Selasa, 16 Juli 1974
Pukul 10.00pagi ini Presiden Soeharto memimpin sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang berlangsung di Bina Graha, Jakarta. Sidang hari ini telah membahas berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Dalam sidang tersebut, Kepala Negara telah Presiden telah menyetujui diberlakukannya pembebasan pajak penjualan atas jasa docking dan reparasi kapal yang dikerjakan oleh industri kapal dalam negeri. Persetujuan Kepala Negara diberikan atas pertimbangan bahwa Pemerintah perlu mendorong pengembangan industri galangan kapal dalam negeri.
Didalam sidang kali ini Menteri Perhubungan Emil Salim telah dilakukannya di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sementara itu menteri Keuangan Ali Wardhana telah menguraikan tentang perkembangan beberapa indikator ekonomi keuangan, selain memberikan penjelasan mengenai langkah penerbitan yang dilakukannya dilingkungan departemennya. Menyangkut masalah penertiban ini,terungkap didalam sidang adanya tekad pemerintah untuk mengambil tindakan tegas,termasuk mengajukan tuntutan pengadilan, terhadap pejabat-pejabat instansi pemerintah yang menjadikan pengurusan soal-soal administrasi negara sebagai sumber penghasilannya.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Ali Wardhana kepada pers seusai sidang.
Didalam sidang kali ini Menteri Perhubungan Emil Salim telah dilakukannya di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sementara itu menteri Keuangan Ali Wardhana telah menguraikan tentang perkembangan beberapa indikator ekonomi keuangan, selain memberikan penjelasan mengenai langkah penerbitan yang dilakukannya dilingkungan departemennya. Menyangkut masalah penertiban ini,terungkap didalam sidang adanya tekad pemerintah untuk mengambil tindakan tegas,termasuk mengajukan tuntutan pengadilan, terhadap pejabat-pejabat instansi pemerintah yang menjadikan pengurusan soal-soal administrasi negara sebagai sumber penghasilannya.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Ali Wardhana kepada pers seusai sidang.
Minggu, 16 Juli 1978
Pukul 08.30 pagi ini Presiden dan Ibu Soeharto meninggalkan Jakarta menuju Baucau, untuk memulai kenjungan kerja selama dua hari di Timor Timur. Dalam kunjungan kerja ini Presiden membawa rombongan yang sangat besar; menurut Kepala Negara, inilah rombongan terbesar yang pernah diajaknya mengunjungi sesuatu daerah selama ini.
Di Dili sore ini Kepala Negara dan Ibu Soeharto menyaksikan pertunjukan drumband Pramuka daerah Timor-Timur. Selanjutnya, dari Gubernuran, Presiden stasiun relay TVRI.
Senin, 16 Juli 1979.
Presiden Soeharto hari ini menginstruksikan Badan Koordinasi Transmigrasi untuk mempercepat pembukaan lokasi transmigrasi baru Pembukaan lokasi baru itu diharapkan sudah terwujud pada bulan Oktober yang akan datang,yaitu saat tibanya musim penghujan. Juga diinstruksikan Kepala Negara agar peranan riset dan teknologi lebih diikutsertakan dalam program transmigrasi.
Instuksi -Instruksi tersebut di sampaikan Presiden kepada Badan Koordinasi Transmigrasi dalam suatu pertemuan yang berlangsung selama satu jam lebih di Bina Graha pagi ini. Sebagaimana diketahui , Badan Koordinasi Transmigrasi ini terdiri atas Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi, Menteri PAN, Menteri Riset dan Teknolog, Menteri pekerjaan Umum, Menteri Muda Transmigrasi, Direktur Jenderal Transmigrasi, dan Menteri/ Sekertaris Negara.
Di Dili sore ini Kepala Negara dan Ibu Soeharto menyaksikan pertunjukan drumband Pramuka daerah Timor-Timur. Selanjutnya, dari Gubernuran, Presiden stasiun relay TVRI.
Senin, 16 Juli 1979.
