Senin, 7 Maret 1966
Menpangad Letjen. Soeharto dalam sambutan tertulisnya pada pembukaan rapat kerja Koandahan Kalimantan di Banjarmasin baru-baru ini menegaskan bahwa ABRI harus bersiap untuk menghadapi suasana Revolusi dan negara kita yang sedang menghadapi tantangan-tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. secara khusus Letjen Soeharto meminta agar raker Koandahan Kalimantan memperhatikan soa-soal yang sangat mendesak sekarang ini. Hal-hal tersebut adalah, pertama, melaksanakan dan memenangkan Dwikora. Khususnya penggayanan proyek Nekolim “Malaysia” . kedua, menumpas sampai pada akar-akarnya semua kontrev, khusunya G-30-S/PKI. Ketiga, melaksanakan Ampera dalam sektor-sektor yang telah memungkinkan, khususnya membantu rakyat di dalam penghidupan sehari-hari.keempat, mengerahkan potensi massa untuk membantu PBR di dalam merealisasikan Conefo. Front Pemuda memohon kepada presiden Soeharto agar secara formal membubarkan PKI dan organisasi-organisasi massanya serta membersihkan oknum-oknumnya dari semua lembaga negara.
Selasa, 7 Maret 1967
Ketua MPRS jenderal AH Nasution dalam sambutannya pada pembukaan sidang istimewa MPRS menyatakan bahwa bahan-bahan pokok untuk sidang istimewa adalah; pelengkap Nekaswra, resolusi dan memorandum DPR-GR, pengukuhan keputusan tanggal 20 Februari 1967, fakta yuridis mengenai huungan Soekarno selaku pemegang Ketetapan MPRS No. IX/ 1966 telah memberikan laporan kepada sidang istimewa MPRS tentang hubungan antara Presiden Soekarno dengan G-30 S/PKI. Kesalahan pokok politik dari presiden Soekarno dengan yakin bahwa PKI dapat dipersatukan dengan Pancasila, demikian jenderal Soeharto.
Harian Berlin Barat Spandauer Volksbladtt dalam ulasannya tentang situasi politik di Indonesia menulis bahwa Jenderal Soeharto telah menunjukan dirinya sebagai seorang politikus yang terbaik di dunia poitik Asia, dengan menjatuhkan Soekarno secara cepat.
Kamis, 7 Maret 1968
Sebagai hasil perundingan antara PM Tuanku Abdulrahman dan pejabat Presiden Soeharto, maka hari ini di Jakarta telah dikeluarkan sebuah Komunike Bersama. Pengeluaran Komunike pada akhir kunjungan PM Malaysia di Indonesia ini merupakan babak baru dalam hubungan kedua negara. pada dasarnya pula ia merupakan kelanjutan daripada persahabtan antara kedua negara serumpu, yang telah dipulihkan kembali dua tahun yang lalu. Komunike Bersama tersebut menyatakan bahwa kedua negara setuju untuk mengadakan perjanjian persahabatan yang disesuaikan denga keadaan dan perkembangan baru dalam hubungan kedua negara. kepala Pemerintahan kedua negara bersepaakat pula untuk berihktiar mencari penyelesaian secara damai melalui perundingan, apabila timbul perselisihan dalam hubungan kedua negara.
Jum,at 7 Maret 1969
Presiden Soeharto mengatakan bahwa masalah pembangunan tidak lepas dari sikap mental dan pola berfikir, dan bahwa peningkatan produktifitas harus tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional dan taraf hidup rakyat banyak. Demikian antara lain dikatakan Presiden Soeharto dalam amanat tertulisnya pada pelantikan badan Musyawarah Pimpinan Pusat Produktivitas Nasional hari ini di Departemen Tenaga Kerja. Dalam hubungan ini presiden menegaskan bahwa Pusat produktivitas Nasional bertujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip produktivitas dengan menanamkan kesadaran dalam sikap mental aparatur pemerintah masyarakat.
