jejak Langkah pak suharto 1 maret,1976 - 1993

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,,

Rabu, 1 Maret,1967

Ketua  Jenderal AH Nasution  mengatakan  bahwa  pengumuman  presiden  tanggal  20 Februari, yang  disiarkan  pada 22 Februari , tentang  penyerahan  kepada  Jenderal  Soeharto, tidak boleh  diidentikan  sebagai  di bawah tangan, karena  hal itu sesuai  dengan isi jiwa Bab  III UUD 1945.

Menurut  bidang  Hankam  Jenderal  Soeharto  dalam  sambutan  tertulisnya  pada apel  peringatan  18 tahun  serangan  umum 1 maret  mengatakan bahwa perjuangan  suatu  bangsa  tidak  tergantung  pada kepemimpinan sesorang  tetapi  pada semangat  rakyatnya.

Jum,at, 1 Maret 1968

Pejabat presiden/ pangab, Jenderal Soeharto,  hari ini meresmikan  dan menyerahkan  panji-panji  Hankam  didalam suatu  upacara  di Parkir  Timur  Senayan, Jakarta. dalam  kata sambutannya, pejabat presiden  menyeruhkan  kepada segenap  anggota  ABRI  untuk bersatu, baik dalam pikiran  maupun  tindakan  dengan berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga, dan  Umpah Prajurit. Khusus kepada  pimpinan ABRI, jenderal  Soeharto  mengingatkan  bahwa di pundak mereka  terletak  tugas  berat  untuk  memelihara   jiwa korps  serta memegang  teguh disiplin di kalangan  anak buah.

Sementara  itu ketika  memberikan  sambutan  pada Musyawarah  Rumpun Dipenogoro, yang diadakan  menjelang  hari Rumpun  Dipenogoro, Jenderal  Soeharto  mengingatkan  bahwa  Rumpun, Komandan, TNI- AD,  ABRI  dan Rakyat, Bangsa dan negara  adalah satu  rangkaian, tugas, fungsi  dan aksentuasi  pengabdian  berbeda-beda, akan tetapi  perbedaan- perbrdaan  itu harus  diletakan  kepentingan  rakyat, Bangsa dan  Negara.

Sabtu, 1 Maret 1969

Tiga orang duta besar  RI yang baru, dilantik oleh  Presiden Soeharto  pagi ini  di Istana Merdeka. Ketiga  duta besar itu adalah  Mayjen, Askari  untuk prancis,  Ismail Yusuf  untuk republik Federasi Jerman,  dan Husein  Muchtar  untuk Vatikan.

Senin, 1 Maret 1971

Presiden Soeharto sangat menghargai  kerelaan para  sarjana  untuk bekerja di daerah pedesaan. Hal ini  diungkapkan  ketika  ia menerima  30 orang  sarjana  yang mengikuti  program badan  urusan  tenaga kerja  Sukarela  Indonesia. (BUTSI) di Bina Graha hari ini, pada kesempatan  ini presiden  memberikan pengarahan-pengarahannya  kepada para peserta BUTSI tersebut. Dikatakan oleh presiden bahwa rakyat di desa sangat memerlukan  bimbingan  dari tenaga  ahli. Rakyat  pedesaan perlu dibimbing untuk meningkatkan produksi dan penghasilan, dengan  begitu  kita dapat  meningkatkan produksi  dan penghasilan, dengan begitu kita dapat meningkatkan  kemakmuran rakyat  di desa-desa, yang merupakan mayoritas  daripada  bangsa  kita. Demikian diantara  lain dikatakan presiden.

Presiden Soeharto hari ini  mengungkapkan  bahwa  ia akan  memberikan  sebuah  kapal  untuk daerah  Kalimantan  Timur. Kapal  tersebut  akan  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  di sana, disamping  untuk  mengatasi  kesulitan  angkutan  yang disebabkan  oleh kekurangan sarana hubungan darat. Menurut  rencana ,kapal  tersebut  akan diserahkan kepada Gubernur  Kalimantan  Timur, A Wahab  Sjachranie,di Jakarta dalam  waktu  dekat ini

Sementara  itu sebuah  kapal dengan nama  “Bintang  20”  sumbangan  presiden  untuk Provinsi sulawesi  Tenggara, dalam  waktu  dekat  akan  tiba di pelabuhan  Kendari, kapal  tersebut dipesan  presiden  pada perusahaan galangan  di tegal, Jawa  Tengah.

Pagi ini Jenderal Soeharto  dalam kapasitas  sebagai ketua  Dewan  Pertahanan  dan Keamanan  nasional (wahankamnas).memimpin  sidang  dewan  tersebut. Dalam sidang  yang berlangsung  di Bina Graha  itu presiden Soeharto  memperingatkan baahwa kita tidak boleh sekali-sekali melupakan  dan mengabaikan  pembangunan  di bidang pertahanan dan keamanan dan mengabaikan  pembangunan  dibidang pertahanan dan keamanan nasional, meskipun Pelita memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Selanjutnya presiden berbicara mengenai keberadaan dewan yang dipimpinnya itu. Ia mengatakan  bahwa wahankamnas merupakan mimbar tempat negarawan senior dan para ahli militer Indonesia berjumpa. Perjumpaan tersebut adalah untuk menumbuhkan penegrtian timbal balik mengenai fungsinya masing-masing dan membentuk kerangka kearifan dan kebijaksanaan tertinggi pertahanan dan keamanan nasional.Forum tersebut juga akan dapat membahas segala sumber  kekuatan bangsa dan negara, demi kemantapan yang optimal bagi keselamatan dan kesejateraan  bangsa dan negara  sesuai dengan semangat proklamasi 17 agustus1945. Demikian pandangan  Jenderal Soeharto  mengenai fungsi wahankamnas.

