Sabtu, 12 maret 1966
Pagi ini di Jakarta berlangsung pameran kekuatan (show offorce) yang diikuti oleh prajurit RPKAD dan Kujang dari Divisi Siliwangi. Pameran kekuatan yang diadakan dalam rangka menyambut lahirnya Supersemar itu mendapat sambutan yang luas dari mahasiswa dan masyrakat. Jakarta pada umumnya. Dari pagi hingga siang hari deretan tank, panser dan kendaraan pengangkut militer berarak mengelilingi kota Jakarta. Arak-arakan itu “diserbu” oleh para mahasiswa dan pelajar yang tidak segan-segan menaiki kendaraan-kendaraan lapis baja, sehingga pameran kekuatan itu benar-benar menjadi pestapora kemenangan Orde Baru.
Kegembiraan masyarakat tambah meluap ketika pada siang hari itu Letjen. Soeharto selaku Pangkopkamtib mengumumkan pembubaran PKI dan organisasi massanya, melalui RRI. Pembubaran PKI dan organisasi-organisasi massanya ini dilakukan oleh Presiden Soekarno dalan Supersemar. Surat keputusan pembubaran PK tersebut dapat dilihat dalam lampiran 11.
Setelah mengetahui tentang pembubaran PKI dan organisasi-organisasi massanya, Presiden Soekarno segera mengadakan pembicaraan dengan Presidium Kabinet dan Pangal/Pangak di Istana Bogor, Presiden Soekarno mempersoalkan bahwa walaupun menggunakan Supersemar, Letjen Soeharto tidak berweang untuk mengambil tindakan demikian. Menurut Presiden, langkah itu hanya boleh digunakan dalam bidang keamanan saja.
Markas Badan Pusat Intelejen (BPI) pimpinan Dr. subandrio yang terletak dijalan Madiun, Jakarta, pagi ini disergap oleh kesatuan tentara. Sempat terjadi tembak-menembak selama beberapa menit dengan anggota-anggota BPI ang berusaha mengadakan perlawanan, sebelum gedung itu dapat dikuasai TNI. Selama ini BPI telah menjadi pusat intrik yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Subandrio dan PKI, terutama untuk menghantam pihak-pihak yang menentang rezim Soekarno dan PKI.
Letjen. Soeharto sebagai Pemegang Supersemar, meminta kepada para pengusaha, khususnya pengusaha nasional, agar supaya membantu pengamanan dan penertiban kelancaran ekonomi, minimal menghindarkan rakyat dari kesulitan ekonomi. Hal ini terungkap dari pengumuman No. 2 yang dikeluarkan oleh Letjen. Soeharto yang ditujukan kepada para pengusaha hari ini
Minggu, 12 Maret 1967
Komisi A MPRS telah berhasil membuat Rancangan ketetapan mengenai Pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. alasan yang mendasari rancangan ketetapan itu adalah, bahwa presiden tidak dapat memenuhi tanggungjawab konstitusional ,dan bahwabpresiden tidak dapat menajalankan haluan Negara dan keputusan MPRS.
MPRS menerima dan Mensyahkan Rancangan Ketetapan MPRS No. XX III /MPRS/ 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan dari Presiden Soekarno. Isi lengkap ketetapanntersebut dapat dilihat dalam Lampiran XI.
Jenderal Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden RI. Pelantikan ini merupakan pelaksanaan dari ketetapan MPRS No. XXXIII /1967 yang menetapkan mencabut kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno ketetapan ini selanjutnya menetapkan mengangkat Pemegang Ketetapan MPRS No. IX/ 1966, Jenderal Soeharto, sebagai Pejabat Presiden sampai dipilhnya Presiden oleh MPR hasil pemilihann Umum.
Sementara itu, dalam pidato sambutanya setelah menjadi Pejabat presiden, jenderal Soeharto mengatakan bahwa apa yang telah dicapai melalui sidang Istimewa MPRS adalah kemapuan mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat yang dilaksanakan oleh MPRS sebagai penyelenggara tertinggi penjelmaan rakyat dan pemegang kedaulatan rakyat. Diharapkan pula perlu melaksanakan ketentuan-ketentun UUD 1945 untuk mencegah kesewang-wenangan penguasa rakyat.
Ketua presidium Kami , Cosmos Batubara, dala Apel bersama KAPPI dan KAMI di halaman Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, mengatakan bahwa dalam menghadapi pemerintah di bawah pimpinan Jenderal Soeahrto, KAMI akan tetap menjalankan Kontrol Sosialnya.
Rabu, 12 maret 1969
Pagi-pagi sekali hari ini presiden dan Ibu Soeharto berangkat menuju Kecamatan Binong di Kabupaten Subang Jawa Barat. Ini adalah dalam rangka peninjauan teradap pelaksanaan proyek Dimas gotong-royong Ciba. Pada kesempatan itu presiden dan Ibu tien turut panen disawah yang sudah di –bimas-kan . di Desa itu pula, baik presiden dan maupun Ibu Tein mewawacarai para petani yang sawanya termasuk dalam proyek Bimas gotongroyong Ciba tersebut. Disamping memyambut gembira usaha bimas ini, mereka jugan minta agar presiden langsung turun tangan dalam modernisasi pertanian, yaitu dengan menyediakan traktor kesil dan penyemprot hama. Menanggapi permintaan para petani tersebut, presiden soeharto menganjurkan agar alat-alat yang dibutuhkan itu di usahakan secara kolektif oleh tiap –tiap desa. Presdien juga menyarankan agar para petani menggunakan huller untuk menggiling padi mereka.
Kamis, 12 Maret 1970
Pagi ini presdien beserta Ibu Soeharto meresmikan pabrik deterjen pertama indonesia, yang di bangun oleh PT Unilever di jakarta. dalam amanatnya, presiden antara lain memperingatkan agar intesifikasi modal jangan sampai memprbanyak pengangguran. Dalam hubungan ini presiden mengharapkan bahwa walaupun PT Unilever mempekerjakan banyak tenaga kerja akan tetapi, dengan memamfaatkan jasa-jasa perusahaan lainnya, dapat meningkatkan kegiatan Industri dan perluasan lapangan kerja secara tidak langsung.
Pukul 19,00 malam ini bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormataan Pangeran Bernhard dari negeri Benda. Dalam pertemuan yang berlangsung selama setengah jam itu, di bicarakan berbagai masalah ringan, dari soal permainan Golf sampai perlindungan terhadap binatang buas. Pangeran Benhard adalah anggota kerajaan Belanda pertama yang mengunjungi Indonesia setelah 25 tahun kita Merdeka.
Senin, 12 Maret 1973
Sidang Umum MPR dimulai hari ini. Dalam sidangnya kali ini, MPR mempunyai empat acara; yaitu1) Menetapkan GBHN; 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden; 3) membahas perubahan dan ketetapan-ketetapan MPR; dan 4) Menetapkan ketetapan-ketetapan baru MPR.
Sidang kali ini dihadiri oleh 920 anggota MPR yang terdiri dari 392 anggota dari Fraksi Karya Pembangunan, 230 anggota Fraksi ABRI, 130 angota Fraksi Utusan Daerah, 126 anggota Fraksi Persatuan Pembangunan, dan 42 anggota Fraksi Demokrasi Indonesia.
Pada pembukaan sidang hari Presiden Soeharto menyampaikan pidato pertanggungjawabannya. Dalam pidatonya Presiden mengatakan bahwa usaha-usaha stabilisasi ekonomi dan pembangunan merupakan langkah yang sangat penting untuk memberi isi kepada kemerdekaan nasional. Isi trsebut antara lain ialah kesejahteraan umum yang maju dan kehidupan bangsa yang cerdas dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa stabilisasi ekonomi bukan saja merupakan landasan bagi suksesnya pelaksanaan Repelita, tetapi Repelita itu sendiri juga mempunyai fungsi lebih memantapkan stabilitas ekonomi.
Presiden, dalam laporannya, telah pula mengemukakan strategi dan sasaran pokok yang dikembangkan dan dilaksanakan secara serasi dan dinamis. Ketiga hal tersebut adalah meliputi:
1. Penertiban dan penyehatan keuangan negara yang serba kalut. Untuk itu antara lain dilakukan anggaran berimbang, diadakan penghematn pada seluruh kantor pemerinta, penghentian proyek-proyek pembangunan yang tidak ekonomis.
