PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Jejak Langkah Pak Harto 1 April 1966 - 1992

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,
Jumat, 1 April 1966

Letjen. Soeharto atas nama Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi  semua Kompartemen, departemen, badan/lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk mengintensifkan penertiban/pembersihan personil dilingkungan masing-masing dari oknum-oknum dari bekas anggota PKI serta organisasi yang berlindung dibawahnya. Kebijaksanaan ini termaktub dalam Instruksi No. 3/1966

Senin, 1 April 1968

Presiden Soeharto tiba di Phnom Penh daro Tokyo dalam rangka kunjungan kenegaraan di Kamboja. Untuk menghormati Presiden dan Ibu Tien Soeharto, malam ini Pangeran Sihanouk, kepala Negara Kamboja, menyelenggarakan jamuan kenegaraan. Dalm sambutannya pada makan malam kenegaraan itu, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Indonesia dengan sangat menghendaki agar bangsa-bangsa Asia Tenggara mempunyai kebebasan untuk memiliki martabatnya sesuai kepentingan dan cita-cita sendiri. Indonesia juga mengharapkan agar Asia juga tetap berada diluar konflik ideologi yang memecah belah dunia, demikian antara lain dikatakan oleh Presiden Soeharto.

Selasa, 1 April 1969

Hari ini Presiden Soeharto beramah-tamah dengan wartawan-wartawan ibukota di Istana Bogor. Pertemuan ini merupakan indikasi dari Presiden akan perlunya personal approach  secara langsung dengan persm guna memupuk saling pengertian yang lebih dalam, demi suksesnya Pelita. Ada kesempatan itu secara santai Presiden telah mengetengahkan pandangannya mengenai beberapa masalah. Tentang tugasnya sebagai Kepala Negara, Presiden mengatakan bahwa apa yang harus dilakukannya adalah mewujudkan kemurnian Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara konsekwen. Mengenai kedudukan pers nasional dalam pembangunan dikatakannya bahwa penempatan pers harus ditinjau dari prioritas yang kita hadapi dewasa ini, dimana kita baru mampu melaksanakan usaha-usaha untuk mencukupi sandang, pangan dan perumahan bagi rakyat.

Personal  approach terhadap pers ini tampaknya diadakan dalam rangka mengajak pers berpartisipasi dalam pelaksanaan Pelita yang secara resmi dimulai hari ini. Oleh karena itu Presiden menyampaikan berbagai penjelasan mengenai keadaan ekonomi dan msyarakat Indonesia pada umumnya, sebagai pedoman pers dalam menjalankan funsinya. Dalam kaitan ini Presiden menyatakan bahwa cita-cita masyarakat adil dan makmur hanya bisa dicapai dalam pembangunan, dan tanggal 1 april ini kita memasuki Pelita. Yang kita perlukan sekarang ialah taktik untuk menyukseskan Pelita. Melalui wakil-wakil pers, Presiden mengajak rakyat untuk memberikan partisipasi yang sebesar-besarnya, serta jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merusak jalannya Pelita.

Kamis 1 April 1971

Pagi ini di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima Pengurus Dewan Gereja Indonesia ( DGI ). Kepada DGI Presiden mengharapkan agar gereja berpartisipasi dalam tugas-tugas nasional dewasa ini, yang meliputi menciptakan kesatuan nasional, menyukseskan pemilihan umum dan pembangunan.

Senin 1 April 1974

Pada jam 09.00 pagi ini, bertempat di Convention Hall (Balai Sidang) Jakarta, Presiden Soeharto secara resmi membuka Konferensi PATA ke-23. Pada kesempatan ini, selain mengucapkan selamat datang kepada para peserta konferensi, Presiden menyambut dengan hangat keputusan PATA untuk menyelenggarakan konferensinya di Indonesia. Selanjutnya Keala Negara telah menguraikan dengan panjang lebar dan menarik pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila yang mengandung dorongan untuk mengejar nilai-nilai yang dipandang luhur.

