PUSAT DATA JENDERAL BESAR HM. SOEHARTO

---

Jejak Langkah Pak Harto, 8 Maret 1971 - 1993

♠ Dipublikasikan oleh Tim Kerja Media Cendana Nusantara ,
Senin, 8 Maret 1971

Presiden Soeharto  menyampaikan  amanat  tertulis pada rapat kerja Departemen  penerangan  hari ini di Jakarta. pada  kesempatan  itu secara mendasar  presien telah mengarahkan  peranan Departemen  penerangan  pada umumnya, dan khususnya   peranan para  juru penerang dalam masa pembangunan ini. Presiden mengatakan  bahwa dalam negara  yang menganut  demokrasi seperti Indonesia, tugas penerangan  jauh lebih berat  bila dibandingkan  dengan negara-negara totaliter. Dalam kaitan  dengan perbandingan tersebut, dikatakan noleh Presiden  Soeharto bahwa penerangan dipaksakan seperti  pada masa Orde Lama. Penerangan  di masa Orde Baru adalah memberi penjelasan kepada masyarakat, menguasai  masalah-masalah yang kita hadapi bersama, menggugah perhatian masyarakat untuk ikut  memikirkan  dan memecahkan masalah-masalah  itu serta menggerahkan kegiatan masyaraktt  untuk meaaksanakan program-program bersama.

Kamis, 8 Maret 1973

Presiden  Soeharto  dan Menteri  Perdagangan, Prof, Sumitro  Djojohadikusumo, di Istana Merdeka  hari ini membahas langkah-langkah untuk mengamankan  perdagangan  luar negeri  Indonesia  dari dampak krisis  moneter  internasional.

Jum,at 8 Maret 1974

Bertempat  di Istana Merdeka ,pukul 09.00  pagi ini, selama  dua jam, kepala Negara menerima 238 peserta Rapim ABRI 1974. Dalam amanatnya , Presiden menekankan  pada beberapa  hal  pokok yang  berhubungan dengan masalah-masalah-masalah  keamanan  nasional pada umumnya  dan dalam menghadapi  pelaksanaan Repelita II. Sebagai  latarbelakangnya  masalah-masalah  itu, pada awal  pidatonya  Kepala Negara  telah berbicara  mengenai  sikap  dasar  dan wawasan  hidup  prajurit. Dikatakannya  bahwa sikap  dasar  dan wawasan  hidup  prajurit  ABRI adalah  memandang dirinya  sebagai kekuatan bangsa yang selalu  mendukung  cita-cita kemerdekaan nasional, bukan semata-mata  sebagai alat  negara. dan cita-cita kemerdekaan  nasional, bukan semata-mata  sebagai alat negara. dan cita-cita kemerdekaan  nasional  kita adalah masyarkat  maju, makmur dan berkeadilan sosial yang berdasarkan Pancasila.

Pada akhir  pidatonya, kepala Negara telah membekali para peserta Rapim ABRI  itu dengan falsafah pengabdian   kepada bangsa dan negara, yaitu  Tridharma  yang diajarkan  oleh Sri Mangkunegara I. Pertama Rumangsa Handuweni, yaitu  merasa  ikut  memiliki sesuatu  yang  menjadi milik atau kepentingan  bangsa dan negara. kedua. Wajib melu hangrungkebi, yaitu tanggungjawab  untuk mempertahankan milik bersama atau kepentingan  umum, ketiga, mulat  sasira hangrasa wani, yang  berarti berani terus  menerus meneliti  diri sendiri  seberapa  jauh kita telah berbuat untuk mempertahankan  milik dan  mengabdikan diri pada kepentingan bersama.

Sabtu, 8 Maret 1975

Duta Besar  Australia, Richard  A  Woolcon, hari ini menyerahkan  surat  kepercayaanya  kepada Presiden Soeharto  di Istana Merdeka. Ketika meyerahkan  surat keperayaan  itu ia mengatakan  bahwa  negerinya  menghargai  peranan penting  yang telah  dimaninkan  Indonesia  dalam memupuk  kerjasama  dan keamanan  regional. Menurutnya  Presiden Soeharto sendiri  telah banyak berbuat  untuk mengkonsolidasikan dan mengembangkan  hubungan erat  yang ada sekarang  antara  Australia dan Indonesia.