Hari ini presiden Soeharto mengeluarkan kebijaksanaan baru mengenai penyelenggaraan urusan haji. Dalam kebijaksanaan tersebut ditetapkan bahwa semua penyelenggaraan urusan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini tercantum didalam Keputusan Presiden No. 22/1969 yang dikeluarkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Dalam keputusan tersebut juga ditetapkan bahwa jumlah jatah haji dan mereka yang naik haji ditetapkan dua tahun sebelum keberangkatan.
Selasa, 7 Maret 1972
Presiden Soeharto, dalam sidang kabinet paripurna hari ini, membentuk sebuah team kerja yang bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan bagi persidangan MPR hasil pemilihan umum sidang tersebut akan diadakan pada bulan Maret tahun depan. Presiden soeharto menegaskan bahwa team ini dimaksudakan untuk mempersiapkan bahan-bahan mengenai rancangan tata cara tertib MPR, rancangan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, rancangan GBHN dan rancangan pola umum pembangunan. namun yang diberikan untuk team ini adalah “Team kerja penyiapan bahan MPR 1973”
Pada kesempatan yang sama presiden Soeharto menginstruksikan departemen-departemen dan lembaga-lembaga pemerintah non-departemen agar sebelum tanggal 1 April 1972 telah menyelesaaikan DIP-nya masing-masing.Sementara itu presiden hari ini telah pula mengeluarkan keputusan Presiden No. 18/ 1972 yang mengatur tentang jenis-jenis pakaian sipil di Indonesia. Pakaianitu terdiri dari lima jenis yaitu Pakaian Sipil harian untuk kegiatan kerja sehari-hari, pakaian kenegaraan, pakaian Sipil Hitam untuk jamuan makan menyambut tamu negara dan pakaian Sipil Nasional. Dengan dikeluarkan nya keputusan ini maka pejabat negara dan pegawai wajib memakai jenis-jenis pakaian tersebut.
Kamis, 7 Maret 1974
Wkil Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Nikolai P Firyubin, diterima oleh presiden Soeharto di Istana Merdeka pada Jam 10.00 pagi ini. Dalam pembicaraan telah dibahas berbagai masalah Internasional.
Selasa, 7 Maret 1978
Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sudomo siang ini menghadap presiden soeharto di bina Graha. Ia datang untuk melaporkan hasil Opstib bulan Februari 1978 di tingkat departemen, lembaga pemerintahan non departemen daan sekertariat jenderal lembaga tertinggi, Kejaksanaan Agung, dan bank pemerintah. Usai menghadap Kepala Negara ia mengatakan pula bahwa peraturan mengenai larangan mogok belajar merupakan Kebijaksanaan Pemerintah yang dikeluarkan baik oleh Kopkamtib maupun mahasiswa di perguruan tinggi. Mengenai adanya pasukan yang melakukan penjagaan disekitar kampus-kampus, ia mengatakan bahwa itu hanya untuk mencegah agar golongan ekstrim yang melakukan teror jangan sampai masuk kedalam kampus.
Presiden Soeharto menugaskan Menteri Perhubungan Emil Salim dan Menteri Keuagan Ali Wardhana untuk mengadakan penelaahan mengenai kemungkinan pembelian pesawat terbang dan kapal laut dari perusahaan dalam negeri yang membuatnya.alasannya adalah bahwa pembelian pesawat dan kapal didalam negeri akan mendorong perkembangan perusahaan yang membuat pesawat dan kapal tersebut. Untuk itu adanya perkreditan yang memadai akan bisa mendorong perluasan industri kapal terbang dan galangan kapal dalam negeri. demikian dikatakan menteri perhubungan Emil salim selesai menghadap presiden pagi ini.