2. Penggarapan urusan dan dunia perbankan. Untuk penggarapan ini diambil langkah-langkah untuk menghentikan pemberian kredit yang tidak terarah dan tanpa pertimbangan ekonomis. Pemberian kredit ini kemudian ditunjukan pada usaha-usaha yang produktif, dan diutamakan pada sektor pangan, ekspor, prasaranan dan industri. Peningkatan ekpor terus didorong dengan menyederhanakan prosedur ekspor, meniadakan/ mengurangi beban dan ongkos yang tidak perlu. Selain itu menyesuaikan kurs valuta asing dengan rupiah.
3. Memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Haluan ekonomi baru yang digariskan dalam ketetapan MPRS No. XXIII memberi arah pelurusan kembali pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan cara pemberian tempat dan peranan yang wajar dan serasi pada sektor-sektor pemeintah dam nasyarakat.
Presiden soeharto mengatakan pula ada tiga hal utama yang menyebabkan para dan seriusnya kerusakan yang dialami aparatur negara yang telah bertahun-tahun menderita salah urus di bawah rezim Orde Lama. Hal utaama tersebut ialah;
1. Aparatur negara telah menjadi pengabdi kepentingan kelompok politik akibat proses perpolitikan. Berubahnya fungsi aparatur negara menyebabkan bidang aparatur negara menjadi arena perebutan kepentingan golongan dan partai. Hal ini mengakibatkan segenap tugas dan kewajiban dilaksnakan tanpa menghindarkan asas obyektifitas dan kepentinggan umum.
2. Akibat lumpuhnya proe pengawasan dalam aparatur negara menyebabkan terjadinya kekaburan antara tugass-tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan keadaan seperti ini, usaha untuk menegakan hukum tidak dapat diselenggarakan.
3. Ketidakmampuan aparatur negara untuk mengolah dana dak kekayaan negara. hal ini telah menjeruuskan negara dalam kancah kemerosotan ekonomi yang hebat.
Presiden juga mengatakan bahwa kesempatan kerja merupakan masalah yang cukup berat di tahun 1966 dan 1967 , pemecahannya ialah dengan menciptakan kerja yang seluas-luasny, tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek. Namun demikian dalam Repelita I telah dilakukan berbagai usaha jangka pendek di bidang ini. Usaha tersebut meliputi penciptaan kesmpatan kerja, pembinaan dan penyediaan tenaga kerja yang cukup keahlian dan yang sesuai dengan perkembangan. Selain itu diadakan pula peningkatan dan perbaikan hubungan perburuhan besrta jaminan sosialnya.
Sementara itu, melonjaknya harga beras pada buan november dan Desember 1972 yang lalu telah menyebabkan inflasi pada tahun ini meningkat menjadi 25,7 %. Selanjutnya dikatakan bahwa naiknya harga beras tersebut antara lain disebabkan oleh karena panen beras yang gagal sebagai akibat musim kemarau yang paanjang. Namun begitu untuk mengatasi hal ini dan mencapai target persediaan beras menjelang lebaran dan hari raya telah diimpor beras dari luar negeri dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan.
Dalam pada itu presiden soeharto menyerukan agar partai politik yng ada membuka ointu lebar-lebar bagi setiap warganenagara untuk menjadi anggotanya tanpa mengadakan perbedaan-perbedaan . dikatakan pula bahwa tugas terpokok dari partai politik di Indoensia adalah menjadikan dirinya wadah masyarrakat untuk membina kesadaran politik dalam artim kesadaran atas tanggungjawabnya” terhadap masalah-masalah pembangunan bangsa dalam arti yang luas. Dengan cara ini , partai-partai politik akan benar-benar dapat merupakan unsur yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia.
Mengenai penyederhanaan partai politik dan organisasi kakryaan sehingga menghasilkan dua partai dan satu organisasi karya. Di gambarkan oleh presidn sebagai suatu kemajuan yang sangat penting dalam kehidupan politik Indonesia , karena , bukan saja kepartaian menjadi lebih serhana dan efektif, tetapi juga akan memperkuat stabilitas politik. Dalam pemilihan umum yang akan hanya ada tiga gambar saja yang akan dipilih rakyat.
Mengenai ABRI dikatakan oleh presiden bahwa ABRI tidak menghendaki kekuasaa, tetapi hanya menginginkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila , seprti yang dicita-citakan oleh perjuangan bangsa Indonesia. Dikemukakannya pula bahwa ia sangat menyayangkan adanya suara-suara sumbang yang mengambarkan seolah-olah penilaian pemerintah tentang masih adanya ancaman sisa-sisa PKI dan ancaman subversi hanyalah sekedar dalil ABRI untuk tetap berkuasa. Hal ini adalah keliru, dan sama juga dengan suara PKI atau terpengaruh oleh PKI. Namun suara-suara yang demikian justru merupakan tantangan untuk lebih membersihkan diri, untuk meningkatkan pengabdian ABRI kepada perjuangan bangsa.
Dijelaskan pula oleh presiden bahwa kegiatan sisa-sisa G-30- S/PKI pada tahun 1972 ini secara umum ditujukan pada usaha-usaha pengacauan antara lain berupa sabotase terhadap proyek-proyek vital pemerintah, serta pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Disamping itu penyebarluasan pamlet-pamlet yang dibuat dan diedarkan secara lokal, terutama di daerah Kalimantan Barat, yang mengadakan penyusupan ke dalam masyarakat antara lain pada golongan agama, pegawai negeri, ABRI, dan operasi teritorial dan intelijen, maka dalam rangka pengamanan proyek-proyek vital, proyek-proyek prasarana yang strategis dalam tahun 1972. Mendapat perhatian khusus dari alat negara, karena seringnya terjadi ke celakaan yang disengaja.
Sementara itu tentang tahanan G-30-S-/PKI dikatakan oleh presiden bahwa pemerintah berusaha keras untuk dapat menyelesaikan dan membebaskan para tahanan tersebut. Untuk itu landasan dan pertimbangan yang digunakan oleh pemerintah adalah keselamatan bangsa dan negara, penyelesaian hukum, dan perlakuan wajar ang sesuai dengan kebesaran Pancasila. Berdasarkan tiga hal pokok itu. Maka diadakan penggolongan yerhadap mereka. Golongan A ialah mereka yang terlibat langsung dengan pemberontakan G-30-S/PKI,mtetapi dalam pemeriksaan sulit didapat cukup bukti menurut hukum diajukan ke pengadilan. Golongan B ialah mereka yang menurut penilaian umum terlibat langsung dengan pemberontakan G-30- s/PKI tetapi dalam pemeriksaan sulit didapatkan bukti menurut hukum untuk diajukan ke pengadilan. Golongan C ialah mereka yang setelah diadakan pemeriksaan nyata-nyata tidak bersalah dan ternyata hanya ikit-ikutan menjadi anggota PKI atau organisasi yang bernaung di bawah PKI.
Menyingggung soal hubungan internasional dan politik luar negeri, presiden mengemukakan bahwa Ketetapan MPRS No. XII/ 1966 telah memberikan garis-garis pengarahan yang harus di tempuh oleh pemerintah. Inilah yang dijadikan landasan politik luar negeri oleh pemerintah dalam mengadakan hubungan anak bangsa demi mengejar cita-cita nasional; masyrakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan turut menciptakan dunia yang adil, damai, dan sejatera. Selanjutnya disimpulkan pula bahwa dasar pokok politik luar negeri Indonesia meliputi:
1. Menurunkan kembali pelksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan tetap anti-imperialisme dan kolonisme dalam segala manifestasinya.
2. Poltik luar negeri yang diabdikan untuk kepenntingan nasional, khususnya pembangunan;
3. Turut ambil bangian dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia, khususnya stabilitas Asia Tenggara, tanpa mengurangi kemampuan kita untuk melaksanakan pembangunan nasional.
Sedangkan politik mercusuar, konfrontasi dan poros-poros yang membawa dampak negatif, dan menjauhkan Indoneisa dari sahabat- sahabat dan negara-negara tetangganya, serta telah mempersempit ruang geraknya di dunia internasional tidak akan dilaksanakan lagi, Langkah-langkah ang diambil pada tingkat pertama untuk mengembalikan kepercayaan dunia di luar terhadap Indonesia, menurut presiden, ialah dilakukannya kegiatan-kegiatan yang terutama dipusatkan pada usaha-usaha untuk meletakan dasar saling pengertian, saling percaya memprcayai dan kerjasama baru di Asia Tenggara. Hal ini sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XII/1966, yag antara lain memberi petunjuk agar masalah Asia dibangun kerjasama regional.