Rabu, 1 Maret 1972

Presiden Soeharto  pagi ini  di Istana  Merdeka  menerima  anggota-anggota  DPP  Angkatan  45 yang antara lain  terdiri atas  Ketua 1 Djamin  Gintings dan  Ketua II  Ali sadikin. Pada  kesempatan  itu  presiden  meminta  agar jiwa  dan semangat  mereka  tidak kehilangan  pedoman  dalam mengembangkan  persatuan  dan kesatuan  nasional.

Sabtu, 1 Maret 1975

Menteri  Luar Negeri Korea  Selatan, Dr. Kim Dong  Jo, jam 09.00  pagi ini mengadakan kunjugan kehormatan  kepada  presiden Soeharto  di Istana  Merdeka. Kesempatan  itu telah  dipergunakan  oleh kedua  pemimpin untuk saling  bertukar pikiran mengenai pelbagai masalah yang menyangkut hubungan bilateral kedua negara, disamping masalah perdamaian  di Asia Tenggara. Kepada Menteri Luar Negeri Korea Selatanitu kepala negara antara lain menjelaskan mengenai kebijaksanaan yang telah dan akan ditempuh oleh pemerintah indonesia dalam pembangunan dalam usaha mencapai kesejateraan rakyat. Pada presiden Korea Selatan, park Chung  hee, untuk berkunjung ke Indonesia Sebagaimana diketahui, sejak hubungan diplomatik terjalin antara kedua kepala negara, belum pernah  dilakukan  pertukaran kunjungan diplomatik terjalin antara kedua negara, meskipun kedua negara telah sepakat untuk  meningkatkan  hubungan dan kerjasam.

Selesai pertemuan  dengan tamu  dari korea  selatan  itu, presiden  Soeharto  menerima  Menteri  Hankam/pangab,  Jenderal M  Panggabean. Beberapa hal, baik  yang berdimensi  nasional  maupun  internasional, telah dilaporkan  dan berbicara  oleh jenderal  Panggabean  dalam pertemuan  dengan kepala negara itu dalam  dimensi  internasional, pertemuan  antara  lain telah membahas  tentang  perjanjian  perbatasan antara indonesia, dan Menteri  Filipina. Perjanjian yang akan ditandatangani  dalam  waktu dekat ini oleh Menteri Hankam/ Pangab, atas  nama Pemerintah  Filipina, meliputi  patroli perbatasan  dan lintasan  perbatasan. Mengenai masalah dalam negeri,  telah dilakukan dalam rangka  penyelenggaraan  Rapim ABRI  1975/1976 pada tanggal 19 sampai 22 Maret  mendatang. Dalam hubungan  ini presiden  Soeharto menyatakan  akan memberikan  amanatnya  pada penutupan  Rapim, sekaligus  akan menerima  hasil rapat pimpinan  puncak ABRI  seluruh Indonesia itu.

Di tempat yang sama, presiden  Soeharto  siang ini mengadakan  pertemuan selama  satu jam  dengan Menteri  Negara PAN,  Sumarlin, kepala Staf  Kopkamtib, Laksamana  Sudomo,  Kepala BAKN, AE  Manihuruk  dan kepala  Bakin, Yoga Sugama. Dengan  menteri  dan pejabat-pejabat  tinggi tersebut  Kepaa Negara  telah membahas  langkah-langkah  untuk menyempurnakan  administrasi  kepegawaian. Kehadiran  Kepala Staf   Kopkamtib  dan  Bakin dalam pertemuan  ini sangat menarik perhatian  karena  masalah yang dibicarkan  dan langkah-langkah  yang akan ditempuh itu hanya  meyangkut  kepegawaian  sipil. Oleh sebab itu,  Menteri  Sumarlin menjelaskan  kepada para  wartawan  seusai  pertemuan bahwa kehadiran  pejabat  keamanan  diperlukan  karena  tidak usaha memyempurnakan  administrasi  yang akan dilakukan  nanti tidak hamya mencakup segi-segi  teknis dan personalia saja, melainkan  juga aspek keamananya.

Rabu, 1Maret 1978

Pagi ini Presiden Soeharto  meresmikan  penggunaan bendungan  dan jaringan  Irigasi  Sempor di  Kebumen, Jawa  Tengah. Pada kesempatan  itu ia menyerukan  agar para  petani  yang  sawahnya  mendapat pengairan yang teratur, melaksanakan  intensifikasi  pertanaian dengan sistem  panca usaha, sehingga  produksi  dapat ditingkatkan  dikatannya bahwa dengan berfungsinya  bendugan dan jaringan  irigasi  ini tidak kurang  dari 17.000 hektar  sawah di karanganyar  dan Kebumen  akan dapat  diairi dengan  teratur, sehingga  dapat dilaksanakan  dua kali tanam padi dan satu  kali  palawija  dalam satu tahun. Dikatakan lebih  lanjut  bahwa  salah satu segi  dari pembangunan  adalah perjuangan untuk memanfaatkan  alam  untuk kesejateraan  manusia. Kita memiliki  kekayaan  alam yang melimpah-limpah  yang merupakan  kekuatan pembangunan yang besar. Tetapi kekuatan  ini akan tetap terpendam  tidak ada artinya bila tidak kita gali.

Kamis, 1 Maret 1979

Pukul 08.35 pagi ini, Presiden Soeharto terbang  menuju  Yogyakarta  dari Lamuma halim  Perdanakusuma, untuk kunjungan  kerja  selama satu hari. Sesampai di Yogyakarta, presiden  Soeharto  meresmikan  sebuah  reaktor  atom. Reaktor atom  yang akan dipergunakan  sebagai sarana pendidikan dn latihan ini dirancang  dan dibangun  oleh ahli-ahli  Indonesia. Ketika  meresmikan  penggunaanya  presiden memberi  nama  kartini  kepda  reaktor  atom ini.

Dalam amanatnya, presiden  mengatakan bahwa pengembangan  ilmu pengetahuan  dan teknologi  tidak dapat  diabaikan. Ia  harus beroleh perhatian yang sepenuh-penuhnya  sehingga  kita  mampu  menembangkannya  semaksimal mungkin. Juga  di bidang  teknologi  nuklir  yang jelas  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  usaha-usaha  peningkatan  pembangunan. untuk itu  demikian  presiden, satu hal yang harus  kita  sadari adalah bahwa pendidikan  dan maju dan kompleks  ini memerlukan  waktu  siap yang cukup panjang.

