Selasa,29 Maret 1966
KAPPI Sumatera Utara mengajukan tuntutan pada pemerintah agar memutuskan hubungan diplomatik dengan RCC yang disebutnya sebagai nekolim timur”. Tuntutan tersebut didasari oleh fakta-fakta yang antara lain adalah sebagai berikut:
1. RCC telah turut campur tangan dalam politik dalam negeri RI, serta menunjukkan sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang ridak bersahabat.
2. RCC telah melancarkan fitnahan dan provokasi, lewat radio peking dan memburuk-burukkan nama baik ABRI yang justru bertindak terhadap PKI/Gestapu karena tugas penyelamatan terhadap revolusi Indonesia.
3. Baperki yang di Indonesia merupakan himpunan/konsentrasi dari orang-orang Tionghoa telah membantu gerakan kontra revolusi G-30-S dan RRC telah memasukkan senjata-senjata lewat proyek Conefo.
4. Gedung-gedung sekolah dan perkumpulan Tionghoa yang ada di Indonesia selalu digunakan untuk pertemuan gelap untuk merongrong RI.
Rabu, 29 Maret 1967
Hari ini Pejabat Presiden telah mengadaka pertemuan dengan Pimpinan DPR-GR. Dalam pertemuan ini telah dibicarakan tentang ketidaklancaran pembahasan beberapa perundangan di DPR-GR. Seperti diketahui, saat ini DPR-GR sedang membahas RUU tentang pemilihan umum, RUU tentang Kehakiman, RUU Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.
DPP PNI/FM dalam keterangan persnya yang diberikan oleh Ketua Umumnya, Osa Maliki, dan Sekretaris, Usep Ranawidjaja SH, sehubungan dengan pendapat Ketua NU KH M Dachlan, mengatakan bahwa tidak akan membantah tuduhan Dachlan bawa PNI talah terkena infiltrasi PNI A-Su, tetapi sebagai proses kristalisasi dalam tubuh PNI telah diadakan pemecatan-pemecatan aktivis dan kader Ali Surachman yang dianggap membahayakan PNI Osa-Usep.
Jumat, 29 Maret 1968
Di Tokyo, hari ini Presiden Soeharto mengadakan perundingan dengan PM Jepang, Eisaku Sato menjawab pertanyaan para wartawan dalam suatu konferensi pers di Tokyo, Presiden Soeharto mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang soal bantuan Jepang kepada Indonesia, Presiden mengatakan bahwa bagaimanapun Indonesia tidak akan bergeserke arah pembentukan pakta militer. Mengenai pandangan tentangperang Vietnam, Presiden mengatakan bahwa Indonesia menginginkan agar masala Vietnam dapat diselesaikan secara damai leh rakyat Vietnam.
Presiden Soeharto menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh Keidanren di Tokyo. Dalam pertemuan dengan sekitar 200 tokoh industri, pengusaha dan keuangan Jepang, Presiden Soeharto mengatakan bahwa menyangkut penanaman moda asing, Indonesia Indonesia mempunyai kecenderungan yang utama kepada Jepang sebagai bangsa Asia yang termaju. Dalam pertemuan ini juga Presiden memberikan jaminannya bahwa tidak satu sen pun dari bantuan luar negeri dipergunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk perbaikan ekonomi. Stabilisasi ekonomi hanya dapat dicapai dengan mengendalikan laju inflasi, menstabilkan persediaan pangan, perbaikan prasarana, dan pengadaan sandang.
Senin, 29 Maret 1971
Bertempat di Istana Merdeka, pagi ini Presiden Soeharto meresmikan terbentuknya pengurus baru kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Dalam amanatnya Presiden antara lain megatakan bahwa mental ideologi Pancasila ini tidak cukup hanya diucapkan oleh setiap warganegara, tetapi benar-benar harus jadi landasan hidup dari setiap warganegara. Oleh karena itu kita harus menanamkan mental ideologi Pancasila itu kepada bangsa Indonesia sejak mereka masih di bangku sekolah. Gerakan Pramuka mempunyai peranan penting dalam merealisir kehidupan Pancasila sehingga dipraktekkan oleh anak-anak kita sejak kecil. Demikian antara lain gambaran Presiden Soeharto tentang posisi Gerakan Pramuka dalam menghadapi tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia didalam meneruskan semangat ’45 kepada generasi yang datang.
