Selasa, 22 Juli 1969.
Presiden Soeharto menyatakan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum, baik yang besar maupun yang kecil,siapapun pelakunya harus ditindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum oleh alat-alat negara yang berwenang.Dikatakan juga bahwa penegakan hukum tidak akan dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah dan alat -alat penegak hukum saja. Oleh sebab itu ia berharap akan adanya kesadaran hukum dan rasa tanggungjawab masyarakat untuk turut serta memelihara ketertiban umum yang mempunyai peranan besar dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum.kesemua ini dikemukakan dalam sambutan tertulis pada peringatan Hari kejaksaan yang ke-9 di Jakarta hari ini.
Presiden Soeharto menyatakan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum, baik yang besar maupun yang kecil,siapapun pelakunya harus ditindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum oleh alat-alat negara yang berwenang.Dikatakan juga bahwa penegakan hukum tidak akan dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah dan alat -alat penegak hukum saja. Oleh sebab itu ia berharap akan adanya kesadaran hukum dan rasa tanggungjawab masyarakat untuk turut serta memelihara ketertiban umum yang mempunyai peranan besar dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum.kesemua ini dikemukakan dalam sambutan tertulis pada peringatan Hari kejaksaan yang ke-9 di Jakarta hari ini.
Rabu, 22 Juli 1970
Selama lebih kurang 45 menit Presiden Soeharto meninjau pondok pesantren Krapyak, dekat Yogyakarta, dan berdialog dengan para santrinya. Pimpinan pesantren tersebut, KH Ali Ma’sum memberi penjelasan kepada Presiden tentang hal-hal yang berkaitan denga pesantren yang dipimpinnya. Selesai peninjauan, Presiden menyarankan agar pesantren tersebut diajarkan tentang pertanian, peternakan, pemerahan susu, dan lain sebagainya.
Selanjutnya Presiden menuju ke daerah Wonogiri, dimana ia bertemu -muka dengan parah lurah dan aparat desa yang dilalui dalam perjalanan menuju Jawa Timur.
Selanjutnya Presiden menuju ke daerah Wonogiri, dimana ia bertemu-muka dengan para lurah dan aparat desa yang dilaluinya dalam perjalanan menuju Jawa Timur.
Kamis, 22 Juli 1971
Presiden Soeharto meminta agar eksploitasi hutan dapat diarahkan pada sistem integrated industies, dalam artinya bahwa ekspor kayu tidak hanya bersifat kayu saja, tetapi juga dalam bentuk kayu gergajian dan plywood. Akan tetapi Presiden mengharapkan agar masalah ini dipelajari lebih dahulu terutama mengenai aspek pemasaran . Hal ini di kemukakan Jenderal Soeharto kepada Menteri Pertanian dan Dirjen kehutanan ketika mereka melaporkan tentang masalah -masalah kehutanan kepadanya di Bina Graha hari ini.
Kamis,22 Juli 1972.
Presiden Soeharto hari ini di Istana Merdeka menerima pemuka-pemuka gereja seluruh dunia. Mereka adalah pemimpin Reformed Church dan Gereja Luther Sedunia,antara lain Dr. William Thomas (Presiden aliansi Reformed Church), dan Prof.Miko Juva(Presiden Federasi Gereja Luther) yang berada di Indonesia dalam rangka menghadiri sidang dewan eksekutif dari kedua kelompok gereja itu, yang masing-masing berlangsung di Jakarta dan Prapat, Sumatera Utara.
Senin, 22 Juli 1974.
Di Bina Graha pagi ini,Presiden Soeharto membuka konferensi Kerja Nasional Usaha perbaikan Gizi Keluarga. Dalam amanatnya.Kepala Negara antara lain mengulangi ajakan yang telah beberapa kali diseruhkannya yaitu agar masyarakat mulai mengadakan gerakan besar mengubah menu makanan kearah yang lebih bermutu dan lebih beraneka ragam.Dikemukakannya bahwa perubahan menu makanan rakyat itu hanya bertujuan untuk memperbaiki keadaan gizi masyarakat Indonesia,dan sama sekali tidak berarti bahwa kita harus beralih kepada jenis makanan yang tergolong mewah. Demikian Presiden Soeharto.