Selanjutnya  Kepala Negara  mengharapkan  reaktor  Atom  Kartini  ini dapat dipergunakan  oleh para ilmuwan  dan teknisi  kita untuk lebih meningkatkan  keahlian  dalam bidang  teknologi  nuklir  dan  untuk lembaga penelitian  di sekitarnya.

Senin, 1 Maret 1982

Bertempat di Balai  Sidang  , Jakarta,,pukul  09,00  pagi ini Presiden dan Ibu Soeharto menghadiri  acara  pembukaan  Rapat  Kerja  Gubernur  dan Bupati/ Walikotamadya Kepala  Daerah  seluruh  Indonesia. Pada  kesempatan  itu. Dalam sambutannya. Kepala Negara  meminta agar para kepala Daerah  mengambil   bagian  secara aktif dalam usaha kita  untuk meningkatkan  ekspor di luar gas  dan minyak bumi. Menurut presiden, hal ini  dapat dilakukan dengan  menciptakan  suasana dan kondisi yang memadai  yang memungkinkan mendorong  kegiatan  produksi  ekspor  ekspor, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertektilan, kerajinan rakyat dan sebagaiya. Disamping itu dapat juga dilakukan  dengan meniadakan hambatan-hambatan dan beban-beban yang tidak wajar, seperti  pungutan-pungutan, perizinan dan sebagainya.

Selanjutnya diminta  pula oleh presiden agar  perhatian  para Kepala Daerah  tidak terlepas  barang  sedikitpun  terhadap  tugas-tugas  pembangunan,  sekalipun  ia telah  menunjukan  betapa  besar  tantangan  dan  tugas-tugas pemerintah didalam  melanjutkan  pembangunan.kita akan kembali hasil-hasil yang besar, namun apabila  kita lengah , maka kita akan kembali mengalami  kesulitan-kesulitan  yang besar, demikian presiden,Pukul 11.00 pagi ini, didampingi  Ibu Tien , presiden Soeharto meresmikan penggunaan  Gedung  dewaan Pers yang terletak  di Jalan Kebon  Sirih, Jakarta  Pusat. Dalam  amanatnya , kepala Negara mengatakan  bahwa pers sungguh mempunyai  peranan  yang teramat penting  bagi  kehidupan masyarakat. Untuk itu pers  telah tumbuh serta menempatkan  dirinya pada posisi strategis dan menjadikan dirinya  sebagai salah satu kebutuhan  hidup masyarakat. Pers bukan  saja  meneruskan  berita-berita  kepada masyarakat  tetapi  dapat membentuk  dan bahkan dapat mengubah pikiran masyarakat sehingga  menjadi suatu kekuatan  besar  dari suatu  bangsa. Peranan pers   yang demikian  besar jelas meminta tanggung jawab  yang lebih  besar lagi.

Lebih jauh presiden  mengatakan  bahwa dalam kegiatan  besar  pembangunan  nasional  kita,  pers mempunyai  kehormatan  untuk  ikut menyalakan  obor  penerangan  dan penjelasan, sehingga  masyarakat  dapat benar-benar  memahami  arah dan tujuan  pembangunan. pers  mempunyai kehormatan  pula untuk membuat  masyarakat  yakin akan kebenaran  arah pembangunan  yang dituju dan yang  akan membawa  bangsa  Indonesia  kepada  hari depan  yang lebih cerah  dari hari ini. Pers yang dapat  berperan sebagai  hari depan  yang lebih  cerah  dari hari ini. Pers  juga dapat  dapat berperan sebagai  pengawas  sosial  dari kesalahan-kesalahan  yang  dibuat  oleh Pemerintah atau masyarakat  itu sendiri,  agar dapat  diperbaiki , sehingga tidak  menimbulkan  korban  yang tidak  perlu. Tetapi  kebebasan  diikuti pula oleh  tanggungjawab  untuk membina  kehidupan  daan kemajuan bangsa  terutama  dalam memadukan dinamika  dan stabiitas.

Selasa, 1 Maret 1983

Pagi ini  presiden Soeharto  menyampaikan  pidato pertanggungjawabannya  didepan  sidang  umum MPR. Dalam  pidatonya . ia  mengatakan  bahwa  dengan  segala  kemampuan  dan kekurangan  yang  ada padanya  sebagai  manusia, maka  selama  melakukan  tugas  ia telah  berusaha  sekuat  tenaga dan pikirannya  untuk melakukan  tugas presiden. sekarang  dengan  hati yang tenang, ia  menempatkan  dirinya  dibawah pengawasan  dan penilaian  Majelis  yang mulai  ini, yang merupakan  penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya  dikatakan oleh presiden bahwa dalam  melaksanakan  tugas yang dipercayakan  kepadanya  selama  lima tahun  yang lalu, ia berpedoman pada prinsip  bahwa  memimpin pembangunan  berarti memahami  menghargai  dan mengarahkan  dinamika  perubahan-perubahan  dalam masyarakat  menuju  cita-cita  nasional kita.  Dan  dinamika  perubahan  duniapun berlangsung  dengan cepat  dan besar  dalam kurun waktu lima tahun  yang lalu. Ilmu pengetahuan  dan teknologi,  demikian  pula pandangan-pandangan  yang terdapat di duniakita  ini telah  mengalami  perubahan  dan pertumbuhan. Kita  di Indonesia  tidak dapat  terlepas  dari dampak perubahan-perubahan  itu. Dinamika  perubahan dalam  masyarakat  dan negra kita  sendiri, demikian  pula  dinamika  perubahan  di dunia, dengan  sendirinya  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaan  haluan  negara  yang digariskan  oleh Undang-undang  dasar  dan  Majelis  selama  kurun waktu lima tahun lalu.

