkinan Presiden akan memberikan bantuan bagi pembuatan pemancar relay TV disana.
Demikian diungkapkan oleh Menteri Penerangan Harmoko setelah ia menghadap Kepala Negara siang ini di Istana Merdeka.
SENIN, 23 MEI 1988
Perdana Menteri Spanyol, Felipe Gonzalez, diterima Presiden Soeharto dalam suatu upacara penyambutan kebesaran militer di halaman Istana Merdeka pagi ini. PM Gonzalez dan rombongan yang memulai kunjungan resminya hari ini, sebenarnya telah berada di Indonesia sejak kemarin siang. Kemarin, dari lapangan Halim Perdanakusuma, ia langsung berangkat ke Pulau Pantara Timur, Kepulauan Seribu untuk beristirahat.
Selesai memeriksa barisan kehormatan, PM Gonzalez pagi ini melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden dan Ibu Soeharto di Ruang Jepara Istana Merdeka. Kemudian, di ruang kerja Presiden, dilangsungkan pembicaraan resmi antara kedua kepala pemerintahan itu. Pada saat yang bersamaan berlangsung pula pembicaraan tingkat menteri antara kedua belah pihak.
Dalam pembicaraan yang bersahabat, PM Gonzalez menyatakan keinginan Spanyol yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kerjasama, khususnya dalam bidang ekonomi, dengan Indonesia. PM Gonzalez menawarkan agar Indonesia mengirimkan tenaga pertaniannya ke Spanyol guna mempelajari perkembangan pertanian. Tawaran ini disambut baik oleh Presiden Soeharto yang menilainya sebagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi buah dan sayur-sayuran. Presiden bahkan mengharapkan agar tawaran tersebut dapat dimanfaatkan pula untuk mempelajari teknologi pascapanen.
Sementara itu dalam pembicaraan tingkat menteri, Spanyol menawarkan sejumlah kerjasama, antara lain dalam pembuatan kapal laut. Dalam hubungan ini pihak Indonesia menyatakan bahwa Indonesia memiliki 44 galangan kapal, dan mengharapkan agar tawaran itu dapat diterapkan terhadap galangan kapal selain PT PAL yang terletak di Surabaya itu. Selain bidang kelautan, Spanyol juga menawarkan kerjasama dalam bidang telekomunikasi, listrik, dan batubara.
Bertempat di Istana Negara, malam ini Presiden dan Ibu Soeharto menyelenggarakan jamuan makan malam kenegaraan untuk menghormat kunjungan PM Gonzalez dan rombongan di Indonesia. Dalam kata sambutannya, Presiden Soeharto mengatkan bahwa kunjungan PM Gonzalez mempunyai arti penting bagi kedua bangsa dan negara. dikatakannya bahwa kunjungan yang singkat ini telah mempertebal kepercayaan kedua negara dalam mempererat tali persahabatan, memperdalam saling pengertian dan meningkatkan kerjasama.
Selanjutnya Presiden menjelaskan tentang pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang ini. Antara lain dikatakannya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan itu, Indonesia harus membangun industri yang kuat dengan dukungan pertanian yang tangguh. Dalam perjalanan sampai sekarang, demikian Presiden Soeharto, Indonesia bersyukur karena telah dapat mencapai sukses-sukses awal. Pelajaran penting yang dipetik Indonesia dari pengalaman selama ini adalah bahwa membangun suatu bangsa tidak akan sepi dari ujian dan tantangan. Pengalaman ini juga mempertebal keyakinan Indonesia sejak semula, bahwa pada akhirnya tanggungjawab pembangunan itu berada di pundak rakyat Indonesia sendiri.
Lebih jauh dikatakan oleh Kepala Negara bahwa pembangunan juga mengharuskan Indonesia membangkitkan segala kekuatan-kekuatan kreatif inilah yang membuat Indonesia dapat segera mengadakan penyesuaian dan mengambil langkah-langkah yang perlu guna menghadapi tantangan baru, sehingga Indonesia memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia yang terasa berlangsung berkepanjangan.
SELASA, 23 MEI 1989
Presiden Soeharto pada jam 10.00 pagi ini menerima para peserta rapat kerja Departemen Pertambangan dan Energi di Istana Negara. Pada kesempatan itu, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa kenaikan listrik yang baru-baru ini diambil pemerintah, telah dipertimbangkan secara masak dan mendalam dengan memperhatikan kepentingan rakyat yang seluas-luasnya terutama yang belum menikmati listrik. Dikatakannya bahwa pemerintah memperhatikan sepenuhnya kepentingan rakyat dan kemampuan masyarakat, disamping memperhitungkan juga dampaknya kepada ekonomi secara keseluruhan. Dengan tarif baru itu PLN diharapkannya mampu memupuk dananya sendiri untuk keperluan investasi.
Presiden Soeharto menganjurkan agar Fiji lebih baik membeli produk minyak daripada mengimpor minyak mentah, sebab negara tersebut belum memiliki kilang sendiri. Anjuran tersebut dikemukakan Kepala Negara kepada Menteri Pariwisata, Penerbangan Sipil dan Energi Fiji, David S Pickering, yang melakukan kunjungan kehormatan di Istana Merdeka pagi ini. Dalam hubungan ini Presiden memberi jaminan jangka panjang bagi penjualan produk minyak kepada Fiji.
SABTU, 23 MEI 1992
Hari ini Presiden Soeharto melakukan kunjungan kerja di Privinsi Lampung. Setiba di desa Negarabatin, Lampung Tengah pagi ini, Kepala Negara meresmikan industri peternakan sapi potong milik PT Tipperary Indonesia (Tippindo).
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa pemerintah memang memberi kesempatan kepada swasta untuk ikut mengembangkan usaha peternakan, namun keikutsertaan itu harus jelas arahnya agar peternak kecil tidak rugi. Dikatakannya bahwa arah yang harus ditempuh swasta jika ingin ikut bergerak dalam bidang peternakan adalah dengan melibatkan para peternak misalnya dengan melakukan alih teknologi, memberikan bantuan pemasaran serta pemberian modal.
Penyusun Intarti, S.Pd