Dalam pada itu, hari ini Kepla Negara telah pula menyampaikan amanat tertulisnya pada pembukaan Seminar Transmigrasi Pramuka yang diselenggarakan di Bandung.Dalam amanat yang dibacakan oleh Menteri Tenaga Kerja, Koperasi dan Transmigrasi, Prof. Subroto, Presiden Soeharto menegaskan bahwa masalah paling berat yang kita hadapi bersama selama Pelita II adala persoalan penduduk.Hal ini karena jumlah penduduk kita besar,pertumbuhannya cepat,penyebarannya tidak merata. dan struktur umurnya juga tidak menguntungkan.
Oleh sebab iu, menurut Kepala Negara, untuk dapat mempertahankan kesejateraan itu, kita membutuhkan usaha-usaha yang besar dan langkah yang mendesak. Dikemukakan pula oleh Presiden bahwa sebagai akibat dari persoalan penduduk yang demikian, masalah penyediaan kesempatan kerja menjadi lebih mendesak lagi. Untuk itu, kebijaksanaan khusus untuk memperluas kesempatan kerja antara lain berbentuk peningkatan program bantuan kabupaten, program pusat karya,BUTSI, dan transmigrasi.
Selasa, 22 Juli 1975
Rapat kerja Departemen Tenaga Kerja,Transmigrasi dan koperasi dibuka pagi ini oleh Presiden di Bina Graha. Dalam amanatnya Kepala Negara mengatakan bahwa kini mutlak perlu adanya perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan pengusaha untuk menjamin kepastian dan ketenangan kerja kedua belah piha.pada kesempatan itu Kepala Negara menggariskan bahwa buruh dan perusahaan bukan merupakan kekuatan yang harus saling berhadap-hadapan,melainkan sebagai kawan seperjuangan yang bersama-sama bertujuan membangun Indonesia.Ditegaskannya bahwa antara buruh dan pengusaha harus ditumbuhkan tangggungjawab bersama dalam berproduksi, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak. Apabila hal itu dapat diwujudkan, maka usaha pemogokan yang sering dianggap sebagai senjata yang paling ampuh bagi kaum buruh untuk memperjuangkan nasibnya, bukan saja tidak perlu digunakan, melainkan juga tidak cocok dan tidak sesuai dengan hubungn perburuhan yang berdasarkan Pancasila. Demikian Presiden Soeharto.
Jum,at, 22 Juli 1977.
Menteri Perdagangan Radius Prawiro menemui Presiden Soeharto di Jalan Cendana hari ini untuk melaporkan hasil penugasan empat orang menteri yang meninjau program-program Bimas/ Imas di daerah Jawa Timur,Jawa Tengah, dan Jawa Barat.Kunjungan para menteri tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai program-program Bimas/Imas dalam rangka meningkatkan produksi pangan melalui penggunaan pupuk dan kredit untuk petani Imas. Dalam kunjugan itu juga ditemukan adanya tunggakan kredit pupuk sebesar Rp 17 miliar di daerah Jawa Timur.
Menteri Luar Negeri Adam Malik, yang mendampingi Wakil PM/Menteri luar Negeri Republik Arab Suriah Abdul Halim Khaddam dalam kunjungan dalam kunjungan kehormatannya kepada Presiden Soeharto pagi hari ini di Jalan Cendana, mengatakan bahwa Presiden Soeharto telah menerima undangan Presiden Republik Arab Suriah kunjungan ini akan berlangsung pada bulan Oktober yang merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Presiden Soeharto ke Timur Tengah,yaitu kenegara-negara Arab Saudi, Kuwait, Negara-negara Teluk dan Suriah.
Wakil PM/Menteri Luar Negeri Abdul Halim Khaddam menegaskan kepada para pejabat Indonesia dalam pertemuannya selama di Indonesia bahwa Suriah memahami dan mendukung Indonesia dalam masalah Timor- Timur dalam forum-forum internasional.Menurutnya kunjungannya ke Indonesia merupakan kunjungan yang sangat bermanfaat karena Indonesia selalu mendukung perjuangan bangsa Arab dan rakyat palestina.Dalam kunjungan ini juga ditangani kerjasama antara kedua negara.
Rabu, 22 Juli 1981.
