Selasa, 25 Juni 1974
Presiden Soeharto menganjurkan agar didalam perusahaan-perusahaan dibentuk organisasi-organisasi buruh yang berinduk pada FBSI. Menurutnya hal ini perlu untuk menimbulkan dialog antara buruh dan majikan, dalam rangka meningkatkan produkifitas kerja dan produksi. Kepala Negara mengahrapkan agar pembinaan terhadap serikat-serikat buruh ditingkatkan, sehingga keinginan buruh dapat ditampung dan disalurkan dengan sebaik-baiknya.
Dalam sidang kabinet terbatas bidang kesra juga diputuskan untuk meningkatkan usaha pembinaan kesehatan rakyat. Hal ini terutama ditujukan untuk mencegah timbulnya penyakit kolera. Untuk tahun ini pemerintah akan membangun 500 buah puskesmas diseluruh Indonesia, lengkap dnegan peralatan medis dan non-medis serta biaya operasionalnya. Selain itu dibangun pula sarana-sarana penunjang kesehatan, seperti proyek air minum.
Sabtu, 25 Juni 1977
Menneg Ekuin/Ketua Bappenas Prof Widjojo Nitisastro mengatakan bahwa jumlah tenaga Petugas Penyuluh Lapangan yang ada sekarang ini adalah 6.280 orang dan akan ditambah dengan 1800 orang lagi, jumlah ini akan terus bertambah.
Dalam rangka usaha pemerintah untuk menerapkan “Pola Nganjuk” yang telah berhasil mengembalikan kredit Bimas sebnayak 100% sejak 1972, Widjojo menyatakan pendapatnya bahwa petani-petani jangan diberati dengan berbagai pungutan. Apa yang harus diberi prioritas adalah pengembalian Bimas. Setelah itu bau dikenakan IPEDA, dan kalau mereka telah mampu membayar IPEDA, baru pungutan lain-lainnya.
Kamis, 25 Juni 1992
Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Perindustrian Tungky Ariwibowo bahwa semua pabrik abru yang akan menghasilkan barang kelompok aneka industri harus berlokasi di kawasan industrim, terutama di daerah yang telah memiliki kawasan industri ataupun sudah siap dimanfaatkan.
Penyusun : Gani Khair