Masuknya Indonesia kembali ke PBB pada pertengahan tahun 1966, bukan saja memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menyeleggarakan untuk menjelaskan sikap dan tujuan Indonesia dalam menyelenggarakan hubungan antar-bangsa setelah timbulnya Orde Baru, tetapi juga dapat digunakan untuk menguntung kan kembali hubungan dan pendekatan kembali yang saling menguntungkan yang bermanfaat bagi pelaksanaan stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan di Indonesia. Terbentuknya forum-forum multilateral, seperti IGGI dan paris Club dengan tujuan untuk mengadakan perundingan-perundingan guna menghasilkan kesepakatan mengenai bantuan dan kerja sama ekonomi antara negara-negara Barat khusnya dengan Indonesia yang sedang melaksanakan stabilisasi dan pembangunan ekonomi, merupakan hasil langsung dari besarnya perhatian, keperayaan negara-negara tersebut kepada Indonesia.
Dalam hal hubungan dengan RRC, presiden Soeharto mengatakan bahwa ia tidak mengenyampikan kemungkinan dinormalisasikannya kembali hubungan antara Indonesia dan RRC yang terputus selama beberapa waktu belakangan ini, sebagai akibat ikutsertanya RRC dalam membant pemberontakan G-30-S/PKI di tahun 1965. Dijelaskan pula bahwa kita tetap bersahabat dengan negara-negara yang berlandaskan komunisme, tetapi tentunya dengan saling hormat-menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Demikian di hadapan Sidang Umum MPR.
• Ketua Fraksi pembangunan, Sugiharto, menilai pidato pertangggungjawaban presiden sebagai lengkap dan patut dihargai. Menurutnya, fraksi dapat menerima segenap isi pidato tersebut. Sementara itu ketua Fraksi Persatuan pembangunan, Drs. Chalik Ali, mengatakan bahwa fraksinya belum membicarakan hal tersebut, tetapi jelas bahwa pertanggungjawaban presiden itu patut dihargai. Menanggapi hal yang sama, Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia mengemukkan bahwa pidato tersebut “cukup wajar dan mengungkapkan apa adanya serta menggambarkan baik kekurangan maupun hasil-hasil yang sudah dicapai” tanpa mengabaikan pelaksanaan Pelita I yang belum seluruhnya selesai, karena pelaksanaan Pelita ini masih satu tahun lagi.
Selasa, 12 Maret 1974
Dewan stabilisasi politik dan keamanan Nsional kembali bersidang jam 10.00 pagi ini di Bina Grha yang dipimpin oleh presiden Soeharto itu telah mengambil beberapa keputusan. Pertama, mulai tanggal 1 April 1974, pemerintah akan memberikan sumbangan kepada partai politik dan Golongan Karya masing-masing sebesar Rp 2,500,000,-per bulan. Kedua, membantu pembiyaan kongres PPP dan PDI masing-masing Rp 30,000,000 sebagaimana yang pernah diberikan kepada Golongan karya tahun lalu. Ketiga, sehubungan dengan refungsinonalisasi aparatur pemerintahan, maka fungsi-fungsi pemerintahan yang hingga sekarang ini masih ditangani oleh Kopkamtib diserhkan kepada departemen/lembaga yang bersangkutan rangka melaksanakan asas tut wuri handayani
Rabu, 12 Maret 1975
Siang ini di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima 33 buah sepeda merk Turangga buatan pabrik seperda milik koperasi pegawai nrgeri seluruh Indonesia yang berlokasi di Tanggerang, Jawa Barat. Ketika penyerahan sepeda-sepeda tersebut kepada kepala Negara, pimpinan IKPN di dampingi oleh direktur jenderal koperasi, Ir. Ibnu Soejono, dan Direltur Jenderal Perindustrian ringan, Soegiri Soemod Darsono. Setelah mencoba sepeda yang diperagakan di halaman depan Bina Graha itu, Kepala Negara berpesan agar produksi pabrik sepeda ini kiranya dapat disesuaikan dengan permintaan pasar. Ia menganjurkan agar sepeda dapat dijadikan alat penghubung didaerah pedesaan.
Jum,at 12 Maret 1976
Presiden Soeharto menyatakan keyakinannya bahwa kerjasama antar umat beragama bukanlah sesuatu yang mustahil, apabila kita semua menerimanya dengan jiwa besar. Diungkapkanya bahwa keyakinan itu berdasarkan pada kenyataan adanya kegiatan-kegiatan dialog antar umat beragama yang telah berlangsung di daerah –daerah selama ini. Dalam rangka itulah perlu dibentuk suatu wadah konsultasi antar umat beragama guna membicarakan hal-hal yang dihadapi untuk beragama, badan itu juga berguna untuk meningkatkan keikutsertaan umat beragama dalam proses pembangunan, memberikan sumbangan yang lebih besar kepada pembinaan stabilitas nasional, srta pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa.
Lebih jauh presiden menguraikan makna kerukunan yang dimaksudkannya, yaitu suatu krukunan yang tidak hanya didasarkan pada prinsip hidup berdampingan secara damai yang bersifat pasif, melainkan juga mengarah pada kerjasama atas dasar saling percaya mempercayai dan hormat menghormati. Oleh karena itu, diharapkanya bahwa didalam pembentukan wadah konsultasi antar umat beragama tersebut jangan ada umat yang merasa dikalahkan dan dimenangkan.
Demikian dikatakan Kepala Negara dalam sambutanya pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan di Istana Negara malam ini. Uraian hikmahMaulid pada acara tersebut telah disampaikan oleh Drs. Marsekan Fatwi, pejabat Rektor IAIN Suan Ampel, Surabaya.
Sabtu,12 Maret 1977
Menteri Kesehatan Prof. Dr. GA Siwabessy hari ini meresmikan pemakaian bangsal “semar” di Rumah sakit saint Carolus, Jakarta. Bangsal Semar yang merupakan hadiah presiden Soeharto kepada rumah sakit itu terletak di Lantai II dan III gedung baru, Pembangunnya menelan biaya Rp 156.135.000,- sesuai dengan anggaran yang ditentukan dalam Keputusan presiden no. 12 Tahun 1976.
Senin, 12 Maret 1979
Jam 09,00 pagi ini presiden Soeharto menandatangani UU APBN 1979/1980 dalam suatu upacara di Istana Merdeka. Upacara penandatanganan ini dihadiri oleh pimpinan MPR/ DPR, Bapeka, DPA, MA, para menteri dan pejabat-pejabat tinggi laiinya, serta pimpinan fraksi dan panitia anggaran DPR.
Menyambut penandatanganan itu, presiden mengatakan bahwa betapun besarnya wewenang konstitusional yang dipercayakan di pundaknya, namun pelaksanaan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kemampun bekerja seluruh aparatur negara dan peranan dari seluruh rakyat. Oleh sebab itu ia meminta agar semua aparatur negara bekerja tekun dalam bidang maing-masing, dengan satu tujuan mengabdi kepada rakyat. Sementara itu kepada seluruh rakyat diajaknya untuk juga bekerja dalam bidang masing-masing , dengan mengembangkan segala kreativitas dan swakarya.
Bertempat di Bina Graha , pukul 10,00 pagi ini presiden Soeharto membuka Widyakarya Nasional Teknologi pedesaan yang diselengarakan oleh LIPI. Memberikan sambutan pada acara pembukaan widyakarya ini, presiden mengingatkan bahwa penanganan dan penggunaan teknologi presiden harus dilakukan oleh masyarakat pedesaan sendiri dengan bantuan para ilmuwan. Dengan demikian motivasi dan kreativitas masyarakat pedesaan dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat dihindarkan penerapan teknologi nyang tidak sesuai dengan kebutuhn kehidupan masyarakat pedesaan
.
Oleh karena itu kepala Negara menganjurkan adanya strategi teknologi pedesaan yang merupakan bagian dari keseluruhan strategi pembangunan kita. Lebih jauh , ia mengingatkan agar dalam strategi pembanguna pedesaan harus tampak jelas; usaha penerapan teknoogi yang sesuai dengan lingkunganya, yang dapat diterima oleh masyarakat setempat, yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang memperbesar kesempatan kerja dan yang memenuhi kebutuhan pokok pedesaan. Demikian antara lain dikatakan presiden.
Jum,at, 12 Maret 1982
Di Istana Negara, pagi ini presiden Soeharto menerima Anggota DPP KNPI, Dewan Pertimbangan pemuda dan tokoh-tokoh pemuda, yang kesemuanya berjumlah lebih kurang 150 orang. Pada kesempatan ini presiden mengatakan bahwa untuk dapat berperan secara tepat dalam pembangunan, maka generasi muda harus tahu sifat pembangunan yang kita kerjakan, kearah mana pembangunan akan bergerak,apa saja yang arus kita kerjakan dan apa yang kita capai. Kita malahan juga harus tahu apa yang belum mungkin kita kerjakan dan apa yang belum mungkin kita capai sekarang ini. Kesadaran ini penting, agar kita jangan patah semangat karena lamunan muluk dan harapan-harapan kosong. Demikian presiden.
