Sabtu, 16 Apri 1966
Waperdam bidang Ekonomi, keuangan dan pembangunan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dalam instruksi No. 1/1966 tanggal 5 April menginstruksikan kepada semua departemen, lembaga negara dan perusahaan negara/pemerintah yang pernah melakukan peminjaman dan pemutaran uang negara supaya menghentikannya serta melaporkan jumlah yang telah dipinjamkan/dibungakan/diputarkan itu selambat-lambatnya akhir Mei 1966.
Rabu, 16 April 1969
Presiden Soeharto menganugerahkan Samkarya Nugraha kepada Pusat Pasukan khusus Angkatan Darat, bertempat di Batujajar, Jawa Barat. Penyerahan ini bertepatan dengan ulang tahun ke -17 Korps Baret Merah itu.
Dalam amanatnya Presiden mengemukakan bahwa dari seorang prajurit ABRI dituntut syarat-syarat yang lebih berat daripada seorang warganegara biasa, dan setiap prajurit memikul tanggungjawab yang lebih besar dari pada warganergara biasa, walaupun demikian tidak berarti bahwa prajurit ABRI boleh menuntut hak-hak yang lebih besar dari pada warganegara yang lain.
Pemerintah melarang perusahaan-perusahaan yang beromisili di Indonesia untuk mengadakan hubungan impor dan ekspor dengan Afrika Selatan, Rhodesia Selatan, dan Angol. Larangan ini dikeluarkan sehubungan dengan dikenakannya embargo oleh PBB terhadap negara-negara tersebut karena menganut politik diskriminasi wara kulit.
Hari ini pula resmi Presiden Soeharto menandatangani pernyataan tidak berlakunya UU tentang persetujuan Dwi - Kewarganegaraan, acara ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1969. Dengan demikian mereka yang mempunyai kewarganegaraan rangkap harus memilih untuk mengajukan menjadi WNI; mereka yang tidak bersedia menjadi WNI, dinyatakan sebagai orang asing. Untuk yang terakhir ini akan berlaku peraturan-peraturan sebagaimana yang berlaku bagi orang asing lainnya.
Kamis 16 April1970
Pukul 08.30 pagi, Presiden Soeharto menerima penyerahan gedung Bina Graha, yang baru saja selesai pembangunannya dari Direktur Pertamina, Ibnu Sutowo. Bangunan yang diserahkan ini adalah proyek pembangunan kompleks kantor Kepresidenan. Gedung yang terletak di samping Istana ini dilengkapi dengan berbagai peralatan mutakhir, seperti close circuit television system. Pada tahap kedua akan dibangun pula gedung tambahan yang akan berfungsi sebagai bahagian administrasi atau sekeretariat kantor kepresidenan.
Pada upacara penerimaan gedung ini Presiden menjawab berbagai pertanyaan dalam masyarakat tentang mengapa gedung tersebut dibangun oleh Pertamina. Jenderal Soeharto menjelaskan bahwa pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembangunan gedung tersebut sehingga pembangunannya, tidak bisa diserahkan kepada Departemen Pekerjaan Umum tanpa anggaran, maka akan mengganggu anggaran departemen tersebut. Presiden menambahkan bahwa biaya pembangunan gedung ini adalah Rp.600 juta yang semuanya ditanggung oleh Pertamina. Presiden Soeharto sendiri akan mempertanggungjawabkan kebijaksanaan ini kepada rakyat melalui sidang MPRS nanti. Demikian antara lain dikatakan Presiden Soeharto dalam acara serah terima gedung Bina Graha.
Setelah acara serah terima, Presiden mengadakan peninjauan berkeliling gedung Bina Graha dan mencoba peralatan telekomunikasi serta berbicara langsung dengan beberapa orang Gubernur, pada kesempatan itu Presiden Soeharto bertanya kepada para Gubernur di Sulawesi Selatan, Lampung ( yang diwakili oleh Sekretaris Daerah), Jawa Barat, dan Jawa Timur tentang keadaan di daerah masing-masing.
