(Wawasan Nusantara (Bagian 3)
Merupakan cara pandang terhadap kekuatan keragaman karakteristik sumber daya manusia (SDM) Indonesia berbasis suku bangsa/ sub suku bangsa sebagai penopang tegaknya peradaban. Cara pandang ini tidak hanya menempatkan keragaman suku bangsa sebagai lumbung kekayaan seni dan budaya yang hanya diorientasikan untuk menopang kekuatan kebudayaan nasional (diperlakukan sebatas monumen budaya). Lebih jauh cara pandang ini menekankan kesadaran adanya energi atau kekuatan karakteristik SDM pada masing-masing suku bangsa/sub suku yang ada di Indonesia dan keberadaanya saling memperkuat satu sama lain. Kemampuan mengelola keragaman karakteristik SDM berbasis suku bangsa akan melahirkan team work pembangunan dengan kecakapan lengkap dan mampu melewati cultural barier (kendala-kendala kultural) yang mungkin dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan.
Sebagai contoh adalah pada altar peran apa orang-orang berlatar belakang etnis Jawa —yang dikenal dengan tipikal njlimet, penuh pertimbangan dan menekankan pada harmoni— memiliki kecocokan untuk ditempatkan dalam bagian pembangunan peradaban bangsa. Begitu pula dengan karakteristik progresif (kemampuan daya dobrak) masyarakat Indonesia kawasan timur dan endurance (kekuatan daya tahan) masyarakat Indonesia di wilayah barat (Sumatera). Pengelolaan secara tepat kekuatan keragaman karakteristik SDM Indonesia dalam sebuah team work penyelenggara negara akan menjadikan proses pembangunan peradaban bangsa berjalan secara efektif. Walaupun demikian, pemetaan kekuatan karakteristik SDM berbasis suku bangsa tidak dapat dilakukan dengan menggeneralisasi bahwa masing-masing suku bangsa memiliki satu warna karakter. Hal itu disebabkan masing-masing suku bangsa di Indonesia memiliki sub suku atau sub karakter yang satu sama lain memiliki kelebihan.
Pada top level kepemimpinan nasional, tampaknya Presiden Soeharto menggunakan kekuatan keragaman karakteristik SDM berbasis suku bangsa sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pembantu-pembantu terdekatnya. Ia mengeksplorasi dan menempatkan orang-orang Jawa kedalam peran stabiliser dan penyangga harmoni dalam lini-lini tertentu pembangunan. Sementara itu orang-orang Indonesia timur diperankan sebagai pendobrak hambatan atau pemecah kebuntuan penyelenggaraan pembangunan atau pelaksanaan peran-peran perintisan kebijakan baru. Sedangkan orang-orang Indonesia bagian barat diperankan dalam mempertahankan dan membentengi kebijakan-kebijakan pembangunan dari hantaman ketidakpastian situasi atau melewati masa-masa krisis.
Eksplorasi kekuatan keragaman karakteristik SDM juga dimanfaatkan untuk menyelesaikan beragam distabilitas yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh adalah dengan pola dan peran ketokohan seperti apa distabilitas dalam masyarakat Jawa, Madura, Makasar, Batak, Nusa Tenggara, Ambon, atau daerah-daerah lain hendak ditangani. Penempatan figur yang tidak tepat justru akan menyebabkan upaya penciptaan stabilitas di kawasan-kawasan itu menjadi kontraproduktif. Mengingat pemetaan kekuatan karakteristik SDM berbasis suku bangsa —dalam konteks manajemen pembangunan— sejauh ini belum ada panduan baku, maka implementasinya lebih bertumpu pada kepekaan Presiden Soeharto sendiri untuk mengelola dan mengaplikasikannya dalam setiap memutuskan sebuan kebijakan.
Kemampuan Presiden Soeharto mengelola kekuatan karakteristik SDM berbasis suku bangsa menjadikan kebijakan-kebijakannya relatif bisa melewati cultural barier (hambatan kultural) sehingga pembangunan terlaksana secara efektif dan bahkan mampu memobilisasi partisipasi rakyat secara luas. Penyusunan komposisi team work pembangunan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut bukan perkara mudah, karena implementasinya harus disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu serta agenda-agenda prioritas yang sedang dihadapi.
Akomodasi personalia anggota kabinet atau lembaga negara dari berbagai latar belakang suku bangsa bukan semata-mata untuk memenuhi keterwakilan (representasi) kawasan di Indonesia[2], akan tetapi untuk memaksimalkan kontribusi keunggulan karakter masing-masing suku bangsa dalam proses penyelenggaraan negara. Implementasi pengelolaan kekuatan keragaman karakteristik SDM berbasis suku bangsa itu dikombinasikan dengan persyaratan kualitas kepakaran dan kompetensi teknis manajerial yang dipersyaratkan dalam masing-masing bidang pembangunan.
Pada era reformasi, penyusunan kabinet didasarkan pada representasi kekuatan politik koalisi pendukung pemerintah. Bahkan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono —yang relatif stabil jika dibandingkan dengan dua kepemimpinan presiden sebelumnya— juga tidak cukup leluasa untuk memilih team work-nya berdasarkan kekuatan keragaman karakteristik SDM berbasis suku bangsa. Walaupun telah melibatkan anggota kabinet dari berbagai latar belakang wilayah dan suku bangsa di Indonesia[3], adanya tarik ulur partai-partai koalisi menyebabkan penempatannya tidak cukup sesuai dengan konteks ruang dan waktu serta agenda-agenda prioritas yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, adanya tarik ulur tersebut menyebabkan eksplorasi kekuatan karakteristik SDM berbasis suku bangsa —dalam konteks kesesuaiannya dengan ruang dan waktu serta agenda prioritas— tidak bisa diaplikasikan secara menyeluruh dan hanya bisa diwujudkan sebagian.
Tidak optimalnya manajemen SDM pembangunan berbasis karakteristik suku bangsa dapat menjelaskan kenapa pada era reformasi —yang sudah didukung dengan ketersediaan banyak pakar dalam berbagai disiplin akademis— kurang mampu mengelola pembangunan secara efektif. Bahkan publik sering mengeluhkan kegagapan pemerintah dalam menghadapi moment-moment kritis, seperti penanganan bencana, pemberantasan korupsi, konflik-konflik warga maupun dalam pengelolaan agenda-agenda prioritas pembangunan. Hal ini menunjukkan manajemen SDM berbasis kompetensi akademik saja tidak cukup dalam menghadapi dan mengatasi cultural barier dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia yang multikultural.
Pada masa-masa yang akan datang, kiranya perlu dilakukan pemetaan dan kajian akademik berkaitan dengan kekuatan keragaman karakteristik SDM Indonesia berbasis suku bangsa serta komposisinya yang efektif dalam sebuah manajemen tim. Apabila konsep tersebut dapat dirumuskan secara akademik, tidak mustahil akan memberi kontribusi peningkatan kualitas manajerial pembangunan dalam berbagai lapangan kehidupan, termasuk pengembangan sektor bisnis.
***
[1] Disarikan dari buku Politik Kenusantaraan
[2] Terdiri dari personalia yang datang dari beragam suku bangsa di Indonesia.
[3] Sperti halnya Fredi Numberi dari Papua, Gamawan Fauzi dari Padang, dll.
Penulis : Abdul Rohman