Senin, 7 Maret 1983
Sekalipun berhalangan menghadiri KTT Non-Blok yang berlangsung di New Delhi, presiden Soeharto telah menyampaikan sambutan tertulisnya. Dalam awal sambutanya , kepala Negara mengemukakan penyesalannya tidak dapat menghadiri KTT tersebut karena tuugs-tugas konstitusional di dalam negeri. selanjutnya diungkapkannya keyakinan bangsa Indonesia bahwa gerakan Non-Blok akan terus berkembang dan menjadi kuat dan vital, akan lebih meningkatkan peranannya sebagai suatu faktor politik yang penting, malahan yang menentukan, dalam percaturan dunia dengan cara lebih memperkuat lagi persatuan dan solidaritas kita dan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip non-aligament; dan selanjutnya dengan mengambil sikap yangnjelas program aksi untuk kemerdekaan, perdamaian dan pembangunan.
Rabu, 7 Maret 1984
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Bina Graha presiden Soeharto memyerahkan bibit bayam kepada Team Penggerak PKK Pusat yang diketahui oleh Ibu Supardjo Rustam. Kepada para pengurus Team penggerak PKK Pusat diminta oleh presiden untuk menyebarkan biit-bibit bayam tersebut kepada para petani di semua provinsi, sehingga dapat menambah penghasilan mereka.
Setelah acara penyerahan bibit bayam tersebut, presiden memimpin sidang kabinet terbatas bidang Ekuin. Salah satu kebijaksanaan yang diambil didalam sidang hari ini adalah berupa usaha mengatasi akibat banjir. Dalam hubungan ini kepala negara menginstruksikan kepada Bulog dan pemerintah daerah setempat untuk memberikan bantuan pangan kepada para korban banjir yang terjadi di berbagai daerah itu. Sehingga dapat meningkatkan penderitaan mereka.
Selain itu, presiden juga telah menegaskan kembali perlunya kantor-kantor pemerintah menghemat penggunaan listrik, terutama pada waktu-waktu sesudah jam kerja.
Kamis, 7 Maret 1985
Didampingi menteri Perkembangan dan Energi, Subroto, pagi ini di Bina Graha, presiden Soeharto menerima John Mckinley, Presiden Direktur Texaco Inc.yang disertai Tahija dan Haroen al Rasjid dari Caltex Indonesia. Usai pertemuan itu, menteri Subroto mengatakan bahwa produksi minyak Texaco seluruhnya akan diekspor, dan hal ini sama sekali tak akan memengaruhi harga BBM di dalam negeri.
Sabtu, 7 Maret 1987
Presiden Soeharto selama lebih dari satu jam pagi ini mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Uni Soviet Eduard Shevardnadze, di Bina Graha. Dalam pertemuan itu dibahas masalah perlombaan senjata. Eduard Shevardnadze menjelaskan tentang ususl-usul negerinya mengenai rudal jarak sedang dan penempatan senjata nuklir di angkasa kepada Amerika Serikat dalam sidang yang sedang diadakan di Jenewa.
Masalah lain yang dibicarakan ialah masalah-masalah global sepeti soal perang di Timur Tengah, perang Irak-Iran, soal Afganistan dan Kamboja Kemudia kepala Negara memesankan kepada Menlu Uni Soviet agar dapat menerangkan pandangan indonesia kepada negara-negara yang akan dikunjunginya.
Senin, 7 Maret 1988
Pukul 20.15 malam ini, presiden Soeharto menerima Ketua MPR Kharis Suhud dan Wakil Ketua MPR R Soekardi di Istana Merdeka. Mereka datang untuk menanyakan kesediaanya berkenaan dengan dicalonkannya kembali sebagai presiden RI untuk masa bakti 1988-1993 oleh kelima fraksi MPR.Kepada pimpinan MPR yang sedang menjalankan tugasnya itu, Jenderal (Purn) Soeharto menyatakan kesediaanya untuk dipilih kembali menjadi presiden RI untukm masa lima tahun mendatang.