Presiden Soeharto hari ini menginstruksikan Badan Koordinasi Transmigrasi untuk mempercepat pembukaan lokasi transmigrasi baru Pembukaan lokasi baru itu diharapkan sudah terwujud pada bulan Oktober yang akan datang,yaitu saat tibanya musim penghujan. Juga diinstruksikan Kepala Negara agar peranan riset dan teknologi lebih diikutsertakan dalam program transmigrasi.
Instuksi -Instruksi tersebut di sampaikan Presiden kepada Badan Koordinasi Transmigrasi dalam suatu pertemuan yang berlangsung selama satu jam lebih di Bina Graha pagi ini. Sebagaimana diketahui , Badan Koordinasi Transmigrasi ini terdiri atas Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi, Menteri PAN, Menteri Riset dan Teknolog, Menteri pekerjaan Umum, Menteri Muda Transmigrasi, Direktur Jenderal Transmigrasi, dan Menteri/ Sekertaris Negara.
Kamis, 16 Juli 1981
Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini menerima kunjungan kehormatan Ketua Parlemen Jepang Masatosi Tokunaga. Seusai pertemuan tersebut Masatosi Tokunaga mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan khusus dengan Presiden Soeharto. Didalam pertemuan, Presiden Soeharto mengharapkan adanya kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Dikatakannya pula bahwa antara Jepang dengan Indonesia tidak ada sesuatu perbedaan pandangan mengenai masalah Kamboja.
hari ini,Presiden Soeharto menerima Menteri Negara PPLH, Emil Salim di Bina Graha. Dalam pertemuan itu telah dibicarakan masalah pengawasan pembangunan. Presiden mengatakan kepada Menteri untuk meminta para inspektur jenderal semua departemen mengungkapkan berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan pengawasan pembangunan agar unsur keterbukaan dalam melaksanakan pengawasan pembangunan dapat berjalan.
Presiden Soeharto di Bina Graha pagi ini menerima kunjungan kehormatan Ketua Parlemen Jepang Masatosi Tokunaga. Seusai pertemuan tersebut Masatosi Tokunaga mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan khusus dengan Presiden Soeharto. Didalam pertemuan, Presiden Soeharto mengharapkan adanya kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Dikatakannya pula bahwa antara Jepang dengan Indonesia tidak ada sesuatu perbedaan pandangan mengenai masalah Kamboja.
hari ini,Presiden Soeharto menerima Menteri Negara PPLH, Emil Salim di Bina Graha. Dalam pertemuan itu telah dibicarakan masalah pengawasan pembangunan. Presiden mengatakan kepada Menteri untuk meminta para inspektur jenderal semua departemen mengungkapkan berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan pengawasan pembangunan agar unsur keterbukaan dalam melaksanakan pengawasan pembangunan dapat berjalan.
Wakil Gubernur DIY, Pakualam VIII, atas nama Presiden,hari ini menyerahkan bantuan Presiden kepada Taman Siswa sebesar Rp. 50 juta. Bantuan tersebut langsung diterima Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa, Ki Suratman, dan akan dipergunakan untuk membangun gedung Ibu Pawiyatan di kompleks Pendopo Taman Siswa Yogyakarta.
Rabu, 16 Juli 1986.
Bertempat di Bina Graha, siang ini Presiden Soeharto memberikan pengarahan kepada para pejabat di lingkungan Departemen Pertanian. Dari lingkungan departemen tersebut, selain Menteri Achmad Affandi dan para menteri muda, ikut semua direktur jenderal sekertaris jenderal dan inspektur jenderal. Atas instruksi Presiden,hadir pula dalam pertemuan itu Menteri keuangan,Radius Prawiro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas, Sumarlin,,Menteri PAN Salef Afif,Menteri/Sekertari Negara,Sudharmono,Menteri Muda/Sekertaris Kabinet, Moerdiono,Sesdalopbang Solihin GP, dan Irjenbang Sukasah.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam itu, Kepala Negara menginstruksikan agar semua hambatan dalampelaksanaan proyek-proyek pembangunan,khususnya yang dibiayai oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia,dapat segera diatasi. Diperitahkan pula oleh Presiden kepada para pejabat Departemen Pertanian tersebut untuk segera mengambil langkah-langkah guna mempercepat pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Diingatkanya bahwa kita perlu memelihara gerak pembangunan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kepercayaan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan.
