“Saya masih melihat juga ketidakmampuan PBB menangani masalah serta tantangan baru dengan tuntas. Janganlah kita lupa bahwa pada hakikatnya adalah rakyat di seluruh dunia dan bukannya pemerintah-pemerintah yang merupakan warga PBB. Dan dari mereka itulah, warga setiap negara, diperlukan pembaktian yang lebih mendalam kepada cita-cita yang terkandung dalam piagam PBB, agar pemerintahan mereka masing-masing dapat melibatkan diri secara positif dalam segala pekerjaan PBB.”
Pak Harto tentang pentingnya peran PBB mewujudkan perdamaian dunia dalam Otobiografi “
Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya”, 1989.
PERINTAH Presiden Soekarno agar Indonesia keluar dari PBB yang dikeluarkan dalam rapat umum Anti Pangkalan Militer Asing di Jakarta, 7 Januari 1965, membuat Indonesia terisolasi dalam dari pergaulan dunia. Situasi pelik yang dihadapi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan internasional ini merupakan buntut dari politik konfrontasi terhadap Malaysia yang digelorakan Bung Karno. Terlebih ketika Malaysia sedang berusaha masuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.
Situasi politik mulai berubah pasca Sidang Umum MPRS IV dan Presiden Soekarno membentuk Kabinet Ampera. Letjen Soeharto (Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan) sebagai Ketua Presidum Kabinet Ampera memandang penting bagi Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari pergaulan warga dunia. Maka, Pak Harto mengaktifkan kembali Indonesia di PBB dengan mengirimkan delegasi ke Sidang Umum PBB. Setelah melalui jalan berliku, pada 28 September 1966 Indonesia kembali aktif di PBB dan turut serta dalam Sidang Majelis Umum.***