Selesai peresmian, untuk pertama kalinya pagi itu Presiden Soeharto memimpin sidang kabinet lengkap di Bina Graha. Dalam sidang kabinet ini Presiden antara lain menginstruksikan kepada para menteri dan pejabat-pejabat lainnya untuk mengadakan penertiban itu menyangkut kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam enam hal, yaitu organisasi, kontrol, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
Jum,at 16 April 1971
Setibanya di Makassar dari Ambon hari ini, Presiden Soeharto meresmikan Pusat Listrik Tenaga Uap. Pada kesempatan ini Presiden Soeharto mengungkapkan bahwa pemerintah sekarang sedang menyelesaikan pembangunan pusat-pusat tenaga listrik yang besar seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Malam ini, Presiden Soeharto bertatap muka dengan tokoh-tokoh agama se-Sulawesi Selatan. Pada pertemuan ini Presiden Soeharto memberikan sumbangan uang sebanyak Rp50juta masing-masing kepada tokoh agama Islam, Katholik, dan Protestan. Ketika menyerahkan sumbangan ini Presiden mengatakan bahwa kita jangan hanya memberikan pendidikan bidang spiritual saja kepada anak-anak kita, tetapi juga pendidikan yang menyangkut bidang pembangunan.
Senin,16 April 1973
Presiden Soeharto, selaku Bapak Pramuka Tertinggi, bertempat di Cibubur, Jakarta Timur, pagi ini membuka Jambore Nasional 1973. Upacara pembukaan jambore ini ditandai oleh sebuah acara menarik, yaitu “Dialog Transmigrasi“, yang dibawakan oleh dua orang Pramuka Pembina secara bersahut-sahutan, dan dilanjutkan dengan nyanyian“Padi Ditumbuk Menjadi Beras”.
Malam ini Presiden Soeharto menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Istana Merdeka. Dalam sambutannya Pak Harto mengatakan bahwa rasa keadilan memanggil kita untuk menghapuskan penindasan yang kuat terhadap yang lemah Rasa Keadilan dan Persaudaraan yang menjadi tiang utama ajaran agama mewajibkan kita membangun masyarakat yang dapat mencegah timbulnya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Menurut Presiden, Para nabi sebelumnya telah merintis pembangunan masyarakat yang meliputi pembangunan material dan spiritual dengan agama-agama yang diturunkan Tuhan. “Karena itu”, demikian ditegaskan oleh Presiden “Membangun masyakat jelas merupakan tugas agama”.
Rabu,16 April 1975
Bertempat di Istana Merdeka pagi ini, Presiden Soeharto telah membuka rapat kerja unsur-unsur Departemen Keuangan dan Perbankan. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa tugas dan kewajiban aparat keuangan tidak terbatas pada kegiatan yang menggerakan sumber-sumber keuangan bagi biaya negara dan pembanggunan saja, melainkan juga memberikan arah dan mengawasi sumber-sumber biaya itu, sehingga dapat di gunakan secara baik dan tepat. Selanjutnya ia mengingatkan bahwa setiap pejabat dan pegawai negeri supaya benar-benar memahami Ciri-ciri Repelita II, sebab rencana pembangunan lima tahun ini akan menghadapi berbagai tantangan.
Dalam amanat peresmiannya Kepala Negara mengatakan bahwa Taman Mini adalah milik seluruh bangsa Indonesia dan di bangun atas hasil gotong royong seluruh masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan nasional, sesuai dengan pola dasar pembangunan yang telah ditetapkan didalam GBHN.
Sabtu,16 April 1977
Kepala Negara pagi ini mengharapkan pengertian dan kesadaran masyarakat untuk mencari cara menggunakan sarana jalan se-efektif dan sehemat mungkin, agar lalu lintas menggunakan lebih lancar dan sarana itu lebih lestari. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengefisienkan penggunaan kendaraan bermotor. Umpamanya dengan menggunakan mobil-mobil pribadi seperti Sedan dan Jeep secara bersama-sama, dengan empat sampai lima orang setiap hari pergi ke kantor dan pulangnya. Hal ini dikemukakan Presiden Soeharto dalam amanatnya pada peresmian penggunaan jembatan lintas Tomang, Jakarta peresmian ini disaksikan oleh pula Ibu Tien Soeharto Gubernur Ali Sadikin, dan para Pejabat DKI Jakarta dan masyarakat ibukota di sekitarnya.
Presiden Soeharto menyatakan rasa kagum dan penghargaan kepada mereka yang aktif mengambil bagian dalam penyelamatan korban kecelakaan pesawat twin Ottermilik MNA di pegunungan Tinombala penghargaan ini terutama diberikan kepada empat orang regu penyelamat yang di drop dengan helikopter. Demikian dijelaskan Menteri Perhubungan Emil Salim siang ini setelah melaporkan usaha-usaha penyelamatan itu kepada Presiden Soeharto di Cendana , Jakarta.