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Cendana, Presiden Soeharto menerima Marshall Green ketua kelompok khusus penasehat Presiden Amerika Serikat mengenai masalah pengungsi.Dalam pertemuan itu telah dibahas berbagai aspek dari masalah pengungsi.kepada bekas Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta itu, Presiden telah menjelaskan mengenai posisi Indonesia dalam masalah tersebut.
Setelah pertemuan itu, Marshall Green mengatakan bahwa pemerintahnya sangat menghargai kesediaan Indonesia untuk menerima para pengungsi Vietnam.Ia juga mengatakan bahwa ia telah mengerti seluruhnya penjelasan yang di berikan Presiden Soeharto.
Kamis, 22 Juli 1982
Presiden Soeharto dan Ibu Soeharto melakukan shalat Ied d Masjid Istiqlal,Jakarta, bersama-sama umat Islam lainya. Tampak menyambut Kepala Negara dan Ibu Soeharto di masjid antara lain Menteri Agama dan Ibu Alamsyah, dan sejumlah pejabat Departemen Agama serta Ketua Panitia penyelenggaraan shalat Ied.
Senin, 22 Juli 1985.
Presiden Soeharto menerima Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Emil Salim, di Cendana Usai pertemuan itu, Menteri mengatakan bahwa presiden Seoharto menginstruksikan agar pencemaran lingkungan dikendalikan secara ketat, serta dilakukan pengelolaan terpadu terhadap limbah industri, terutama limbah yang mengandung bahan beracun bahaya, Menteri juga mengatakan bahwa pemerintah aktif bersama dunia usaha dalam upaya mengendalikan limbah bahan beracun berbahaya.
Menteri mengemukakan bahwa Presiden telah memberikan petunjuk mengenai penanganan terpadu untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba, yang selama ini hutan pinusnya sering terbakar.
Pukul 10.00 di tempat yang sama Presiden menerima Ketua Lapan, Prof Sunaryo.setelah pertemuan itu, Ketua Lapan mengatakan bahwa Presiden Soeharto menyetujui rencana pembangunan sebuah stasiun Radar Pencatat Data Atmosfir untuk keperluan peramalan cuaca di pontianak. Setelah selesai, stasiun radar yang akan dibangun dengan kerjasama Jepang itu akan dioperasikan oleh Lapan.
Sabtu, 22 Juli 1989.
Pukul 09.00 pagi ini, Presiden Soeharto melantik 635 perwira remaja ABRI dalam suatu upacara Perwira ABRI 1989 di halaman Istana Merdeka. Selesai upacara, Presiden dan Ibu Soeharto serta Wakil Presiden dan Ibu Sudharmono beramahtamah dengan para perwira remaja beserta orang tua atau keluarga mereka.
ke-635 perwira dengan pangkat Letnan dua itu berbagi atas TNI-AD (261 orang),TNI-AL (86 orang ),TNI- AU (72 orang), dan Polri (216 orang), Empat orang diantara mereka, yaitu Letnan Dua Inf Tri Yuniarto (TNI-AD),Letnan Dua Mar Nur Alamsyah (TNI- AL), Letnan Dua Tek I Gede Made Radar Panca Jaya (TNI-AU), dan Letnan Dua Pol Ahmad Dofiri (Polri) menerima tanda penghargaan Adhi Makayasa, sebagai lulusan terbaik.
Dalam amanatnya,Presiden mengatakan bahwa para perwira yang dilantiknya itu merupakan kader pimpinan ABRI abad yang akan datang sebab, demikian Kepala Negara, dalam kurun waktu pengabdian mereka kepada bangsa dan negara nanti, bangsa kita akan memasuki abad ke-21 Awal abad ke -21 nanti, akan merupakan awal abad yang penuh dengan perubahan-perubahan cepat.
Ditegaskan oleh Presiden bahwa awal abad ke- 21 merupakan masa yang teramat penting bagi pembangunan bangsa kita. memang telah berjuang keras untuk mewujudkan hal itu. Situasi dunia yang damai dan menggairahkan kehidupan bangsa-bangsa dapat ikut mendorong pembangunan bangsa kita. Namun ,demikian Kepala Negara, prajurit profeional harus mengikuti setiap perkembangan dunia, yang pada suatu saat,tanpa kehendak kita, bisa membawa kepada tugas pertahanan keamanan.
Rabu, 22 Juli 1992.