Selasa, 1 April 1975

Penciptaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya hanya dimungkinkan dengan pembangunan yang menyeluruh. Demikian dikemukakan Presiden Soeharto ketika membuka Sidang Menteri-menteri Tenaga Kerja ASEAN, yang membahas masalah kesempatan kerja dan kependudukan, di Bina Graha pagi ini. Menurut Kepala Negara, kini sudah saatnya kita mencari dan mengembangkan cara-cara bagaimana negara-negara ASEAN dapat menyusun program bersama lebih efisien, dan bukan hanya untuk mengatasi masalah kependudukan dan kesempatan-kesempatan kerja saja, melainkan juga mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara menyeluruh.

Selanjutnya Kepala Negara mengemukakan bahwa masalah penduduk dan tenaga kerja merupakan kunci dari pada ketentraman dan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya. Keberhasilan negara-negara ASEAN dalam memecahkan persoalan ini akan memberi sumbangan pada terwujudnya stabilitas bersama, yang akan merupakan unsur pendorong bagi bertambah cepat dan lancarnya pembangunan. kita cukup menyadari betapa mutlaknya penanggulangan terhadap masalah-masalah tadi, bagi berhasilnya pembangunan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat, baik materil maupun spritual. Masalah-masalah tersebut perlu ditanggulangi melalui usaha-usaha yang panjang dengan mengatur pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana dan dengan usaha menciptkan dan memperluas lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Demikian antara lain dikatakan oleh Presiden.
Dapat ditambahkan bahwa sebelum menyampaikan amanatnya, Kepala Negara telah menerima kunjungan kehormatan dari para menteri tenaga kerja ASEAN TERSEBUT.

Presiden Soeharto menginstruksi Departemen Pertanian dan Departemen Penerangan untuk menangani program kampanye intensifikasi di bidang pertanian. Instruksi ini dikeluarkan didalam sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang berlangsung di Bina Graha pagi ini, dimana telah ditetapkan bahwa kampanye program intensifikasi di bidang pertanian perlu ditingkatkan. Dalam hubungan ini sidang menetpkan bahwa salah satu bidang pertanian yang perlu diintensifkan adalah penanaman tebu, sehingga memungkinkan disederhanakannya masalah sewa tanah yang sekarang ini masih sangat kompleks.

Sidang juga telah membahas masalah penanggulangan hama wereng dan penyakit virus. Pada bulan januari yang lalu, pemerintah telah menerima laporan mengenai adanya daerah potensi serangan hama wereng coklat di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada akhir februari ternyata masih terjadi perluasan daerah potensi serangan hama wereng coklat itu, sekalipun pemberantasan telah mulai dilakukan. Selain pemnerantasan hama, pemerintah juga mengganti varitas padi yang peka dengan varitas baru, yaitu PB-26, PB-28, dan PB-30 yang tahan terhadap hama wereng dan penyakit virus.

Jumat, 1 April 1977

Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Ekuin, dan Gubernur Bank Indonesia untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan program bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar. Instruksi itu dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 6/1977 yang ditetpkan dan mulai berlaku pada hari ini. Dalam ketentuan trsebut, yang dimaksudkan dengan program bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar ini adalah bantuan kredit dengan  syarat-syarat yang ringan kepada pemerintah Daerah Tingkat iI Kabupaten/Kotamadya dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta untuk keperluan pembangunan dan pemugaran pasar. Untuk bantuan tersebut dalam tahun anggaran 1977/1978 telah disediakan dana sebesar Rp25 milyar dengan bunga 0 persen setahun.

Selasa, 1 April 1980

Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Pertambangan dan Energi, Subroto, untuk terus mengembangkan “energi hijau”, yaitu energi yang berasal dari tanaman ubi jalar dan sejenisnya. Energi yang bisa dihasilkan adalah berua ethanol dan methanol. Subroto mengungkapkan hal ini selesai melapor kepada Kepala Negara di Bina Graha siang ini.

Rabu, 1 April 1981

Hari ini, bertempat di Bina Graha, Presiden Soeharto memimpin Sidang Kabinet terbatas Ekuin. Sidang kali ini membahas pelaksanaan peletakan dasar rencana industrialisasi, dan pelaksanaan surat keputusan kerjasama tige menteri mengenai pengendalian hutan. Didalam sidang juga dibahas langkah-langkah yagn diambil pemerintah untuk mengatasi tenaga kerja yang timbul akibat dari pembatasan produksi dan ekspor kayu gelondongan.