Dalam pidato balasannya , disamping  menguraikan tentang pembangunan ekonomi yang  kini sedang berlangsung  di Indonesia, Presiden Soeharto  mengatakan bahwa persahabatan, kerjasama, saling  pengertian dan saling mempercayai  antara negara-negara  yang  bertetangga di wilayah ini merupakan  kebutuhan utama bagi kita masing-masing  dan bersama-sama. Usaha  stabilisasi  di kawasan  ini merupakan  perjuangan kita bersama  dan pengaruhnya  yang positif  akan melampaui  batas-batas  wilayah ini. Hal ini  akan meratakan  jalan menuju terwujudnya  perdamaian  dunia dan kesejateraan umat manusia. Demikian  Presiden Soeharto

Pagi ini, usai menerima surat kepercayaan  dari Duta Besar  Woolcoft, presiden Soeharto  menerima  pimpinan  Angkatan Bersenjata Muangthai yang dipimpin oleh Jenderal Kris Sivara di Istana Merdeka . kepada  pemimpin Angkatan Muangthai itu, kepala Negara  mengatakan  bahwa  kerjasama antara negara-negara ASAEN  perlu ditingkatkan  dalam  segala  bidang. Akan tetapi saat ini Indoenesia  dan Muangthai  belum mampu  mengadakan  pertukaran peralatan, sehingga yang baru dilakukan barulah  dalam bentuk  saling mempelajari pengalaman masing-masing. Oleh  sebab  itu dianjurkannya  agar diadakan  latihan  bersama  antara angkatan  bersenjata  kedua negara, disamping  meningkatkan  kunjungan  antara pejabat kedua negara.

Semangat  demokrasi  harus  memancar dalam pelaksanaan  pembangunan, karena  pembangunan  bangsa ini pada hakikatnya  adalah  pembangunan dari rakyat untuk rakyat. Demikian dikatakan oleh kepala Negara  dalam sambutan  tertulisnya upacara wisuda  131  sarjana lulusan Institut  Ilmu  Pemerintahan  di Jakarta  hari ini. Namun  dalam sambutan  yang dibacakan oleh Menteri  Dalam  Negeri  Amirmachmud  itu diingatkanya  bahwa demokrasi  harus mengenal disiplin dan tanggungjawab, karena tanpa kedua hal itu  maka demokrasi  hanyalah berarti kekacauan. Dan  kekacauan  itu sama  sekali  tidak memungkinkan  pembangunan yang teratur,padahal tanpa pembangunan yang teratur, maka cita-cita  bangsa  tidak akan  pernah terwujud.

Dalam hubungan  ini presiden  mempertanyakan  bagaimana  melaksanakan  pembangunan  demokrasi itu. Ia mengemukakan  bahwa melaksanakan pembangunan  demokrasi  itu haruslah dengan  mengembangkan pengabdian, keahlian,  dan keterampilan  berdasarkan  falsafah  Pancasila  dan UUD 1945.

Senin, 8 Maret  1976

Kepala Negara, bertempat  di Cendana pagi ini membahas  berbagai masalah Menteri Dalam Negeri  Amirmahmud. Masalah  Konsultasi  antar Agama. Pembentukan badan  konsultasi  ini  diharapkan akan dapat diselesaikan  dengan segera. Diantara masalah  lain  yang telah dibicarakan adalah penetuan waktu bagi pelaksanaan  Pemilihan  umum yang akan datang. Diputuskan  bahwa  pemilihan umum  akan  diselenggarakan dalam bulan Mei tahun depan, tetapi  tanggal yang  pasti  belum ditetapkan. Masalah  pemukiman  kembali suku terkebelakang  juga  telah menarik minat Kepala Negara, sehingga dibahas  pula dalam pertemuan itu.

