Rabu, 22 Maret 1967
Hari ini Kabinet Ampera kembali mengadakan sidang tetap di Gedung Presidium Sidang yang dipimpin oleh Pejabat presiden, jenderal Soeharto, kali ini mendengarkan laporan Menteri Kehakiman mengenai UU Pemilihan Umum dan Pelaksanaan peraturan-peraturan baru dalam bidang keuangan.
Minggu, 22 Maret 1970
Mengakhiri kunjungan kenegaraan di Muangthai, Presiden Soeharto dan PM Thanom Kittikachorn mengeluarkan suatu komunike bersama. Antara lain dinyatakan bahwa kedua pimpinan Pemerintahan merasa puas atas hubungan baik antara kedua negara, dan atas kemajuan-kemajuan dalam kerjasama regional.
Rabu,22 Maret 1972
Presiden Soeharto hari ini secara mendadak meninjau Museum Pusat di jalan Merdeka Barat, Jakarta. ketika mengakhiri kunjungan tersebut, Presiden menuliskan kesan-kesannya dalam buku tamu. Kepada para wartawan, presiden mengatakan bahwa keadaan Museum Pusat sangat menyedihkan. Mengingat nilai isinya yang sangat tinggi, diperlukan langah-langkah pengamanan agar peninggalan benda-benda yang mempunyai arti sejarah ini akan dapat dinikmati secara abadi oleh anak cucu kita. Dalam rangka ini presiden menjajikan untuk memberikan sumbanan sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan sebagai tambahan biaya perawatan museum itu.
Setelah meninjau museum, presiden Soeharto dan rombongan menuju Cibinong, Bogor, untuk melihat peternakan ayam yang luas yang diusahakan oleh PT Rembokin Putra. Di dalam peninjauan ini, kepada para wartawan Presiden mengatakan bahwa peternakan ini adalah anggota Bimas ternak ayam dan telah ditunjuk sebagai induk dari Bimas ayam. Yang diperluan sekarang adalah badan pemasaraanya sehingga peserta Bimas ayam tidak akan mengalami kesulitan dalam menjual telur ataupun daging ayam. Dengan adanya badan pemasaran, maka mereka akan dapat menjual produksi mereka melalui badan ini.
Sabtu, 22 Maret 1975
Jam 11.00 pagi ini presiden Soeharto menerima para peserta Rapim ABRI di Istana Negara. pada kesempatan itu kepala Negara telah mengamanatkan bahwa indoneisa memang harus bergerak kearah suatu masyarakat yang modern, demokratis, dan masyarakat yag mengejar prestasi serta menghargai kerja. Namun diinaatkannya agar semua itu dikembangkan diatas kepribadian Indonesia sendiri, yaitu, Pancasila. Oleh sebb itu, ia mengajak masyarakat luas, para mahasiswa, pemuda, universitas, Angkatan 45 dan lapisan-lapisan masyarakat lainnya untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Menyangkut ABRI, Kepala Negara mengatakan bahwa dalam perspektif pembangunan yang luas dan berjangka panjang, ABRI harus berperan dalam melaksanakan dan mrngamankan pembangunan Indonesia dalam arti yang luas. Akan tetapi ditekankannya bahwa ABRI harus dapat menjalankan peranannya secara wajar dan sadar sebagai alat keamanan pertahanan, sebagai kekuatan sosial dan kekuatan pembangunan. Peranan yang demikian tidak berarti bahwa ABRI melaksanakan sendiri semuanya. Hal ini bukan saja tidak mungkin, malahan bertentangan dengan asas pembangunan kita. Diingatkan oleh Presiden bahwa pembangunan kita merupakan pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu ia berpesan agar ABRI senantiasa berpedoman pada landasan kepemimpinan ing karsa subg tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
Usai mendamping para peserta Rapin ABRI menghadap Presiden Menteri Hankam/ Pangab, Jenderal Panggabean, telah menemui Kepala Negara secara khusus. Dalam pertemuan ini telah dibicarakan masalah pengamanan anggota-anggota kontingen Indonesia dalam ICCS yang bertugas di Vietnam Selatan. Langkah pengamanan ini diperlukan mengingat serangan Vietcong semakin gencar dan semakin mendekati ibukota Vietnam Selatan, Saigon.
Senin, 22 Maret 1976
Siang ini di Cendana, Presiden Soeharto mengadakan pembicaraan selama satu setengah jam dengan menteri Negara Ekuin Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Menteri PAN/Wakil Ketua Bappenas, Dr. Sumarlin, Menteri Perdagangan Radius Prawiro, dan Menteri/Sekertaris Negara, Sudarmono SH. Sebagai hasil pertemuan itu, Kepala negara hari ini mengeluarkan beberapa inpres. Yang pertama adalah Inpres pasar sebesar Rp20 milyar yang akan digunakan untuk membangunan pasar-pasar di ibukota kabupaten dan kotamadya di seluruh indonesia, termasuk di DKI Jakarta. inpres yang mulai berlaku dalam tahun anggaran 1976/1977 ini bertujuan untuk membantu golongan ekonomi lemah dalam kegiatan perdagangan.