Kamis, 1 April 1982

Presiden dan Ibu Soeharto hari ini melakukan kunjungan kerja sekama dua hari di NTT. Tiba Watunilok, Kabupaten Sikka, Floes Timur, siang ini Presiden dan Ibu Soeharto melakukan panen raya jagung hibrida di desa Watunilok. Menyambut panen raya ini, Presiden menyerukan kepada rakyat NTT untuk terus membudidayakan tanaman jagung, sesuai dengn kebijaksanaan Gubernur Ben Mboi,. Dalam hubungan ini Kepala Negara mengatakan bahwa intensifikasi mutlak dilakukan sebelum mengadakan ektensifikasi. Selain itu Presiden juga menekankan perlunya dilakukan pembibitan terhadap bibit unggul.
Ditekankan pula bahwa pembangunan yang dilakukan selama Pelita I sampai Pelita III sekarang ini adalah pembangunan ekonomi yang terutama menekankan pada sektor pertanian. Oleh karena itu Presiden mengharapkan agar para petani di daerah ini mendukung dan menjadi anggota KUD yang merupakan salah satu unit ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Seteah memulai panen raya, Presiden mengadakan temu wicara dengan kelompok tani terbaik dari kelima kabupaten NTT. Pada kesempatan itu Kepala Negara menguraikan berbagai masalah pembangunan dan pertnian. Dalam salah satu uraiannya Presiden menolak anggapan sebahagian kalangan yang menyatakan bahwa pembangunan hanya berjalan atas dasar kemauan Presiden sendiri. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukannya sekarang ini adalah melaksanakan kepercayaan rakyat yang disalurkan melalui dan ditetapkan oleh MPR. Dengan demikian, begitu ditegaskan Presiden, semua usaha pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dilakukan atas kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi Kepala Negara mengingatkan juga bahwa pelaksanaan pembangunan itu tidak hanya tergantung pada partisipasi rakyat secara keseluruhan dan pada kesadaran yang tumbuh dari hati nurani sendiri.

Presiden juga memesaankan kepada para petani agar penyebaran lamtorogung terus diperluas di wilayah-wilayah NTT. Dijelaskan oleh Presiden bahwa lamtorogung itu sangat bermanfaat menunjang baik untuk usaha pertanian dan peternakan maupun industri lanjutannya.

Minggu, 1 April 1984

Hari ini Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1984 yang mengatur tentang tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun. Dengan dikeluarkannya keputusan ini diharapkan tidak ada lagi kekurangan ataupun keterlambatan pembayaran gaji dan pensiun di daerah otonom. Dengan demikian Keputusan Presiden ini akan memberikan kepastian hukum atas kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan bagi pembayaran gaji pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan di daerah.

Senin, 1 April 1985

Presiden Soeharto pagi ini di Istana Merdeka menerima surat kepercayaan Duta Besar Islandia yang baru. Petur Thorsteinsson. Dalam pidato balasannya Presiden antara lain mengatakan bahwa meskipun secara geografis kedua negara kita memang jauh jaraknya, namun berkat kemajuan komunikasi, teknologi dan tingkat peradaban umat manusia sekarang, dunia terasa semakin menyempit. Namun menurut Presiden masih ada jarak yang lain yang masih harus kita dekatkan, yaitu hubungan batin antar manusia, hubungan batin antar bangsa.

Karena itu Presiden berpendapat bahwa perlu terus menerus dikembangkan sikap positif untuk mendekatkan hubungan antar bangsa, atas dasar saling hormat menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing dan bekerjasama yang saling memberikan manfaat. 
Demikian atara lain pidato balasan Presiden.

Selama setengah jam pagi ini di Istana Merdeka Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan Mikhail S Kapitsa, Wakil Presiden Luar Negeri Uni Soviet, yang didampingi oleh duta besar Uni Soviet untuk Indonesia. Semivolos dan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri, Nana Sutresna. Dalam pertemuan itu dibahas masalah-masalah bilateral maupun masalah-masalah internasional dewasa ini. Dalam kunjungan ini, Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet itu menyampaikan salam hangat dari Gorbachev kepada Presiden Soeharto.

