Sabtu 30 April 1966
KAMI Jaya telah mengajukan tuntutan kepada MPRS, yang isinya antara lain adalah: Pertama, sidang MPRS yang mulai pada tanggal 12 Mei yang akan datang harus diselenggarakan sesuai dan menurut ketentuan UUD 1945. Kedua, menolak penunjukan Ali Sastroamidjojo menjadi Wakil Ketua MPRS karena ia tak lagi berhak dan pantas mewakili suatu golongan dalam masyarakat. Ketiga, pimpinan sidang seharusnya ditunjuk oleh para anggota MPRS sendiri. Keempat acara harus ditetapkan oleh para anggota sesuai dengan kehendak rakyat, yaitu pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan mandat-mandat yang yang telah diberikan MPRS; pandangan umum tentang pertanggungjawaban tersebut dengan berani dan jujur; acara pokok terdiri dari ;
Pengukuhan Surat Perintah 11 Maret 1966 beserta segala keputusan pelaksanaan dari surat perintah tersebut; agar surat perintah itu ditingkatkan menjadi mandat dari MPRS kepada Letjen. Soeharto.
Termasuk ke dalam mandat tersebut adalah penugasan kepada Letjen. Soeharto untuk dalam waktu satu tahun mengatur dan menyelenggarkan segala hal yang ditetapkan UUD 1945, antara lain mengadakan pemilihan umum untuk membentuk MPR dan DPR yang sungguh-sungguh wakil rakyat, dan menetapkan lembaga-lembaga negara tertinggi pada tempatnya masing-masing sesuai dengan UUD 1945, yaitu MPR, DPR, Pemerintah, DPA, Bepeka dan MA.
Rabu 30 April 1969
Hari ini Presiden Soeharto memimpin sidang paripurna Kabinet Pembangunan bertempat di Istana
Negara ini merupakan sidang Kabinet lengkap yang pertama sejak di mulainya Pelita. Sidang tersebut
antara lain memutuskan untuk menunda kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto ke Eropa, di samping
mendengarkan laporan dari beberapa orang menteri.Porf. Dr. Widjojo Nitisastro melaporkan tentang\
kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pertemuan IGGI, yaitu bahwa negara-negara donor tersebut
akan memberikan bantuan kepada Indonesia dengan syarat-syarat yang lebih ringan daripada tahun
yang lalu. Sementara inu Menteri Keuangan Ali Wardhana melaporkan tentang penghapusan uang muka
bea masuk yang selama ini di kenakan pada barang-barang impor golongan B dan C. dengan
penghapusan tersebut diharapkan akan dapat memperlancar usaha-usaha impor. Menteri Perdagangan
Sumitro Djojohadikusumo melaporkan bahwa harga Sembilan bahan pokok dalam bulan april 1969
menurun sebesar 4,65% dibandingkan bulan Maret. Sedangkan Gubernur Bank Sentral Radius Prawiro
menyampaikan bahwa kurs BE adalah stabil dan kurs DP wajar; jumlah deposito dan tabungan
berhadiah terus meningkat.
Kamis 30 April 1970
Hari ini Presiden Soeharto memanggil Direktur Jendral Olahraga, mayjen.Supardi, dan Ketua KONI Pusat, Djonosewojo, untuk menghadapnya di Istana Negara.Pada pertemuan itu, Presiden menanyakan tentang persiapan regu Thomas Cup Indonesia.Jendral Soeharto mengharapkan agar tidak ada hambatan bagi para pemain didalam mencapai prestasi setinggi mungkin dalam pertandingan nanti. Selain menjanjikan untuk mencari jalan yang dapat menjamin hari depan para pemain Thomas Cup, Presiden juga menyatakan akan meninjau latihan para calon anggota regu Thomas Cup Indonesia di Senayan, Jakarta.
Senin 30 April 1973
Presiden Soeharto hari ini meresmikan bendungan dan PLTA Riam Kanan di Banjarmasin, Kalimatan Selatan. Dalam pidato sambutannya, kepala Negara antara lain mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam pembangunan di daerah-daerah selama ini mencerminkan keterbatasn kemampuan kita. Keterbatasan kemampuan itu mengharuskan kita untuk menentukan prioritas pembangunan secara tepat.Demikian dikatakan Presiden Soeharto.Presiden dan rombongan tiba di Banjarmasin pagi, dan segera kembali ke Jakarta selepas acara peresmian.
Selasa 30 April 1974
Pemerintah tidak bisa menganggap peristiwa subversi yang terjadi pada tanggal 15-16 januari yang lalu sebagai sudah selesai. Sebab, kita harus tetap waspada terhadap usaha-usaha yang telah dan mungkin akan di lancarkan, baik didalam maupun diluar negeri. Demikian di tegaskan oleh Presiden Soeharto dalam sidang kabinet paripurna pagi ini.Sidang yang berlangsung di Gedung Utama Sekretariat Kabinet itu secara khusus mendengarkan uraian Kepala Bakin, Ledjen.Yoga Sugama, Mengenai Peristiwa Malari dan latarbelakangnya.