Dalam rangka memperingati 10 tahun usia Provinsi Timor-Timur, yang jatuh pada tanggal 17 Juli besok,Presiden Soeharto hari ini menandatangani Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1986. Dalam Peraturan Pemerintah ini dituangkan kebijaksanaan untuk memberikan tunjangan penghargaan/ santunan kepada janda/duda bekas pegawai pemerintah sementara Timtim selama masa perjuangan mengintegrasikan Timor-Timur kedalam Republik Indonesia. Tunjangan itu adalah sebesar Rp 50.000,- per bulan. Kebijaksanaan ini juga diberlakukan bagi para pensiunan bekas pegawai pemerintah kolonial Timor Portugis yang ada di Provinsi Timor-Timur.
Kamis,16 Juli 1987.
Presiden Soeharto memperingatkan agar lahan pertanian berpengairan teknis kelas satu jangan sampai digusur untuk lokasi industri. Sehubungan dengan itu Presiden menginstruksikan agr lahan pertanian kelas satu itu dipelihara,sedangkan pembangunan industri agar diarahkan ke wilayah yang bukan lahan pertanian yang baik.
Demikian dikatakan Menteri KLH, Emil Salim, seusai diterima Presiden Soeharto di Bina Graha. Sebagai contoh ia menunjukan bahwa Jawa Timur yang kini berpenduduk sebanyak 25 juta jiwa, pada tahun 2000 nanti jumlah penduduknya akan mencapai 37 juta. Di provinsi itu sektor industri hendaknya dikembangkan ke wilayah utara,yaitu Surabaya-Gresik,Tuban yang daerahnya relatif gersang dan berkapur.Jadi bukannya kearah selatan, yaitu Surabaya-Malang yang tanahnya subur.
Presiden memerintahkan Menteri Muda Urusan peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan, Prof Dr J. Hutasoit, agar menata kembali dengan lebih baik pelaksanaan Keputusan Presiden No. 50/1983 tentang pengaturan peternakan unggas. Presiden menginstruksikan hal ini karena pelaksanaan Keppres itu di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan jiwa dan tujuan Keputusan Presiden itu. Sebagai contoh penyimpangan itu Kepala Negaramengatakan bahwa ada sejumlah perusahaan peternakan unggas yang dibentuk atas nama beberapa orang,namun ternyata pemiliknya hanya satu orang.
Sebagaimana diketahui, tujuan dikeluarkannya Kepres No 50/1983 adalah untuk mengatur agar usaha peternakan unggas tidak melampaui jumlah ternak yang diupayakan 5.000 ekor. Jika ingin lebih dari batas itu, perusahaan bersangkutan harus terbentuk peternakan inti rakyat yang mengikut sertakan peternak-peternak kecil.
Senin, 16 Juli 1990.
Pagi ini di Yogyakarta Pressiden Soeharto membuka Kongres VI dan Seminar Nasional HIPIIS( Himpunan Indonesia untuk pembangunan Ilmu-Ilmu Sosial). Dalam acara ini Presiden juga menyampaikan penghargaan ilmu-ilmu sosial kepada Dr Sudjatmoko dan Prof Dr Sartono Kartodirjo.
Dihadapan 300 ilmuwan sosial , Kepala Negara antara lain mempertanyakan,mengapa pembangunan manusia dan masyarakat harus merupakan prioritas yang makin penting. Presiden mrngemukakan beberapa alasannya. Pertama,pembangunan dalam era tinggal landas adalah pembangunan yangharus dapat bergulir sendiri, yang terutama harus didukung oleh kekuatan, prakarsa dan dinamika masyarakat kita sendiri. Keadaan itu hanya dapat kita ciptakan dengan meningkatkan kualitas mereka sehingga mandiri,mampu mengangkat dirinya sendiri.