Kamis, 8 Maret  1979

Jam 12 .00 siang ini, Presiden Soeharto  menerima Wakil Presiden Adam Malik di Bina Graha. Dalam  pertemuan  yang berlangsung kurang  dari setengah jam itu,  presiden telah menjelaskan  hasil-hasil pertemuanya  dengan PM Malaysia, Husein Onn, di Yogyakarta. Tetapi  sesuai  sidang Adam Malik  tidak bersedia memberikan keternagan mengenai apa yang dikatakan presiden kepadanya.

Sebelumnya,pada jam 11.00, presiden Soeharto, telah pula menerima Menteri Muda Urusan Pangan, Achmad Affandi. Dalam pertemuan ini  Menteri Affandi disertai  oleh juga tiga orang  direktur jenderal, yaitu  Direktur  Jenderal  Tanaman  pangan  (Departemen Pertaanian), Direktur  Jenderal  Moneter  dalam  Negeri ( Departemen Keuangan), Direktur Jenderal  Perdagangan  Negeri (Departemen Perdagangan). Selain itu hadir pula  Direktur  Utama  Pusri, Hasan  Kasim, Direktur  Utama BRI, Hartono, dan Direktur Utama PT Pertani Wardayo.

Pada kesempatan itu presiden menginstruksikan Menteri  Affandi untuk meningkatkan kontrol dalam mata  rantai produksi pangan mulai dari pengadaan bibit, pupuk, dan kredit. Petunjuk Presiden ini  dilatarbelakangi oleh adanya kegagalan didalam usaha  peningkatn produksi pangan. Kegagalan itu disebabkan oleh lemahnya  fungsi kontrol, sehingga  terjadi  pemupukan tunggakan kredit, misalnya.

Pada pukul 11.30 hari ini tampak  pula  menghadap  kepala Negara, Gubernur  Ben Mboi. Gubernur NTT  ini  NTT  datang  menghadap  untuk menyampaikan  laporan  kepada presiden  mengenai  bencana  banjir yang  melanda  daerah  Larantuka  di Flores  Timur  baru-baru ini. Sehubungan  dengan itu. Kepala Negara  telah  menginstruksikan  Menteri PU  untuk segera  menangani perbaikan  jalan, jembatan  dan pipa  air minum  yang rusak akibat banjir itu.

Sementara  itu, pada pukul  10.30 pagi ini, selama  satu jam Presiden Soeharto  menerima 16 orang  sarjana  bekas  mahasiswa  penerima  Beasiswa  Supersemar dari  Universitas  Sriwijaya, Palembang. Mereka  antara  lain  didampingi  oleh Rektor  Unsri,  Drs, Syafran Syaamsuddin, dan  Aryo  Darmako dari Yayasan Supersemar.
Dalam acara  ramah tama  itu, presiden telah  memberikan  pesan Kepala Negara. salah seorang  dari mereka  mengusulkan  agar  pemerintah  memperbanyak  asrama   buat  mahasiswa, karena  hal itu  selama  ini  dirasakan  masih kurang sekali. Menanggapi  usul  tersebut, presiden  mengatakan  menurut  kepala Negara, pemerintah  akan memprbanyak  gedung  SD, karena sekarang  ini penyediaan  gedung  SD  lebih mendesak.