Senin, 12 Maret 1984
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Istana Merdeka, presiden Soeharto menerima kunjungan Menteri Luar negeri Vietnan, Nguyen Co Thach. Dalam kunjungan tersebut ia didampingi oleh menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja.
Kepada kepala Negara, Co Thach menyampaikan penjelasan mengenai perkembangan terakhir masalah Kamboja, sejauh masalah itu berkaitan dengan Vietnam. Kemudian selesai menghadap presiden kepada pers ia mengatakan bahwa Vietnam akan menarik pasukannya dari Kamboja jikalau tidak ada lagi ancaman RRC terhadap negeri itu, dan wilayah Thailand tidak menjadi tempat persembunyian pasukan yang menentang rezim Phonm Penh.
Sesudah menerima Menteri Negara Vietnam. Pada jam 10.00 kepala Negara membuka pekan Orientasi dan rapat kerja Departemen sosial di Istana Negara. dalam amanatnya di hadapan 170 peserta rapat kerja dan undangan lain. Presiden soeharto menggariskan agar dalam usaha meningkatkan kualitas anggota masyarakat yang kurang beruntung, departemen sosial hendaknya memberikan perhatian yang besar pada usaha-usaha yang bersifat pencegahan. Tanpa mengendurkan usaha-usaha rehabilitasi dan pemberian bantuan sosial. Untuk itu penting sekali usaha untuk terus meningkatkan peranan organisasi-organisasi sosial, selain terus membangkitkan kesadaran dan kegairahan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja sosial.
Disamping itu, demikian ditambahkan oleh Kepela Negara, hendaknya dilakukan pula usaha-usaha untuk menumbuhkan harga diri dan sikap percaya pada kemampuan sendiri kepada para penyandang masalah sosial. Dengan demikian,sifat ketergantungan dan sifat mengharap bantuan dari orang lain dari para penyandang masalah sosial akan dapat dihilangkan.
Khusus kepada pegawai Departemen sosial, presiden mengharapkan agar mereka mampu menampilkan kesederhanaan dalam sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kesejateraan sosial, sebab, sikap yang demikian itu akan membantu mempermudah dan mempercepat proses penanganan masalah sosial, sehingga para penyandang masalah sosial merasa diperlakukan secara lebih manusiawi.
Bertempat di Istana Merdeka, pada jam 12,00 siang , presiden dan Ibu Soeharto menerima kunjungan wakil perdana Menteri Thailand dan Nyonya Charoye Rattskul. Selain sejumlah pejabat Thailand, termasuk Duta Besar Rongphet Sucharitkul dan isteri, dalam pertemuan tersebut hadir pula Menteri koordinator bidang Kesra dan Nyonya Alamsyah, serta Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja.
Selasa, 12 Maret 1985
Presiden menginstruksikan kepada Bulog untuk menyediakan bahan makanan ternak secara teratur dan lebih lancar, sehingga harganya menjadi lebih murah. Instuksi ini diungkapkan oleh menteri Koperasi/ Kepala Bulog, Bustanil Arifin, setelah ia dan Menteri perdagangan, Rachmat Saleh, diterima oleh presdien Soeharto di Bina Graha pagi ini.
Setelah diterima presiden di Bina Graha pagi ini, Menteri sekertaris Negara, sudharmono, mengatakan bahwa presiden telah menugaskan duta besar RI di Moskow, RM Mohammad Husein, untuk mewakili Pemerintah dalam upacara pemakaman presiden uni Soviet, Konstantin Chernenko. Dikatakannya pula bahwa presiden soeharto telah juga menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya presiden Chernenko.
Kamis, 12 Maret 1987
Pagi ini di Istana Merdeka Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan para menteri dan Pejabat tinggi ASEAN yang membidangi masalah energi.pada kesempatan itu kepala Negara berseru aagar negara-negara ASEAN dapat mengembangkan sumberr-sumber energi baru bagi wilayah ini di luar minyaak bumi merupakan energi yang terbatas persediaanya dan tidak diperbaharui, sementara kebutuhan akan energi sendiri terus meningkat seiring dengan makin meningkatnya kegiatan ekonomi.
Menurut kepala Negara, untuk mengembangkan sumber energi di luar minyak di kawasan ASEAN ini sebetulnya bisa sekli. Karena meskipun tidaak merata, umumnyaa negaara-negara di kawasan ASEAN ini mempunyai sumber-sumber energi di luar minyak, misalnya batu bara, tenaga air, tenaga panas bumi, ataupun gambut, disamping itu, ada pula sumber energi terbesar, yakni tenaga matahari.
Menteri Transmigrasi Martono, usai diterima presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini, mengatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan transmigrasi swakarsa (spontan) dengan menyerahkan pelaksanaanya kepada pihak swasta. Untuk tahap pertama, badan swasta penyelenggara transmigrasi swakarsaini mungkin masih bersifat semi pemerintah, dalam arti struktural tetapi dibawah pengaturan Departemen Transmigrasi.
Mulai jam 15.30 sampai dengan jam 18.00 sore ini, presiden Soeharto dn Ibu Soeharto mengadakan acara minum teh bersama secara santai dengan 70 seniman di Istana Negara. kepala Negara pada kesempatan ini berbicara mengenai masalah ketahanan sosial budaya. Dikatakannya bahwa ketahanan sosial budaya tidak kalah pentingnya daripada ketaahanan militer ataupun ketahanan ideologi dan ketahanan ekonomi; semua aspek ketaahanan itu memperkuat ketahanan nsional. Diingatkannya bahwa ketahanan sosial budaya yang kuat adalah sangat penting untuk menghadap ancaman-ancaman budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Dalam acara tatap muka ini Presiden Soeharto menjelaskan secara singkatt hasil pebangunan yang telah dicapai di bidang pendidikan. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana mengatasi masalah anak-anak lulusan SD yang ttidak dapat melanjutkan sekolah mereka. Disisnilah para seniman dapat ikut berperan untuk mengambil bagian dalam memberikan latihan-latihan keteramplan kepada anak-anak lulusan SD yang tidak dapat meneruskan sekolah dan masih belum boleh bekerja sebelum berusia 15 tahun,
Diantara seniman yang hadir antara lain tampak Bagong Kusudiardjo, Affandi, HB Yassin, sampan Hismanto, Adidharma, Gesang , dan Asrul Sani.
Minggu, 12 Maret 1989
Pagi ini di Tapos Presiden Soeharto menerima para peserta rapat Kerja Bank Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Bank Sentral tersebut, adrianus Mooy. Dihadapan 56 orang pejabat Bank Indonesia itu, Kepala Negara menjelaskan mengapa selama ini pemerintah tidak mengijinkan penanaman modal membuka usaha peternakan secara besar-besaran di Indonesia. Menurut Presiden, alasannya tidak lain agar petani kita yang hanya memiliki lahan sempit kurang dari seperempat hektar itu mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan memelihara ternak.
Dijelaskan oleh Presiden bahwa kalau dilihat semata-mata dari sudut ekonomi, maka peternakan besar akan segera dapat menyediakan secara cukup protein hewani yang diperlukan rakyat. Namun bila dilihat dari segi keadilan, maka hal itu tidak cocok. Lebih-lebih kalau kita ingin meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itulah pemerintah mengusahakan supaya usaha peternakan diserahkan kepada petani-petani kecil, sehingga mereka dapat menjalankan mix farming, tidak hanya mono-culture (pertanian satu jenis).
Diungkapkannya bahwa perusahaan susu PT Nestle pernah mengajukan permohonan untuk mengembangkan perternakan sapi perah secara besar-besaran, 300 sampai 400 ribu ekor, untuk kepentingan pabrik susu bubuknya di Indonesia. Namun secara tegas pemerintah tidak mengizinkan, kerena hal itu akan menutup pemesaran hasil ternak petani kecil. Tetapi untuk mengatasi masalah bahan baku yang dihadapi oleh perusahaa tersebut, pemerintah menganjurkan untuk menjalin kerjasama dengan para petani peternak melalui system “ babak angka” , yaitu PT Nestle menjadi inti dan para peternKn menjadi plasmanya. Usaha itu kemudian dilaksanakan di Jawa Timur.
Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH
Pagi ini di Jakarta berlangsung pameran kekuatan (show offorce) yang diikuti oleh prajurit RPKAD dan Kujang dari Divisi Siliwangi. Pameran kekuatan yang diadakan dalam rangka menyambut lahirnya Supersemar itu mendapat sambutan yang luas dari mahasiswa dan masyrakat. Jakarta pada umumnya. Dari pagi hingga siang hari deretan tank, panser dan kendaraan pengangkut militer berarak mengelilingi kota Jakarta. Arak-arakan itu “diserbu” oleh para mahasiswa dan pelajar yang tidak segan-segan menaiki kendaraan-kendaraan lapis baja, sehingga pameran kekuatan itu benar-benar menjadi pestapora kemenangan Orde Baru.
Kegembiraan masyarakat tambah meluap ketika pada siang hari itu Letjen. Soeharto selaku Pangkopkamtib mengumumkan pembubaran PKI dan organisasi massanya, melalui RRI. Pembubaran PKI dan organisasi-organisasi massanya ini dilakukan oleh Presiden Soekarno dalan Supersemar. Surat keputusan pembubaran PK tersebut dapat dilihat dalam lampiran 11.
Setelah mengetahui tentang pembubaran PKI dan organisasi-organisasi massanya, Presiden Soekarno segera mengadakan pembicaraan dengan Presidium Kabinet dan Pangal/Pangak di Istana Bogor, Presiden Soekarno mempersoalkan bahwa walaupun menggunakan Supersemar, Letjen Soeharto tidak berweang untuk mengambil tindakan demikian. Menurut Presiden, langkah itu hanya boleh digunakan dalam bidang keamanan saja.
Markas Badan Pusat Intelejen (BPI) pimpinan Dr. subandrio yang terletak dijalan Madiun, Jakarta, pagi ini disergap oleh kesatuan tentara. Sempat terjadi tembak-menembak selama beberapa menit dengan anggota-anggota BPI ang berusaha mengadakan perlawanan, sebelum gedung itu dapat dikuasai TNI. Selama ini BPI telah menjadi pusat intrik yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Subandrio dan PKI, terutama untuk menghantam pihak-pihak yang menentang rezim Soekarno dan PKI.
Letjen. Soeharto sebagai Pemegang Supersemar, meminta kepada para pengusaha, khususnya pengusaha nasional, agar supaya membantu pengamanan dan penertiban kelancaran ekonomi, minimal menghindarkan rakyat dari kesulitan ekonomi. Hal ini terungkap dari pengumuman No. 2 yang dikeluarkan oleh Letjen. Soeharto yang ditujukan kepada para pengusaha hari ini
Minggu, 12 Maret 1967
Komisi A MPRS telah berhasil membuat Rancangan ketetapan mengenai Pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. alasan yang mendasari rancangan ketetapan itu adalah, bahwa presiden tidak dapat memenuhi tanggungjawab konstitusional ,dan bahwabpresiden tidak dapat menajalankan haluan Negara dan keputusan MPRS.
MPRS menerima dan Mensyahkan Rancangan Ketetapan MPRS No. XX III /MPRS/ 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan dari Presiden Soekarno. Isi lengkap ketetapanntersebut dapat dilihat dalam Lampiran XI.
Jenderal Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden RI. Pelantikan ini merupakan pelaksanaan dari ketetapan MPRS No. XXXIII /1967 yang menetapkan mencabut kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno ketetapan ini selanjutnya menetapkan mengangkat Pemegang Ketetapan MPRS No. IX/ 1966, Jenderal Soeharto, sebagai Pejabat Presiden sampai dipilhnya Presiden oleh MPR hasil pemilihann Umum.
Sementara itu, dalam pidato sambutanya setelah menjadi Pejabat presiden, jenderal Soeharto mengatakan bahwa apa yang telah dicapai melalui sidang Istimewa MPRS adalah kemapuan mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat yang dilaksanakan oleh MPRS sebagai penyelenggara tertinggi penjelmaan rakyat dan pemegang kedaulatan rakyat. Diharapkan pula perlu melaksanakan ketentuan-ketentun UUD 1945 untuk mencegah kesewang-wenangan penguasa rakyat.
Ketua presidium Kami , Cosmos Batubara, dala Apel bersama KAPPI dan KAMI di halaman Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, mengatakan bahwa dalam menghadapi pemerintah di bawah pimpinan Jenderal Soeahrto, KAMI akan tetap menjalankan Kontrol Sosialnya.
Rabu, 12 maret 1969
Pagi-pagi sekali hari ini presiden dan Ibu Soeharto berangkat menuju Kecamatan Binong di Kabupaten Subang Jawa Barat. Ini adalah dalam rangka peninjauan teradap pelaksanaan proyek Dimas gotong-royong Ciba. Pada kesempatan itu presiden dan Ibu tien turut panen disawah yang sudah di –bimas-kan . di Desa itu pula, baik presiden dan maupun Ibu Tein mewawacarai para petani yang sawanya termasuk dalam proyek Bimas gotongroyong Ciba tersebut. Disamping memyambut gembira usaha bimas ini, mereka jugan minta agar presiden langsung turun tangan dalam modernisasi pertanian, yaitu dengan menyediakan traktor kesil dan penyemprot hama. Menanggapi permintaan para petani tersebut, presiden soeharto menganjurkan agar alat-alat yang dibutuhkan itu di usahakan secara kolektif oleh tiap –tiap desa. Presdien juga menyarankan agar para petani menggunakan huller untuk menggiling padi mereka.
Kamis, 12 Maret 1970
Pagi ini presdien beserta Ibu Soeharto meresmikan pabrik deterjen pertama indonesia, yang di bangun oleh PT Unilever di jakarta. dalam amanatnya, presiden antara lain memperingatkan agar intesifikasi modal jangan sampai memprbanyak pengangguran. Dalam hubungan ini presiden mengharapkan bahwa walaupun PT Unilever mempekerjakan banyak tenaga kerja akan tetapi, dengan memamfaatkan jasa-jasa perusahaan lainnya, dapat meningkatkan kegiatan Industri dan perluasan lapangan kerja secara tidak langsung.
Pukul 19,00 malam ini bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormataan Pangeran Bernhard dari negeri Benda. Dalam pertemuan yang berlangsung selama setengah jam itu, di bicarakan berbagai masalah ringan, dari soal permainan Golf sampai perlindungan terhadap binatang buas. Pangeran Benhard adalah anggota kerajaan Belanda pertama yang mengunjungi Indonesia setelah 25 tahun kita Merdeka.
Senin, 12 Maret 1973
Sidang Umum MPR dimulai hari ini. Dalam sidangnya kali ini, MPR mempunyai empat acara; yaitu1) Menetapkan GBHN; 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden; 3) membahas perubahan dan ketetapan-ketetapan MPR; dan 4) Menetapkan ketetapan-ketetapan baru MPR.
Sidang kali ini dihadiri oleh 920 anggota MPR yang terdiri dari 392 anggota dari Fraksi Karya Pembangunan, 230 anggota Fraksi ABRI, 130 angota Fraksi Utusan Daerah, 126 anggota Fraksi Persatuan Pembangunan, dan 42 anggota Fraksi Demokrasi Indonesia.
Pada pembukaan sidang hari Presiden Soeharto menyampaikan pidato pertanggungjawabannya. Dalam pidatonya Presiden mengatakan bahwa usaha-usaha stabilisasi ekonomi dan pembangunan merupakan langkah yang sangat penting untuk memberi isi kepada kemerdekaan nasional. Isi trsebut antara lain ialah kesejahteraan umum yang maju dan kehidupan bangsa yang cerdas dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa stabilisasi ekonomi bukan saja merupakan landasan bagi suksesnya pelaksanaan Repelita, tetapi Repelita itu sendiri juga mempunyai fungsi lebih memantapkan stabilitas ekonomi.
Presiden, dalam laporannya, telah pula mengemukakan strategi dan sasaran pokok yang dikembangkan dan dilaksanakan secara serasi dan dinamis. Ketiga hal tersebut adalah meliputi:
1. Penertiban dan penyehatan keuangan negara yang serba kalut. Untuk itu antara lain dilakukan anggaran berimbang, diadakan penghematn pada seluruh kantor pemerinta, penghentian proyek-proyek pembangunan yang tidak ekonomis.
2. Penggarapan urusan dan dunia perbankan. Untuk penggarapan ini diambil langkah-langkah untuk menghentikan pemberian kredit yang tidak terarah dan tanpa pertimbangan ekonomis. Pemberian kredit ini kemudian ditunjukan pada usaha-usaha yang produktif, dan diutamakan pada sektor pangan, ekspor, prasaranan dan industri. Peningkatan ekpor terus didorong dengan menyederhanakan prosedur ekspor, meniadakan/ mengurangi beban dan ongkos yang tidak perlu. Selain itu menyesuaikan kurs valuta asing dengan rupiah.
3. Memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Haluan ekonomi baru yang digariskan dalam ketetapan MPRS No. XXIII memberi arah pelurusan kembali pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan cara pemberian tempat dan peranan yang wajar dan serasi pada sektor-sektor pemeintah dam nasyarakat.
Presiden soeharto mengatakan pula ada tiga hal utama yang menyebabkan para dan seriusnya kerusakan yang dialami aparatur negara yang telah bertahun-tahun menderita salah urus di bawah rezim Orde Lama. Hal utaama tersebut ialah;
1. Aparatur negara telah menjadi pengabdi kepentingan kelompok politik akibat proses perpolitikan. Berubahnya fungsi aparatur negara menyebabkan bidang aparatur negara menjadi arena perebutan kepentingan golongan dan partai. Hal ini mengakibatkan segenap tugas dan kewajiban dilaksnakan tanpa menghindarkan asas obyektifitas dan kepentinggan umum.
2. Akibat lumpuhnya proe pengawasan dalam aparatur negara menyebabkan terjadinya kekaburan antara tugass-tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan keadaan seperti ini, usaha untuk menegakan hukum tidak dapat diselenggarakan.
3. Ketidakmampuan aparatur negara untuk mengolah dana dak kekayaan negara. hal ini telah menjeruuskan negara dalam kancah kemerosotan ekonomi yang hebat.
Presiden juga mengatakan bahwa kesempatan kerja merupakan masalah yang cukup berat di tahun 1966 dan 1967 , pemecahannya ialah dengan menciptakan kerja yang seluas-luasny, tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek. Namun demikian dalam Repelita I telah dilakukan berbagai usaha jangka pendek di bidang ini. Usaha tersebut meliputi penciptaan kesmpatan kerja, pembinaan dan penyediaan tenaga kerja yang cukup keahlian dan yang sesuai dengan perkembangan. Selain itu diadakan pula peningkatan dan perbaikan hubungan perburuhan besrta jaminan sosialnya.
Sementara itu, melonjaknya harga beras pada buan november dan Desember 1972 yang lalu telah menyebabkan inflasi pada tahun ini meningkat menjadi 25,7 %. Selanjutnya dikatakan bahwa naiknya harga beras tersebut antara lain disebabkan oleh karena panen beras yang gagal sebagai akibat musim kemarau yang paanjang. Namun begitu untuk mengatasi hal ini dan mencapai target persediaan beras menjelang lebaran dan hari raya telah diimpor beras dari luar negeri dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan.
Dalam pada itu presiden soeharto menyerukan agar partai politik yng ada membuka ointu lebar-lebar bagi setiap warganenagara untuk menjadi anggotanya tanpa mengadakan perbedaan-perbedaan . dikatakan pula bahwa tugas terpokok dari partai politik di Indoensia adalah menjadikan dirinya wadah masyarrakat untuk membina kesadaran politik dalam artim kesadaran atas tanggungjawabnya” terhadap masalah-masalah pembangunan bangsa dalam arti yang luas. Dengan cara ini , partai-partai politik akan benar-benar dapat merupakan unsur yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia.
Mengenai penyederhanaan partai politik dan organisasi kakryaan sehingga menghasilkan dua partai dan satu organisasi karya. Di gambarkan oleh presidn sebagai suatu kemajuan yang sangat penting dalam kehidupan politik Indonesia , karena , bukan saja kepartaian menjadi lebih serhana dan efektif, tetapi juga akan memperkuat stabilitas politik. Dalam pemilihan umum yang akan hanya ada tiga gambar saja yang akan dipilih rakyat.
Mengenai ABRI dikatakan oleh presiden bahwa ABRI tidak menghendaki kekuasaa, tetapi hanya menginginkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila , seprti yang dicita-citakan oleh perjuangan bangsa Indonesia. Dikemukakannya pula bahwa ia sangat menyayangkan adanya suara-suara sumbang yang mengambarkan seolah-olah penilaian pemerintah tentang masih adanya ancaman sisa-sisa PKI dan ancaman subversi hanyalah sekedar dalil ABRI untuk tetap berkuasa. Hal ini adalah keliru, dan sama juga dengan suara PKI atau terpengaruh oleh PKI. Namun suara-suara yang demikian justru merupakan tantangan untuk lebih membersihkan diri, untuk meningkatkan pengabdian ABRI kepada perjuangan bangsa.
Dijelaskan pula oleh presiden bahwa kegiatan sisa-sisa G-30- S/PKI pada tahun 1972 ini secara umum ditujukan pada usaha-usaha pengacauan antara lain berupa sabotase terhadap proyek-proyek vital pemerintah, serta pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Disamping itu penyebarluasan pamlet-pamlet yang dibuat dan diedarkan secara lokal, terutama di daerah Kalimantan Barat, yang mengadakan penyusupan ke dalam masyarakat antara lain pada golongan agama, pegawai negeri, ABRI, dan operasi teritorial dan intelijen, maka dalam rangka pengamanan proyek-proyek vital, proyek-proyek prasarana yang strategis dalam tahun 1972. Mendapat perhatian khusus dari alat negara, karena seringnya terjadi ke celakaan yang disengaja.
Sementara itu tentang tahanan G-30-S-/PKI dikatakan oleh presiden bahwa pemerintah berusaha keras untuk dapat menyelesaikan dan membebaskan para tahanan tersebut. Untuk itu landasan dan pertimbangan yang digunakan oleh pemerintah adalah keselamatan bangsa dan negara, penyelesaian hukum, dan perlakuan wajar ang sesuai dengan kebesaran Pancasila. Berdasarkan tiga hal pokok itu. Maka diadakan penggolongan yerhadap mereka. Golongan A ialah mereka yang terlibat langsung dengan pemberontakan G-30-S/PKI,mtetapi dalam pemeriksaan sulit didapat cukup bukti menurut hukum diajukan ke pengadilan. Golongan B ialah mereka yang menurut penilaian umum terlibat langsung dengan pemberontakan G-30- s/PKI tetapi dalam pemeriksaan sulit didapatkan bukti menurut hukum untuk diajukan ke pengadilan. Golongan C ialah mereka yang setelah diadakan pemeriksaan nyata-nyata tidak bersalah dan ternyata hanya ikit-ikutan menjadi anggota PKI atau organisasi yang bernaung di bawah PKI.
Menyingggung soal hubungan internasional dan politik luar negeri, presiden mengemukakan bahwa Ketetapan MPRS No. XII/ 1966 telah memberikan garis-garis pengarahan yang harus di tempuh oleh pemerintah. Inilah yang dijadikan landasan politik luar negeri oleh pemerintah dalam mengadakan hubungan anak bangsa demi mengejar cita-cita nasional; masyrakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan turut menciptakan dunia yang adil, damai, dan sejatera. Selanjutnya disimpulkan pula bahwa dasar pokok politik luar negeri Indonesia meliputi:
1. Menurunkan kembali pelksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan tetap anti-imperialisme dan kolonisme dalam segala manifestasinya.
2. Poltik luar negeri yang diabdikan untuk kepenntingan nasional, khususnya pembangunan;
3. Turut ambil bangian dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia, khususnya stabilitas Asia Tenggara, tanpa mengurangi kemampuan kita untuk melaksanakan pembangunan nasional.
Sedangkan politik mercusuar, konfrontasi dan poros-poros yang membawa dampak negatif, dan menjauhkan Indoneisa dari sahabat- sahabat dan negara-negara tetangganya, serta telah mempersempit ruang geraknya di dunia internasional tidak akan dilaksanakan lagi, Langkah-langkah ang diambil pada tingkat pertama untuk mengembalikan kepercayaan dunia di luar terhadap Indonesia, menurut presiden, ialah dilakukannya kegiatan-kegiatan yang terutama dipusatkan pada usaha-usaha untuk meletakan dasar saling pengertian, saling percaya memprcayai dan kerjasama baru di Asia Tenggara. Hal ini sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XII/1966, yag antara lain memberi petunjuk agar masalah Asia dibangun kerjasama regional.