Kedua, pembangunan kebendaan dan kuantitatif saja sudah tidak memadai lagi. Pembangunan seperti itu belum tentu menghasilkan kesejateraan dan kebahagiaan, bahkan ternyata dapat membawa dampak sosial budaya yang kurang menguntungkan.
ketiga, makin derasnya laju perubahan masyarakat.Laju perubahan sosial akan makin deraslagi pada kurun waktu pemangunan jangka panjang 25 tahun kedua nanti.Era tinggal landas akan banyak membawa kesempatan dan kegiatan baru yang makin mendorong perubahan masyarakat. Disamping itu, Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi, serta perubahan global lainnya pada abad ke-21 akan mempunyai pengaruh terhadap bangsa dan masyarakat kita sendiri.
Semua itu, demikian ditegaskan Kepala Negara,merupakan tantangan yang harus kita hadapi dengan kualitas manusia yang memadai serta pemangunan masyarakat Pancasila yang terbuka, yang tetap mampu menghadapi tuntutan masa depan.
Rabu, 16 Juli 1986.
Bertempat di Bina Graha, siang ini Presiden Soeharto memberikan pengarahan kepada para pejabat di lingkungan Departemen Pertanian. Dari lingkungan departemen tersebut, selain Menteri Achmad Affandi dan para menteri muda, ikut semua direktur jenderal sekertaris jenderal dan inspektur jenderal. Atas instruksi Presiden,hadir pula dalam pertemuan itu Menteri keuangan,Radius Prawiro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas, Sumarlin,,Menteri PAN Salef Afif,Menteri/Sekertari Negara,Sudharmono,Menteri Muda/Sekertaris Kabinet, Moerdiono,Sesdalopbang Solihin GP, dan Irjenbang Sukasah.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam itu, Kepala Negara menginstruksikan agar semua hambatan dalampelaksanaan proyek-proyek pembangunan,khususnya yang dibiayai oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia,dapat segera diatasi. Diperitahkan pula oleh Presiden kepada para pejabat Departemen Pertanian tersebut untuk segera mengambil langkah-langkah guna mempercepat pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Diingatkanya bahwa kita perlu memelihara gerak pembangunan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kepercayaan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan.
Dalam rangka memperingati 10 tahun usia Provinsi Timor-Timur, yang jatuh pada tanggal 17 Juli besok,Presiden Soeharto hari ini menandatangani Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1986. Dalam Peraturan Pemerintah ini dituangkan kebijaksanaan untuk memberikan tunjangan penghargaan/ santunan kepada janda/duda bekas pegawai pemerintah sementara Timtim selama masa perjuangan mengintegrasikan Timor-Timur kedalam Republik Indonesia. Tunjangan itu adalah sebesar Rp 50.000,- per bulan. Kebijaksanaan ini juga diberlakukan bagi para pensiunan bekas pegawai pemerintah kolonial Timor Portugis yang ada di Provinsi Timor-Timur.
Kamis,16 Juli 1987.
Presiden Soeharto memperingatkan agar lahan pertanian berpengairan teknis kelas satu jangan sampai digusur untuk lokasi industri. Sehubungan dengan itu Presiden menginstruksikan agr lahan pertanian kelas satu itu dipelihara,sedangkan pembangunan industri agar diarahkan ke wilayah yang bukan lahan pertanian yang baik.
Demikian dikatakan Menteri KLH, Emil Salim, seusai diterima Presiden Soeharto di Bina Graha. Sebagai contoh ia menunjukan bahwa Jawa Timur yang kini berpenduduk sebanyak 25 juta jiwa, pada tahun 2000 nanti jumlah penduduknya akan mencapai 37 juta. Di provinsi itu sektor industri hendaknya dikembangkan ke wilayah utara,yaitu Surabaya-Gresik,Tuban yang daerahnya relatif gersang dan berkapur.Jadi bukannya kearah selatan, yaitu Surabaya-Malang yang tanahnya subur.
Presiden memerintahkan Menteri Muda Urusan peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan, Prof Dr J. Hutasoit, agar menata kembali dengan lebih baik pelaksanaan Keputusan Presiden No. 50/1983 tentang pengaturan peternakan unggas. Presiden menginstruksikan hal ini karena pelaksanaan Keppres itu di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan jiwa dan tujuan Keputusan Presiden itu. Sebagai contoh penyimpangan itu Kepala Negaramengatakan bahwa ada sejumlah perusahaan peternakan unggas yang dibentuk atas nama beberapa orang,namun ternyata pemiliknya hanya satu orang.