Kamis, 8 Maret 1984

Pukul 10.00 pagi ini,  kepala Negara  mengadakan  ramah tamah dengan para peserta  Rapat kerja  Nasional MUI,  bertempat  di Istana  Negara. lebih  kurang  180 orang peserta  rapat  kerja  menghadiri  acara tersebut. Rapat kerja  itu sendiri  telah berlangsung  pada tangal 3 sampai  7 Maret.
Dalam amanatnya  kepala Negara  mengajak  para ulama  dan  pemuka  prinsip  kebebasan  beragama  dan kebebasan menjalankan  ibadah  menurut  agama dan kepercayaanmasing-masing. Diingatkannya  pula bahwa  negara kita  bukanlah negara  agama, yaitu  negara  yang diatur  menurut ajaran agama  atau aliran agama  tentu. Tetapi  hal ini  tidak  berarti  bahwa  kita mengabaikan  kehidupan  beragama  bangsa kita.
Ditegaskannya  bahwa  negara  bukan  hanya  menghormati, melainkan  juga berusaha  menyemarakan  kehidupan  beragama, tanpa  mencampuri  kemandirian  masing-masing  agama  dan umat  beragama. Kita  ingin  semua  agama di negara  kita berkembang  dengan baik. Tanpa  ada pihak yang merasa dianakemaskan dan dianaktirikan. Demikian presiden.

Siang ini, di Istana  Merdeka. Kepala Negara menerima pimpinan DPA. Selain Ketua DPA, M Panggabean, tampak  pula Hadir  dalam pertemuan tersebut para wakil Ketua DPA, yaitu  Ali  Murtopo, Sapardjo, Sunawar Sukowati, dan HJ Naro. Selain  pimpinan, hadir pula sejumlah anggota, yaitu  Alex Silas Onim, Piet Haryono, Ismangun, Muslim Tahe, Muhibuddin Djamin.
Pada kesempatan itu Presiden Soeharto antara lain menegaskan bahwa pemerintah  bertekad untuk meningkatkan kesejateraan  masyarakt  dalam Repelita  IV nanti. Dikatakannya pula bahwa dalam Pelita sebelumnya  masih dirasakan adanya ketimpangan-ketimpangan, dan ketimpangan-ketimpangan itu harus dihilangkan secara bertahap.

Jum,at 8 Maret 1985

Walikota   Bandar  Lampung, Drs H Zulkar nian Subing, hari ini menyerahkan  bantuan  presiden  untuk pembangunan Masjid Taqwa  Kapolresta. Tanjung Karang. Bantuan  sebesar  Rp 6 Juta  itu diterima  Kepala Polisi resort Kota Bandar  Lampung, Letkol, Drs  Agus Salim Djamil.

Rabu, 8 Maret 1989

Presiden Soeharto  bersama  sejumlah  menteri  kabinet  pembangunan V  siang ini menyaksikan  upacara  Panca  Walikrama yang dilangsungkan  di Pura  Besakih, 85 kilometer disebelah timur laut. Denpasar, kepala Negara, para  menteri, sejumlah  undangan  lainnya  yang tidak mengikuti  upacara  keagamaan  itu menyaksikan  jalannya upacara dari sebuah bangunan yang terletak  di halaman  depan  kompleks  pura terbesar  di Bali  itu. Sebelum  menyaksikan  puncak  upacara  keagamaan, kepada  presiden dan  rombongan  disuguhi  dua tarian adat.

Kamis, 8 Maret ,1990

Hari ini presiden Soeharto mengirim kawat ucapan selamat kepada Nelson Mandela sehubungan denga pembebasanya tanpa syarat  oleh Rejim Pretoria. Selain menyampaikan  salam  dan rasa  bahagia  pemerintah dan seluruh rakyat indonesia atas  pembebasannya, kepala Negara juga menyatakan kekagumannya dan secara konstisten  memberikan dukungan  terhadap perjuangan yang adil  dari ANC dan mayoritas  penduduk  Afrika  selatan  yang berkulit  hitam untuk mendapat kebebasan penuh dari kolonial dan penindasan ras.

Senin, 8 Maret 1993

Secara bergantian  hari ini  Presdien Soeharto  menerima  fraksi-fraksi. Golongan Karya, ABRI,  Partai  Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi  Indonesia,  dan Utusan  daerah  bertempat  di Cendana  kedatangan  fraksi-fraksi  tersebut  dalam rangka pencalonanya sebagai presiden RI  masa  bakti mendatang. Pada  kesempatan  itu ia  mengatakan  tidak  bakti menjadi  presiden, tetapi kalau rakyat menghendaki, ia  menerima jabatan itu.

Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH.