MINGGU, 22 MEI 1966
Dalam wawancara dengan rombongan wartawan dari siaran televisi Katolik Nederland, KRO, Letjen. Soeharto telah menjelaskan tentang situasi sebelum dan sesudah peristiwa G-30-S/PKI setelah masalah konfrontasi tehadap Malaysia. Disamping itu, juga dijelaskan tentang masalah politik dan ekonomi utama yang sedang dihadapi Indonesia dewasa ini Indonesia dewasa ini, serta tentang fungsi ABRI dalam pemerintahan
Dalam konferensi PB Pleno Pepabri di Cipayung, telah diambil pendirian pokok tentang penyempurnaan anggota MPRS dan DPR-GR sebagai beriktu; 1. Penyempurnaan keanggotaan MPRS dan DPR-GR, sambil menunggu UU Pemilihan Umum, dilakukan dengan hikmat musyawarah mufakat antara kabinet, wakil-wakil organisasi politik dan organisasi massa yang representatif dan ABRI; 2. Mengenai kekosongan keanggotan akibat dinyatakannya PKI dan organisasi-organisasi massanya sebagai partai terlarang, tidak perlu diadakan pengisian kembali; 3. Dalam rangka mawas diri, wakil-wakil dari Golkar ABRI perlu ditinjau lagi secara keseluruhannya dan diadakan penyempurnaan dengan wakil-wakil yang representatif, dimana dimasukkan juga purnawirawan ABRI; 4. Jumlah yang ada sekarang perlu ditambah dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh generasi muda yang dapat mewakili semangat/jiwa generasi muda yang progresif-revolusioner, yang akhir-akhir ini merupakan kekuatan pendobrak berbagai kemacetan; 5. Mendesak kabinet dan pimpinan MPRS, agar segera mengadakan sidang MPRS, setelah diadakan penyempurnaan keanggotaan sebagai yang dimaksud diatas.
KAMIS, 22 MEI 1969
Pagi ini Presiden Soeharto kembali mengadakan inspeksi ke lembaga-lembaga pemerintahan. Yang diinspeksi pagi ini adalah Departemen Pertambangan yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke instalasi PN Pertamina di Tanjung Priok. Kepada para pejabat Departemen Pertambangan, Presiden mengharapkan agar dalam masalah investasi modal asing dibentuk team-team yang dapat memberikan penjelasan sampai ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa tentang bagaimana pentingnya investasi dalam bidang pertambangan. Menanggapi penjelasan Menteri Pertambangan Prof. Soemantri Brodjonegoro tentang menurunnya pemakaian dan produksi batubara setelah Perang Dunia II, Presiden menginstruksikan agar batubara dapat dimanfaatkan pada bidang lain, seperti untuk pembangkit tenaga listrik, gas dan lain-lain.
JUMAT, 22 MEI 1970
Presiden Soeharto membuka konferensi tingkat menteri mengenai Pembangunan Ekonomi Asia Tenggara ke-5 di Hotel Indonesia, Jakarta. kepada para delegasi, Presiden Soeharto mengamanatkan agar memperhatikan keterkaitan antara kerjasama ekonomi di Asia Tenggara dengan pola kegiatan ASEAN. Presiden juga mengharapkan agar bentuk-bentuk kerjasama yang telah ada dapat digunakan secara obyektif, menghindarkan kemungkinan-kemungkinan pemborosan tenaga dan dana, serta jangan membingungkan kita sendiri. Dalam kesempatan ini juga Presiden mengingatkan bahwa tidak satu negara pun dapat mengurung dirinya dan mencukupi segala keperluannya.
SENIN, 22 MEI 1972
Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Pertanian, Kepala Biro Pusat Statistik dan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan sensus pertanian secara serentak di seluruh Indonesia pada Tahun 1973.
KAMIS, 22 MEI 1975
Setiba di Surabaya pagi ini, Presiden Soeharto meresmikan STM Pembangunan Surabaya yang baru selesai dibangun dengan biaya sebesar Rp 630 juta. STM Pembangunan yang terletak diatas tanah seluas 4,75 hektar itu mempunyai luas bangunan 8.200 meter persegi, lengkap dengan peralatan praktek untuk berbagai jurusan, seperti elektronika, mesin, konstruksi, dan kimia industri. Biaya pembangunannya berasal dari anggaran Repelita, dan dimulai sejak Repelita I pada tahun 1969.
Selanjutnya, bertempat di Pusat Latihan Pendidikan Teknik (PLPT) Surabaya, Kepala Negara secara simbolis meresmikan pemakaian lima PLPT yang masing-masing terletak di Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan, dan Ujung Pandang. Gedung PLPT Surabaya ini dibangun diatas tanah seluas 1,9 hektar dengan biaya pembangunan hampir mencapai Rp 822 juta.
