Senin, 25 Juli 1966
• Presiden Soekarno bersama Letjen Soeharto berhasil menyusun Kabinet Ampera. Kabinet ini terdiri atas 24 departemen dan dibagi atas 5 bidang, yaitu pertahanan dan keamanan, politik, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan keuangan, serta industri dan pembangunan. Setiap bidang dipimpin oleh seorang menteri utama. Kelima menutama tersebut adalah Letjen Soeharto untuk bidang pertahanan dan keamanan, Adam Malik utnuk bidang politik, KH Idham Chalid untuk bidang kesejahteraan rakyat, Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk bidang ekonomi dan keuangan, dan Sanusi Hardjadinata untuk bidang industri dan pembangunan. Kelima menutama tersebut merupakan Presidium yang dipimpin oleh seorang menuutama, yang dalam hal ini ialah Letjen Soeharto. Program Kabinet ialah Dwi-Dharma (kestabilan politik dan kestabilan ekonomi) dan Caur Karya (sandang-pangan, pemilihan umum, politik luar negeri yang bebas aktif, dan melanjutkan perjuangan melawan nekolim). Hal ini adalah sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIII/1966.
• Pengumuman tentang pembentukan Kabinet Ampera segera mendapat reaksi dari kesatuan-kesatuan aksi. Musyawarah kesatuan-kesatuan aksi Jaya-Raya dalam pernyataan yang ditandatangani oleh keuanya, Harjono Tjitrosubono SH, menyatakan rasa kecewa bahwa Letjen Soeharto tidak langsung memimpin Kabinet Ampera. Dalam pandangan kesatuan-kesatuan aksi tersebut, Kabinet Ampera ini baik dari segi struktu maupun personalianya tidak sejiwa dengan Ketetapan MPRS No. XIII/1966. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa secara keseluruhan kabinet tersebut tidak dapat diterima.
Kamis, 25 Juli 1974
Presiden Soeharto melakukan peninjauan ke dermaga Sindang Laut di Tanjung Priok. Sebelum meninjau, Kepala Negara telah menyerahkan masing-masing sebuah kapal pantai kepada DI Aceh dan Sumatera Barat. Kapal yang bernama “Simeulue” yang berbobot masi 360 Dwt itu diserahkan kepada Gubernur Aceh, A. Muzakkir Walad, dan yang bernama “Nan Tongga” dengan bobot mati yang sama, diserahkan kepada Gubernur Sumatera Barat, Drs. Harun Zain.
Sabtu, 25 Juli 1981
Bustanil Arifin selaku Bendahara Yayasan Dharmais memberikan laporan kepada Presiden Soeharto selaku Ketua Yayasan Dharmais. Dilaporkannya bahwa dalam tahun 1981/1982 Yayasan Dharmais telah memberikan bantuan sebesar Rp. 1,678 milyar bagi 23.266 warga dari 358 panti asuhan, panti wredha, yayasan penampungan anak cacat, dan sekolah luar biasa diseluruh Indonesia. Selain itu juga telah diberikan bantuan satu pasang pakaian bagi masing-masing warga panti asuhan dalam menghadapi lebaran mendatang.
Rabu, 25 Juli 1990
Presiden dan Ibu Soeharto meresmikan 279 pabrik yang tersebar di delapan provinsi. Pabrik-pabrik yang diresmikan itu meliputi 120 pabrik baru dan 159 perluasan pabrik; investasi seluruhnya berjumlah Rp. 1,19 trilyun dan US$ 177,59 juta. Dari 279 pabrik itu terdapat 110 pabrik tekstil, 81 pabrik kimia hilir dan 88 pabrik alat listrik dan logam, yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.
Penyusun : Gani Khair
