PRESIDEN Soeharto memahami bahwa kurangnya stok beras dapat memicu keresehan sosial. Bagaimanapun beras di Indonesia selalu menjadi barometer tak resmi dari kesejahteraan rakyat. Beras adalah salah satu isu kunci dalam agenda setting Pemerintah. Bahkan anehnya, kaitan antara stok beras beras dengan inflasi sangat erat. Ketika permintaan akan beras meningkat, maka harga pun melambung dan harga barang lain mengikuti.
Ketika kondisi seperti itu terjadi, sangat sering para spekulan memanfaatkan kurangnya stok beras sebagai dalih menimbun beras dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pada akhirnya, terjadilah keresahan publik dalam skenario terburuk, kerusuhan sosial. Keresahan sosial akan mengancam keamanan dan pada gilirannya akan membawa Negara ke arah instabilitas yang menghambat proses pembangunan.
Karena itu, sejak 1967 Pemerintahan Pak Harto menetapkan kecukupan stok beras sebagai salah satu prioritas utama. Kebijakan pertanian di era Pak Harto benar-benar fokus pada pencapaiain swasembada beras. Pak Harto menetapkan beberapa program untuk meningkatkan produktivitas produksi beras.
 |
| Stabilitas Harga Beras Era Orde Baru |
Salah satu strategi utama ketika itu adalah mengembangkan benih baru dan memperkenalkan teknik baru dalam menanam. Karena itu, Pemerintah mengerahkan sarjana dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor untuk hidup bersama petani. Mereka bekerja penuh dedikasi sebagai penyuluh pertanian di desa-desa. Program ini dilakukan secara nasional dan terbukti sangat efektif. Pada 1970, diperkenalkanlah benih paru padi yang disebut Padi Baru 5 dan 8. Varietas unggul ini tahan terhadap penyakit daripada yang pernah petani tanam sebelumnya.
Selain itu, Pemerintah saat itu meningkatkan luas lahan untuk persawahan hingga 50 persen. Pak Harto juga menggagas Bimbingan Massal (Bimas) untuk merehabilitasi sistem irigasi, pendanaan untuk pupuk dan pestisida. Bimas memberi kredit modal kerja kepada petani. Begitupun dengan Instruksi Massal (Inmas). Prgram ini bertujuan memberi arahan kepada masyarakat bagaimana menggunakan modal kerja tersebut.
Semua program tersebut pada akhirnya membuat Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984. Selama periode 1965 hingga 1969, Indonesia hanya mampu memproduksi 1,25 ton beras per hektar. Namun, pada 1970-an, Pak Harto berhasil menggandakan produksi hingga 3 sampai 4 ton beras per hektar. Dalam buku Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia’s Second President (2007), Retnowati Abdulgani-Knapp mengungkapkan bahwa Bimas menjadi bukti lain kedalaman pengetahuan Pak Harto tentang pertanian dan kesadaran beliau tentang tingkat kemampuan di antara petani.
Setelah persoalan produksi beras tertangani dengan baik, maka keseimbangan harga pun harus diperhatikan. Salah satu solusi untuk menyelesaikan problem logistik adalah dengan menciptakan badan pangan nasional yang kemudian dikenal dengan nama Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog merupakan gabungan dari dua wilayah, yakni distribusi pangan yang ditangani Badan Pelaksana Urusan Pangan dan logistik nasional yang diurusi Komando Logistik Nasional (Kolognas).
 |
| Gejolak Harga Beras Era Reformasi |
Dibentuk pada 1967, Bulog awalnya bertanggung jawab mengoordinasi semua institusi yang bertanggung jawab dalam hal suplai dan distribusi komoditas penting, seperti beras. Selanjutnya struktur organisasi Bulog disesuaikan dengan tugas barunya sebagai pengelola cadangan pangan dalam rangka mendukung upaya nasional untuk meningkatkan produksi pangan. Pada 1971 tugas tanggung jawab Bulog diperluas dan ditunjuk sebagai importir tunggal gula pasir dan gandum dan distributor gula pasir serta tepung terigu. Tahun-tahun berikutnya tanggung jawab Bulog diperluas lagi dengan tambahan untuk mengelola beberapa komoditi pangan yaitu daging, kedelai, jagung, dan kacang tanah.
Menurut Retnowati Abdulgani, Pak Harto saat itu tahu bahwa pembentukan Bulog merupakan paradoks dalam situasi pasar bebas. Namun demikian, Pak Harto percaya bahwa kehadiran Bulog akan sangat membantu mengamankan stok pangan dan karenanya menjaga stabilitas harga beras sekaligus mempertahankan stabilitas politik.
Terbukti dari penelitian Eric Dodge dan Sinafikeh Gemessa dari Harvard University, Amerika Serikat, dalam “Food Security and Rice Price Stabilization in Indonesia: Analysis of Policy Responses”, stabilitas harga beras domestik berhasil dipertahankan pada periode 1969-1995 meskipun harga beras dunia mengalami guncangan. Sebaliknya pada periode 2001-2011, harga domestik dibiarkan melambung bahkan hingga lebih tinggi daripada harga dunia.
Sumber: Harian Pelita, 22 Oktober 2011