Kemudian, masih di Surabaya, Presiden Soeharto meresmikan graving dock yang terbesar di Indonesia. Dock yang terletak di kompleks Penataran Angkatan Laut di daerah ujung itu mempunyai kapasitas 20.000 ton, dengan ukuran panjang 230 meter, lebar 28 meter, tinggi 12,20 meter, dan kedalaman air 8,42 meter. Dari empat derek listrik yang dimilikinya, dua diantaranya berkapasitas sepuluh ton, dan dua lainnya berkapasitas lima ton masing-masingnya.
Dalam kunjungan di Jawa Timur hari ini, Presiden juga berkesempatan meninjau daerah-daerah yang dilanda banjir di sepanjang Bengawan Solo. Daerah-daerah yang ditinjau dari udara itu adalah sekitar Gresik, Lamongan, dan Babat.
SABTU, 22 MEI 1976
Pemerintah tidak dapat menghindarkan adanya kenaikan ongkos naik haji (ONH), oleh sebab itu untuk musim haji yang akan datang, pemerintah merencanakan untuk menaikkannya. Ini merupakan kesimpulan dari pembahasan ONH yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan Menteri Agama Mukti Ali dan Menteri Perhubungan Emil Salimhari ini di Bina Graha. Namun demikian dalam pertemuan tersebut Kepala Negara menegaskan kepada Menteri Agama dan Menteri Perhubungan agar sebahagian besar dari ONH itu dipergunakan untuk kepentingan para jemaah dalam perjalanan dan selama mereka di Tanah Suci. Presiden juga meminta kedua Menteri itu untuk memperhatikan betul-betul segala sesuatu yang menyangkut pelayanan haji, sehingga baik jemaah maupun para pelaksana sama-sama puas.
SENIN, 22 MEI 1978
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto membuka Rapat Kerja Departemen Sosial. Dalam amanatnya, Kepala Negara meminta agar Departemen Sosial memilih prioritas yang tepat dalam menyusun program kerjanya. Untuk itu, Departemen Sosial dimintanya mampu menyusun strategi, arah dan kebjikasanaan yang tepat, yang antara lain meliputi empat usaha. Pertama, mangusahakan bantuan sosial kepada warganegara yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana alam, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain. Kedua, mengusahakan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu jaminan sosial. Ketiga, mengusahakan bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk didalamnya penyaluran kedalam masyarakat para warganegara yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat. Keempat, mengusahakan pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, peri-kemanusiaan dan kegotong-royongan.
SELASA, 22 MEI 1979
Presiden Soeharto menginginkan agar keberangkatan dan kedatangannya kembali dari luar negeri tidak lagi dilepas dan disambut dengan batalion kehormatan seperti yang berlaku selama ini, melainkan cukup dengan para menteri dan pejabat tinggi negara saja. Demikian diungkapkan oleh Menteri Hankam/Pangab, Jenderal. M Jusuf, setelah menghadap Kepala Negara di Cendana pagi ini.
SABTU, 22 MEI 1982
Preiden Soeharto menekankan agar masyarakat diikutsertakan didalam usaha untuk menghutankan kembali beberapa daerah di Indonesia. Dalam usaha menghutankan kembali itu agar ditanam pohon lamtorogung dan tanaman lainnya; masyrakat juga diikutsertakan dalam membuat terasering untuk mencegah erosi.
Demikian dikatakan oleh Menteri PPLH Emil Salim setelah menghadap Presiden Soeharto siang ini di Bina Graha. Ia datang untuk melaporkan tentang hasil konferensi lingkungan di Nairobi yang telah menghasilkan Deklarasi Nairobi. Deklarasi itu memuat rencana kerja regional mengenai lingkungan hidup untuk 10 tahun mendatang.
SELASA, 22 MEI 1985
Selama lebih kurang 45 menit, Presiden Soeharto pagi ini mengadakan pembicaraan dengan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam dan Panglima ABRI Jenderal LB Murdani di Cendana. Pembicaraan itu telah membahas kedudukan Ketua Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) setelah adanya reorganisasi Kodam di seluruh Indonesia. Selama ini jabatan Ketua Muspida di daerah tingkat I dipegang oleh Panglima Kodam. Namun dengan adanya reorganisasi Kodam, ada beberapa provinsi yang tidak lagi memiliki Kodam, melainkan Korem yang dipimpin oleh seorang perwira dengan pangkat kolonel.
Sebelum ditempat yang sama, Presiden Soeharto telah menerima Gubernur Jawa Barat, Yogie S Memet bersama bekas Gubernur Jawa Barat, H Aang Kunaefi. Dalam pertemuan itu Kepala Negara berpesan agar dalam menduduki jabatan, kita jangan tergoda oleh harta, tahta dan wanita. Dikatakannya bahwa kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mengusahakan agar pembangunan daerah lebih berhasil, sementara kepentingan nasional juga terkandung.
