Kamis, 12 April 1979
Didampingi Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja, Menteri Industri dan Baja Kuba, Lester Rodrigues Perez, menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini. Ia dating dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Presiden Fidel Castro untuk menyampaikan surat pribadi Kepala Negara Kuba itu kepada Presiden Soeharto. Ikut mendampinginya dalam pertemuan tersebut adalah Duta Besar Kuba untuk Malaysia dan Jepang, Jose A Guera, dan Direktur Jenderal Asia dan Pasifik Departemen Luar Negeri Kuba, Rolando Lopez.
Tidak diungkapkan oleh Utusan Khusus itu mengenai isi pesan pribadi Presiden Castro kepada Presiden Soeharto. Kapada pers ia hanya mengatakan bahwa Indonesia dan Kuba mempunyai pandangan sama mengenai isu-isu politik internasional yang akan dibahas dalam KTT Non Blok VI yang akan berlangsung di Havana, ibukota Kuba, pada bulan Oktober yang akan datang.
Sabtu, 12 April 1980
Presiden Soeharto pagi ini di Istana Negara menerima para peserta Kongres Nasional ke-1 FBSI. Dalam kesempatan itu Presiden antara lain mengatakan bahwa mengembangkan hubungan perburuhan berdasarkan Pacasila, yang merupakan tugas penting FBSI dan pimpinannya, jelas merupakan tugas yang tidak ringan. Selanjutnya dikatakan oleh Kepala Negara bahwa dalam masyarakat yang sedang membangun, kewajiban organisasi buruh bersifat ganda, yaitu di satu pihak memperjuangkan dan membela nasib kaum buruh, dan di pihak lain, mengarahkan dan membekali kaum buruh dengan penambahan pengetahuan dan keterampilan sebagai kekuatan pembangunan masyarakat.
Presiden hari ini membahas penyempurnaan Keppres No. 14 Tahun 1979 dengan Menteri/Sekretaris Negara, Sudharmono, Menteri PAN, Sumarlin, dan Menko Ekuin, Widjojo Nitisastro, di Istana Merdeka. Penyempurnaan terhadap Keppres yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran belanja itu merupakan tindak-lanjut usaha memperlancar pelaksanaan anggaran belanja, baik rutin maupun pembangunan. Yang menjadi pokok utama dalam keputusan tersebut ialah bagaimana memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan menghidupkan usaha di daerah dalam rangka pemerataan. Demikian dikatakan oleh Menteri/Sekretaris Negara.
Minggu, 12 April 1981
Malam ini, bertempat di Cendana, Presiden Soeharto telah menerima kunjungan 32 orang alim ulama dan pendekar silat dari Banten, Jawa Barat. Dalam kunjungan yang didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Kesra itu, mereka dijamu makan malam oleh Presiden dan Ibu Soeharto.
Dalam ramah tamah dengan mereka, Presiden Soeharto telah memberikan wejangan menyangkut pembangunan dalam bidang spiritual. Kesempatan itu juga dipergunakan oleh para alim ulama dan pendekar silat Banten untuk menyatakan terima kasih kepada Presiden Soeharto dan pemerintah yang telah memberikan bantuan dan melancarkan pembangunan dalam bidang keagamaan, khususnya di daerah Banten.
Senin, 12 April 1982
Selama lebih kurang empat jam, pagi ini Presiden Soeharto meninjau dari udara Gunung Galunggung yang sedang meletus dan daerah-daerah yang terkena bencana. Selesai melakukan peninjauan dari udara itu, pesawat helikopter yang membawanya mendarat di alun-alun desa Mangunreja. Disini Kepala Negara menerima laporan dari Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaefi, mengenai perkembangan terakhir di daerah itu. Presiden juga mengambil kesempatan untuk meninjau sendiri keadaan para pengungsi korban letusan Gunung Galunggung.
Kepada para pejabat Jawa Barat, Presiden mengatakan bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan perhatian pada rehabilitasi daerah yang rusak. Dalam kesempatan itu Presiden menyerahkan sumbangan Rp10 juta kepada para korban, melalui Gubernur Kunaefi.
Kamis, 12 April 1984
Pukul 09.00 pagi ini, Presiden Soeharto membuka Rapat Kerja Nasional Perbaikan Gizi, bertempat di Istana Negara. Di hadapan lebih kurang 250 orang peserta rapat kerja dan undagan lainnya, Kepala Negara mengatakan bahwa masalah gizi memerlukan penanganan dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih terpadu. Dijelaskannya bahwa penanganan itu tidak saja terpadu antar sektor dan antar program pemerintah, tetapi juga terpadu antara usaha-usaha pemerintah dan peranserta yang aktif dari masyarakat.
Untuk lebih meningkatkan keterpaduan dalam upaya perbaikan gizi rakyat di tingkat daerah, Presiden meminta agar para gubernur/kepala daerah di seluruh Indonesia mengambil langkah-langkah yang diperlukan, antara lain dengan mengaktifkan fungsi Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD). Dikatakannya bahwa proyek-proyek perbaikan gizi terpadu, terutama Usaha Perbaikan Gizi Keluarga pada tingkat perencanaan dan pengawasan operasionalnya di daerah perlu selalu dikoordinasikan oleh BPGD dan Bappeda.
Selama tahun 1983/1984, sebanyak 215 karyawan di lingkungan Departemen Tenaga Kerja telah ditindak; mereka telah terbukti melakukan tindak korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, atau terlibat G-30-S/PKI. Kerugian yang diderita oleh negara karena tindakan tersebut hamper mencapai Rp.2 miliar. Diantara mereka terdapat 28 orang yang ditindak karena terlibat G-30-S/PKI golongan B-2. Demikian diungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Sudomo, setelah melapor kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini.
Publikasi Lita,SH