Presiden  mengatakan  bahwa  ada tujuh  sasaran  harus diusahakan  untuk dicapai  dalam  jangka  masa lima tahun  yang lalu.  Yang dinamakannya  sapta  Krida  Kabinet  Pembangunan  III, Pertama , terciptanya  keadaan  dan suasana  yang  makin meratakan  pembangunan  dan hasil-hasilnya. Kedua,  terlaksananya  pertumbuhan  ekonomi  cukup tinggi. Ketiga,  terpeliharanya  stabilitas  nasional yang makin mantap. Keempat , terciptanya  aparatur  negara  yang makin bersih  dan berwibawa. Kelima, terbinanya  persatuan  dan kesatuan  bangsa yang makin kokoh, yang  dilandasi  oleh  penghayatan  dan pengamalan  Pancasila  yang makin mendalam, keenam.  Dalam rangka  memperkuat  kehidupan  Demokrasi  Pancasila , ketujuh. Makin berkembangnya  pelaksanaan  politik  luar negeri  yang bebas  dan aktif  untuk diabadikan kepada kepentingan nasional dalam rangka  memperkuat ketahanan nasional.

Berbicara mengenai  pembangunan  politik,  Kepala Negara  mengatakan  bahwa selama  lima tahun.  Dengan  makin  berbobotnya  lembaga-lembaga  tinggi  negara  yang  menjalankan  fungsi-fungsi  konstitusionalnya  masing-masing  kita  telah  bertambah  kaya  dengan pengalaman  dan tradisi-tradisi  baru dalam pelaksanaan  semua  ketentuan  UUD. Dalam hubungan ini  dikatakannya  bahwa  MPR, presiden , DPR,  MA<  DPA,  dan  Bepeka  telah  menjalankan  fungsi  dan wewenang  konstitusionalnya  masing-msing  dan saling  berhubungan  satu sama lain  berdasarkan  wewenang  konstitusionalnya.

Semuanya  itu, demikian  presiden, merupakan  bagian  yang penting  dari usaha  kita  untuk meninggalkan  jalannya  mekanisme  sistem  politik  dan  kenegaraan  kita  berdasrkan UUD  1945,  termasuk  didalamnya  berlaku unsur  pengawasan  terhadap  presiden,  pengalaman  kita  di bidang  ini merupakan  hal yang  sangat   berharga  untuk melanjutkan  usaha  itu  di  waktu-waktu yang akan datang.
 Dlam pada itu,  untuk mengingkatkan  kemampuan  kekuatan  sosial  politik  telah dilakukan oleh  kekuatan-kekuatan  sosial  poltik  itu  sendiri  sesuai  dengan asas  demokrasi. Jika  selama  lima tahun  ini kita  saksikan  adanya  berbagai  gejolak  didalam  tubuh  kekuatan  sosial  politik, maka  hal  itu merupakan   hal bagian  dari dinamika  intern  yang terus berjalan  dalam proses  penampungan  pembahruan  dan  oenyederhanaan  kehidupan  politik.
Mengenai keamanan  nasional ,presiden  mengatakan  bahwa  kita tetap  waspada  dan harus  terus  waspada  terhadap  keamanan  negara dan bangsa  kita . karena  itu tidak  tepat  jika  ada yang mengatakan  bahwa  kita harus  mengendurkan  kewaspadaan  demi  tercapainya  kemakmuran . sebaiknya ,  kita malahan harus meningkatkan  kewaspadaan  dalam  masalah  keamanan nasional  demi  pembangunan menuju  kemakmuran.

Dalam hubungan ini, keamanan  dan pertahanan  nasional,  dan juga Dwifungsi ABRI, kita  tempatkan dalam rangka  wawasan  ketahanan  nasional. Dengan  demikian, maka  keamanan   nasional  dan pertahanan  nasional serta Dwifungsi  ABRI  dengan  sendirinya tidak boleh  melemahkan  ketahanan  nasional  itu, tetapi  justru  secara  positif  memperkuat ketahanan  nasional, antara lain  dengan  ikut  mendorong  perkembangan  Demokrasi  Pancasila.itulah  yang kita  kembangkan  dibidang  keamanan  nasional dan ketahanan  selama  lima tahun yang silam.
Tentang  politikmluar negeri  dikatakan  oleh kepala negara  bahwa  seusai dengan petujuk  GBHN  dan  berdasrkan  semangat pembukaan UUD, kita  kemudikan  Poltik  luar negeri  yang bebas aktif demi kepentingan  nasional,  terutama  untuk kepentingan  pembangunan di segala bidang.  Dalam  rangka  itu kita  tingkatkan  pula usaha  pemantapan  stabilitas  dan kerjasama  di wilayah  Asia Tenggara dan  Pasifik  Barat Daya, khususnya  dalam  lingkungan  ASEAN, dalam m rangka memeperingati  ketahanan  nasional untuk mencapai  ketahanan regional.

Berbicara  mengenai  keadaan  ekonomi, kepala Negara  mengatakan bahwa  melihat  kenyataan  dan kemajuan  -kemajuan  yang telah  dicapai  jelaslah  bahwa  ekonomi Indonesia  terus  tumbuh  dan pembangunan  kita terus  berjalan  dlam lima  tahun terakhir  ini, kendatipun  keadaan  dunia  dalam resesi  yang banyak  memacetkan ekonomi  negara-negara  maju  maupun negara-negara  berkembang. Selanjutnya  dikemukakan  bahwa  kemampuan  kitaa untuk memperbaiki  taraf  kesejateraan  oleh UUD  dan  yang  digariskan  oleh GBHN  sebagai  salah satu  tujuan  penting  dari pembangunan  kita.  Dalam rangka  ini dalam  Repelita  III kita  telah  menetapkan  delapan Jalur  Pemerataan  sebagai  arah  usaha  bersama  menyukseskan  Trilogi Pembangunan, khususnya untuk mewujudkan pemerataan.