Inpres lain yang juga dikeluarkan pada hari ini adalah Inpres baru di bidang reboisasi dan penghijauan dengan dana sebesar Rp16 milyar. Inpres ini akan membiayai reboisasi dan penghijauan 200.000 hektar tanah, meliputi tanah negara dan tanah milik rakyatyang luas masing-masingnya 100.000 hektar.
Disamping itu masih ada pula beberapa Inpres lain, yang meliputi pembangunan-pembangunan sekolah dasar, sarana kesehatan, pedesaan, pembangunan kabupaten dan provinsi. Inpres sekolah dasar akan menghabiskan dana sebesar Rp53,8 milyar. Dana untuk Inpres pembangunan desa adalah sebesar Rp19,8 milyar, sementara besarnya anggaran untuk pembangunan kabupaten dan provinsi adalah, berturut-turut, Rp62,4 milyar dan Rp61,5 milyar.
Rabu, 22 Maret 1978
Menteri keuangan Kuwait, Abdul Rahman Salim Al-Ateeqi, selesai melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto pagi ini di Cendana mengatakan bahwa ia telah mengadakan pembicaraan mengenai kemungkinan-kemungkinan kerjasama di bidang ekonomi, keuangan dan joint venture. Ia membenarkan bahwa pembangunan Pulau Batam merupakan salah satu proyek yang dibicarakan dan juga besar kemungkinan adanya pembuatan pabrik senjata yang dibiayai Kuwait.
Jenderal TNI (Purn) Soeharto jam 11.05 WIB hari ini, dalam sidang paripurna kedelapan MPR, secara aklamasi terpilih kembali sebagai Presiden RI untuk masa bakti 1978-1983. Dalam pada itu, siang ini mulai jam 14.30, diadakan pemilihan Wakil Presiden.
Malam ini jam 19.00 diadakan sidang paripurna kesembilan, dimana Wakil Presiden Adam Malik diambilsumpahnya, yang diajukan dengan mendengarkan pidato Wakil Presiden. dalam pidatonya, wakil Presiden Adam malik menyatakan tekadnya untuk menjadi pembantu Presiden Soeharto dengan sebaik-baiknya. Ia juga bertekad melaksanakan semua tugas dan pembidangan yang diberikan Presiden kepadanya.
Senin, 22 Maret 1982
Selama satu jam pagi ini di Istana Negara, Presiden Soeharto menerima para peserta rapat pimpinan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia. Pada kesempatan itu pula kepada Presiden telah diserahkan daftar peserta keluarga berencana lestari.
Pada kesempatan itu Presiden mengatakan bahwa keberhasilan program KB, disamping disebabkan oleh tersedianya berbagai macam pelayanan dan peralatan, juga disebabkan oleh sikap masyarakat sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk terus menggalang masyarakat antara lain diperlukan pelopr-pelopor keluarga berencana. Para pelopor keluarga berencana itu adalah mereka yang telah dengan tekun mengikuti program keluarga berencana secara terus menerus selama tidak kurang dari sepuluh tahun lamanya. Oleh karena itu Presiden menyambut dengan gembira adanya upaya untuk memberikan penghargaan kepada para pelopor Keluarga Berencana.
Pukul 10.35, selama satu jam, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri yang termasuk dalam Badan Koordinasi Transmigrasi. Menteri-menteri yang menghadiri pertemuan di Istana Merdeka itu adalah Menteri PAN/Wakil Ketua Bappenas, Sumarlin, Menteri Pertanian, Sudarsono, Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi, Harun Zain, Menteri Muda Transmigrasi, Martono, dan Menteri PU, Purnomosidi. Selain itu hadir pula beberapaorang direktur jenderal.
Dalam pertemuan itu Presiden telah menginstruksikan agar lebih meningkatkan lagi koordinasi, sehingga pencepatan pemindahan penduduk, terutama 13 juta petani miskin dari Jawa, dapat terlaksana.
Kamis, 22 Maret 1984
Bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto pagi ini mengadakan pertemuan dengan para peserta Rapat Gabungan Mahkama Agung, Departemen Kehakiman, Kejaksanaan Agung, dan Kepolisian RI. Rapat Kerja Gabungan ini merupakan kegiatan yang pertama dari keempat instansi tersebut.
Dalam amanatnya dihadapan 200 orang peserta dan undangan, Kepala Negara mengatakan bahwa masyarakat mendambakan agar makin hari makin terasa tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan terasa menyejukkan hati masyarakat. Untuk itu, usaha pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang mengayomi masyarakat harus tetap mendapatkan prioritas.
Ditambahkan oleh Presiden bahwa disamping itu perlu terus diusahakan penyempurnaan badan penegak hukum dan tindakan penertiban ke dalam, sehingga kemampuan srta kewibawaan aparat penegak hukum sendiri tidak mustahil untuk menertibkan masyarakat, jika penegak hukum sendiri tidak dapat menertibkan diri terlebih dahulu. Demikian antara lain dikatakan oleh Kepala Negara.
Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH.