Sebagaimana diketahui, tujuan dikeluarkannya Kepres No 50/1983 adalah untuk mengatur agar usaha peternakan unggas tidak melampaui jumlah ternak yang diupayakan 5.000 ekor. Jika ingin lebih dari batas itu, perusahaan bersangkutan harus terbentuk peternakan inti rakyat yang mengikut sertakan peternak-peternak kecil.
Senin, 16 Juli 1990.
Pagi ini di Yogyakarta Pressiden Soeharto membuka Kongres VI dan Seminar Nasional HIPIIS( Himpunan Indonesia untuk pembangunan Ilmu-Ilmu Sosial). Dalam acara ini Presiden juga menyampaikan penghargaan ilmu-ilmu sosial kepada Dr Sudjatmoko dan Prof Dr Sartono Kartodirjo.
Dihadapan 300 ilmuwan sosial , Kepala Negara antara lain mempertanyakan,mengapa pembangunan manusia dan masyarakat harus merupakan prioritas yang makin penting. Presiden mrngemukakan beberapa alasannya. Pertama,pembangunan dalam era tinggal landas adalah pembangunan yangharus dapat bergulir sendiri, yang terutama harus didukung oleh kekuatan, prakarsa dan dinamika masyarakat kita sendiri. Keadaan itu hanya dapat kita ciptakan dengan meningkatkan kualitas mereka sehingga mandiri,mampu mengangkat dirinya sendiri.
Kedua, pembangunan kebendaan dan kuantitatif saja sudah tidak memadai lagi. Pembangunan seperti itu belum tentu menghasilkan kesejateraan dan kebahagiaan, bahkan ternyata dapat membawa dampak sosial budaya yang kurang menguntungkan.
ketiga, makin derasnya laju perubahan masyarakat.Laju perubahan sosial akan makin deraslagi pada kurun waktu pemangunan jangka panjang 25 tahun kedua nanti.Era tinggal landas akan banyak membawa kesempatan dan kegiatan baru yang makin mendorong perubahan masyarakat. Disamping itu, Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi, serta perubahan global lainnya pada abad ke-21 akan mempunyai pengaruh terhadap bangsa dan masyarakat kita sendiri.
Semua itu, demikian ditegaskan Kepala Negara,merupakan tantangan yang harus kita hadapi dengan kualitas manusia yang memadai serta pemangunan masyarakat Pancasila yang terbuka, yang tetap mampu menghadapi tuntutan masa depan.
Kamis, 16 Juli 1992
Presiden dan Ibu Soeharto berada di Ujung Pandang dalam rangka peresmian beberapa proyek pembangunan, antara lain Kantor Gubernur, Gedung Juang 45, pabrik kelapa sawit, Rumah Sakit Haji Mina, dan kapal latih Politeknik Pertanian Universitas Hasanuddin.
Dalam kata sambutannya, Kepala Negara kembali mengingatkan tentang ujian pembangunan. Dikatakannya bahwa pembangunan kita adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan rakyat. Kesejateraan rakyat itu jelas sudah meningkat, tetapi kita menyadari bahwa pembangunan adalah kegiatan bertahap, terpadu dan kita lakukan terus menerus tanpa mengenal henti. Kita pun memahami bahwa pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada tantangan, hambatan,dan gangguan. Karena itu, dalam melaksanakan pembangunan kita harus selalu memelihara semangat membangun.
Dalam kata sambutannya, Kepala Negara kembali mengingatkan tentang ujian pembangunan. Dikatakannya bahwa pembangunan kita adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan rakyat. Kesejateraan rakyat itu jelas sudah meningkat, tetapi kita menyadari bahwa pembangunan adalah kegiatan bertahap, terpadu dan kita lakukan terus menerus tanpa mengenal henti. Kita pun memahami bahwa pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada tantangan, hambatan,dan gangguan. Karena itu, dalam melaksanakan pembangunan kita harus selalu memelihara semangat membangun.
Penyusun : Eren