Pukul 11.00 pagi ini, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto melantik empat orang Duta Besar Republik Indonesia untuk tiga negara sahabat dan PBB. Keempat duta besar tersebut adalah Drs. Kasman Pahala Hadjan Siahaan untuk Hongaria, Laksdya. (Purn.) Orasodjo Mahdi untuk Pakistan, Mayjen. (Purn.) Soeharto Partoatmodjo untuk Burma merangkap Kerajaan Nepal, dan Poedji Koentarso MA sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB yang berkedudukann di Bern, Swiss.

Dalam amanatnya Presiden antara lain mengatakan bahwa tugas para duta besar adalah menjelaskan sikap dasar bangsa Indonesia, khususnya mengenai semangat dan arah politik luar negeri kita. Kita ingin mengembangkan saling pengertian, persahabatan dan saling membantu antara semua bangsa tanpa membedakan sistem sosial dan politik yang dianut masing-masing. Ini adalah kunci penting bagi keselamatan semua bangsa dan seluruh umat manusia. Sebab, dunia kita sekarang telah berkembang demikian jauh sehingga hubungan antar bangsa makin erat terkait satu dengan yang lain.
Selain tugas itu, Presiden juga meminta para duta besar ikut berperan didalam menunjang suksesnya pembangunan. pertama, secara aktif berusaha meningkatkan pasaran bagi barang-barang ekspor non-migas. Kedua, berusaha menarik penanam modal luar negeri potensi dalam menanamkan modalnya keluar. Dalam hubungan ini, Presiden mengatakan bahwa investasidari luar itu akan besar sumbangannya bagi sasaran investasi dalam Repelita IV ini.

Demikian antara lain pesan-pesan Presiden

Bupati Bandung, Haji Sani Abdurrahman, hari ini menerima bantuan kuda pejantan dari Presiden Soeharto. Kuda itu akan dimanfaatkan untuk pengembang-biakan populasi kuda di daerah Kabupaten Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Kuda yang diberi nama “Putera Mataram” itu diserah-terimakan hari ini di Jakarta.

Presiden Soeharto memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan dua buah masjid di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, masing-masing sebesar Rp15 juta untuk masjid di desa Sawah Laweh dan Rp5 juta untuk masjid di desa Biteh, Kacang. Hlal ini dikemukakan Bupati Solok, Drs Hasan Basri, yang menerima bantuan tersebut hari ini. Disamping itu, Presiden juga memberikan bantuan keuangan sebesar Rp250 juta untuk Masjid Raya di Kotamadya Solok, Sumatera Barat.
Selasa, 1 april 1986

Pukul 10.30 pagi ini, Presiden dan Ibu Soeharto menyambut kedatangan Raja Yordanian dan Permaisurinya di pelabuhan udara Halim Perdanakusuma. Raja Hussein dan Ratu Noor al Hussein disambut dengan upacara kenegaraan secara kebesaran militer, dengan dentuman meriam sebanyak 21 kali dan alunan lagu kebangsaan kedua negara. kedua tamu negara akan berada di Jakarta hari Kamis pagi, selanjutnya akan mengunjungi Yogyakarta dan Bali selama empat hari.
Jamuan santap malam kenegaraan untuk menghormat Raja Hussein dan Ratu Noor Hussein diselenggarakan oleh Presiden dan Ibu Soeharto di Istana Negara malam ini. Dalam kesempatan itu, kepada Raja Hussein dan rombongan disuguhi pula pertunjukan tari-tarian Indonesia yang berlangsung sampai pukul 23.30 malam.

Menyambut kunjungan kedua tamu dari Kerajaan Hashemit Yordania itu, Presiden Soeharto menyatakan keyakinannya bahwa kunjungan ini akan menambah eratnya persahabatan dan memperdalam saling pengertian yang telah ada antara kedua negara dan bangsa. Menurut Presiden, kunjungan ini juga akan memperlebar jalan yang akan ditempuh bersama daan meningkatkan kerjasama yang saling bermanfaat bagi kedua belah pihk maupun dalam memikul tanggungjawab bersama terhadap keselamatan dan kesejahteraan umat manusia.