SENIN, 22 MEI 1989
Presiden Soeharto menyambut gembira diselenggarakannya Pameran Kerajinan Indonesia dalam Interior II yang diresmikannya pagi ini di Balai Sidang, Jakarta. pameran yang diprakarsai oleh Yayasan Bhakti Nusantara Indah itu melibatkan ratusan pengrajin dari 25 provinsi. Inu Tien Soeharto menandai pembukaan pameran tersebut dengan pengguntingan untaian melati di pintu masuk, sebelum Presiden meninjau ratusan stand pameran.
Dalam amanat peresmiannya, Kepala Negara menyatakan keyakinannya bahwa apabila industri kecil dan kerajinan diberi penyuluhan dan bantuan yang tepat, mereka pasti akan mampu menghasilkan barang-barang dengan mutu yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya dikatakan oleh Presiden bahwa dalam membantu industri kecil dan kerajinan itu, peranan bapak angkat sunggu penting.
Melalui sistem bapak angkat ini, kecuali penyuluhan, juga perlu diberikan bantuan lainnya seperti barang-barang modal yang diperlukan dan pengamanan pasar. Dengan makin berkembangnya industri kecil dan kerajinan rakyat, maka masyarakat pedesaan kita juga akan makin terlibat dalam proses industri yang merupakan salah satu ciri dari masyarakat industri.
SELASA, 22 MEI 1990
Pukul 16.00 sore ini, Presiden dan Ibu Soeharto menghadiri acara pembukaan pameran Kerajinan Indonesia Dalam Interior III Tahun 1990 di Balai Sidang Senayan, Jakarta. memberikan sambutan pada acara ini, Kepala Negara mengatakan bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan kerajinan rakyat, pemerintah telah menggariskan kebijaksanaan yang mengharuskan bank pelaksana menyalurkan 20% kreditnya bagi usaha kecil. Usaha ini diharapkan akan mendorong pengusaha-pengusaha kecil untuk mengembangkan dirinya dan sekaligus menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil baru. Pemerintah juga mengajak para pengusaha-pengusaha kecil berkelompok dalam wadah koperasi. Dengan demikian mereka akan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk bergerak di bidang usahanya.
Kepala Negara juga mengharapkan adanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara usaha-usaha dengan industri kecil dan kerajinan rakyat. Menurut Presiden, banyak yang dapat dilakukan dalam hal ini, seperti bantuan dalam penelitian dan pengembangan, pembuatan desain, pemasaran dan sebagainya. Kerjasama ini harus dikembangkan secara positif, dan tidak menjadikan industri kecil dan kerajinan rakyat itu tergantung atau dikuasai oleh usaha-usaha besar. Diingatkan oleh Presiden bahwa pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat merupakan bagian yang penting dari upaya untuk memperluas pemerataan.
RABU, 22 MEI 1991
Bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto pada pukul 10.00 pagi ini menerima para peserta Rapat Dewan Paripurna Legiun Veteran Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa meskipun pembangunan kita telah mendekati saat tinggal landas, namun sebagai karya manusia, pembangunan juga tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Sebagai pejuang yang selalu dengan kepala tegak menghadapi masa depan, kita mengambil pelajaran secara dewasa dari segala kemajuan dan kekurangan itu. Sebagai pejuang kita tidak kendor semangat dalam melihat tantangan dihadapan kita. Sebaliknya malahan membangkitkan semangat kita untuk berjuang lebih gigih lagi.
Kepala Negara menyatakan terkejut atas terjadinya pembunuhan terhadap Rajiv Gandhi, bekas Perdana Menteri India. Ungkapan perasaan Presiden itu dikemukakannya ketika ia beramah-tamah dengan pengurus LVRI hari ini di Istana Negara. Rajiv Gandhi tewas akibat serangan bom ketika ia melakukan kampanye pemilihan umum di negara bagian Tamil Nadu, India Selatan
Pukul 15.00 sore ini Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden AS Dan Quayle, di Istana Merdeka. Kemudian Kepala Negara melakukan pembicaraan dengan Wakil Presiden Dan Quayle yang selama berada di Indonesia menjadi tamu Wakil Presiden Sudharmono.
Dalam pembicaraan dengan Wakil Presiden Quayle sore ini, Presiden Soeharto telah mengetengahkan masalah kayu lapis Indonesia yang sebagian besar ekspornya di tujukan ke AS. Presiden menekankan pada pentingnya pengertian AS, sebab ekspor kayu lapis bagi Indonesia sangat besar artinya. Dikatakannya bahwa sektor ini mempekerjakan tiga juta rakyat Indonesia.
Selain masalah bilateral, kedua pemimpin itu juga membahas masalah Timur Tengah. Dalam hubungan ini, Presiden Soeharto menekankan bahwa penyelesaian menyeluruh masalah Timur Tengah hanya mungkin bisa dicapai apabila persoalan Palestina diselesaikan secara adil. Namun sekuriti Israel perlu pula dijamin, sebagaimana yang tertuang dalam Resolusi PBB No. 242 dan 338.
Penyusun Intarti, S.Pd