Selasa, 7 Maret 1989
Diantara oleh menteri Tenaga Kerja Cosmos batubara, pimpinan SPSI diterima presiden soeharto di Istana Merdeka pada jam 12.00 siang ini. Mereka menghadap guna melaporkan tentang rencana kebernagkatan mereka ke beberpa negara Eropa dan AS dalam rangka melakukan lobby dengan serikat- serikat pekerja di sana. Salah satu target kunjungan tersebut adalah untuk mencegah diambilnya tindakan proteksi atas komoditi ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut.
Usai menghadap kepala Negara, ketua Umum DPP SPSI, Imam Soedarwo, mengatakan bahwa presiden Soeharto berpesan agar pimpinan SPSI menjelaskan kedudukan dan keadaan serikat pekerja di Indonesia kepada pihak-pihak di luar negeri, kalau sudah dijelaskan, tetapi mereka tetap tak percaya, kepala Negara menganjurkan supaya mereka datang dan melihat sendiri di Indonesia.
Rabu, 7 Maret 1990
Mulai jam 10.15 pagi ini presiden Soeharto memimpin sidang kabinet Ekuin di Bina Graha . di dalam sidang hari ini presiden memutuskan bahwa para petani yang menanam padi, palawija dan tebu yang rusak akibatb meletusnya gunung Kelud di Jawa Timur belum lama ini, dibebaskan dari pembayaran KTT. Sehubungan dengan itu presiden memerintahkan Gubernur Jawa Timur untuk menginvestarisasi kredit dari areal yang dinyatakan puso akibat letusan gunung berapi itu dan mengajukannya kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Pertanian. Ini merupakan salah satu keputusan yang diambil dalam bidang pertanian.
Sementara itu kepada sidang dilaporkan bahwa neraca perdagangan dalam bulan desember 1989 mengalami surplus sebesar U$$ 71,1 juta yang berasal dari nilai ekspor sebesar U$$ 2,143 miliar dan impor sebesar U$$ 1, 571 miliar. Ekspor migas dalam bulan Desember 1989 tercatat sebanyak U$$ 849,5 juta atau meningkat 59,9 % jika dibandingkan keadaan dalam bulan yang sama mencapai U$$ 1,293 miliar atau naik sebesar 6,2 %.
Berkenaan dengan keadaan moneter dilaporkan bahwa jumlah uang yang beredar pada bulan Oktober 1989 adalah 0,99% , dengan demikian , inflasi tahun anggaran menjadi sebesar 5,87% dan tahun takwin adalah 1,90 %. Secara keseluruhan dikatakan bahwa tingkat inflasi dalam periode yang sama tahun ini lebih rendah dari pada tahun sebelumnya.
Dalam sektor industri dilaporkan bahwa telah terjadi peningkatan pembangunan industri, tertutama di Indonesia bagian Timur. Sehubungan dengan itu, presiden meminta agar peningkatan produksi komponen industri untuk mendukung daya saing . dan tidak kalah pentingnya ialah adanya dukungan selruh instansi terkait baik diminta atau tidak.
Sabtu, 7 maret 1992
Menteri Luar negeri Pakistan, Mohammad SaddiqueKhan Kanjo, pagi ini presiden Soeharto di Bina Graha. Ia menghadap Kepela Negara dalam Kapasitas sebagai utusan khusus perna menteri Pakistan. Setelah bertemu presiden menteri Luar Negeri Pakistan ia mengatakan bahwa pemerintahnya mengharapkan bantuan indonesia mempunyai hubungan yang baik dengan India. Selain itu indonesia adalah Ketua Gerakan Non- Blok . pemerintah Pakistan juga meminta dukungan presiden Soeharto bagi pencalonan Pakistan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 1993-1994.
Menurut Menteri Luar Negeri Saddique, presiden Soeharto mengharapkan agar india dan pakistan duduk di meja peundingan untuk menyelesaikan persilisahan mereka mengenai Kasmhir, sesuai dengan revolusi Dewan Keamanan, presiden juga menyatakan dukungannya atas keinginan Pakistan untuk menjadi anggota tidak tetap dewan Keamanan PBB.
Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH.