 Dalam rangka ini, maka pembangunan  sektor pertanian yang menjamin peningkatan pendapatan  para petani mengandung  arti  yang sungguh-sungguh  untuk menaikan  tingkat  hidup dan   kesejateraan  berjuta-juta  petani  dan keluarganya  secara  merata, disamping  untuk mreningkatkan  produksi pangan  dan sandang  secara nasional  telah  tidak menjadi  persoalan, walaupun di masa  datang  kita masih  harus  meningkatkan  apa yang telah  kita capai  sampai  sekarang. Ini berarti  bahwa  salah satu  jalur  pemerataan  telah dapat  kita gunakan sebaik-baiknya . demikian antara  lain butir-butir dari pidato presdien itu.

Bertempat di Bina Graha, pada pukul  09.00  pagi ini, presiden Soeharto  menerima  wakil menteri  Luar Negeri  AS,  Kenneth  W Dam. Hadir  pula dalam pertemuan  itu wakil  asisten  Menteri Luar Negeri  AS untuk urusan  Asia Pasifik, Jhon Monjo, dan  Duta Besar  John Holdrige, serta  Direktur  Jenderal Hubungan  Luar Negeri  Departemen Luar Negeri  RI,  Atmono Soerya.

Dalam pertemuan  itu telah dibahas  berbagai  masalah  ekonomi  internasional, terutama  masalah kerjasama  Amerika  Serikat  dan Indonesia  dalam menghadapi  situasi  ekonomi  dunia dewasa  ini.  Dalam  bidang  regional disinggung  penyelesaian  konflik  di Kamboja. Dalam hubungan  ini wakil   Menteri  AS  itu menyatakan  mendukung  sikap ASEAN.

Setelah  menerima wakil  Luar negeri  AS,  di tempat  yang sama  presiden  Soeharto  menerima  menteri  kesehatan  datang  menghadap  untuk melaporkan  menegnai  rencana  departemennya  untuk  menurunkan  tingkat  kematian  kasar di Indonesia  dari 11,9 orang  per seribu  pada akhir  Pelita III  menjadi  10,3  orang  per seriu  pada akhir Pelita IV.
pada kesempatan  itu Kepala Negara  meminta  departemen  Kesehatan  agar  mengadakan  penelitian  terhadap  negara-negara  mana yang  dapat  meyediakan   bahan baku  obat  dengan  harga murah. Penelitian  ini disarankan  pressiden  sebagai  salah satu  usaha untuk  menekan  serendah  mungkin harga  obat  di dalam  negeri.

Sabtu, 1 Maret 1986

Di Magelang,Jawa Tengah, pagi ini Presiden  Soeharto  menganugerahkan  tanda  kehormatan  Samkaryanugraha kepada  Akademi Milite,  Akademi Angkatan Laut, Akademi  Angkatan  Udara  dan Akademi  Kepolisian. Hadir  dalam upacara  tersebut  antara lain  Ibu Tien Soeharto  serta wakil  presiden  dan ibu  Umar wirahadikusumah.

Dalam amanatnya  pada peristiwa  itu, presiden  mengatakan  bahwa  tanda  kehormatan   samkaryanugrha  ini menyandang  amanat  Pengabdian  Prajurit  saptamarga   Abadi. Dikatakan  selanjutnya  bahwa  amanat  ini  mencerminkan  harapan  dan kepercayaan  yang sepenuh-sepenuhnya  kepada  perwira-perwira ABRI  untuk  tetap  menjadikan  ABRI  sebagai  prajurit  pejuang  dan pejuang  prajurit. Harapan  dan kepercayaan  itu makin besar  dalam  tahun-tahun  ini,  karena  kita  sedang  berada  pada kurun  waktu  rampungnya  proses peralihan  tugas  dan tanggungjawab  dari Generasi  Pembebas  kepada  Generasi  Penerus  pada  seluruh  jajaran ABRI.

Dalam hubungan  ini dikatakan  oleh  presiden,  bahwa  tiap generasi  mempunyai  kelebihan  dan kekuranganya. Generasi  pembebas  yang makin mendekati perampungan  tugas  sejarahnya  dengan  rendah hati  dan ketulusan  menyerahkan  segala  pengalamannya, kelebihan  dan kekuranganya  kepada  Generasi  Penerus  dn Generasi-generasi  berikutnya. Ambillah yang terbaik  dari generasi  pembebas  dan hindarkan  kekuranannya.

Selasa, 1 Maret 1988

Pukul 09.05  pagi ini,  rapat paripurna  ke- 5  sidang umum MPR dibuka  dengan  resmi  oleh  Ketua  MPR,  Kharis Suhud .  Rapat paripurna  yang berlangsung  sampai jam 11.30  pagi ini  mempunyai acara  tunggal, yaitu  mendengarkan laporan  pertanggungjawaban  presiden/ Mandataris MPR.
Dalam  pidto pertanggungjawab presiden Soeharto  mengemukakan  bahwa  pedoman  utama  pertanggunganjawabnya  selama kurun  waktu  lima tahun yang lalu  adalah  arah  yang telah  ditunjuk oleh GBHN untuk mencapai  sasaran-sasaran  di berbagai bidang. Oleh karena itu, di bidang  politik  kita tellah mengambil keputusan  itu yang sangat mendasar  dalam sidang  umum MPR  1983. Putusan itu ialah  penegasan  kita  mengenai  Pancasila,  bernegara  yang harus  dijadikan  satu-satunya  asas bagi organisasi  politik dan kemasyarakatan.

Keputusan  itu merupakan  bagian  yang sangat  penting  dalam usaha  untuk meletakan  landasan   yang kukuh  di bidang  politik  menjelang  tinggal  landas  dalam  Pelita IV  nanti. Dalam rangka  itu dalam  kurun waktu  mengamalkan  kebulatan  tekad itu.  Yang sekaligus  mengembangkan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  berdasarkan  Demokrasi  Pancasila.

