Senin, 4 April 1977
Presiden Soeharto di Adolina, Sumatera Utara, pagi ini meresmikan pabrik minyak sawit milik PNP Tinjowan dan PTP Pagar Merbau. Kawasan ini meliputi pabrik fraksionasi dan refinasi minyak sawit Adolina serta Sekolah Pembangunan/Pusat Latihan Pegawai.
Dalam pidatonya pada pembicaraan kedua pabrik ini, Presiden Soeharto menyatakan bahw pabrik-pabrik minyak sawit dan sekolah-sekolah bidang pertanian sangat penting. Oleh karenanya pembangunan pabrik di perusahaan-perusahaan milik negar a ini merupakan langkah maju dalam pelaksanaan pembangunan nasional kita. Selanjutnya dikatakan oleh Kepala Negara bahwa perusahaan-perusahaan milik negara mengemban tugas ganda dalam mengelola kekayaan bumi kita dan meningkatkan penghasilan bagi negara. pertama-tama perkebunan negar bertugas memelopori pengembangan industri pengelolaan hasil perkebunan, seerti pabrik kelapa sawit ini, industri gula, teh dan lain-lain sebagainya. Disamping itu kepada perkebunan-perkebunan negara diletakkan pula tanggungjawab untuk turut membantu mendorong perkembangan perkebunan rakyat. Sehubungan dengan ini perusahaan negara harus menjadi pusat untuk pelaksanaan intensifikasi usaha perkebunan negara, dengan melaksanakan pembinaan budi-daya, pengolaan dan pemasaran hasil perkebunan rkyat. Dengan demikian usaha perkebunan negara tidak mematikan usaha perkebunan rakyat.
Presiden Soeharto dan rombongan yang tiba di Medan kemarin pagi untuk meresmikan proyek-proyek pertanian di Sumatera Utara, hari ini akan meresmikan Pelabuhan Krueng Raya di Banda Aceh . besok pagi Presiden dan rombongan akan berangkat dari Banda Aceh menuju Penang, Malaysia, untuk mengadakan pembicaraan tidak resmi dengan Perdana Menteri Malaysia.
Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan 350 orang alim-ulama seluruh Aceh di Pendopo Gubernuran Aceh malam ini. Dalam pertemuan itu, Presiden Soeharto mengemukakan, sebaiknya kita mengingatkan semua pihak agar jangan sampai tingkah laku seseorang atau suatu golongan dapat merusak persatuan dan kesatuan nasional yang akibatnya mengganggu stabilitas nasional dan kemudian mengganggu jalannya pembangunan. juga disinggung oleh Presiden Soeharto tentang usaha-usaha pemerataan pembangunan dengan memberikan berbagai bantuan, seperti Inpres. Ia juga menguraikan banyaknya gedung-gedung sekolah dan guru-guru untuk itu. Dalam hubungan ini Presiden Soeharto mengatakan bahwa ia tidak bisa mengerti apa yang diutarakan oleh “Gerakan Anti Kebodohan” yang menyinggung kurangnya perhatian pemerintah di bidang pendidikan. Presiden Soeharto membantah adanya usaha-usaha yang menghalangi pengembangan dan pembinaan bidang agama oleh pemerintah. Dinyatakan bahwa malah pemerintah akan membantu pembangunan dan pembinaan bidang tersebut, sesuai dengan UUD 1945.
Selasa, 4 April 1978
Pada jam 09.00 pagi ini, selama lebih kurang 45 menit, Kepala Negara menerima pmimpinan Pepabri, yaitu Widya Pranata, Djatikusumo, Suprayogi dan Dr. Satrio. Melalui para pengurus organisasi purnawirawan ABRI ini, Presiden mengharapkan agar anggota-anggota Pepabri yang ada di desa tidak ongkang-ongkang cari kekayaan saja, melainkan bisa menjadi pelatih dan pendidik disiplin masyarakat desa, sesuai dengan jiwa pejuang TNI. Sebagai organisasi, Pepabri diminta Kepala Negara ikut membantu Pemerintah didalam membentuk kader di pedesaan, terutama dalam hal pembinaan BUUD dan KUD.
Rabu, 4 April 1979
Pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto memimpin sdang kabinet terbatas bidang Ekuin yang berlangsung di Bina Graha. Sidang antara lain telah membahas kemungkinan-kemungkinan kenaikan harga BBM. Dalam hal ini Presiden menginstruksikan agar dilakukan persiapan-persiapan tersebut menyangkut penyediaan dan distribusi BBM, disamping usaha memperkecil pengaruh kenaikan harga BBM terhadap harga barang-barang lain, terutama harga sembilan bahan pokok. Demikian dijelaskan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, Subroto, kepada pers seusai sidang ini.
Sabtu, 4 April 1981
Di Istana Merdeka pagi ini, Presiden Soeharto menerima surat kepercayaan Duta Besar Australia yang baru, F Rawdon Darlrymple. Dalam pidato balasannya, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia memandang penting arti kerjasama dengan bangsa-bangsa lain dalam usha mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang dengan giat dilakukan sekarang ini. Dalam usaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan inilah, Republik Indonesia dan Australia perlu meningkatkan hubungan dan kerjasama yang erat dan luas.