Pukl 10.00 pagi ini pimpinan KNPI, yang dipimpin oleh Tjahjono Kumolo, menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. Mereka datang untuk melaporkan tentang perkembangan organisasi kepemudaan itu. Setelah diterima Presiden,Ketua Umum Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Presiden telah menegaskan bahwa ABRI sebagai kekuatan sosial politik berhak ikut menentukan GBHN di MPR. Dengan demikian,maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak merasa puas terhadap semua keputusan MPR, karena telah ada wakilnya di lembaga itu. Kalau tidak ikut menentukan haluan negara, dikhawatirkan bahwa ABRI kemudian merasa tidak puas dan akhirya menggunakan senjata.
Menanggapi keinginan beberapa kalangan masyarakat agar jumlah anggota ABRI di lembaga perwakilan dikurangi,Presiden mengatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan dengan mengubah konsesus yang selama ini berlaku. Mengenai soal kegiatan tersebut cukup hingga daerah tingkat dua saja. Dikatakan oleh Presiden bahwa sebaiknya kita tidak mengambil risiko untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan demi politik.
Kamis, 22 Juli 1971
Presiden Soeharto meminta agar eksploitasi hutan dapat diarahkan pada sistem integrated industies, dalam artinya bahwa ekspor kayu tidak hanya bersifat kayu saja, tetapi juga dalam bentuk kayu gergajian dan plywood. Akan tetapi Presiden mengharapkan agar masalah ini dipelajari lebih dahulu terutama mengenai aspek pemasaran . Hal ini di kemukakan Jenderal Soeharto kepada Menteri Pertanian dan Dirjen kehutanan ketika mereka melaporkan tentang masalah -masalah kehutanan kepadanya di Bina Graha hari ini.
Kamis,22 Juli 1972.
Presiden Soeharto hari ini di Istana Merdeka menerima pemuka-pemuka gereja seluruh dunia. Mereka adalah pemimpin Reformed Church dan Gereja Luther Sedunia,antara lain Dr. William Thomas (Presiden aliansi Reformed Church), dan Prof.Miko Juva(Presiden Federasi Gereja Luther) yang berada di Indonesia dalam rangka menghadiri sidang dewan eksekutif dari kedua kelompok gereja itu, yang masing-masing berlangsung di Jakarta dan Prapat, Sumatera Utara.
Senin, 22 Juli 1974.
Di Bina Graha pagi ini,Presiden Soeharto membuka konferensi Kerja Nasional Usaha perbaikan Gizi Keluarga. Dalam amanatnya.Kepala Negara antara lain mengulangi ajakan yang telah beberapa kali diseruhkannya yaitu agar masyarakat mulai mengadakan gerakan besar mengubah menu makanan kearah yang lebih bermutu dan lebih beraneka ragam.Dikemukakannya bahwa perubahan menu makanan rakyat itu hanya bertujuan untuk memperbaiki keadaan gizi masyarakat Indonesia,dan sama sekali tidak berarti bahwa kita harus beralih kepada jenis makanan yang tergolong mewah. Demikian Presiden Soeharto.
Dalam pada itu, hari ini Kepla Negara telah pula menyampaikan amanat tertulisnya pada pembukaan Seminar Transmigrasi Pramuka yang diselenggarakan di Bandung.Dalam amanat yang dibacakan oleh Menteri Tenaga Kerja, Koperasi dan Transmigrasi, Prof. Subroto, Presiden Soeharto menegaskan bahwa masalah paling berat yang kita hadapi bersama selama Pelita II adala persoalan penduduk.Hal ini karena jumlah penduduk kita besar,pertumbuhannya cepat,penyebarannya tidak merata. dan struktur umurnya juga tidak menguntungkan.
Oleh sebab iu, menurut Kepala Negara, untuk dapat mempertahankan kesejateraan itu, kita membutuhkan usaha-usaha yang besar dan langkah yang mendesak. Dikemukakan pula oleh Presiden bahwa sebagai akibat dari persoalan penduduk yang demikian, masalah penyediaan kesempatan kerja menjadi lebih mendesak lagi. Untuk itu, kebijaksanaan khusus untuk memperluas kesempatan kerja antara lain berbentuk peningkatan program bantuan kabupaten, program pusat karya,BUTSI, dan transmigrasi.