Kemudian  dikatannya  bahwa  mengembangkan  Demokrasi  Pancasila.  Perbedaan  pandangan,dan saling komunikasi kita perlukan  dalam rangka musyawarah  kita terus  menerus  untuk mendapatkan  konsensus  dalam menentukan  arah dan cara-cara yang terbaik  menuju cita-cita  bersama. Semangat  yang  demikian  itulah terkandung  dalam Undang-undang  tentang partai Politik  dan Golongan  Karya.  Undang –undang  tentang  Pemilu, undang-undang  tentang Susunan  dan kedudukan  MPR, DPR,  dan DPRD, Undang-undang  tentang  Referendum serta Undang-undang  tentang  Organisasi Kemasyarakatan  yang telah kita lahirkan  dalam rangka  pelaksanaan Pancasila sebagai  satu-satunya asas.

Mengenai bidang  pertahanan –keamanan, dikatakan  oleh presiden  bahwa selama kurun waktu  lima tahun terakhir  kita telah meningkatan  kewaspadaan dan kesiagaan nasional atas dasar  kesadaran  bela  negara  oleh setiap  warganegara, kesatuan  dan persatuan  nasional,  kemanunggalan ABRI dan Rakyat, ketangguhan dan Kemampuan  ABRI  sendiri  sebagai  inti kekuatan  dalam  pertahahanan  negara. kitaa terus berusaha  membangun ABRI  yang  modern dan ampuh, ABRI ang kecil tetapi mempunyai kekuatan efektif dan mampu  didukung  oleh negara. untuk itu ABRI  telah meningkatkan integrasi  dan konsolidasi,  mengadakan  reorganisasi dan  modernisasi  peraltan,  meningkatkan  kemampuan  profesional  dengan  terus  memperkukuh  jiwa  prajurit  sejati  yang  bersaptamarga.

Dua fungsi ABRI  telah dijalankan  dengan rasatanggungjawab  yang besar, sehingga  ABRI  berhasil  mendorong  dan menstabilkan  perkembangan  masyarakat  kearah  pembangunan  sebagai pengamlan pancasila. ABRI  telah makin  menunjukan  kemampuannya  dalam memikul tugas  sejarah  sebagai kekuatan stabilisator  dan dinamisator,  sebagai  kekuatan  yang menjaga  dan terus  menerus  menyegarkan  Demokrasi.  Pancasila.  Pelaksanaan  Dwifungsi  ABRI  jelas  tidak bertujuan  agar  banyak  anggota  ABRI  yang bertugas  di bidang kekaryaan, melainkan  ABRI  sebagai kekuatan  sosial politik  bersama-sama  dengan  kekuatan-kekuatan  politik  lainnya berjuang  untuk tetap  tegaknya  dan dalam rangka  megembangkan  pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

Ditekankan oleh Kepala Negara  bahwa selama  lima tahun  yang lalu ABRI telah memperkuat  kerangka  landasan  pertahanankeamanan  dan sekaligus  juga kerangka  landasan dalam pembangunan politik  sebagai  prasyarat  mutlak  untuk melanjutkan, meningkatkan,  dan  mensukseskan  pembangunan nasional pada umunya.

Sementara itu, stabilitas  nasional  yang makin  mantap telah memberi dukungan  kepada pelaksanaan  Politik  luar negeri  kita. GBHN  memberi  amanat  agar pelaksanaan  politik   luar negeri  indonesia  yang bebas  aktif  kita abdikan  kepada  kepentingan  nasional.
Lebih jauh dikatakan presiden  bahwa   kita tidak  memberi arti  yang  sempit kepada  kepentingan  nasional itu.  Kepentingan nasional  tidak kita  pertentangkan  dengan  kepentingan  internasional. Sepadan  dengan kemampuan, kita terus berusaha  melaksanakan  pesan  Pembukaan  UUD untuk ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.

Dengan berperan  aktif di ASEAN ,PBB, gerakan  Non-Blok,  dan OKI, kita berusaha  memberi sumbangan  kepada  terwujudnya  tata hubungan  dunia baru yang lebih menjamin  keadilan  dan persamaan  derajat. Kita mengembangkan  sikap  saling  menghormati kedaulatan, saling  tidak mencampuri  urusan  dalam  negeri  dan mengembangkan  kerjasama yang saling  menguntungkan  untuk pembangunan  dan perdamian.

 Dalam Bidang  ekonomi,  dalam kurun waktu lima tahun terakhir  ini kita berada di tengah-tengah perkembangan  ekonomi  dunia yang  serba tidak  menentu dan penuh tantangan  yang berat. Menghadapi tantaangan berat itu kita berusaha  sekuat tenaga untuk mengatasinya dan membuat terobosan-terobosan.

Dalam berbagai forum dunia, bersama negara-negara yang sedang membangun lainnya, kita  terus menerus  mendesak  negara –negara industri maju agar menggunakkan  kemampuan yang memangg mereka miliki dan menunjukan tanggungjawabnya untuk memperbaiki ekonomi dunia demi kebaikan dan keadilan bagi semua. Didalam negeri kita  membulatkan tekad dan menambil langkah-langkah  penyesuaian  untuk  menghadapi meletakan landasan yang lebih kukuh   dan lebih luas guna memacu  pembangunan ekonomi kita.
Langkah itu berupa penjadwalan kembali pelaksanaan sejumlah proyek besar, dergulasi perbankkan, pembahruan sistem  perpajakan, devaluasi, penajaman prioritas  dalam  kegiatan pembangunan  serta langkah-langkah  deregulasi  dan debirokratisasi  di bidang  perdagangan, arus barang, dan penanaman  modal. Dengan kebijaksaanaan  deregulasi dan debirokratisasi  sama sekali tidak berarti kita berubah  memasuki  alam liberalisme.  Deregulasi  dan debirokratisasi  kita lakukan  untuk merangsang  kreatifitas  dan mendorong  bangkitnya seluruh  kekuatan pembangunan yang  ada  didalam masyarakat  kita, untuk memprluas tanggungjawab bersama  dalam pembangunan yang merupakan ciri  penting  dalam negara kekeluargaan kita.