Masuknya Indonesia kembali ke PBB pada pertengahan tahun 1966, bukan saja memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menyeleggarakan untuk menjelaskan sikap dan tujuan Indonesia dalam menyelenggarakan hubungan antar-bangsa setelah timbulnya Orde Baru, tetapi juga dapat digunakan untuk menguntung kan kembali hubungan dan pendekatan kembali yang saling menguntungkan yang bermanfaat bagi pelaksanaan stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan di Indonesia. Terbentuknya forum-forum multilateral, seperti IGGI dan paris Club dengan tujuan untuk mengadakan perundingan-perundingan guna menghasilkan kesepakatan mengenai bantuan dan kerja sama ekonomi antara negara-negara Barat khusnya dengan Indonesia yang sedang melaksanakan stabilisasi dan pembangunan ekonomi, merupakan hasil langsung dari besarnya perhatian, keperayaan negara-negara tersebut kepada Indonesia.
Dalam hal hubungan dengan RRC, presiden Soeharto mengatakan bahwa ia tidak mengenyampikan kemungkinan dinormalisasikannya kembali hubungan antara Indonesia dan RRC yang terputus selama beberapa waktu belakangan ini, sebagai akibat ikutsertanya RRC dalam membant pemberontakan G-30-S/PKI di tahun 1965. Dijelaskan pula bahwa kita tetap bersahabat dengan negara-negara yang berlandaskan komunisme, tetapi tentunya dengan saling hormat-menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Demikian di hadapan Sidang Umum MPR.
• Ketua Fraksi pembangunan, Sugiharto, menilai pidato pertangggungjawaban presiden sebagai lengkap dan patut dihargai. Menurutnya, fraksi dapat menerima segenap isi pidato tersebut. Sementara itu ketua Fraksi Persatuan pembangunan, Drs. Chalik Ali, mengatakan bahwa fraksinya belum membicarakan hal tersebut, tetapi jelas bahwa pertanggungjawaban presiden itu patut dihargai. Menanggapi hal yang sama, Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia mengemukkan bahwa pidato tersebut “cukup wajar dan mengungkapkan apa adanya serta menggambarkan baik kekurangan maupun hasil-hasil yang sudah dicapai” tanpa mengabaikan pelaksanaan Pelita I yang belum seluruhnya selesai, karena pelaksanaan Pelita ini masih satu tahun lagi.
Selasa, 12 Maret 1974
Dewan stabilisasi politik dan keamanan Nsional kembali bersidang jam 10.00 pagi ini di Bina Grha yang dipimpin oleh presiden Soeharto itu telah mengambil beberapa keputusan. Pertama, mulai tanggal 1 April 1974, pemerintah akan memberikan sumbangan kepada partai politik dan Golongan Karya masing-masing sebesar Rp 2,500,000,-per bulan. Kedua, membantu pembiyaan kongres PPP dan PDI masing-masing Rp 30,000,000 sebagaimana yang pernah diberikan kepada Golongan karya tahun lalu. Ketiga, sehubungan dengan refungsinonalisasi aparatur pemerintahan, maka fungsi-fungsi pemerintahan yang hingga sekarang ini masih ditangani oleh Kopkamtib diserhkan kepada departemen/lembaga yang bersangkutan rangka melaksanakan asas tut wuri handayani
Rabu, 12 Maret 1975
Siang ini di Bina Graha, Presiden Soeharto menerima 33 buah sepeda merk Turangga buatan pabrik seperda milik koperasi pegawai nrgeri seluruh Indonesia yang berlokasi di Tanggerang, Jawa Barat. Ketika penyerahan sepeda-sepeda tersebut kepada kepala Negara, pimpinan IKPN di dampingi oleh direktur jenderal koperasi, Ir. Ibnu Soejono, dan Direltur Jenderal Perindustrian ringan, Soegiri Soemod Darsono. Setelah mencoba sepeda yang diperagakan di halaman depan Bina Graha itu, Kepala Negara berpesan agar produksi pabrik sepeda ini kiranya dapat disesuaikan dengan permintaan pasar. Ia menganjurkan agar sepeda dapat dijadikan alat penghubung didaerah pedesaan.
Jum,at 12 Maret 1976
Presiden Soeharto menyatakan keyakinannya bahwa kerjasama antar umat beragama bukanlah sesuatu yang mustahil, apabila kita semua menerimanya dengan jiwa besar. Diungkapkanya bahwa keyakinan itu berdasarkan pada kenyataan adanya kegiatan-kegiatan dialog antar umat beragama yang telah berlangsung di daerah –daerah selama ini. Dalam rangka itulah perlu dibentuk suatu wadah konsultasi antar umat beragama guna membicarakan hal-hal yang dihadapi untuk beragama, badan itu juga berguna untuk meningkatkan keikutsertaan umat beragama dalam proses pembangunan, memberikan sumbangan yang lebih besar kepada pembinaan stabilitas nasional, srta pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa.
Lebih jauh presiden menguraikan makna kerukunan yang dimaksudkannya, yaitu suatu krukunan yang tidak hanya didasarkan pada prinsip hidup berdampingan secara damai yang bersifat pasif, melainkan juga mengarah pada kerjasama atas dasar saling percaya mempercayai dan hormat menghormati. Oleh karena itu, diharapkanya bahwa didalam pembentukan wadah konsultasi antar umat beragama tersebut jangan ada umat yang merasa dikalahkan dan dimenangkan.
Demikian dikatakan Kepala Negara dalam sambutanya pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan di Istana Negara malam ini. Uraian hikmahMaulid pada acara tersebut telah disampaikan oleh Drs. Marsekan Fatwi, pejabat Rektor IAIN Suan Ampel, Surabaya.
Sabtu,12 Maret 1977
Menteri Kesehatan Prof. Dr. GA Siwabessy hari ini meresmikan pemakaian bangsal “semar” di Rumah sakit saint Carolus, Jakarta. Bangsal Semar yang merupakan hadiah presiden Soeharto kepada rumah sakit itu terletak di Lantai II dan III gedung baru, Pembangunnya menelan biaya Rp 156.135.000,- sesuai dengan anggaran yang ditentukan dalam Keputusan presiden no. 12 Tahun 1976.
Senin, 12 Maret 1979
Jam 09,00 pagi ini presiden Soeharto menandatangani UU APBN 1979/1980 dalam suatu upacara di Istana Merdeka. Upacara penandatanganan ini dihadiri oleh pimpinan MPR/ DPR, Bapeka, DPA, MA, para menteri dan pejabat-pejabat tinggi laiinya, serta pimpinan fraksi dan panitia anggaran DPR.
Menyambut penandatanganan itu, presiden mengatakan bahwa betapun besarnya wewenang konstitusional yang dipercayakan di pundaknya, namun pelaksanaan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kemampun bekerja seluruh aparatur negara dan peranan dari seluruh rakyat. Oleh sebab itu ia meminta agar semua aparatur negara bekerja tekun dalam bidang maing-masing, dengan satu tujuan mengabdi kepada rakyat. Sementara itu kepada seluruh rakyat diajaknya untuk juga bekerja dalam bidang masing-masing , dengan mengembangkan segala kreativitas dan swakarya.
Bertempat di Bina Graha , pukul 10,00 pagi ini presiden Soeharto membuka Widyakarya Nasional Teknologi pedesaan yang diselengarakan oleh LIPI. Memberikan sambutan pada acara pembukaan widyakarya ini, presiden mengingatkan bahwa penanganan dan penggunaan teknologi presiden harus dilakukan oleh masyarakat pedesaan sendiri dengan bantuan para ilmuwan. Dengan demikian motivasi dan kreativitas masyarakat pedesaan dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat dihindarkan penerapan teknologi nyang tidak sesuai dengan kebutuhn kehidupan masyarakat pedesaan
.
Oleh karena itu kepala Negara menganjurkan adanya strategi teknologi pedesaan yang merupakan bagian dari keseluruhan strategi pembangunan kita. Lebih jauh , ia mengingatkan agar dalam strategi pembanguna pedesaan harus tampak jelas; usaha penerapan teknoogi yang sesuai dengan lingkunganya, yang dapat diterima oleh masyarakat setempat, yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang memperbesar kesempatan kerja dan yang memenuhi kebutuhan pokok pedesaan. Demikian antara lain dikatakan presiden.
Jum,at, 12 Maret 1982
Di Istana Negara, pagi ini presiden Soeharto menerima Anggota DPP KNPI, Dewan Pertimbangan pemuda dan tokoh-tokoh pemuda, yang kesemuanya berjumlah lebih kurang 150 orang. Pada kesempatan ini presiden mengatakan bahwa untuk dapat berperan secara tepat dalam pembangunan, maka generasi muda harus tahu sifat pembangunan yang kita kerjakan, kearah mana pembangunan akan bergerak,apa saja yang arus kita kerjakan dan apa yang kita capai. Kita malahan juga harus tahu apa yang belum mungkin kita kerjakan dan apa yang belum mungkin kita capai sekarang ini. Kesadaran ini penting, agar kita jangan patah semangat karena lamunan muluk dan harapan-harapan kosong. Demikian presiden.