Hari ini diumumkan bahwa kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, telah menerima bantuan Presiden Soeharto berupa kredit dengan bunga yang sangat rendah. Kredit tersebut di bentuk kredit Paket A yang meliputi 20 ekor itik Tegal dan Paket B yang terdiri dari 10 ekor itik. Kepala Dinas Peternakan Indramayu Sutarji menjelaskan bahwa paket ini dimaksudkan agar petani yang tidak bermodal dapat menambah penghasilan, baik dari telor maupun dari penjualan itik tersebut.
Rabu, 16 April 1980
Presiden Soeharto mengatakan bahwa banyak isyu-isyu yang ditujukan kepada diri dan keluarganya, dilancarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan jalan menghalalkan segala cara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan mereka. Isyu-isyu yang beredar menjelang Pemilihan Umum 1982 ini antara lain ditujukan kepada Ibu Tien Soeharto. Misalnya disebutkan bahwa Ibu Tien Soeharto selalu menerima komisi dan menentukan kemenangan suatu tender. Sedangkan terhadap dirinya, ia dikatakan seolah-olah mempunyai selir atau simpanan seorang bintang film terkenal.
Dikatakan oleh Kepala Negara bahwa isyu-isyu tersebut sudah lama beredar, tetapi sekarang dibangkitkan lagi, karena menjelang pemilihan umum. Menurutnya, kebohongan-kebohongan itu dilontarkan dengan maksud untuk menyingkirkan kepemimpinan Orde Baru. Pihak-pihak tertentu itu lupa bahwa andaikata mereka berhasil menyingkirkan kepemimpinan Orde Baru, pasti akan timbul warganegara-warganegara, termasuk prajurit ABRI serta Kopassanda, yang akan menghalang-halangi maksud politik mereka itu. Lebih-lebih lagi jika mereka itu mau mengganti Pancasila dan UUD 1945.
Demikian dikemukakan Presiden Soeharto hari ini ketika menghadiri acara tumpengan menyambut ulang tahun korps baret merah, Kopassanda, di Cijantung, Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan anggota Kopassanda bahwa sebagai prajurit ABRI mereka dapat mengamalkan Tri Dharma dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa.
Sabtu, 16 April 1983
Presiden Soeharto kembali menegaskan pentingnya kerjasama dengan bangsa-bangsa lain dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, meskipun Indonesia sendirilah yang harus memikul beban dan bertanggungjawab pembangunan itu sendiri. Dalam hubungan ini, Kepala Negara menyatakan penghargaannya kepada Republik Federal Jerman yang telah memberikan kerjasamanya bagi pembangunan Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Demikian antara lain dikatakan Presiden Soeharto ketika memberikan sambutan pada upacara penyerahan surat kepercayaan Duta Besar Jerman Barat yang baru, Dr Helmut Matthias, pagi ini. Upacara singkat dan khidmat itu berlangsung di Istana Merdeka.
Senin, 16 April 1984
Presiden dan Ibu Soeharto pagi ini menghadiri upacara pembukaan Rapat Kerja Terbatas Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Rapat Kerja Nasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Istana Negara. Rapat Kerja terbatas Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang berlangsung hingga 19 April itu akan membicarakan masalah yang mencakup berbagai masukan dari daerah tentang Repelita IV berikut pelaksanaan APBN 1984/1985. Sementara itu Rapat Kerja Nasional Pembinaan PKK akan membahas masalah peningkatan kesejahteraan keluarga.
Menyambut kedua rapat kerja itu, Kepala Negara mengingatkan bahwa semua hasil yang telah kita capai hingga sekarang, kita jadikan sebagai kekuatan untuk memasuki Repelita IV. Ditegaskannya bahwa kita perlu meneliti kekuatan yang menjadi kunci keberhasilan kita, disamping juga perlu mengetahui kelemahan yang menjadi sebab kekurang-keberhasilan kita di masa lalu. Kekuatannya kita pupuk terus, sehingga kita mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk masju lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya kita perbaiki agar tidak terulang lagi di masa datang. Dengan sikap dasar yang demikian, maka dalam Repelita IV akan kita bangun kerangka landasan yang kukuh bagi pembangunan selanjutnya.
Pagi ini juga Presiden Soeharto membuka Rapat Kerja Nasional Kadin, bertempat di Bina Graha. Dalam kata sambutannya Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong kegiatan dunia usaha serta memantapkan iklim yang makin baik bagi investasi agar sektor dunia usaha dapat mengadakan investasi yang makin besar. Pada kesempatan ini, Presiden mengungkapkan bahwa dewasa ini pemerintah sedang mempersiapkan RUU mengenai Kadin yang akan memantapkan kedudukan dan peranan Kadin sebagai organisasi penghimpun dunia usaha.
