Selasa, 21 Juni 1966
Sidang Paripurna terbuka MPRS menyetujui dan memperkuat Surat Perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 oleh Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS dan ditujukan kepada Letjen Soeharto selaklu Menpangad. Dalam sidang itu anggota-anggota MPRS secara bbulat menyetujui ditingkatnya Supersemar menjadi Ketetapan MPRS No. IX/1966. Dengan adanya ketetapan ini berarti bahwa Supersemar tidak dapat ditarik kembali oleh Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS, sebab hanya MPRS lah yang berhak untuk membatalkannya.
Rabu, 21 Juni 1967
Pejabat Presiden Soeharto telah memberikan izin bagi pengerahan kesatuan-kesatuan ABRI guna menyelesaikan pembangunan proyek penngairan Jatiluhur dalam rangka civic mission ABRI.
Sabtu, 21 Juni 1969
Di Medan Presiden Soeharto memberikan penghargaan Samkarya Nugraha kepada Kodam II/Bukit Barisan bertepatan dengan ulang tahun yang ke-18 kesatuan itu.
Minggu, 21 Juni 1970
Bung Karno meninggal dunia pada pukul 7.00 pagi di Rumah Sakit Angkatan Darat, Jakarta. Sehubungan dengan meninggalnya manbtan Presiden RI, Dr. Ir. Soekarno, Presiden Soeharto berembuk dengan beberapa tokoh masyarakat danpemerintah di Istana Negara. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Dr. Moh. Hatta, Mintaredja SH, Dr. Sjarief Tahjeb, Wilopo SH, H Anwar Tjokroaminoto, Dr. Rubiono, Prof. GA Siwabessy, Hasyim Ning, Sudharmono SH, dan lain-lain. Hasil perembukan itu adalah dikeluarkannya Keppres No.44/1970, yang menetapkan penyelenggaraan upacara pemakaman kenegaraan bagi almarhum sebagai Proklamator, dan menetapkan Blitar sebagai tempat makam jenazah almarhum Bung Karno. Disamping itu Keppres juga menyatakan hari berkabung nasional selama tujuh hari sejak tanggal 21 Juni 1970.
Senin, 21 Juni 1971
Pangdam XVII/Cenderawasih, Brigjen Acub Zainal melaporkan kepada Presiden Soeharto mengenai kebulatan tekad rakayt di pedalaman Papua Barat untuk menghentikan penggunaan koteka pada tahun 1973. Kebulatan tekad ini didorong oleh adanya gerakan kemanusiaan yang dilancarkan satu setengah tahun yang lalu oleh Presiden Soeharto. Dalam hubungan ini Presiden Soeharto mengharapkan agar proyek kemanusiaan ini benar-benar terlaksana, demi pembebasan Irian Barat dari keterbelakangan dan kebodohan, serta peningkatan taraf hidup mereka sehingga menyamai rakuat Indonesia di daerah lainnya.
Penyusun : Gani Khair
