Sabtu, 22 April 1967
Hari ini 15 anggota DPR-GR menyampaikan sebuah usul tentang pemutusan hubungan diplomatik dengan RRC dalam suatu sidang pleno terbuka lembaga perwakilan tersebut. Diharapkan usul ini akan dapat disahkan menjadi sebuah resolusi ini tampaknya terdorong oleh adanya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Jawa Timur, Jakarta dan beberapa tempat lain di Indonesia dalam dua minggu terakhir ini. Ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa kerusuhan-kerusuhan ini didalangi oleh pejabat-pejabat dari Kedutaan Besar RRC di Jakarta, sehingga hal ini segera ditangani oleh massa pemuda dan mahasiswa yang memang selama ini telah tidaj puas terhadap keterlibatan pemerintah Peking dalam G-30-S/PKI. Bentrokan fisik antara WNI Cina dan warga Cina dengan kaum pribumi tak dapat dihindarkan di beberapa kota.
Pejabat Presiden Jenderal Soeharto hari ini telah menerima laporan dari Team Peninjau Indonesia dalam pemilihan umum di Sabah. Oleh Team Peninjau itu dilaporkan bahwa pemilihan umum tersebut telah berjalan dengan tertib, lancar dan teratur. Team Peninjau Indonesia ini dikirim ke Sabah dalam rangka pelaksanaan persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia, yang ditandatangani di Jakarta pada 11 Agustus 1966, dalam rangka penyelesaian konfrontasi antara kedua Negara.
Ketua Presidium Kabinet Ampera hari ini telah menginstruksikan kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian untuk mengintensifkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Instruksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 22/U/IN/4/1967 dikeluarkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengamanan penerimaan negara baik berupa rupiah maupun devisa. Surat Keputusan itu juga merupakan salah satu kebijaksanaan yang diputuskan oleh sidang paripurna Kabinet Ampera yang diadakan dua hari yang lalu.
Senin, 22 April 1974
Presiden Soeharto telah membentuk beberapa Inspektur Jenderal Proyek-proyek Pembangunan (Irjenbang). Irjenbang ini diberi tugas untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang meliputi baik proyek sektoral, Inpres, bantuan desa maupun proyek-proyek daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Irjenbang mengadakan penelitian dan peninjauan pada proyek-proyek tersebut dan menyampaikan laporan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Irjenbang menerima perintah dan petunjuk dari Presiden dan Wakil Presiden, serta bertanggungjawab kepada Presiden. Demikian ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 25 yang dikeluarkan hari ini. Keputusan ini dikeluarkan dengan pertimbangan agar pelaksanaan proyek-proyek pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah dapat berjalan sesuai dengan landasan dan arah yang telah digariskan dalam Repelita II.
Menteri Keuangan Amerika Serikat, George P Schultz, diterima oleh Presiden Soeharto pagi ini di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang satu jam itu telah dibahas hubungan kedua negara, terutama menyangkut masalah-masalah moneter. Tetapi dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Borobudur hari ini, ia tidak bersedia mengungkapkan materi pembicaraannya denga Presiden Soeharto dan Menteri Keuangan Ali Wardhana. Ia hanya menegaskan bahwa negaranya akan tetap membantu Indonesia. Schultz dan rombongan kemarin telah meninjau pabrik Pusri dan proyek Pertamina di Palembang.
First lady Filipina, Imelda Marcos, tiba di Jakarta hari ini dalam rangka misi kebudayaannya ke Indonesia. Ia, yang disertai oleh seorang putrinya, Irene, akan berada di Indonesia selama lima hari, dan menjadi tamu Ibu Soeharto. Presiden dan Ibu Soeharto siang ini menjamu makan Nyonya Imelda Marcos di kediaman Jalan Cendana. Pada kesempatan itu, selain dilakukan pertukaran cinderamata antara kedua Ibu Negara, Nyonya Marcos juga telah memberikan sumbangan sebesar Rp70 juta untuk renovasi Candi Borobudur.
Malam ini diselenggarakan pertemuan Nyonya Marcos dengan tokoh-tokoh wanita Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan acara kesenian di Istana Negara. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Hamengku Buwono IX turut hadir dalam acara tersebut.
Malam ini Pemerintah menaikkan harga delapan jenis bahan bakar yang berasal dari minyak. Kenaikan harga minyak ini disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar di pasaran internasional yang telah naik sebanyak lima kali sejak bulan April 1973. Sejak bulan Maret 1973, baru sekarang ini Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak didalam negeri. Ini berarti bahwa Pemerintah selama ini memberi subsidi terhadap konsumen di dalam negeri, sehingga untuk memperkecil subsidi itu, maka Pemerintah terpaksa menaikkan harganya. Demikian dijelaskan oleh Menteri Pertambangan, Prof. Sadli, dalam wawancara dengan TVRI malam ini.