Rabu, 29 Maret 1972
Dalam pertemuan dengan pengurus Kadin, yang dipimpin oleh Ketua Umum Brigjen. Sofyar, hari ini di Bina Graha, Presiden Soeharto menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah akan dapat melakukan suatu peraturan mengenai penanaman modal dalam negeri milik pribumi dan non-pribumi. Akan tetapi untuk ini masih diperlukan waktu, sebab pengaturan mengenai penjualan sebagian saham pengusaha non-pribumi kepada pihak pribumi melalui pasar modal tidak aka bersifat paksaan karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama di antara warganegara dan bukan untuk memperuncing perbedaan.
Khusus mengenai Kadin, Presiden mengatakan agar memberanikan diti untuk menjadi wadah mitra PMA.
Selasa, 29 Maret 1977
Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono memberikan keterangan kepada wartawan setelah menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha hari ini. Dikatakannya, Presiden telah memanggil empat orang pejabat dan sekaligus membentuk sebuah team untuk menghimpun bahn-bahan yang telah dikumpulkan wanhankamnas. Bahan-bahan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Sidang MPR. Team tersebut terdiri dari Ketua Sudharmono SH, Wakil Ketua Dr. JB Sumarlin, dan Sekretaris Ismail Saleh. Sedangkan anggota-anggotanya adalah MMR Kartakusumah, A Wiranatakusumah, Subarkah, Ali Murtopo, Daryatmo, Majid Ibrahim, Kartidjo dan Drs. Murdiono.
Bahan-bahan yang dihimpun oleh team ini diserahkan kepada Presiden sebagai Mandataris MPR untuk disampaikan kepada Sidang MPR nanti. Bahan-bahan ini tidak harus merupakan satu-satunya bahan dan sama sekali dimaksudkan untuk mengurangi wewenang dan hak MPR untuk mengumpulkan bahan-banhan lain. Bahan-bahan tersebut terutama diharapkan akan dapat memperlancar pembahasan-pembahasan sidang MPR agar tidak bertele-tele dan bisa mempunyai hasil yang nyata, terutama dalam pembuatan GBHN. Demikian penjelasan Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono SH.
Sabtu, 29 Maret 1986
Pagi ini di Bina Graha Presiden menerima Penasehat Menteri Luar Negeri Jepang, Ryozo Sunobe. Ia menemui Kepala Negara dalam rangka lawatannya ke negara-negara ASEAN guna mencari masukan bagi KTT tujuh negara industri yang akan diadakan pada tanggal 4-5 mei mendatang di Tokyo.
Dalam pertemuan itu, Presiden Soeharto menegaskan bahwa negara-negara maju dan berkembang mempunyai saling ketergantungan. Oleh karena itu, antara negara maju dan negara berkembang, harus ada saling kerjasama yang kompak menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dunia seperti halnya kesulitan ekonomi sekarang ini.
Rabu, 29 Maret 1978
Bertempat di Istana Merdeka, pagi ini Presiden Soeharto meresmikan terbentuknya Kabinet Pembangunan III. Susunan kabinet ini meliputi tujuh Menteri Negara yang tidak memimpin departemen dan 17 menteri Negara yang memipin departemen. Tiga dari Menteri Negara yang tidak memipin departemen merupakan Menteri Negara Koordinator, sedangkan empat lainnya adalah Menteri Negara yang mempunyai bidang tugas suatu departemen. Selain itu masih terdapat enam Menteri Negara Muda. Susunan Kabinet Pembangunan III selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran.
Dalam penjelasannya, Presiden mengatakan bahwa Kabinet Pembangunan III mempunyai tujuh sasaran yang harus dicapai atau Saota Krida Kabinet. Pertama, terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kedua, terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Ketiga terpeliharanya stabilitas nasional yang makin mantap. Keempat, terciptanya aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa. Kelima, terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh, yang makin mendalam. Keenam, terlaksananya pemilihan umum yang lansung, umum, bebas dan rahasia dalam rangka memperkuat kehidupan Demokrasi Pancasila. Ketujuh, makin berkembangnya pelaksanaan plotik luar negeri yang bebas dan aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.
Dalan penjelasannya, Kepala Negara juga mengumukan nama-nama pejabat Pimpinan Lambaga-lembaga Negara yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas kabinet pembangunan III. Nama-nama pejabat ini dapat dilihat di Lampiran.
Penyusun Intarti Publikasi Lita, SH.