Berkat langkah-langkah  tersebut,  maka kemerosotan penerimaan devisa yang disebabkan  oleh anjloknya harga minyak  bumi, dapat diimbangi dengan meningkatnya penerimaan devisa dari ek spor non-migas--- termasuk meningkatnya penerimaan dari pariwisata---- sehingga cadangan devisa kita tetap  dalam keadaan cukup kuat. Bahkan dalam tahun 1987  penerimaan devisa  yang bersal  dari non-migas  telah lsbih besar dari penerimaan yang berasal dari migas.

Walaupun terasa sangat berat  dan tidak dapat sepenuhnya  mencapai sasaran. Namun perkembangan  ekonomi  Indonesia  tetap  mencapai pertumbuhan sejak kita memasuki  Repelita  IV sampai  sekarang. Setahun dalam repelita IV ini.  Laju pertumbuhan ekonomi itu masih berada diatas laju pertumbuhan  penduduk yang rata-rata sekitar setahun lagi pula tidak lebih rendah dari laju pertumbuhan rata-rata selutuh negara berkembang.
Pertumbuhan ekonomi  itu, meskipun  tidak  setinggi  yang  mejadi sasaran  yang ditetapkan  dalam Repelita IV, telah berkembang  kearah keseimbangan  struktur  ekonomi, ialah struktur  ekonomi dengan  industri  yang bertambah  kuat dengan didukung  oleh pertanian  yang makin  tangguh.
Demikian antara lain beberapa pokok penting  dari pidato tanggungjawab presiden Soeharto.

Rabu, 1 Maret 1989

Selama lebih kurang  tiga jam, mulai pukul  10.20, pagi ini  presiden Soeharto  memimpin  sidang  kabinet  terbatas  bidang  Ekuin  di Bina Graha.didalam  sidang  ini  dilaporkan  bahwa  ekspor  Indonesia  dalam  tahun  1988  mencapai  U$$19,227,1  juta atau naik 12,2 % dibandingkan  dengan  nilai  tahu. Dari jumlah tersebut, tercatat  eskpor 34,46% dari nilai tahun 198. Dari komoditi  non-migas  yang diekspor  itu yang paling  banyak  adalah  produk  industri.

Kepada sidang  juga  dilaporkan  tentang  hasil  percobaan  pembuatan  semen jenis  baru  yang  lebih unggul daripada semen biasa  dan telah  memenuhi jenis baru yang lebih unggul  daripada  semen biasa dan telah  memenuhi standart  Amerika Serikat, ingris,  dan Jepang. Produk  baru  yang dikenal sebagai “Gresik  super  cement z process” ini merupakan produksi bersama  antara PT semen  Gresik dengan  sebuah perusahaan Prancis. Diantara  keunggulannya , semen ini bisah langsung  menggunakan  air laut  dan dicampur  dengan pasir  atau karang  laut, sehingga  bisa dipergunakan  untuk  pekerjaan cor didalam  air laut.

Diantara masalah-masalah lain yang dibicarakan  dalam sidang  kali ini adalah  tindak lanjut  rencana  pembangunan  pabrik pengolah  sagu  di  Halmahera  ( Maluku utara) oleh  PT  Inhutani  yang bekerjasama  dengan  PT Pupuk  Kujang , proyek yang akan  menelan  biaya  sebesar  Rp 4,3 miliar  mempunyai kapasitas  5.000 ton sagu setiap tahunnya. Dengan adanya  hasil sagu mereka akan ditampung  oleh pabrik  dengan harga  yang  berkisar  antara  Rp 125,- sampai Rp 150,- per kilogram.

Kamis, 1 Maret 1990

 Dari pagi hingga  siang ini presiden bersama Ibu Soeharto  berada  di  Pandeglang, Jawa Barat, guna  menghadiri  upacara  pencanangan  Bulan bakti LKMD 1990. Acara  ini ditandai  dengan penabuhan  beduk oleh Kepala Negara, yang  segera  diikuti  oleh  puluhan penabuh lainya  yang  dengan bertalu-talu  menabuh beduk  mereka  masing-masing  di tengah-tengah  lapangan  upacara. Setelah acara resmi  pengurus  dan anggota  mengadakan  temuwicara  dengan para  pengurus  dan anggota  LKMD  Pandeglang. 

Dalam  sambutanya , kepala  Negara  antara  lain mengatakan  bahwa LKMBD  adalah  wadah untuk memadukan perencanaan dan koordinasi pembangunan  desa. Pembangunan  yang diadakan  di desa-desa  banyak seginya, yakni meliputi  semua  segi kehidupan  kita dalam  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara. Karena  demikian  banyak  seginya, maka pembangunan  itu harus  benar-benar  terpadu, mulai dari awal perencanaan hingga  pelaksanaanya.

Di bahagian lain pidatonya, kepala Negara mengatakan bahwa desa-desa kita  memang  masih kekurangan  dana, imformasi, ilmu pengetahuan dan kemahiran manajemen . hal-hal  itu perlu  kita datangkan  dari ota,  Kaum muda yang telah  menyelesaikan  pendidikan  mereka  di desa-desa itu terbuka peluang  untuk maju dan  desa-desa memang memerlukan  kemahiran tenaga-tenaga terdidik.

Jum,at, 1 Maret 1991

Perdana  Menteri  Malaysia, Mahatir Mohamad, pagi ini tiba di Jakarta  untuk mengadakan  pembicaraan dengan presiden Soeharto. Selain itu ia  juga  akan menghadiri  konfernsi Internasional  tentang  Negara-negara  ASEAN  dan Perekonomian  Dunia yang berlangsung  di Bali  pada hari Minggu  mendatang.

Minggu, 1 Maret 1992

Hari ini di Karanganyar, Jawa Tengah  presiden Soeharto  meresmikan  Masjid  fatimah  yang dibangun oleh YAMP, Kepala Negara  yang didampingi  Ibu Tien Soeharto, pada kesempatan  itu  secara simbolis  menyerahkan  sumbangan  150 lembar tikar  sembahyang 10 buah kita suci al Qur an  serta  dua  buah tafsir  Al Qur an  berbahasa  Jawa. Sumbangan –sumbangan  tersebut  diterima oleh Bupati Karanganyar, Suyono.