Selasa, 16 APRIL 1985
Presiden Soharto hari ini di Bina Graha menerima Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja. Usai menghadap Kepala Negara, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menyediakan dana sebesar Rp1,3 miliar untuk penyelenggaraanPeringatan Konferensi Asia-Afrika ke-30 di Bandung tanggal 24 April mendatang. Dalam jumlah tersebut sudah termasuk biaya pengamanan dan biaya perbaikan Gedung Merdeka.
Kamis, 16 APRIL 1987
Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI harus memahami perubahan-perubahan zaman karena terus bertambah luasnya aspirasi-aspirasi dan keinginan masyarakat. Untuk itu ABRI harus memperluas wawasan dan kepekaan sosial politiknya agar ABRI dapat tetap menjalankan dengan baik peranannya sebagai stabilisator dan dinamisator bangsanya.
Demikian dikatakan Presiden Soeharto dalam amanat tertulisnya pada peringatan ulang tahun ke-35 Kopassus di Jakarta hari ini. Amanat tersebut dibacakan oleh Panglima ABRI, Jenderal LB Murdani.
Sabtu, 16 April 1988
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan bekas Presiden Konfederasi Swiss, Dr. Kurt Fugler. Selain Duta Besar Swiss, Bernard Freymond, dan Prof Dr Pscheid, pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi, BJ Habibie. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas berbagai aspek dan hubungan kerjasama antara kedua negara yang telah berlangsung selama ini. Kedua peimimpin sepakat bahwa kerjasama antara kedua negara, terutama dalam bidang pendidikan, perlu ditingkatkan. Sebagaimana diketahui kerjasama dalam bidang pendidikan antara kedua negara ditandai dengan pembangunan politeknik di Bandung.
Pagi ini Presiden juga menerima bekas Penasihat Keamanan Nasional Presiden AS, Dr Zbigniew Brzezinski, yang didampingi Duta Besar AS Paul Wolfowitz. Setelah melakukan tukar pikiran selama 45 menit dengan Kepala Negara, Brzezinski mengatakan bahwa AS menganggap sangat penting hubungannya dengan Jepang, Cina, dan Indonesia. Dikatakannya pula bahwa ia sangat setuju dengan pendapat Presiden Soeharto agar AS lebih memusatkan perhatiannya di kawasan Pasifik. Menurut Brzezinski, pada kesempatan itu Presiden Soeharto telah menjelaskan tentang perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia.
Senin, 16 April 1990
Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Soesilo Soedarman menghadap Presiden Soeharto pagi ini di Bina Graha. Dalam pertemuan itu ia telah melaporkan mengenai perkembangan satelit Palapa B2-R yang telah diluncurkan di Cape Canaveral, Amerika Serikat, pada hari Sabtu yang lalu. Ia juga menyampaikan perkiraan departemennya tentang kemungkinan timbulnya lonjakan permintaan telepon di dalam negeri dan permintaan beberapa negara untuk menyewa Palapa B2-R dari beberapa negara. Sehubungan dengan hal yang terakhir itu, Kepala Negara menginstrukikan Menteri Soesilo Sudarman untuk mulai mempersiapkan pembuatan dan peluncuran satelit Palapa generasi C.
Kamis,16 April 1992
Pukul 09.00 pagi ini Presiden Soeharto menerima Menteri Perdagangan, Arifin M Siregar, di Bina Graha. Arifin Siregar menghadap Presiden, antara lain untuk melapor tentang rencana kunjungan ke Spanyol, Prancis, dan Belanda dalam rangka mempromosikan barang-barang produksi Indonesia serta meningkatkan hubungan antara dunia usaha Indonesia dengan mitra usaha di ketiga negara itu.
Pada kesempatan itu Kepala Negara memerintahkan Arifin Siregar untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pemerintah Belanda mengenai latarbelakang keputusan pemerintah Indonesia untuk menolak bantuan pemerintah Belanda baru-baru ini. Dikatakan oleh Presiden bahwa keputusan tersebut justru diambil untuk memelihara hubungan antara kedua negara dan bukan untuk merusak hubungan itu. Ditegaskannya bahwa Indonesia ingin memelihara bahkan meningkatkan hubungan dengan Belanda dalam segala bidang, kecuali dalam urusan pemberian bantuan ekonomi. Dalam kaitan ini, Kepala Negara menginstruksikan Menteri Arifin Siregar untuk mengupayakan peningkatan jumlah wisatawan Belanda yang berkunjung ke Indonesia.
penyusun, Intarti, S.Pd