Kamis, 22 April 1976
Pagi ini Presiden Soeharto membuka Sidang Tahunan IX Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam amanatnya Kepala Negara antara lain mengatakan bahwa negara-negara maju juga mempunyai tanggungjawab moral unutk membantu negara-negara yang sedang membangun. Hal ini karena tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang dinikmati oleh negara-negara maju itu setidak-tidaknya sebagian juga bersumber pada kekayaan alam dan cucuran keringat bangsa-bangsa yang kini sedang membangun.
Jum’at, 22 April 1977
Dana khusus bantuan Presiden Soeharto sebanyak Rp5 Juta hari ini diserahkan kepada Ketua Proyek Pembangunan Masjid Raya Jayapura. Haji Khairi, melalui Bupati Th. Messeth. Ketika menerima penyerahan itu, Ketua Proyek Pembangunan Masjid Raya Jayapura telah menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Soeharto atas bantuan tersebut.
Sabtu, 22 April 1978
Berdasarkan Keppres No. 20/1978, pada pukul 10.00 pagi ini Presiden Soeharto melantik enam orang menteri muda Kabinet Pembangunan III di Istana Negara. Menteri-menteri muda tersebut adalah, pertama, Ir. Achmad Affandi sebagai Menteri Muda Urusan Produksi Pangan yang diperbantukan pada Menteri Pertanian.
Kedua, Bustanil Arifin SH sebagai Menteri Muda Urusan Koperasi yang diperbantukan pada Menteri Perdagangan dan Koperasi. Ketiga, Martono sebagai Menteri Muda Urusan Transmigrasi yang diperbantukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keempat, Drs. Cosmas Batubara sebagai Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat yang diperbantukan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Kelima, dr. Abdul Gafur sebagai Menteri Muda Urusan Pemuda yang diperbantukan kepada Menteri P dan K. Keenam, Ny. L Sutanto SH sebagai Menteri Muda Urusan Peranan Wanita yang diperbantukan kepada Menko Kesra.
Selasa, 22 April 1980
Presiden Soeharto menghendaki agar Menteri Muda Urusan Pemuda, Abdul Gafur, mengadakan penjajakan tentang kemungkinan menghidupkan kembali organisasi Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG) untuk menggantikan BP3 yang ada sekarang ini. Saran ini diberikan Presiden sebagai suatu jalan keluar didalam kerangka menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi akhir-akhir ini. Melalui POMG, di lingkungan pendidikan pertama, yaitu keluarga, dan lingkungan pendidikan kedua, yaitu sekolah, masalah kenakalan remaja dapat diatasi secara bersama-sama.
Selain itu Presiden Soeharto juga meminta agar dalam menangani masalah kenakalan remaja ini digunakan Keputusan Presiden No. 23/1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Penanganan kenakalan remaja ini dapat dipikirkan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang berwajib berdasarkan pada Keppres tersebut.
Demikian dikatakan Menteri Muda Urusan Pemuda, Abdul Gafur, setelah menghadap Presiden di Bina Graha pagi ini.
Rabu, 22 April 1992
Mulai pukul 09.00 pagi ini, selama lebih dari dua jam, Presiden Soeharto dan PM Paul Keating mengadakan pembicaraan empat mata di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu kedua kepala pemerintahan membicarakan berbagai mesalah bilateral, regional, dan Internasional. Kepada pimpinan Australia itu, Kepala Negara antara lain menegaskan bahwa Indonesia tidak mempunyai kenginan untuk mengganggu negara-negara tetangganya, karena UUD 1945 secara jelas menyebutkan ingin mewujudkan perdamaian dunia dan menghapus penjajahan.
Sementara itu, PM Keating antara lain berbicara tentang masalah forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Dikatakannya bahwa untuk memantapkan wadah ini perlu diselenggarakan suatu KTT. Presiden Soeharto menyambut baik usul tersebut, hanya saja diperlukan adanya persiapan sebaik-baiknya untuk itu. Dalam hubungan ini Presiden mengingatkan pengalaman ASEAN yang baru mengadakan KTT Sembilan tahun setelah pembentukannya di Bali.
Manyangkut masalah bilateral, kedua pemimpin itu sependapat bahwa kerjasama militer diantara kedua Negara dapat ditingkatkan. Akan tetapi bentuk kerjasama itu adalah latihan bersama dan untuk mengetahui perkembangan industri militer di negara mitranya.
Setelah mengadakan pembicaraan, kedua pemimpin kemudian menyaksikan penandatanganan tiga perjanjian yang masing-masingnya ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Duta Besar Australia, Philip Flood. Ketiga perjanjian tersebut adalah mengenai masalah ekstradiksi dalam rangka memberantas tindakan kriminal, penghindaran pengenaan pajak berganda, dan persetujuan kerjasama dalam bidang perikanan.
Penyusun Intarti, S.Pd