Senin, 12 Maret 1984
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Istana Merdeka, presiden Soeharto menerima kunjungan Menteri Luar negeri Vietnan, Nguyen Co Thach. Dalam kunjungan tersebut ia didampingi oleh menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja.
Kepada kepala Negara, Co Thach menyampaikan penjelasan mengenai perkembangan terakhir masalah Kamboja, sejauh masalah itu berkaitan dengan Vietnam. Kemudian selesai menghadap presiden kepada pers ia mengatakan bahwa Vietnam akan menarik pasukannya dari Kamboja jikalau tidak ada lagi ancaman RRC terhadap negeri itu, dan wilayah Thailand tidak menjadi tempat persembunyian pasukan yang menentang rezim Phonm Penh.
Sesudah menerima Menteri Negara Vietnam. Pada jam 10.00 kepala Negara membuka pekan Orientasi dan rapat kerja Departemen sosial di Istana Negara. dalam amanatnya di hadapan 170 peserta rapat kerja dan undangan lain. Presiden soeharto menggariskan agar dalam usaha meningkatkan kualitas anggota masyarakat yang kurang beruntung, departemen sosial hendaknya memberikan perhatian yang besar pada usaha-usaha yang bersifat pencegahan. Tanpa mengendurkan usaha-usaha rehabilitasi dan pemberian bantuan sosial. Untuk itu penting sekali usaha untuk terus meningkatkan peranan organisasi-organisasi sosial, selain terus membangkitkan kesadaran dan kegairahan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja sosial.
Disamping itu, demikian ditambahkan oleh Kepela Negara, hendaknya dilakukan pula usaha-usaha untuk menumbuhkan harga diri dan sikap percaya pada kemampuan sendiri kepada para penyandang masalah sosial. Dengan demikian,sifat ketergantungan dan sifat mengharap bantuan dari orang lain dari para penyandang masalah sosial akan dapat dihilangkan.
Khusus kepada pegawai Departemen sosial, presiden mengharapkan agar mereka mampu menampilkan kesederhanaan dalam sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kesejateraan sosial, sebab, sikap yang demikian itu akan membantu mempermudah dan mempercepat proses penanganan masalah sosial, sehingga para penyandang masalah sosial merasa diperlakukan secara lebih manusiawi.
Bertempat di Istana Merdeka, pada jam 12,00 siang , presiden dan Ibu Soeharto menerima kunjungan wakil perdana Menteri Thailand dan Nyonya Charoye Rattskul. Selain sejumlah pejabat Thailand, termasuk Duta Besar Rongphet Sucharitkul dan isteri, dalam pertemuan tersebut hadir pula Menteri koordinator bidang Kesra dan Nyonya Alamsyah, serta Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja.
Selasa, 12 Maret 1985
Presiden menginstruksikan kepada Bulog untuk menyediakan bahan makanan ternak secara teratur dan lebih lancar, sehingga harganya menjadi lebih murah. Instuksi ini diungkapkan oleh menteri Koperasi/ Kepala Bulog, Bustanil Arifin, setelah ia dan Menteri perdagangan, Rachmat Saleh, diterima oleh presdien Soeharto di Bina Graha pagi ini.
Setelah diterima presiden di Bina Graha pagi ini, Menteri sekertaris Negara, sudharmono, mengatakan bahwa presiden telah menugaskan duta besar RI di Moskow, RM Mohammad Husein, untuk mewakili Pemerintah dalam upacara pemakaman presiden uni Soviet, Konstantin Chernenko. Dikatakannya pula bahwa presiden soeharto telah juga menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya presiden Chernenko.
Kamis, 12 Maret 1987
Pagi ini di Istana Merdeka Presiden Soeharto menerima kunjungan kehormatan para menteri dan Pejabat tinggi ASEAN yang membidangi masalah energi.pada kesempatan itu kepala Negara berseru aagar negara-negara ASEAN dapat mengembangkan sumberr-sumber energi baru bagi wilayah ini di luar minyaak bumi merupakan energi yang terbatas persediaanya dan tidak diperbaharui, sementara kebutuhan akan energi sendiri terus meningkat seiring dengan makin meningkatnya kegiatan ekonomi.
Menurut kepala Negara, untuk mengembangkan sumber energi di luar minyak di kawasan ASEAN ini sebetulnya bisa sekli. Karena meskipun tidaak merata, umumnyaa negaara-negara di kawasan ASEAN ini mempunyai sumber-sumber energi di luar minyak, misalnya batu bara, tenaga air, tenaga panas bumi, ataupun gambut, disamping itu, ada pula sumber energi terbesar, yakni tenaga matahari.
Menteri Transmigrasi Martono, usai diterima presiden Soeharto di Istana Merdeka pagi ini, mengatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan transmigrasi swakarsa (spontan) dengan menyerahkan pelaksanaanya kepada pihak swasta. Untuk tahap pertama, badan swasta penyelenggara transmigrasi swakarsaini mungkin masih bersifat semi pemerintah, dalam arti struktural tetapi dibawah pengaturan Departemen Transmigrasi.
Mulai jam 15.30 sampai dengan jam 18.00 sore ini, presiden Soeharto dn Ibu Soeharto mengadakan acara minum teh bersama secara santai dengan 70 seniman di Istana Negara. kepala Negara pada kesempatan ini berbicara mengenai masalah ketahanan sosial budaya. Dikatakannya bahwa ketahanan sosial budaya tidak kalah pentingnya daripada ketaahanan militer ataupun ketahanan ideologi dan ketahanan ekonomi; semua aspek ketaahanan itu memperkuat ketahanan nsional. Diingatkannya bahwa ketahanan sosial budaya yang kuat adalah sangat penting untuk menghadap ancaman-ancaman budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Dalam acara tatap muka ini Presiden Soeharto menjelaskan secara singkatt hasil pebangunan yang telah dicapai di bidang pendidikan. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana mengatasi masalah anak-anak lulusan SD yang ttidak dapat melanjutkan sekolah mereka. Disisnilah para seniman dapat ikut berperan untuk mengambil bagian dalam memberikan latihan-latihan keteramplan kepada anak-anak lulusan SD yang tidak dapat meneruskan sekolah dan masih belum boleh bekerja sebelum berusia 15 tahun,
Diantara seniman yang hadir antara lain tampak Bagong Kusudiardjo, Affandi, HB Yassin, sampan Hismanto, Adidharma, Gesang , dan Asrul Sani.
Minggu, 12 Maret 1989
Pagi ini di Tapos Presiden Soeharto menerima para peserta rapat Kerja Bank Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Bank Sentral tersebut, adrianus Mooy. Dihadapan 56 orang pejabat Bank Indonesia itu, Kepala Negara menjelaskan mengapa selama ini pemerintah tidak mengijinkan penanaman modal membuka usaha peternakan secara besar-besaran di Indonesia. Menurut Presiden, alasannya tidak lain agar petani kita yang hanya memiliki lahan sempit kurang dari seperempat hektar itu mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan memelihara ternak.
Dijelaskan oleh Presiden bahwa kalau dilihat semata-mata dari sudut ekonomi, maka peternakan besar akan segera dapat menyediakan secara cukup protein hewani yang diperlukan rakyat. Namun bila dilihat dari segi keadilan, maka hal itu tidak cocok. Lebih-lebih kalau kita ingin meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itulah pemerintah mengusahakan supaya usaha peternakan diserahkan kepada petani-petani kecil, sehingga mereka dapat menjalankan mix farming, tidak hanya mono-culture (pertanian satu jenis).
Diungkapkannya bahwa perusahaan susu PT Nestle pernah mengajukan permohonan untuk mengembangkan perternakan sapi perah secara besar-besaran, 300 sampai 400 ribu ekor, untuk kepentingan pabrik susu bubuknya di Indonesia. Namun secara tegas pemerintah tidak mengizinkan, kerena hal itu akan menutup pemesaran hasil ternak petani kecil. Tetapi untuk mengatasi masalah bahan baku yang dihadapi oleh perusahaa tersebut, pemerintah menganjurkan untuk menjalin kerjasama dengan para petani peternak melalui system “ babak angka” , yaitu PT Nestle menjadi inti dan para peternKn menjadi plasmanya. Usaha itu kemudian dilaksanakan di Jawa Timur.
Penyusun Intarti Publikasi Lita,SH