Selasa, 22 Juli 1975
Rapat kerja Departemen Tenaga Kerja,Transmigrasi dan koperasi dibuka pagi ini oleh Presiden di Bina Graha. Dalam amanatnya Kepala Negara mengatakan bahwa kini mutlak perlu adanya perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan pengusaha untuk menjamin kepastian dan ketenangan kerja kedua belah piha.pada kesempatan itu Kepala Negara menggariskan bahwa buruh dan perusahaan bukan merupakan kekuatan yang harus saling berhadap-hadapan,melainkan sebagai kawan seperjuangan yang bersama-sama bertujuan membangun Indonesia.Ditegaskannya bahwa antara buruh dan pengusaha harus ditumbuhkan tangggungjawab bersama dalam berproduksi, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak. Apabila hal itu dapat diwujudkan, maka usaha pemogokan yang sering dianggap sebagai senjata yang paling ampuh bagi kaum buruh untuk memperjuangkan nasibnya, bukan saja tidak perlu digunakan, melainkan juga tidak cocok dan tidak sesuai dengan hubungn perburuhan yang berdasarkan Pancasila. Demikian Presiden Soeharto.
Jum,at, 22 Juli 1977.
Menteri Perdagangan Radius Prawiro menemui Presiden Soeharto di Jalan Cendana hari ini untuk melaporkan hasil penugasan empat orang menteri yang meninjau program-program Bimas/ Imas di daerah Jawa Timur,Jawa Tengah, dan Jawa Barat.Kunjungan para menteri tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai program-program Bimas/Imas dalam rangka meningkatkan produksi pangan melalui penggunaan pupuk dan kredit untuk petani Imas. Dalam kunjugan itu juga ditemukan adanya tunggakan kredit pupuk sebesar Rp 17 miliar di daerah Jawa Timur.
Menteri Luar Negeri Adam Malik, yang mendampingi Wakil PM/Menteri luar Negeri Republik Arab Suriah Abdul Halim Khaddam dalam kunjungan dalam kunjungan kehormatannya kepada Presiden Soeharto pagi hari ini di Jalan Cendana, mengatakan bahwa Presiden Soeharto telah menerima undangan Presiden Republik Arab Suriah kunjungan ini akan berlangsung pada bulan Oktober yang merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Presiden Soeharto ke Timur Tengah,yaitu kenegara-negara Arab Saudi, Kuwait, Negara-negara Teluk dan Suriah.
Wakil PM/Menteri Luar Negeri Abdul Halim Khaddam menegaskan kepada para pejabat Indonesia dalam pertemuannya selama di Indonesia bahwa Suriah memahami dan mendukung Indonesia dalam masalah Timor- Timur dalam forum-forum internasional.Menurutnya kunjungannya ke Indonesia merupakan kunjungan yang sangat bermanfaat karena Indonesia selalu mendukung perjuangan bangsa Arab dan rakyat palestina.Dalam kunjungan ini juga ditangani kerjasama antara kedua negara.
Rabu, 22 Juli 1981.
Pukul 09.00 pagi ini, bertempat di Cendana, Presiden Soeharto menerima Marshall Green ketua kelompok khusus penasehat Presiden Amerika Serikat mengenai masalah pengungsi.Dalam pertemuan itu telah dibahas berbagai aspek dari masalah pengungsi.kepada bekas Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta itu, Presiden telah menjelaskan mengenai posisi Indonesia dalam masalah tersebut.
Setelah pertemuan itu, Marshall Green mengatakan bahwa pemerintahnya sangat menghargai kesediaan Indonesia untuk menerima para pengungsi Vietnam.Ia juga mengatakan bahwa ia telah mengerti seluruhnya penjelasan yang di berikan Presiden Soeharto.
Kamis, 22 Juli 1982
Presiden Soeharto dan Ibu Soeharto melakukan shalat Ied d Masjid Istiqlal,Jakarta, bersama-sama umat Islam lainya. Tampak menyambut Kepala Negara dan Ibu Soeharto di masjid antara lain Menteri Agama dan Ibu Alamsyah, dan sejumlah pejabat Departemen Agama serta Ketua Panitia penyelenggaraan shalat Ied.
Senin, 22 Juli 1985.