Dikatakannya bahwa rakyat Indonesia menyambut Raja Hussein lebih dari seorang tamu, karena ia adalah seorang pemimpin dari tokoh pejuang bangsa Arab yang gigih memperjuangkan kemerdekaan dan memulihkan hak-hak Arab atas wilayah yang secara tidak sah diduduki Israel. Bahkan dikatakan Presiden bahwa Raja Hussein adalah juga pemimpin bangsa sahabat Indonesia yang tidak mungkin terlupakan.

Lebih jauh dikemukakan oleh Kepala Negara bahw rakyat Indonesia akan selalu ingat bahwa dalam perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaannya empat dasawarsa yang lalu, pemerintah dan rakyat Yordania telah menunjukkan rasa setia kawan dan rasa persaudaraannya yang dalam. Rakyat Indonesia tidak akan lupa bahwa Yordania merupakan salah satu negara Arab yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia.

Presiden juga mengambil kesempatan itu untuk menegaskan kembali sikap Indonesia terhadap Timur Tengah, khususnya sengketa Arab-Israel dan masalah Palestina. Dikatakannya bahwa sikap Indonesia sudah jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Sejak semula, Indonesia secara konseun dan konsisten mendukung perjuangan bangsa Arab dan rakyat Palestina untuk mengembalikan seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel sejak tahun 1967, dan hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Demikian antara lain sambutan Presiden.


Rabu, 1 April 1987

Bertempat di Istana Merdeka, pagi ini Presiden Soeharto menerima surat kepercayaan Duta Besar Theodor Wallau, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia memanfaatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan. dikatakannya bahwa dengan kerjasama atas dasar persamaan dan saling menguntungkan, maka Indonesia akan dapat lebih cepat mencapai cita-cita pembangunannya.


Mulai jam 11.00 siang ini, selama 45 menit, Ketua Umum Majelis Ulam Indonesia, KH Hasan Basri, bersama tokoh-tokoh MUI lainnya diterima Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Kedatangan mereka adalah untuk melaporkan hasil pertemuan antara Takeo Fukuda (Bekas PM Jepang), Helmut Schmitt (bekas Kanselir Jerman Barat)dengan para ulama dari lima agama besar yang berlangsung di Roma baru-baru ini. Yang terpilih untuk mewakili agama islam dalam pertemuan tersebut adalah ulama-ulama dari Indonesia.

Pertemuan itu mengusulkan agar Indonesia bertindak menjadi sponsor pertemuan ulama Islam untuk membicarakan masalah kependudukan dan keluarga berencana. Memberika pendapatnya tentang usul tersebut, Presiden menyatakan dapat menyetujui secara prinsip, tetapi teknis pelaksanaannya supaya dipelajari lebih dahulu.

Sabtu, 1 April 1989

Pukul 08.55 pagi ini Presiden Soeharto menerima Menteri Penerangan Harmoko di Cendana. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara meminta agar pos-pos penerangan pedesaan benar-benar digungsikan supaya mampu mnyerap umpan balik bagi terciptanya komunikasi sosial yang timbal balik. Dikatakannya bahwa pos-pos penerangan pedesaan diharapkan dapat mengembangkan keakraban dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat pedesaan.
Setelah menghadap Kepala Negara, Harmoko menyingkapkan bahwa pemerintah kini masih membahas kemungkinan untuk menaikkan iuran televisi. Kenaikan ini antala lain disebabkan oleh adanya kenaikan tarif listrik.

Rabu, 1 April 1992

Presiden Soeharto pada jam 10.10 pagi ini memimpin sidang kabinet terbatas bidang Ekuin yang berlangsung di Bina Graha. Didalam sidang hari ini diadakan penilaian secara menyeluruh tentang keadaan perekonomian didalam thun anggaran 1992/1993. Disepakati bahwa pemerintah merasa lebih tenang dalam memasuki tahun anggaran 1992/1993, sekalipun menghadapi gejolak harga minya bumi atau ketidakpastian penerimaan bantuan luar negeri, karena memiliki cadangan anggaran pembangunan yang cukup besar. Cadangan anggaran pembangunan yang dimiliki sekarang ini berjumlah sebesar Rp3,5 triliun yang berasal dari dua tahun anggaran sebelumnya.


Penyusun Intarti, Publikasi Lita,SH.