Senin, 1 Maret  1993

Pada Pukul 09,00 pagi ini  Presiden  dan Ibu Soeharto menghadiri  upacara pembukaan  Sidang umum  MPR  Tahun 1993 yang  berlangsung di Gedung  MPR/ DPR. Senayan, Jakarta. sebagai acara puncak  hari ini adalah pidato  pertanggungjawaban  presiden/ manadtaris  MPR soeharto.

Presiden Soeharto memulai  pidatonya  dengan mengemukakan  bahwa dalam menjalankan  kepemimpinan  bangsa selama lima tahun  yang lalu,  ia selalu berpedoman pada sikap realisme  yang berpenghargaan. Artinya  kenyataan kita lihat dengan penuh keyakinan, untuk bekal  pendorong  kemajuan  selanjutnya.  Yang  buruk  kita terima  dengan  penuh  kesadaran  untuk bekal perbaikan  dan agar  tidak terulang  kembali. Dengan  begitu  sebagai  bangsa  kita  membuat yang sudah baik. Katanya  semangat  itulah  yang ikut  dan membuat  yang kurang  baik menjadi baik. Katanya , semangat  itulah  yang ikut  mewarnai  laporan pertanggungjawabannya hari ini.

Kita telah berhasil  menata  kembali  lembaga-lembaga  politik kita tugas  bersama kita selanjutnya  adalah terus memantapkan  lembaga-lembaga  politik itu agar  terus  menerus  memberi kesegaran  dan dinamika  kehidupan kita.  Dalam  membangun  kehidupan  politik tadi  kita  jelas  tidak  akan kembali  ke belakang. Pengalaman  kita  menunjukan  kegagalan  demokrasi  liberal  maupun  demokrasi  terpimpin  untuk mendukung  pembangunan  bangsa kita.  Sebaliknya  kita  harus  memandang  kedepan  untuk meningkatkan  penerapan  demokrasi  berdasarkan  Pancasila  sejalan   dengan kemajuan  yang kita  capai  dalam  pembangunan  pada umumnya.

Dari sekian banyak  langkah  pelaksanaan  politik luar  negeri  yang bebas  aktif,  presiden  menyinggung  normalisasi  hubungan  kita dengan  RRC  setelah mengalami  pembekuan  selama  23 Tahun. Ini  merupakan  manifestasi  nyata dari politik  luar negeri  yang bebas  aktif. Normalisasi  hubungan  itu membutktikan  betapun  besarnya  perbedaan antara  dua negara, namun  persahabatan  dapat  dijalin  atas  dasar  saling menghormati  kedaulatan, saling  tidak  mencampuri  urusan  dalam  negeri  dan saling  menghormati  kedaulatan, saling  tidak mencampuri  urusan  dalam  negeri  dan saling  kerja  sama,  Normalisasi  hubungan  ini juga  memberi  sumbangan  yang berarti  bagi  stabilitas  di kawasan  Asia Timur  dan Asia  Tenggara  yang selanjutnya  juga melicinkan  jalan bagi  berbagai  penendekatan regional  lainnya.

Mengenai  perkembangan  ekonomi, presiden  antara lain  mengatakan  bahwa  selama  lebih  dari  dua  dasawarsa terakhir  terakhir, sektor  industri  telah  tumbuh  lebih  cepat  dari sektor –sektor  lain; yaitu  dengan rata-rata  lebih  dari 12% per tahun. Dengan  perkembangan  yang pesat itu, peranan sektor industri dalam  produksi nasional  telah  meningkat  dari 9, 2 %  dalam  tahun 1969 menjadi 21,3 %  dalam tahun  1991, yang sangat  membesarkan  hati adalah makin  banyak  produk  industri  kita yang   mampu  bersaing  dan menebus pasaran dunia. Hasil-hasil  industri  sekarng  menjadi  tumpuan dan andalan utama  ekspor  non-migas kita.

Kemajuan  penting  lainnya  dalam  memantafkan  struktur  ekonomi  kita adalah makin kurangnya ketergantungan  kita pada  sektor  migas. Dalam   satu dasawarsa  terakhir ini penurunan  peranan  migas itu tampak  dalam   produksi  nasional  perana  migas  telah menurun  anggaran negara . dalam produksi  nasional dalam tahun 1981 menjadi  15,6 %  dari 24% dari seluruh produksi  nasional dalam tahun 1981 pada tahun 1991. Dalam ekspornya, perannya  menurun  lebih cepat  lagi  yaitu dari 82% menjadi sekitar 32%  dalam tahun 1992/1993. Sebaliknya  peranan  ekspor non-migas  dalam eskpor Indonesia  secara  keseluruhan  telah  meningkat dari 18% dalam tahun 1981/1982 menjadi 68% dalam tahun  1992/1993. Peningkatan  ekspor  non-migas  sungguh  sangat pesat. Dalam  tahun 1968  nilai ekspor  non-migas  baru  sekitar U$$5 70 juta  untuk seluruh  tahun. Dewasa ini, ekspor non-migas  itu sudah  mencapai  lebih dari  U$$ 2 miliar untuk setiap bulan,dalam tahun 1981/1982  penerimaan  dalam negeri  dari sumber  non-migas hanya sekitar 29% dari  seluruh penerimaan  negeri. dalam tahun 1992/1993  penerimaan negara  dari sumber non-migas telah meningkat  menjadi  lebih dari 70%.

Akhir  presiden Soeharto mengatakan  bahwa  keberhasilannya  adalah berkat dukungan, kepercayaan dan kerja keras dari  semua kalangan, golongan daan generasi bangsa ini. Dikatannya  bahwa  segala  kekurangannya adalah  karena  keterbatasanya  sebagai manusia . atas segala  dukungan  terhadap  kepemimpinanya, ia sampaikan  rasa terima  kasih sedalam-dalamnya.

penyusun  Intarti publikasi Lita.SH