Presiden Soeharto menerima Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Emil Salim, di Cendana Usai pertemuan itu, Menteri mengatakan bahwa presiden Seoharto menginstruksikan agar pencemaran lingkungan dikendalikan secara ketat, serta dilakukan pengelolaan terpadu terhadap limbah industri, terutama limbah yang mengandung bahan beracun bahaya, Menteri juga mengatakan bahwa pemerintah aktif bersama dunia usaha dalam upaya mengendalikan limbah bahan beracun berbahaya.
Menteri mengemukakan bahwa Presiden telah memberikan petunjuk mengenai penanganan terpadu untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba, yang selama ini hutan pinusnya sering terbakar.
Pukul 10.00 di tempat yang sama Presiden menerima Ketua Lapan, Prof Sunaryo.setelah pertemuan itu, Ketua Lapan mengatakan bahwa Presiden Soeharto menyetujui rencana pembangunan sebuah stasiun Radar Pencatat Data Atmosfir untuk keperluan peramalan cuaca di pontianak. Setelah selesai, stasiun radar yang akan dibangun dengan kerjasama Jepang itu akan dioperasikan oleh Lapan.
Sabtu, 22 Juli 1989.
Pukul 09.00 pagi ini, Presiden Soeharto melantik 635 perwira remaja ABRI dalam suatu upacara Perwira ABRI 1989 di halaman Istana Merdeka. Selesai upacara, Presiden dan Ibu Soeharto serta Wakil Presiden dan Ibu Sudharmono beramahtamah dengan para perwira remaja beserta orang tua atau keluarga mereka.
ke-635 perwira dengan pangkat Letnan dua itu berbagi atas TNI-AD (261 orang),TNI-AL (86 orang ),TNI- AU (72 orang), dan Polri (216 orang), Empat orang diantara mereka, yaitu Letnan Dua Inf Tri Yuniarto (TNI-AD),Letnan Dua Mar Nur Alamsyah (TNI- AL), Letnan Dua Tek I Gede Made Radar Panca Jaya (TNI-AU), dan Letnan Dua Pol Ahmad Dofiri (Polri) menerima tanda penghargaan Adhi Makayasa, sebagai lulusan terbaik.
Dalam amanatnya,Presiden mengatakan bahwa para perwira yang dilantiknya itu merupakan kader pimpinan ABRI abad yang akan datang sebab, demikian Kepala Negara, dalam kurun waktu pengabdian mereka kepada bangsa dan negara nanti, bangsa kita akan memasuki abad ke-21 Awal abad ke -21 nanti, akan merupakan awal abad yang penuh dengan perubahan-perubahan cepat.
Ditegaskan oleh Presiden bahwa awal abad ke- 21 merupakan masa yang teramat penting bagi pembangunan bangsa kita. memang telah berjuang keras untuk mewujudkan hal itu. Situasi dunia yang damai dan menggairahkan kehidupan bangsa-bangsa dapat ikut mendorong pembangunan bangsa kita. Namun ,demikian Kepala Negara, prajurit profeional harus mengikuti setiap perkembangan dunia, yang pada suatu saat,tanpa kehendak kita, bisa membawa kepada tugas pertahanan keamanan.
Rabu, 22 Juli 1992.
Pukl 10.00 pagi ini pimpinan KNPI, yang dipimpin oleh Tjahjono Kumolo, menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. Mereka datang untuk melaporkan tentang perkembangan organisasi kepemudaan itu. Setelah diterima Presiden,Ketua Umum Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Presiden telah menegaskan bahwa ABRI sebagai kekuatan sosial politik berhak ikut menentukan GBHN di MPR. Dengan demikian,maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak merasa puas terhadap semua keputusan MPR, karena telah ada wakilnya di lembaga itu. Kalau tidak ikut menentukan haluan negara, dikhawatirkan bahwa ABRI kemudian merasa tidak puas dan akhirya menggunakan senjata.
Menanggapi keinginan beberapa kalangan masyarakat agar jumlah anggota ABRI di lembaga perwakilan dikurangi,Presiden mengatakan bahwa hal itu bisa saja dilakukan dengan mengubah konsesus yang selama ini berlaku. Mengenai soal kegiatan tersebut cukup hingga daerah tingkat dua saja. Dikatakan oleh Presiden bahwa sebaiknya kita tidak mengambil risiko untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan demi politik.
Penyusun : Eren