Rabu 30 April 1975
Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Jepang, Toshiyo Kohmoto, menghadap Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha.Dalam pertemuan itu telah dibahas masalah hubungan dagang antara kedua negara yang selama ini terus memperlihatkan grafik yang semakin meningkat.Pada kesempatan itu, selain menguraikan tentang perkembangan pembangunan di Indonesia dewasa ini, kepala negara juga telah menyampaikan pandangan-pandangannya tentang peningkatan hubungan dagang lebih lanjut antara kedua negara.Ikut menghadiri pertemuan itu adalah Menteri Perdagangan Radius Prawiro.
Sabtu 30 April 1977
Kantor Wilayah Departemen P dan K DKI Jakarta mengumumkan bahwa sebanyak 189 siswa kelas I, II, dan III dari 7 STM, serta 55 siswa dari 21 SMEA di Ibu kota, telah menerima beasiswa Super Smart hari ini. Penyerahan itu dilakukan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin di Gedung Balai Kota. Beasiswa yang dicanangkan Presiden Soeharto itu memberikan tunjangan belajar sebesar Rp. 6.500,- per bulannya.
Presiden Soeharto hari ini telah menyetujui dua buah proyek dibidang industri, masing-masingnya ialah PT NGKA Busi Indonesia yang berlokasi di Jakarta dan PT Inoue Rubber Indonesia yang berkedudukan di daerah Jawa Barat. Demikian penjelasan BKPM.
Sabtu, 30 April 1983
Presiden Soeharto meminta agar usaha-usaha peningkatan fungsionalisasi pengawasan di Departemen Dalam Negeri lebih ditingkatkan. Upaya peningkatan pengawasan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan Inspektur Wilayah seluruh Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 3 Mei 1983 yang akan datang. Demikian dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam setelah menghadap Kepala Negara pagi ini Cendana.
Perdana Menteri Jepang dan Nyonya Tsutako Nakasone pukul 15.30 sore ini tiba di lapangan udara internasional Halim Perdanakusuma untuk memulai kunjungan resmi selama dua hari di Indonesia. Kedua tamu negara itu disambut dengan hangat oleh Presiden dan Ibu Soeharto dalam suatu upacara penyambutan kebesaran militer. Selain Menteri Luar Negeri Sintaro abe, dalam rombongan PM Nakasone terdapat pula seorang puteranya.
Sementara itu, hari ini Presiden Soeharto telah menandatangani Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang status pelabuhan laut Indonesia. Dalam peraturan pemerintah yang dimulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei yang akan datang itu, status pelabuhan laut Indonesia diubah dari bentuk PN (Perusahaan Negara) menjadi Perum (Perusahaan Umum)
Keseluruhan pelabuhan yang ada di Indonesia dibagi atas empat Perum Pelabuhan. Perum Pelabuhan II (Jakarta), diatur dalam PP No. 15 tahun 1983. Perum Pelabuhan III(Surabaya) dan Perum Pelabuhan IV (Ujung Pandang), masing-masing diatur dalam PP No. 16 tahun 1983 dan PP No. 17 Tahun 1983.
Minggu, 30 April 1989
Presiden Soeharto menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak ingin mencampuri urusan rakyat Kamboja, dan mengharapkan agar pertemuan Pangeran Sihanouk dengan PM Hun Sen di Jakarta awal pekan ini dapat menghasilkan kemajuan bagi penyeselesaian konflik Kamboja. Penegasan ini disampaikan Presiden kepada Pangeran Sihanouk ketika pemimpin dan isterinya melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden dan Ibu Soeharto di Cendana malam ini.
Setelah bertemu dengan Presiden Soeharto, Sihanouk mengatakan bahwa Pesiden tidak mengemukakan saran atau usul apapun atas pertemuannya dengan Hun Sen. Dapat ditambahkan bahwa Pengeran Sihanouk dan Putri Monique tiba di Jakarta sore ini.
Kamis, 30 April 1992
Siang ini, di Surabaya, Presiden Soeharto meresmikan proyek-proyek di lingkungan Perum Pelabuhan III. Proyek-proyek yang diresmikan itu adalah proyek pengembangan fasilitas pelabuhan laut Surabaya tahap II, depo peti kemas, dan pengembangan fasilitas pelabuhan Banjarmasin tahap I.
Dalam kata sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa kalau kita smapai tidak dapat mengikuti arus perkembangan perekonomian dunia, maka kemahuan ekonomi kita akan terhambat dan laju pembangunan kita akan tersendat. Karena itu, disatu pihak, kita harus berusaha agar tidak tertinggal oleh perkembangan ekonomi dunia; di lain pihak, kita harus mempercepat pembangunan. Untuk itu, dukungan perhubungan laut mutak diperlukan. Itlah sebabnya kita harus menambah sarana perhubungan laut, sepelabuhan dan kapal serta sarana-sarana lainnya. Kita juga harus mengembangkan sumber daya manusia. Dalam kaitan ini penting sekali kebangkitan semangat bahari.
Penyusun Intarti
